Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ini mengkaji tentang aktivitas nelayan tradisional Indonesia yang dinilai "menerobos batas" serta melakukan tindakan ilegal di perairan Australia. Pada 1999, terjadi perubahan target operasi, nelayan Indonesia tidak lagi melakukan penangkapan teripang, kerang lola (trochus niloticus), dan hiu untuk diambil siripnya, tetapi beralih pada "penyelundupan manusia (people smuggling)". Kasus penyelundupan manusia telah mengonfirmasi betapa sistem kapitalis berhasil mengkooptasi aktivitas pelayaran nelayan tradisional Indonesia dengan memanfaatkan rute-rute pelayaran tradisional. Sementara, posisi mereka di wilayah perairan Indonesia semakin termarjinalkan dan terdesak oleh keberadaan nelayan asing dengan penguasaan modal lebih besar dan teknologi modern. Keberadaan "pemodal besar" berhasil merubah mindset nelayan dari sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari (subsiten) menjadi nelayan industri yang turut aktif dalam kontestasi penangkapan ikan ilegal bahkan penyelundupan manusia. Penelitian ini hendak mengetengahkan dua permasalahan: Pertama, jalannya sistem ekonomi kapitalis dalam mengkooptasi aktivitas pelayaran nelayan tradisional di wilayah lintas batas Laut Timor. Kedua, manifestasi dari kapitalisasi aktivitas pelayaran. Akhirnya, pemerintah perlu hadir untuk melakukan penegakan terhadap aturan main dalam aktivitas pelayaran di wilayah lintas batas Laut Timor."

"Fokus dari tesis ini di sini adalah Laut Timor yang merupakan daerah terbesar di mana zona maritim negara negara tetangga tumpang tindih satu sama lain yaitu Indonesia Australia dan Timor Leste Tumpang tindih yurisdiksi ini disebabkan karena prinsip yang berbeda dari batas maritim delimitasi diadopsi oleh negara negara yang berbeda Itu wajar bahwa setiap negara akan mengadopsi prinsip prinsip delimitasi batas maritim yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka masing masing negara yang terlibat akan gigih dan keras kepala dalam memegang posisi masing masing dan kesepakatan bersama belum pernah tercapai meskipun adanya negosiasi dan perdebatan yang luas diantara para pihak Melalui tesis ini kita akan pergi melalui pengembangan negosiasi dan kesepakatan yang berkaitan dengan masalah ini yang mengakibatkan beberapa perumusan perjanjian bilateral Selanjutnya tesis ini akan mengeksplorasi pembentukan Zona Pengembangan Bersama Joint Development Zone sebagai tindakan sementara untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia dari wilayah sengketa Ini akan membuat semua klaim atas batas delimitasi maritim ditahan sementara negara negara tetangga akan bekerja sama untuk memanfaatkan sumber daya tersebut Tesis ini akan menunjukkan apakah skema tersebut memang akan menguntungkan atau kurang menguntungkan bagi pihak yang terlibat Tujuan dari tesis ini adalah untuk menemukan solusi optimal untuk menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung pada klaim batas maritim untuk selamanya.

---

The focus of this thesis here is the Timor Sea, which represent the largest area where the maritime zones of neighboring countries overlapping each other, namely Indonesia, Australia and Timor Leste. This overlapping of jurisdiction is caused due to different principles of maritime boundaries delimitation adopted by different countries. It is natural that each country will adopt principles of maritime boundaries delimitation that will best suit their needs, each countries involved are persistent and stubborn in holding their respective positions and mutual agreement has never been reached albeit such extensive and contentious negotiations among the parties.

Through this thesis, we will go through the development of negotiations and agreements relating to this issue that resulted in the formulation of multiple bilateral treaties. Furthermore, this thesis is going to explore the establishment of Joint Development Zone (JDZ) as temporary provisional measures to exploit available natural resources from the disputed area. This will put all maritime boundary delimitation claims on hold while neighboring countries will cooperate to utilize such resources. This thesis will show whether such scheme will indeed be beneficial or less beneficial for the parties involved. The purpose of this thesis is to find the optimal solution to settle this ongoing dispute on maritime boundary delimitation claims once and for all."

"The border trade between Belu regency,West Nusa Tenggara Province, Indonesia and Republic Democratic of Timur Lestee (RDTL) become the crucial issue. It is due to the border become the illegal trading of all comodities,particulary staple foods due of its high different price of those comodities"

"ABSTRAKKebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat nyatanya tidak disertai dengan rasa kepedulian kepada alam. Alam selama ini hanya dianggap sebagai objek, atau sebagai pemenuh kebutuhan manusia. Cara berpikir seperti ini membuat manusia tidak dapat terlepas dari perilaku antroposentrisme dengan menempatkan kepentingan manusia lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan makhluk hidup lainnya. Tingginya permintaan serta harga jual sirip hiu yang cukup tinggi, membuat praktik perburuan terhadap hiu sangat sulit untuk dihentikan terlebih di laut Indonesia. Padahal pada kenyataannya, hiu memiliki peranan yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Prinsip utilitarianisme Peter Singer digunakan sebagai kaca mata dalam memandang alam beserta segala makhluk yang bukan manusia, bahwa alam dan hiu juga memiliki kepentingan. Tolok ukur yang digunakan Singer adalah kemampuan merasakan sakit. Konsep utilitas yang akan dihadirkan dalam kasus ini adalah mencoba menghasilkan kebahagiaan yang plural, dimana semua kehidupan makhluk yang ada di bumi dapat bertahan.

---

ABSTRACTThe need of human life is increasingly in fact not accompanied by a sense of care to nature. Nature has been regarded only as an object, or as a fulfillment of human needs. This way of thinking makes human beings inseparable from anthropocentrism behavior by placing human interest higher than other living things. The high demand and high prices of shark fins make the practice of hunting for sharks very difficult to stop in the Indonesian sea. In fact, sharks have an important role in maintaining the balance of marine ecosystems. The principle of utilitarianism Peter Singer used as a spectacle in view of nature and all non human beings, that nature and sharks also have an interest. Singer benchmark uses is the ability to feel pain. The concept of utility to be presented in this case is to try to produce plural happiness, where all the living beings that exist on earth can survive. "

"Masyarakat perbatasan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timur Leste(RDTL) di bagian pos lintas batas Motamasin (Metamauk-Salele) terdiri atas masyarakat lokal dan masyarakat pendatang (ekspengungsi) dari Timor Leste. Meskipun bahasa kelompok etnis yang digunakan pada umumnya sama, ada unsur-unsur serapan dari bahasa daerah lain yang membedakannya. Tulisan ini mengkaji bagaimana komunikasi antara dua kelompok masyarakat tersebut. Kajian mencakup sikap masyakarat dan pilihan bahasa yang digunakan oleh masyarakat lokal dan masyarakat pendatang di pos lintas batas Motamasin dalam komunikasi sehari-hari. Dalam kajian ini ditemukan bahwa indeks persentase interpretasi responden terhadap butir tanyaan yang berkenaan dengan sikap terhadap bahasa ibu terletak pada skala 61–80. Hal ini menunjukkan kecenderungan sikap positif masyarakat terhadap bahasa ibu di perbatasan RI-RDTL,sedangkan sikap bahasa masyarakat lokal terhadap bahasa daerah lain berkisar pada skala 0–40 yang menunjukkan kecenderungan sikap negatif. Kecenderungan ini memmengaruhi penggunaan dan pilihan bahasa sehari-hari. Masyarakat lokal cenderung menggunakan bahasa ibu dengan kelompok etnisnya dan masyarakat pendatang dari Timor Leste. Demikian pula dengan masyarakat pendatang dari Timor Leste yang cenderung menggunakan bahasa lokal jika berbicara dengan masyarakatlokal. Sementara itu, bahasa ibu digunakan dengan sesama penutur dari Timor Leste"

"Kemerdekaan Timor Leste tentunya membawa sebuah konsekuensi hukum yaitu penetapan batas wilayah. Penetapan batas wilayah dilakukan dengan tujuan agar suatu negara dapat menjalankan kedaulatan penuhnya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati demi keamanan, keselamatan dan kesejahteraan warga negaranya Sejak Timor Leste merdeka pada tahun 2002, Indonesia dan Timor Leste telah melakukan segala daya upayanya untuk menentukan batas wilayahnya baik di darat maupun di laut. Segmen Oecusse merupakan sebuah wilayah enclave dari Timor Leste yang berada di wilayah Indonesia sehingga wilayah laut teritorial Timor Leste di Segmen Oecusse tumpang tindih dengan wilayah laut kepulauan Indonesia. Karena merupakan negara bekas jajahan, penentuan batas wilayah darat Indonesia dan Timor Leste mengikuti hak historis yang telah ditentukan sesuai dengan Perjanjian Batas Darat antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Portugis. Namun, untuk wilayah laut belum ada perjanjian yang mengatur batas wilayah laut antara Indonesia dan Timor Leste dari jaman penjajahan hingga saat ini yang mengakibatkan terjadi ketidakjelasan mengenai yurisdiksi hukum di wilayah batas laut tersebut. Menurut Pasal 15 UNCLOS 1982, apabila pantai dari dua negara berhadapan atau berdampingan, maka dapat menggunakan garis sama jarak untuk metode penetapan batas wilayah lautnya, namun apabila terdapat hak historis atau keadaan khusus lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, maka diperkenankan untuk menggunakan cara lain. Selain metode sama jarak, terdapat metode lain dalam penentuan batas wilayah laut yakni parallel and meridian, enclaving, perpendicular, parallel line, natural boundary method, three-stage approach, dan four stage approach

---

Timor Leste's independence certainly brings a legal consequence, namely the determination of territorial boundaries. The determination of territorial boundaries is carried out with the aim that a country can exercise its full sovereignty to explore and exploit natural resources, both living and non-biological, for the security, safety and welfare of its citizens. The Oecusse segment is an enclave area of Timor Leste which is in Indonesian territory so that the Timor Leste territorial sea area in the Oecusse Segment overlaps with the Indonesian archipelagic sea area. Because it is a former colony, the determination of the land boundaries between Indonesia and Timor Leste follows historical rights that have been determined in accordance with the Land Boundary Agreement between the Dutch and Portuguese Governments. However, for the sea area there has been no agreement regulating sea boundaries between Indonesia and Timor Leste from the colonial era to the present which has resulted in unclear legal jurisdiction in these maritime boundary areas. According to Article 15 of UNCLOS 1982, if the coasts of two countries face or side by side, then they can use equal distance lines for the method of delimiting their sea boundaries, but if there are historical rights or other special circumstances in accordance with the agreement of both parties, it is permissible to use another method. In addition to the equal distance method, there are other methods for determining sea boundaries, namely parallel and meridian, enclaving, perpendicular, parallel line, natural boundary method, three-stage approach, and four-stage approach."

"ABSTRAKGlobalisasi yang tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi kehidupanmanusia, namun juga dapat memberikan sisi negatif. Semakin kabuniya batasbatasnegara menjadi salah satu penyebab teqadinya penyelundupan migransebagai bagian dari kejahatan transnasional. Oleh karena isu-isu penyelundupanmigran di Indonesia yang beredar tak kunjung reda, maka muncul suatu dugaanbahvva ada jaringan penyelundup migran yang memainkan suatu bisnis dalam lalulintas migrasi transnasional. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untukmelihat peran jaringan penyelundup migran di Indonesia dalam melakukankegiatan bisnis migrasinya yang juga melibatkan agen lokal dalam operasinya.Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan konsep kejahatan transnasionaldan didukung dengan teori bisnis migrasi, untuk melihat bentuk kegiatan bisnismisrasi yang dilakukan oleh jaringan penyelundup migran di Indonesia.

---

ABSTRACTGlobalization does not only bring a positive impact on human life, but also cancause a negative side. The blurring of the state boundaries become (s) one of thecauses of migrant smuggling as part of transnational crime. Therefore, because ofmigrant smuggling issues in Indonesia never stop, it appears a suspicion that thereis a network of migrant smugglers who plays a traffic business in tenus oftransnational migration. Under these conditions, this thesis focuses to see the roleof the network of migrant smugglers in Indonesia in conducting business activitieswhich also involve the migration of local agents in the operation. Therefore thisstudy uses the concept of transnational crime and supported by the business theoryof migration, to see the form of the business activities conducted by the networkmigration of migrant smugglers in Indonesia."

"Sebagai negara kepulauan yang terbesar maka Republik Indonesia mempunyai wilayah lautan yang cukup luas. Akibatnya adalah penyebaran penduduk pada 13.600 buah kepulauan Indonesia menimbulkan kebutuhan atas terselenggaranya suatu sarana perhubungan laut yang memadai. Namun tersedianya sarana perhubungan laut yang dikelola oleh perusahaan jasa angkutan hanya terbatas pada wilayah-wilayah yang telah berkembang dan potensi muatannya mendatangkan keuntungan. Untuk mengisi wilayah yang terisolasi dan belum berkembang pemerintah menyelenggarakan pelayaran Perintis, suatu pelayaran dengan subsidi pemerintah. Pelayaran ini dilakukan agar kebutuhan baik dari segi ekonomi , sosial, kesehatan, pendidikan, politik, keamanan masyarakat wilayah terpencil dapat dipenuhi. Sesuai dengan sifatnya sebagai perintis maka diharapkan wilayah yang didatangi dapat berkembang sehingga lambat laun akan diminati oleh pelayaran swasta. Departemen Perhubungan menetapkan lima buah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk menilai prestasi kegiatan pelayaran .Perintis yaitu Regularitas, Hari Operasi, Load Factor, Produktivitas, serta Subsidi Ratio. Sedangkan pelaksanaan pelayaran Perintis sendirl sebagian besar melayari wilayah-wilayah di Indonesia Bagian Timur. Skripsi ini mempelajari lebih jauh mengenai latar belakang dilaksanakannya pelayaran Perintis, perkembangan pelaksanaan tersebut khusus di wtlayah Indonesia Bagian Timur dengan menggunakan perangkat analisis lima indikator kinerja pelayaran Perintis."