Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 91002 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hansa Nabilah
"ABSTRAK
Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari spiritual di Rusia. Perkembangan Islam mengalami pasang surut mulai dari masa Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, hingga Federasi Rusia. Setelah mendapatkan represi dari pemerintah Uni Soviet, Islam mengalami perkembangan pesat pada masa Federasi Rusia. Melalui metode kualitatif dan studi pustaka, artikel ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pesatnya perkembangan Islam di Rusia dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pro-Islam yang dilakukan Vladimur Putin. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini berasal dari pidato-pidato Vladimir Putin dari situs web resmi Kremlin. Kajian ini menggunakan pendekatan politik-keagamaan, secara lebih spesfik menggunakan teori domestic religion-state relationship menurut Jose Casanova serta teori hubungan agama dan kebijakan luar negeri suatu negara menurut Carolyn Warner dan Stephen Walker.

ABSTRACT
Islam is an integral part of Russia rsquo s spiritual life. The development of Islam went through ups and downs since the Russian Empire, the Soviet Union, to the Russian Federation. After repression of the Soviet regime, Islam had rapid development in the Russian Federation. Through qualitative and literature review, this paper aims to prove that the rapid development of Islam in Russia was influenced by Vladimir Putin rsquo s pro Islam policies. This paper uses Vladimir Putin speeches from the Kremlin rsquo s official website. This research uses the political religious approach, more specifically uses the theory of domestic religion state relationship according to Jose Casanova and theory of religious relationships and foreign policy of a country according to Carolyn Warner and Stephen Walker."
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2017
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Ais Satria
"Skripsi ini membahas Rusifikasi sistem ekonomi Rusia pada masa Vladimir Putin 2000-2008. Sistem yang digunakan Putin merupakan sistem kolaborasi ekonomi liberal dan ekonomi Marxisme yang terimplementasi dalam ekonomi komando. Sistem ini kemudian mampu membawa Rusia bangkit dari keterpurukan krisis pasca bubarnya Uni Soviet. Sistem ekonomi Putin disebut Putinomics, yaitu mengambil keunggulan masing-masing system ekonomi dan meminimalisir kelemahan masing-masing sistem ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif-analitis. Penggunaan sistem ini dibahas dengan teori Rusifikasi, Teori Ekonomi Marxisme dan Ekonomi Politik.

This undergraduate thesis talks about Russia's economy Russification during Vladimir Putin Presidency. Putin using system which is a collaboration between economy liberal and economy Marxism that implemented in command economy system. This system, in the process brought Russia overwhelms its economy crisis. Economy system of Putin just so called Putinomics, that using each system's goodness and minimalize each weakness. Research methodology that being used is descryptif-analitics. With the theory of russification, economy marxisme and Political economy."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2012
S42821
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ridho Al Farizi Santoni
"Wilayah Arktik merupakan salah satu medan terpencil dan paling tidak bersahabat di bumi, namun memiliki posisi unik dalam menciptakan status quo di antara negara-negara Arktik lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap kebijakan politik Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dalam berbagai aspek. Makalah ini tentang strategi geopolitik Putin di wilyah Arktik. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah geopolitik. Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan studi pustaka, dengan menggunakan data berupa teks-teks pidato Putin dan laporan berita mengenai hal yang terkait Arktik. Kajian ini memperlihatkan strategi geopolitik Putin untuk mempertahan kekuasaan Rusia di wilayah Arktik melalui pembangunan di bidang militer seperti merperbaharui armada laut dan udaranya, dan membangun jaringan anti-balistik. Pembangunan militer tersebut dibantu dengan aktifitas ekonomi melalui cadangan sumberdaya alam dan jalur pelayaran, yang dapat membantu mengecap kedaultan Rusia di wilayah tersebut.

The Arctic region is one of the most remote and most unfriendly territory on earth, although possesses a unique position in creating the status quo among other arctic nations. This affects the political policies of Russian Federation President Vladimir Putin in various aspects. This paper is about Putin 39;s geopolitical strategy in the Arctic region. The theory used in this study is geopolitical. This study was conducted using qualitative methods and literature study, using data in the form of Putin 39;s speech texts and news reports on arctic related matters. This review demonstrates Putin 39;s geopolitical strategy for maintaining Russian power in the Arctic region through military development such as renewing its fleet and air, and building an anti-ballistic network. The military development is aided by economic activity through natural resource reserves and shipping lanes, which can help brand Russian sovereigns in the region.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2018
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Lamongi, Felicia Rianita
"Skripsi ini membahas mengenai maraknya kasus antisemitisme di Rusia pada kurun waktu 2004-2008 yang merupakan era pemerintahan Vladimir Putin yang kedua. Metode yang digunakan untuk menganalisis topik skripsi ini yaitu metode historis (sejarah) dan hasilnya akan disajikan dengan metode deskriptif-analitis. Hasil yang didapat dari hasil analisis bab empat adalah kasus antisemitisme di Rusia selama ini terjadi karena adanya stereotip-stereotip berkaitan dengan kaum Yahudi yang diwariskan secara turun-menurun dalam masyarakat Rusia yang multikultur serta anggapan bahwa kaum yahudi adalah sumber sagala masalah sehingga hal tersebut semakin menguatkan alas an tindak kekerasan terhadap mereka. Selain itu, pemerintah Rusia pada era kekuasaan Vladimir Putin kurang tanggap dalam merespon kasus-kasus antisemitisme yang terjadi sehingga kasusnya terus meningkat.

The focus of this final paper is about the problem of anti-Semitism which occurred in Russia during Vladimir Putin's second term in office namely 2004-2008. The method used o analyze the problem here is historical method, while the result will be presented with descriptive-analytical method. Result that obtained from the fourth chapter is anti-Semitic problems is Russia occurred because of the stereotypes which are associated with Jews, always passed from older generations to younger generations in multicultural Russian society, and the assumption that Jews are the source of all problems strengthen the reason for majority Russians to do violence on them. Besides that, the Russian government in Vladimir Putin's second term in office was less responsive in responding the anti-Semitic problem so that it keeps increasing time after time."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2011
S433
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sylvia Christina
"ABSTRAK
Setelah kejatuhan Uni Soviet, bangsa Rusia dikatakan mengalami krisis identitas nasional akibat hilangnya nilai-nilai tradisional budaya bangsa yakni Gereja Kristen Ortodoks. Banyak bangunan Gereja dihancurkan dan penganut agama Kristen Ortodoks yang dibunuh dan bermigrasi keluar Rusia pada rezim Soviet menyebabkan terjadi penurunan drastis jumlah penganut Kristen Ortodoks di Rusia. Pada masa Federasi Rusia, Vladimir Putin dan rohaniawan berusaha membangkitkan kembali kekuasaan Kristen Ortodoks dengan melakukan modernisasi pada bidang organisasi sosial dan teknologi, yaitu pada organisasi Gereja Kristen Ortodoks, sistem keuangan gereja, bangunan gereja, musik dan lagu-lagu gereja, serta keterbukaan terhadap teknologi dan internet. Modernisasi tersebut berdampak positif seperti terbukti pada persentase penganut Kristen Ortodoks di Federasi Rusia yang terus meningkat sejak tahun 1991 hingga saat ini.

ABSTRACT
After the fall of the Soviet Union, the Russian nation is said to experience a national identity crisis due to the loss of traditional cultural values of the nation, the Orthodox Christian Church. Many Church buildings were destroyed and Orthodox Christians who were murdered and migrated out of Russia in the Soviet regime led to a dramatic decline in the number of Orthodox Christians in Russia. At the time of the Russian Federation, Vladimir Putin and the priest tried to revive the Orthodox Christian rule by modernizing the social and technological organization of the Orthodox Church organization, the church 39 s financial system, church building, music and church songs, and openness to technology and internet. The modernization has had a positive impact as evidenced by the percentage of Orthodox Christians in the Russian Federation that has been on the rise since 1991 to the present."
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2017
MK-Pdf;
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Julianto Wibowo
"Identitas Kristen Ortodoks dan Gereja Ortodoks di Rusia telah sangat menyatukan Rusia sebagai satu kesatuan, secara pemerintahan dan secara agama. Vladimir I dianggap telah berhasil memberikan pengaruh Ortodoks di negaranya. Identitas Kristen Ortodoks yang telah lama melekat dengan kuat tetapi dilarang oleh gerakan antiagama pada masa komunisme di Rusia dan sekarang identitas ini memiliki makna persatuan yang berbeda. Gereja Kristen Ortodoks ini menjadi sebuah Heterotopias dalam spasialitas sosial masyarakat, yang mana Gereja ini memiliki fungsi sebagai ruang bagi umat beragama seperti yang dijelaskan dalam teori Michel Foucault mengenai ruang yang lain dalam masyarakat modern. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendefinisikan spasialitas sosial heteropik dalam identitas Kristen Ortodoks Rusia sebagai alat pemersatu bangsa Rusia.

The identity of Orthodox Christianity and Orthodox Church in Russia has greatly united Russia in one government and one religion. Vladimir is considered successful in giving Orthodox influence in his country. The identity of Orthodox Chritianity which has long been inherently strong but was banned by the anti-religious movement in the days of communism in Russia and now the identity has a different meaning of unity.The Orthodox Christian Church has become a heterotopic in the social spatiality of society, where the church has a function as a space for religious people as explained in Michel Foucaults theory of other spaces in modern society. The purpose of this research is to define the heterotypic social spatiality of the Russian Orthodox Christian identity as the unifying tool of the Russian nation."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Reyhan Fadila
"Penelitian ini membahas mengenai strategi politik Vladimir Putin pada tahun 2000-2012 dengan tujuan melihat peran dari pilar-pilar pendukung kekuasaan Putin di Rusia. Teori yang digunakan didalam membahas penelitian ini adalah teori oligarki dari Jeffrey Winters. Temuan yang didapat dari adalah bahwa adanya pergeseran peran dari masing-masing kelompok di era pemerintahan Yeltsin dan Putin. Vladimir Putin berhasil mengelola ketiga kelompok yang berbeda dan membentuk sebuah oligarki penguasa yang berlandaskan kerjasama antara masing-masing kelompok yang berkepentingan untuk memperahankan kekuasaannya di Rusia.

This Research examined about Vladimir Putin's political strategy in year of 2000-2012 with aim to explain role of Putin's power pillars in Russia. Those pillars are consisting of Siloviki, United Russia Party and Russian Businessman. The Theories that applied to explore this research were Jeffrey Winter's Oligarchy. This research finds that they was shifting of roles of each groups in Yeltsin's and Putin's Era. Vladimir Putin succeeded in managing three different groups to create a ruling oligarch which stand on cooperation among interest groups to preserve his power in Russia.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S55315
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Deta Andina
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S6035
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Archellie, Reynaldo de
"Nasionalisme Pragmatis Pemerintahan Pertama Vladimir Vladimirovich Putin Tahun 2000-2004. (Di bawah bimbingan Dr. Zeffry Alkatiri). Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2007. Nasionalisme pragmatis merupakan sebuah kajian tentang upaya-upaya yang dilakukan sebuah pemerintahan untuk menjaga kedaulatan bangsanya dalam beberapa kasus berusaha membangkitkan kembali kejayaan masa lalu. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam metode pragmatis yang tidak terikat dogma dan ideologi. Tujuan yang hendak dicapai adalah keuntungan paling optimal bagi bangsa dengan memanfaatkan berbagai kebijakan strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal telah dijalankan oleh pemerintahan Vladimir Vladimirovich Putin pada periode pertamanya tahun 2000-2004 di Republik Federasi Rusia.
Nasionalisme menurut Ernest Gellner pada dasarnya merupakan doktrin politik yang menuntut pertautan (kongruensi) antara unit sosial (bangsa dan unit politik (negara). Nasionalisme muncul dengan Cara yang berbeda-beda di setiap masyarakat tergantung pads nilai-nilai budaya setempat. Nasionalisme Rusia dalam setiap periode sejarahnya selalu tampil dalam bentuk nasionalisme pemerintahan (official nationalism). Hal ini terkait dengan upaya pemerintah Rusia untuk memposisikan bangsa Rusia di tengah-tengah alur evolusi sejarah dunia yang lebih banyak didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Setiap upaya ini selalu menandakan corak pragmatis. Tujuannya adalah pengakuan eksistensi bangsa Rusia oleh bangsa-bangsa lain, khususnya Eropa.
Pragmatisme menurut Charles Sanders Peirce merupakan sebuah metode penalaran (method of logic). Pragmatisme disebut sebagai sebuah metode karena ia bukanlah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan manusia. Ia tampil sebagai alat untuk mencari jawaban dengan menggunakan berbagai pemikiran (ide). Pembuktian pragmatisme dapat dilakukan melalui tindakan konkret. Sebuah ide dapat dikatakan berhasil jika si pelaku tindakan telah memperoleh manfaat dari tindakannya. Jika manfaat telah diperoleh oleh si pelaku, maka sebuah ide memperoleh nilai kebenaran menurut pragmatisme.
Penggunaan terminologi pragmatis secara resmi diterapkan Putin dalam menjalankan setiap kebijakannya, terutama kebjakan-kebijakan luar negeri. Hal ini dapat dilihat dalam naskah pidato pengangkatan dirinya sebagai presiden Rusia terpilih, 7 Mei 2000; pidato resmi pertama Putin di depan parlemen (Duma), 8 Juli 2000; pidato resmi kedua Putin di depan Duma, 3 Juli 2001; dan dalam Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia yang dirilis tanggal 28 Juni 2000.
Nasionalisme dan pragmatisme seharusnya tidak dapat dipadukan dalam sebuah konsepsi baru karena pertentangan nilai yang dikandung kedua konsep tersebut. Hal yang paling mencolok adalah nilai-nilai demokaasi dan individualisme yang dikandung pragmatisme. Upaya mempertahankan kedaulatan sebuah bangsa lebih sering menempuh cara-cara yang tidak demokratis. Hal ini menjadi ciri khas bangsa Rusia dalam menjaga eksistensinya. Di lain pihak, bangsa Rusia merupakan bangsa yang memiliki tradisi kolektivisme. Artinya, demokrasi model Barat tidak akan pernah cocok diterapkan pada masyarakat Rusia. Namun, kajian ini mencoba untuk menggabungkan nasionalisme dengan sifat umum pragmatisme, yaitu asas manfaat. Hal ini dilakukan Putin mengingat situasi dalam negeri Rusia yang mulai mengarah pada kehancuran tatanan sosio-politik setelah kegagalan Yeltsin dalam mengelola demokratisasi pada dekade 1990-an. Kebijakan-kebijakan strategis Putin dalam kerangka konsep nasionalisme pragmatis terlihat dari upayanya untuk menjadikan Rusia sebagai kekuatan utama di wilayah Eurasia. Singkatnya, nasionalisme pragmatis merupakan doktrin politik yang mengharuskan pertautan bangsa dan negara dalam cara-cara yang mengedepankan asas manfaat demi kemajuan bangsa."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2007
S14876
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lourie Ruth Frederica
"ABSTRAK
Artikel ini menjelaskan tentang kondisi Rusia sebelum dan sesudah kebijakan de-offshorizatsiya diimplementasikan oleh Vladimir Putin pada tahun 2015 untuk menarik kembali pelarian modal dari Rusia. Sebagian besar kekayaan para oligarki Rusia, yang mencapai tiga kali lipat lebih banyak dari cadangan devisa Rusia, berakhir di pusat keuangan lepas pantai yang memiliki sedikit regulasi serta memberikan perlindungan kepada elite Rusia dari rezim Putin. Oleh karena itu, Putin memberlakukan kebijakan de-offshorizatsiya di Rusia sejak tanggal 1 Januari 2015. Artikel ini membahas bagaimanakah perbedaan kondisi di Rusia sebelum (2012-2015) dan sesudah (2015-2018) diberlakukannya kebijakan tersebut. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode kepustakaan dan teori Pengalihan Investasi oleh Vukenkeng A. Wujung dan Mukete E. Mbella. Data yang digunakan dalam artikel ini diperoleh dari lembaga keuangan internasional The World Bank, situs indikator ekonomi global CEIC Data, undang-undang de offshorizatsiya tahun 2015, dan teks pidato tahunan Presiden Vladimir Putin pada tanggal 12 Desember 2012 dan 2013. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2018, kebijakan de offshorizatsiya telah berhasil membantu meningkatkan investasi dan ekonomi, serta menurunkan tingkat pengangguran, meskipun rasio ketergantungan terus meningkat setiap tahunnya di Rusia.

ABSTRACT
This article describes the conditions in Russia before and after the de-offshorizatsiya policy was implemented by Vladimir Putin in 2015 to return capital back to Russia. Much of the Russian oligarchs wealth, which was three times larger than Russias official foreign reserves, ended up in offshore banks that have fewer regulations and provide protection to the Russian elite from Putins regime. In consequence, Putin imposed a deoffshorization policy in Russia on January 1, 2015. Therefore, this article aims to compare the differences in Russia before (2012-2015) and after (2015-2018) the implementation of said policy. This article is a qualitative study and uses the library research method as well as the theory of Investment Diversion by Vukenkeng A. Wujung and Mukete E. Mbella. The data used in this article was obtained from the World Bank, global economic indicators website which is CEIC Data, Russia s 2015 de offshorizatsiya policy, and the annual speeches delivered by President Vladimir Putin on 12 December 2012 and 2013. The results of this article show that from 2015 to 2018, the de offshorizatsiya policy successfully helped increase investment rate and economic growth, and reduce unemployment, while the age dependency ratio keeps increasing each year in Russia."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>