Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasalah transportasi darat masih banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta. Dua di antaranya adalah kemacetan lalu lintas dan rendahnya penggunaan angkutan umum. Kemacetan di wilayah DKI Jakarta diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti padatnya penduduk yang beraktivitas di wilayah DKI Jakarta, tingginya penggunaan kendaraan pribadi, serta padatnya arus perjalanan pada waktu dan tempat yang sama. Faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan masalah kedua yakni rendahnya penggunaan angkutan umum. Menuju tahap akhir Pola Transportasi Makro pada tahun 2020, pembangunan sistem transportasi darat di wilayah DKI Jakarta diharapkan dapat mengatasi masalah transportasi yang ada. Penulis mencoba meneliti bagaimana kewenangan; bentuk upaya; serta bagaimana sebaiknya upaya ke depannya yang dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah DKI Jakrta dalam mengendalikan masalah transportasi di wilayah DKI Jakarta. Penulis menggunakan metode penelitian atau pendekatan yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Dari penelitian ini Penulis menyimpulkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam mengendalikan masalah transportasi di DKI Jakarta sangat besar. Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah Daerah DKI Jakarta meningkatkan pelayanan dan memperbaiki sarana dan prasarana angkutan umum agar menarik pengguna jalan dalam menggunakan angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi sesuai dengan arahan pengembangan sistem transportasi.

---

ABSTRACTMany land transportation problems are still occurring in the DKI Jakarta area, two of them being traffic congestions and poor utilisation of public transport. Several factors contribute to the congestion in the DKI Jakarta area, such as high population density who are active in the DKI Jakarta area, persistent use of private vehicles, and high flow of travel at the same time and place. These factors are closely related to the second mentioned problem which is the unpopular use of public transport. As we are heading towards the final stage of Pola Transportasi Makro in 2020, the development of the land transportation system in the DKI Jakarta area is expected to resolve these existing problems. This study will examine how the authority of, actions taken and possible recommendations to be implemented by the Regional Government of DKI Jakarta in order to subdue transportation problems within this region. Juridicial-normative approach is applied as study method for secondary data as study data source. From this study the author concluded that the Regional Government of DKI Jakarta possesses wide authority in controlling transportation problems in DKI Jakarta. Therefore, the Regional Government of DKI Jakarta should improve services, public transport facilities and infrastructure in order to attract road users in using public transport rather than private vehicles, in accordance with the direction of the development of the transportation system.

 

 

 

"

"ABSTRAKKewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakansalah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi denganbersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar haltersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasipada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenanganpenyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya, permasalahantransportasi Jakarta yang kompleks dan terhubung dengan daerah sekitarnyamembutuhkan penanganan yang terpadu dan komprehensif, sehingga pemerintahpusat membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melalui PerpresNo. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. BPTJmelaksanakan tugas dengan mengacu pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek(RITJ). Oleh karena kewenangan BPTJ yang lintas daerah dalam wilayahJabodetabek, maka kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidangtransportasi tidak mengalami perubahan secara substansial, melainkan hanya terdapatperubahan terkait koordinasi pelaksanaan kewenangan. Dalam hal ini, PemerintahProvinsi DKI Jakarta tetap berwenang dalam pengelolaan transportasi di lingkupwilayahnya yang didasarkan atas kewenangan atributif dari pembagian urusanpemerintahan di bidang perhubungan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan jenis eksplanatoris, sehingga akan menghasilkan suatu penelitianyang menggambarkan atau menjelaskan secara mendalam terkait suatu gejala ataupermasalahan dengan menggunakan data sekunder berupa norma hukum tertulis.Dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat potensi tumpang tindih kewenanganantara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPTJ, sehingga diperlukan peraturanperundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai hubungan kerja danpembagian urusan di bidang transportasi antara pemerintah daerah di wilayahJabodetabek dengan BPTJ yang mengacu pada RITJ.

---

ABSTRACTJakarta Provincial Government Authority in the field of transportation is one of theconcurrent authority obtained by attribution, referring to The Law of The Republic ofIndonesia Number 23 of 2014 concerning Local Government. On that basis, JakartaProvincial Government Authority in the field of Transport on its implementation canbe divided into the planning authority; organizing authority and the authority of theevaluation. In its development, the transportation problems in Jakarta was complexand connected with the surrounding area in need of an integrated and comprehensivetreatment, so that the central government established the Transportation ManagementAgency of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ) through PresidentialRegulation Number 103 of 2015 concerning Transportation Management Agency ofJakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ). BPTJ duties referred to theTransportation Master Plan for Jabodetabek (RITJ). Therefore BPTJ authority whichcross the area in Greater Jakarta, the Jakarta Provincial Government authorities in thefield of transport did not change substantially, but there are only related to changes incoordinating the implementation of the authority. In this case, Jakarta ProvincialGovernment retains authority in the management of transport in the scope of its areaare based on the attributive authority of the division of government affairs in thesector of transportation in The Law of The Republic of Indonesia Number 23 of 2014concerning Local Government. The method used in this research is normativejuridical with the kind of explanatory, so it will produce a study that depicts ordescribes in depth related to a problem with using secondary data in the form of awritten legal norms. In practical implementation, there is still potential overlappingauthority between the Government of Jakarta with BPTJ, so that the necessarylegislation clearly regulating the relationship and the division of affairs in the field oftransport between local authorities in the Greater Jakarta area with BPTJ which refersto RITJ."

"Artikel ini berfokus pada upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam menangani masalah tawuran antarpelajar yang cukup marak di tahun 1987-1998. Walaupun masalah tawuran antarpelajar sudah cukup populer sebelum 1987, masalah tersebut tidak seburuk periode 1987-1998. Pada tahun 1987, Barisan Siswa mulai terbentuk dan pada saat itu juga tawuran antarpelajar mulai memakan korban jiwa. Tawuran antarpelajar yang terjadi di Jakarta menunjukkan pola baru. Tawuran antarpelajar di Jakarta semakin populer dan lokasi rawan tawuran semakin bertambah dan mulai menyebar ke angkutan umum. Hal ini menyebabkan Pemda DKI Jakarta untuk menanggapi masalah tawuran dengan lebih serius dan mulai melakukan upaya untuk menangani masalah tersebut. Upaya ini dilaksanakan melaui berbagai program seperti Ketahanan Sekolah dan operasi khusus tawuran yang secara rutin dilakukan setiap tahun dengan bantuan dari aparat lain. Namun, upaya yang dilakukan ini hanya berhasil dalam jangka pendek, dan kurang berhasil untuk menghentikan tawuran pelajar secara keseluruhan di Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan berupa heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan adalah surat-surat kabar sezaman, laporan pemerintah, serta berbagai buku, majalah, dan jurnal penelitian terkait yang diperoleh melalui publikasi secara daring dan luring.

---

This article focuses on the DKI Jakarta Government's efforts to deal with the problem of student brawls which were quite prevalent in the 1987-1998. Even though the problem of brawls between students was quite popular before 1987, the problem was not as severe as the 1987-1998 period. In 1987, Barisan Siswa began to form and at that time brawls between students began to claim lives. The brawls between students that occurred in Jakarta showed a new pattern. Student brawls in Jakarta are increasingly popular and locations prone to brawls are increasing and starting to spread to public transportation. This has caused the Regional Government of DKI Jakarta to take the problem of brawls more seriously and to start making efforts to deal with the problem. These efforts are carried out through various programs such as School Resilience and special operations which are routinely carried out every year with assistance from other apparatus. However, these efforts were only successful in the short term, and were less successful in stopping student brawls as a whole in Jakarta. This research was conducted using the historical method which consists of four stages in the form of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The sources used are contemporary newspapers, government reports, as well as various books, magazines and related research journals obtained through online and offline publications."

"Dalam melakukan pengelolaan sungai di Daerah, Pemerintah Daerah perlu untuk berkoordinasi dengan Daerah lain dan juga Pusat mengingat adanya pertemuan wilayah sungai yang berada dalam kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan hal ini yang bertujuan untuk mengetahui beberapa hal, antara lain kewenangan pengelolaan sungai di Indonesia, hubungan Pusat dan Daerah dalam pengelolaan sungai, dan kewenangan DKI Jakarta secara khusus dalam pengelolaan sungai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dalam hal ini penulis melakukan studi pustaka dilengkapi dengan wawancara terhadap beberapa narasumber. Hasil dari penelitian bersifat deskriptif-analitis, di mana Penulis menjelaskan kondisi pengelolaan sungai oleh Pemerintah Daerah di Indonesia, secara khusus Pemerintah DKI Jakarta. Penulis mendapati permasalahan dalam hal kesepahaman dan koordinasi yang belum sempurna dalam pelaksanaan pengelolaan sungai. Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberikan saran dalam hal kesepahaman wilayah dan kewenangan, perbaikan komunikasi dan koordinasi, serta pelayanan sistem informasi yang lebih optimal demi transparansi hasil kinerja.

---

In carrying out regional river management, the regional government should coordinate with other regions or the central government in consideration of converged river regions. Therefore, the author felt the need to do a further research which is especially intended to find out some of the followings: the authority of river management in Indonesia, relation between the central government and regional government in river management, and the authority of DKI Jakarta specially in river management. This research exert normative-juridical method which led the author to perform some literature reviews equipped by interviews with the sources. The result of this research is analytical descriptive, in which the author explains the condition of river management conducted by the regional government in Indonesia, specially the regional government of DKI Jakarta. The author finds rudimentary understanding and coordination to be the main problems within the execution of river management. From the result of the research, the author offers some suggestions in terms of understanding the regions and authority, improving communication and coordination, and also optimizing the information-system services in the interest of transparency of performance results."

"Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Upaya pelayanan kesehatan tersebut lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Fisioterapi merupakan pelayanan inovasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran layanan fisioterapi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di enam Puskesmas Kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi peneltian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat gambaran mendalam dari peran layanan fisioterapi di Puskesmas wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini pelayanan fisioterapi untuk kasus muskuloskeletal dapat berkunjung ke semua Puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Pelayanan fisioterapi untuk kasus neurologi dapat dilayani di Puskesmas Kecamatan Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Pelayanan fisioterapi untuk kasus kardiorespirasi dapat dilayani di Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Peran layanan fisioterapi di Puskesmas berdasarkan Permenkes No.65 tahun 2015 yang tergabung dalam anggota tim hanya Puskesmas Kec. Pasar Minggu dan Puskesmas Kecamatan Matraman. Selain itu didapatkan kurangnya dukungan kebijakan, belum meratanya SDM fisioterapis di Puskesmas serta kurangnya keterampilan fisioterapis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu masih dominannya layanan fisioterapi dalam upaya kuratif pada kasus di Puskesmas dibandingkan dengan upaya promotif dan preventif pada kelompok.

---

Puskesmas is a primary health facility that has an important role in providing basic health services. The health service effort prioritizes promotive and preventive efforts to achieve the highest degree of public health. Physiotherapy is an innovative service at the health center that provides health services that are promotive and preventive without compromising curative and rehabilitative efforts. The purpose of this study was to analyze the role of Physiotherapy services in efforts to provide health services in 6 District Health Centers in the DKI Jakarta area. This study uses a qualitative research methodology with a phenomenological. The results of this study are physiotherapy services for musculoskeletal cases to visit all Puskesmas in the DKI Jakarta area. Physiotherapy services for neurology cases can be served at Puskesmas of Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, and Pancoran Districts. Physiotherapy services for cardiorespiratory cases can be served at the Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, and Pancoran. The role of physiotherapy services in Puskesmas based on Permenkes No.65 2015 included in team members was only in the Puskesmas Kec. Pasar Minggu and Jatinegara, there was a lack of policy support, inequality in physiotherapy HR at the Puskesmas and a lack of physiotherapist skills in implementing public health services. The conclusion in this study is the dominance of physiotherapy services in curative efforts in cases in Puskesmas compared to promotive and preventive efforts in groups."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Dalam pengelolaannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bekasi. Muncul pertanyaan terkait kewenangan kedua Daerah. Menanggapi hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan TPST Bantargebang serta mekanisme Kerja Sama Daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan TPST Bantargebang. Penelitian dilakukan dengan bentuk yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif-preskriptif. Penelitian dilakukan dengan mengamati perjanjian kerja sama dan kontrak yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik dengan Pemerintah Kota Bekasi maupun pihak swasta serta wawancara dengan pejabat yang berurusan dengan pengelolaan TPST Bantargebang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan TPST Bantargebang dilakukan dengan mekanisme Kerja Sama Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. TPST yang dibangun di luar wilayah administrasi suatu Daerah sebaiknya dikelola dengan perjanjian kerja sama atau dengan mekanisme TPST Regional. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi sendiri diatur dalam perjanjian kerja sama sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta has an Integrated Solid Waste Processing Facility in Bantargebang District, Bekasi City. In its management, the DKI Jakarta Provincial Government cooperates with the Bekasi City Government. Questions arise regarding the authority of the two Regions. Responding to this, the author conducted a study to find out the authority of the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government in the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility and the Intergovernmental Management mechanism conducted by the DKI Jakarta Provincial Government in managing Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility. The study was conducted in a juridical-normative form with descriptive-prescriptive typology. The study was conducted by observing cooperation agreements and contracts made by the DKI Jakarta Provincial Government both with the Bekasi City Government and private parties as well as interviews with officials who deal with the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility. The results showed that the management of Bantargebang Integrated Solid Waste Processing Facility was carried out by the Intergovernmental Management mechanism regulated in Government Regulation Number 28 of 2018 concerning Regional Cooperation. Integrated Solid Waste Processing Facility that is built outside the administrative area of a Region should be managed by a cooperation agreement or with a Regional Integrated Solid Waste Processing Facility mechanism. The authority of the DKI Jakarta Provincial Government and Bekasi City Government itself is regulated in a cooperation agreement in accordance with Government Regulation No. 28 of 2018."

"Sebagai sebuah negara yang kaya akan kekayaan alam, Indonesia adalah sebuah negara agraria dengan potensi kekayaan alam yang luar biasa. Maka dari itu, untuk memaksimalkan implementasi pengembangan wisata, terdapat regulasi oleh pemerintah pusat yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Pengembangan pariwisata nasional memang sudah meningkat selama lima tahun terakhir ini, hal ini dikarenakan terdapat kesempatan bagi masing-masing wilayah untuk mengembangkan potensi wilayahnya sendiri. Hal ini kemudian memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk membuat langkah yang konkrit untuk mengembangkan sebuah daerah yang memiliki potensi yang bagus untuk dijadikan tempat pariwisata kedepannya, selama pengembangan tersebut memiliki dampak kepada komunitas/penduduk yang ada di tempat tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini berupa studi dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam dengan menggunakan informan dan menggunakan Purposive Sampling. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah, bahwa pemerintah daerah telah membuat bermacam-macam usaha, seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas untuk mengembangkan area pariwisata di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

---

As one of the countries that has rich natural potential, Indonesia is an archipelago country that has extraordinary natural potential. Therefore, to ensure maximum efforts from the implementation of these efforts, a regulation was formed whereby the Central Government authorizes the Regional Government to maximize its potential. the. . The development of national tourism which is quite good in the last five years provides opportunities for each region that has the potential to further develop and maximize all the potential of its region. This then provides an opportunity for the government to build concrete steps in developing an area that originally had potential in the end. can be used to encourage the area to become a tourist area, where these conditions have an impact on the community in the area. The purpose of writing this article is to find out the efforts of the local government in building community welfare through the development of tourist areas on Pari Island. This research use a qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques in the form of documentation study, observation and in-depth interviews. By taking informants using purposive sampling. The results obtained are that the government has made various efforts, such as facility and infrastructure development to develop the tourism area on Pari Island. "

"Fenomena tercemarnya kualitas udara di wilayah DKI Jakarta membuat beberapa media baik online maupun offline turut memberitakannya dengan versi dan sudut pandangnya masing-masing. Dalam ranah Public Relations sendiri pemberitaan yang dilakukan oleh media menjadi suatu hal yang patut untuk diperhatikan dan dipantau, karena hal ini akan berpengaruh pada terbentuknya opini publik di masyarakat. Opini publik sendiri menjadi hal yang krusial untuk diperhatikan, karena krisis dapat muncul salah satunya disebabkan oleh adanya opini publik yang buruk terhadap suatu organisasi/instansi/lembaga. Seperti halnya fenomena tercemarnya kualitas udara di wilayah DKI Jakarta, yang pada akhirnya menjadikan Pemprov DKI Jakarta berada pada kondisi krisis, hal tersebut dikarenakan maraknya pemberitaan di media yang bermuatan negatif terkait isu tercemarnya kualitas udara di wilayah DKI Jakarta, dan dari pemberitaan tersebut menjadikan opini publik yang terbentuk di masyarakat menjadi buruk. Penulisan makalah kali ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberitaan yang dilakukan oleh media terhadap tercemarnya kualitas udara yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, dan apa saja strategi manajemen krisis yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam menyelesaikan kasus tercemarnya kualitas udara yang terjadi di wilayah DKI Jakarta.

---

The phenomenon of pollution of air quality in the DKI Jakarta area has made several media both online and offline also reported on it with their respective versions and perspectives. In the realm of Public Relations itself, the news carried out by the media becomes something that deserves attention and monitoring, because this will affect the formation of public opinion in the community. Public opinion itself becomes a crucial thing to pay attention to, because a crisis can arise one of which is caused by the existence of bad public opinion towards an organization / agency / institution. Like the phenomenon of pollution of air quality in the DKI Jakarta area, which in turn makes the DKI Jakarta Provincial Government in a crisis condition, it is due to the rise of negative media coverage related to the issue of pollution of air quality in the DKI Jakarta area, and from the reporting makes public opinion formed in society becomes bad. The writing of this paper aims to analyze how the media coverage of air quality pollution occurs in the DKI Jakarta area, and what are the crisis management strategies adopted by the DKI Jakarta Provincial Government in resolving cases of air quality pollution that occur in the DKI Jakarta area."

"ABSTRAKPada tahun 2025, duapertiga populasi dunia akan tinggal di kota-kota besar, mayoritas pada negara-negara berkembang sehingga akan menimbulkan permasalahan yang bersifat kompleks, salah satu permasalahannya adalah bidang transportasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemerintah tingkat lokal sebagai penyelenggara pembangunan berkelanjutan bertanggungjawab untuk mengatasi hal tersebut karena transportasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menghambat daya saing DKI Jakarta dalam kompetensi global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mobilitas penggunaan kendaraan bermotor dalam kaitan sistem transportasi, mekanisme dan implementasi mekanisme smart mobility dalam membangun sistem transportasi strategis di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart mobility belum berjalan dengan efektif, namun sudah berjalan menuju ke arah yang baik dalam membangun sistem transportasi strategis di DKI Jakarta. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait.

---

ABSTRACTIn 2025, two thirds of the world 39 s population will live in large cities, the majority in developing countries that will cause problems that are complex, one problem is the transportation field. Jakarta Provincial Government as the local levels of government as the organizer of sustainable development is responsible to solve it, because transportation is not managed properly can seriously hamper competitiveness in the global competency Jakarta. This study aims to determine the mobility of the use of motor vehicles in relation to the transport system, the mechanism and the implementation of smart mobility mechanism in building strategic transportation system in Jakarta. This study used a qualitative research approach with a purposive method. The results showed that smart mobility has not run effectively, but already walking toward the good in building strategic transportation system in Jakarta. It is influenced by several interrelated factors."

"Transportation problems in Jakarta are very complex. There are three common problems occuring, such as uncontroled numbers of private vehicles, poor and unreliable condition of public transportations, and indisciplined behavior of road users. This study discusses the efforts to handle transportation problems in Jakarta using the concept of sustainable transportation. Using qualitative research method, the results of the study showed that there are some efforts that had to been done in short-term, medium-term and long-term in accordance with the concept of sustainable transportation. In short-term, the efforts are the implementation of direct services and the organizing of public transport. In medium-term, the efforts are the construction of the MRT and LRT, and also the arrangement of pedestrian lanes. Meanwhile, in long term, the government must integrate the spatial policies with transport policy and establish special authority on Jabodetabek transportation. The results also suggest that there are urgencies to have a shift in the paradigm and mindset of both central and local governments, from transportation policies that favor for private vehicles into policies that favor for public transport, as well as the courage and commitment of the provincial government of DKI Jakarta to implement the efforts gradually and sustainably.

---

Permasalahan transportasi di Jakarta sangatlah kompleks dimana terdapat tiga permasalahan umum yang terjadi yakni jumlah kendaraan pribadi yang tidak terkendali, angkutan umum yang masih buruk dan tidak dapat diandalkan, serta perilaku dari para pengguna jalan yang tidak disiplin. Penelitian ini membahas mengenai upaya untuk mengatasi permasalahan transportasi di Jakarta dengan menggunakan konsep transportasi berkelanjutan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan adanya upaya jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang sesuai dengan konsep transportasi berkelanjutan. Upaya jangka pendek dilakukan melalui pelaksanaan direct services dan penataan angkutan umum, upaya jangka menengah dilakukan misalnya dengan pembangunan MRT dan LRT dan penataan jalur pejalan kaki, serta jangka panjang melalui integrasi kebijakan tata ruang dengan kebijakan transportasi dan pembentukan otoritas khusus transportasi Jabodetabek. Hasil penelitian juga menyarankan bahwa dibutuhkan adanya perubahan paradigma dan pola pikir dari pemerintah, baik pusat dan daerah, dari kebijakan transportasi yang berpihak kepada kendaraan pribadi menjadi kebijakan yang berpihak kepada transportasi publik dan keberanian serta komitmen dari pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk dapat melaksanakan upaya-upaya tersebut secara bertahap dan berkelanjutan."