Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakPenelitian ini bertujuan memperkenalkan teknologi yang sedang dikembangkan untuk dapat mengirimkan paket data tanpa langsung terhubung dengan jaringan backbone, teknologi tersebut dinamakan Delay Tolerant Network (DTN). DTN merupakan jaringan nirkabel dengan kondisi node yang berkomunikasi tidak dapat ditentukan waktunya atau hubungan antara node jarang terjadi. Tidak seperti jaringan konvensional Mobile Ad Hoc Network (MANET), jalur end-to-end antara sumber dengan tujuan hanya akan tersedia dalam waktu yang singkat dan tidak dapat diprediksi. Node pada DTN dapat menjadi source node, intermediate node, maupun node tujuan node, terdiri dari mobile node dan static node yang terhubung dengan delay tinggi. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai kinerja VDTN yang menggunakan protokol routing Spray and Focus dan Spray and Wait. Perancangan sistem simulasi terbagi menjadi dua cluster yaitu cluster dengan kecepatan 90 km/jam dan cluster dengan kecepatan 65 km/jam. Kinerja algoritma routing ini disimulasikan menggunakan ONE Simulator. Performansi dievaluasi dengan average latency dan Packet Delivery Ratio (PDR). Observasi yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa Spray and Focus memiliki performa yang lebih baik dalam PDR dibandingkan Spray and Wait, tetapi Spray and Focus memiliki performa average latency yang lebih besar dibandingkan Spray and Wait"

"AbstrakWireless Sensor Network adalah solusi dalam mengatasi masalah jaringan berbasis kabel terutama dalam aplikasi absensi mahasiswa dengan Tag RFID. Namun, pada studi ini, wireless sensor network diimplementasikan pada kondisi indoor yang memiliki pathloss lebih tinggi dibandingkan pada kondisi outdoor. Penelitian ini menganalisis sebaran daya terima RSSI pada simulasi model indoor path loss COST231 Multiwall dengan menggunakan Radiowave Propagation Simulator (RPS) untuk memodelkan kondisi indoor gedung sesuai dengan kondisi sebenarnya, baik dari ukuran maupun bahan gedung. Simulasi menggunakan 3 Node Router dan 8 End node dari Wifi RFID Reader dengan protocol komunikasi WLAN 1EEE 802.11.n pada frekuensi 2,4 GHz. Hasil simulasi menunjukkan bahwa nilai rata-rata dan standar deviasi RSSI pada kondisi terimplementasi dari router node dan end node adalah -46,94 dBm dan 10,79 secara berturut-turut."

"AbstrakSaat ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan dimana lalu lintas data, termasuk OTT di dalamnya, mendominasi layanan telekomunikasi yang menyebabkan pendapatan interkoneksi semakin menurun. Padahal, biaya pemeliharaan jaringan cenderung naik. Kemunculan teknologi IP dapat memberikan keuntungan, baik terhadap Operator dalam scissor effect maupun menaikkan tingkat loyalitas pelanggannya. Namun, saat ini regulasi Interkoneksi di Indonesia masih menggunakan Time Division Multiplexing (TDM). Oleh karena itu, diperlukan suatu rekomendasi mengenai standarisasi pengkodean dan model interkoneksi IP. Dalam penelitian ini, aspek teknis dari model interkoneksi IP dianalisis dengan menggunakan perbandingan model, yaitu Peering dan Hubbing dengan metode no-transcoding pada 6 jenis codec(G.711a, G.711u, GSM, G.723, G.729, dan G.722) dengan pemberian berbagai beban trafik, (0 Mbps, 15 Mbps, 40 Mbps, dan 72 Mbps). Hasil performansi QoS berupa delay, Mean Opinion Score, packet loss, dan throughput yang diperoleh dari hasil simulasi masing-masing model dan kombinasi codec dianalisis dengan menggunakan server VOIP Asterisk 11 dan Microsip 3.17.3 untuk SIP phone juga Wireshark 2.2.4 dianalisis untuk mengetahui performansinya. Nilai one way delay QoS mengacu pada standar nilai pada ITU-T G.1010. Dari hasil simulasi diperoleh bahwa secara keseluruhan dengan beban trafik sampai 72 Mbps, model Peering merupakan alternatif model interkoneksi IP yang terbaik. Selain itu, penggunaan codec G729 menghasilkan performansi paling baik dengan nilai delay paling minimum dan MOS paling besar, sehingga paling direkomendasikan untuk digunakan dalam implementasi interkoneksi IP."

"ABSTRAKForum IoT Indonesia memprediksi potensi pasar IoT Indonesia tahun 2020 mencapai sekitar 35 miliar dolar. Tulisan ini menganalisis kebutuhan regulasi IoT di Indonesia yaitu standar keamanan, standar perangkat, model penyelenggaraan bisnis, serta ekosistem IoT untuk disesuaikan dengan kondisi Indonesia saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan FGD serta dianalisis menggunakan 3 tahap awal metode Regulatory Impact Analysis dan teori Benefit, Opportunity, Cost and Risk terhadap masing-masing alternatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter yang perlu di regulasi untuk masing-masing isu IoT antara lain 1) Standar keamanan: perlindungan data pribadi, interoperabilitas, keamanan jaringan, dan keamanan aplikasi, 2) Standar perangkat: TKDN perangkat, sistem otentifikasi, dan keamanan perangkat, 3) Model bisnis: pemanfaatan spektrum, dan 4) Ekosistem: alokasi spektrum. Rekomendasi yang dapat disampaikan yaitu perlu kerjasama antarstakeholder untuk menyusun Roadmap IoT Indonesia, penambahan jumlah bandwidth pada spektrum frekuensi eksisting, mengkaji regulasi eksisting perangkat sesuai teknologi IoT yang paling banyak digunakan di dunia, pemetaan sektor apa yang sangat berpotensi di Indonesia, regulasi privasi dan keamanan perangkat, mengkaji kebijakan persyaratan TKDN, dan model bisnis khusus antara produsen IoT dalam negeri untuk penggunaan IoT di sektor pemerintah."

"AbstrakPenelitian ini menawarkan solusi untuk akses broadband futuristik di daerah terpencil dan pedesaan dengan pilihan: optimasi LTE; dan perkembangan jaringan pita lebar yang diasumsikan sebagai 5G. Teknologi yang digunakan pada sistem 5G masa depan ialah pemanfaatan frekuensi tinggi, UE-Specific Beamforming, dan Skema Carrier Agregation (CA). Lima klasifikasi dalam implementasi jaringan futuristik: Skenario 1, Single Carrier (SC) LTE 1,8 GHz; Skenario 2, CA LTE 1,8 GHz + 2,6 GHz; Skenario 3, SC 5G 15 GHz; Skenario 4, SC 5G 28 GHz; Skenario 5, CA LTE 1,8 GHz + 5G 15 GHz. Redaman hujan diperhitungkan demi mendapat hasil realistis. Pada wilayah Leuwidamar, Skenario 5 memiliki jumlah BS paling sedikit. Sedangkan di Panimbang, Skenario 3 dan 5 memiliki jumlah BS yang paling sedikit. Namun, jika performansi energi diperhitungkan, Skenario 3 merupakan solusi terbaik. Selanjutnya, jika kita mengimplementasikan Discontinues Transmission (DTX), Skenario 3 dapat memberi kita penghematan energi yang mengesankan, dengan masing-masing penghematan sebesar 97% dan 94% pada daerah Leuwidamar dan Panimbang. Maka, hasil studi menyarankan untuk menggunakan jaringan SC 15 GHz sebagai optimisasi jaringan prospektif masa depan di Leuwidamar dan Panimbang, menimbang tercapainya salah satu target teknis teknologi 5G, yaitu ketersediaan 50 Mbps dimana saja dan kapan saja."

"AbstrakStudi empiris mengonfirmasi adanya pengaruh positif antara adopsi layanan telekomunikasi di sebuah negara terhadap pertumbuhan perekonomian. Namun demikian, temuan lainnya menyangkal hal tersebut. Meskipun terjadi perbedaan temuan, pembuat kebijakan tetap percaya bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan memberikan manfaat dalam menyelesaikan banyak permasalahan di negaranya. Hal inilah yang mendorong para pembuat kebijakan berlomba-lomba menyusun peta jalan pengembangan TIK, termasuk teknologi pitalebar, di negaranya masing-masing. Studi ini berusaha mengonfirmasi pengaruh difusi layanan telekomunikasi terhadap pertumbuhan perekonomian di negara-negara anggota ASEAN. Jumlah pengguna jasa telepon tetap, telepon seluler, layanan pitalebar, dan internet dipilih sebagai variabel yang menggambarkan difusi jasa telekomunikasi di negara-negara ASEAN. Penulis juga menyertakan beberapa indikator makroekonomi, seperti rasio foreign direct investment (FDI) dan jumlah tenaga kerja ke dalam model ekonometrika yang digunakan. Data yang dianalisis berupa data panel, gabungan dari data crosssection 10 negara ASEAN dan data runtun waktu pada rentang tahun 2005 sampai dengan 2016. Hasil analisis menemukan bahwa variabel jumlah pengguna internet memiliki nilai variance inflation factor (VIF) yang melebihi ambang batas sehingga perlu dikeluarkan dari model. Hasil analisis terhadap model yang telah dimodifikasi menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi sebesar 5%, hanya pertumbuhan jumlah pengguna jasa telepon tetap yang tidak signifikan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi."

"AbstrakPrevious studies have shown that business performance is mostly determined by the ability of a company to create competitive advantage. However, the rapid changes in technology, markets, regulations and hypercompetition have made the business environment increasingly uncertain and unpredictable so that it can erode competitive advantage. This phenomenon is known as the turbulence of business environment and can cause a company to have difficulty maintaining its competitive advantage so that it is very interesting to study further. The purpose of this study is to understand how the turbulence of business environment occurs in the telecommunications industry in Indonesia. The study involved 213 leaders of business units of telecommunications operators in Indonesia as research respondents. The research methods used are descriptive survey and explanatory survey using component-based structural modeling, Partial Least Square-Path Modeling (PLS-PM). The results of the study showed that the telecommunications industry in Indonesia has experienced high turbulence of business environment, caused mainly by competitive turbulence. However, it was found that the technological turbulence and the market turbulence have contributed the most dominant to the occurrence of turbulence business environment in telecommunication industry. This study also discussed the problem solving of the business environment turbulence and recommendations for the sustainability of the telecommunications industry in Indonesia."

"Larangan mempekerjakan pegawai non Pegawai Negeri Sipil (non PNS) dan non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (non PPPK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK tidak serta merta membuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berhenti melakukan rekrutmen atau mengadakan hubungan kerja dengan pegawai non PNS dan non PPPK. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah, hingga tahun 2019, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempekerjakan sekitar ±81.096 orang pegawai non PNS dan non PPPK yang mengisi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Tulisan ini mengangkat permasalahan status dan hubungan hukum pegawai non PNS dan non PPPK setelah diundangkannya PP Manajemen PPPK dan hubungan hukum PPPK menurut konsep hubungan dinas publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diundangkannya PP Manajemen PPPK, pegawai non PNS dan non PPPK pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kehilangan legalitas status dan hubungan hukumnya. Tindakan Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap/masih mempekerjakan pegawai non PNS dan non PPPK untuk mengisi jabatan ASN merupakan suatu tindakan yang melanggar asas legalitas dan asas yuridiktas. Namun demikian, tujuan dipekerjakannya pegawai non PNS dan non PPPK mengandung unsur kemanfaatan yang jauh lebih besar daripada pemenuhan unsur kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dapat mempekerjakan pegawai non PNS dan non PPPK guna menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Selain permasalahan praktis, PP Manajemen PPPK juga mengandung permasalahan konseptual terkait dengan hubungan kerja PPPK yaitu dengan digunakan dua jenis perbuatan hukum yang saling bertolak belakang dan mengaburkan sistem hubungan kerja yang selama ini dikenal dan berjalan sesuai dengan asas dan kaidah hukum. Dengan demikian, PP Manajemen PPPK harus direformulasi sesuai dengan kebutuhan faktual dengan tetap berpedoman pada asas dan kaidah hukum yang berlaku.

---

Prohibition of hiring non-Civil Servants (non-PNS) and non-Government Employees with Work Agreements (non-PPPK) as stipulated in Government Regulation Number 49 of 2018 concerning PPPK Management does not necessarily make the Provincial Government of DKI Jakarta, stop recruiting or entering into work relationships with non-PNS and non-PPPK. Based on data from the Regional Personnel Agency, until 2019, the Provincial Government of DKI Jakarta employs approximately ± 81,096 non-PNS and non-PPPK who fill functional and executive positions. This paper raises the issue of the status and legal relationship of non-PNS and non-PPPK after the promulgation of the Government Regulation concerning Management PPPK and the PPPK legal relationship according to the concept of public service relations. The research method used in this study is juridical-normative research through the statue approach and conceptual approach. The research results are presented in a prescriptive-analytical form. The results showed that with the enactment of the Government Regulation concerning Management PPPK, non-PNS and non-PPPK employees in the DKI Jakarta Provincial Government lost their legality and legal relationship. The Acting of the Civil Service Officers of the DKI Jakarta Provincial Government that still employs non-PNS and non-PPPK to fill ASN positions is an act that violates the legality and juridical principles. However, the purpose of hiring non-PNS and non-PPPK employees contains greater benefit than the fulfillment of the element of legal certainty. Therefore, the DKI Jakarta Provincial Government can still employ non-PNS and non-PPPK staff to carry out governmental tasks in realizing prosperity for the community, especially the people of DKI Jakarta Province. In addition to practical issues, Government Regulation concerning Management PPPK also contains conceptual problems related to the PPPK work relationship, by using two types of legal actions that contradict each other and obscure the working relationship system that has been known and runs according to legal principles and rules. Thus, Government Regulation concerning Management PPPK must be formulated in accordance with factual needs while still referring to the principles and applicable legal rules."