Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTHydroelectric power is an important renewable resource of energy is an indispensable contributor to the countrywide power network. The hydroelectric plant is expected to supply power with the highest scale of quality and reliability. Sensitivity analysis is used to determine the impact on the outcomes due to the changes in the parameters and structural changes. This research work aims to evaluate the sensitivity of the hydroelectric system, taking the human failure into consideration using fuzzy analytic hierarchy process (AHP) approach. Six different failure rates are taken into consideration. The fuzzy approach incorporates all the vagueness and uncertainty existing in the power system due to different failure and repair rates. The main contribution of this research is to evaluate the performance of any hydroelectric power plant under the failure of its various components using fuzzy approach."

"PDRB Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Konstruksi yang merupakan salah satu sektor dalam PDRB juga meningkat. Sebesar 60% konstruksi di Indonesia membutuhkan beton. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendirian pabrik beton. Salah satu aspek yang penting sebelum mendirikan pabrik beton ialah pemilihan lokasi. Terdapat tiga tahap dalam penentuan prioritas lokasi pabrik beton. Pertama adalah penentuan faktor yang mempengaruhi lokasi pabrik beton dan alternatif lokasinya. Terdapat 5 faktor utama penentuan lokasi pabrik beton, yaitu persaingan, akses, bahan baku, lahan, dan sosial lingkungan. Selanjutnya ialah penentuan bobot dari setiap lokasi dengan menggunakan fuzzy AHP. Faktor persaingan, akses, dan bahan baku memiliki bobot tertinggi. Terakhir ialah penentuan peringkat prioritas lokasi pabrik beton dengan menggunakan TOPSIS. Palembang merupakan prioritas utama lokasi pabrik beton di Sumatera bagian selatan.

---

GDRP in Indonesia always increases. Construction which is one of GDRP sector increases too. 60% of construction in Indonesia need concrete. Therefore, concrete batching plant have to be built. One of the aspect in building concrete batching plant is selection location of batching plant. There are 3 steps in selection of location of batching plant. First is selection the criteria which has the impact of batching plant location and the alternative of batching plant location. There are 5 main factors which have impacts in batching plant location include competitiveness, accessibility, material, land, and social and environment. Next step is calculation of weight for every criteria in selection of batching plant location with Fuzzy AHP method. Competitiveness, accessibility and material have the highest weights. Last step is make the rank of alternative in batching plant location with TOPSIS. The result is Palembang as the main priority for location batching plant in South of Sumatera."

"Sistem tenaga listrik adalah jaringan interkoneksi yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik dari pembangkit ke pengguna. Frekuensi sistem menjadi sebuah standar yang perlu diperhatikan dalam penentuan kualitas listrik yang baik dalam batas toleransi kurang lebih 47 hz hingga 52 Hz. Dengan nilai frekuensi yang berada dalam batas toleransi tersebut, maka kualitas daya yang disuplai dalam sistem tenaga listrik akan lebih optimal. Pengendalian PLTA Poso pada sistem tenaga listrik Area Poso merupakan salah satu cara mencapai stabilitas frekuensi. Pada tulisan skripsi ini, PLTA Poso dipilih sebagai pembangkit yang dikendalikan output daya menggunakan governor yang mengatur cadangan air pada bendungan nya dengan rincian kapasitas Poso (3x65 MW). Pembangkit yang dipilih bekerja dengan mengendalikan output daya sesuai dengan fluktuasi pada permintaan energi listrik sepanjang hari baik gangguan pada intermittensi PLTB Sidrap dan PLTB Tolo ataupun gangguan kabel distribusi ke beban. Sebagai pembangkit yang dapat mengendalikan frekuensi sistem, akan dilakukan pengujian pada aplikasi Digsilent untuk melihat pengaruh pengendalian PLTA Poso menggunakan governor hydro terhadap perubahan frekuensi yang terjadi pada sistem tenaga listrik apabila terjadi berbagai macam gangguan. Beberapa skenario gangguan yang disiapkan untuk menguji penggunaan PLTA adalah dengan adanya intermittensi pembangkit renewable energy dan gangguan kabel distribusi yang menyebabkan lepasnya beban pada sistem. Pada simulasi gangguan kabel distribusi pada Bus Pamona menyebabkan hilangnya beban sebesar 83,4 MW pada area Poso menyebabkan kenaikan frekuensi hingga mencapai 54,9 Hz akibat kelebihan suplai daya. Pengembalian frekuensi ke aturan grid 50 Hz menggunakan governor hydro pada PLTA Poso mengembalikan frekuensi sistem ke 50,09 Hz. Pada simulasi gangguan intermittensi PLTB Sidrap dan PLTB Tolo menyebabkan hilangnya suplai daya sebesar 135 MW pada area Poso menyebabkan penurunan frekuensi secara drastis hingga mencapai 27 Hz akibat beban berlebih. Pengembalian frekuensi ke aturan grid 50 Hz menggunakan governor hydro pada PLTA Poso mengembalikan frekuensi sistem ke 49,23 Hz. Hasil dari skenario menyatakan bahwa pengendalian PLTA Poso dengan menggunakan governor hydro dapat membantu mengatasi gangguan jenis intermittensi dan gangguan jenis lepas jalur distribusi.

---

The electric power system is an interconnected network that functions to distribute electricity from generators to users. The system frequency becomes a standard that needs to be considered in determining good electrical quality within a tolerance limit of approximately 47 Hz to 52 Hz. With the frequency value that is within the tolerance limit, the quality of the power supplied in the electric power system will be more optimal. Poso hydropower control in the Poso Area electric power system is one way to achieve frequency stability. In this thesis, the Poso hydropower plant was chosen as a power output controlled generator using a governor that regulates the water reserves in the dam with details of Poso's capacity (3x65 MW). The selected generator works by controlling power output in accordance with fluctuations in electrical energy demand throughout the day, both interference with the Sidrap Wind Farm and Tolo Wind Farm interruptions or distribution cable disturbances to the load. As a generator that can control the frequency of the system, a test will be carried out on the Digsilent application to see the effect of controlling the Poso hydropower plant using a hydro governor on frequency changes that occur in the electric power system in the event of various kinds of disturbances. Several fault scenarios are prepared to test the use of hydropower, namely the intermittent renewable energy generation and distribution cable disturbances that cause the load to be released on the system. In the simulation of distribution cable interference on the Pamona Bus, it causes a loss of 83.4 MW in the Poso area causing an increase in frequency to reach 54.9 Hz due to excess power supply. The frequency return to the 50 Hz grid rule using the hydro governor at the Poso hydropower plant returns the system frequency to 50.09 Hz. In the simulation of intermittent disturbance of the Sidrap Wind Farm and Tolo Wind Farm, the power supply loss of 135 MW in the Poso area causes a drastic decrease in frequency to 27 Hz due to overload. The frequency return to the 50 Hz grid rule using the hydro governor at the Poso hydropower plant returns the system frequency to 49.23 Hz. The results of the scenario state that the control of the Poso hydropower plant by using a hydro governor can help overcome the intermittent type disturbance and the off distribution line type disturbance."

"Semakin bertambahnya angka pertumbuhan penduduk menyebabkan angka kebutuhan energi listrik semakin bertambah. Pemerintah membangun berbagai pembangkit listrik tenaga terbarukan untuk memenuhi kebutuhan akan energi listrik. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air sangat tergantung pada ketersediaan air waduk. Adanya sedimentasi yang berada di waduk dapat menyebabkan kinerja pembangkit listrik tenaga air menjadi terganggu. Bagaimana pengaruh sedimentasi terhadap energi listrik, fungsi umur waduk, keberlanjutan PLTA? Dan bagaimana pengaruh KJA terhadap sedimentasi waduk?Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sedimentasi terhadap energi listrik, fungsi umur waduk Jatiluhur, keberlanjutan pembangkit listrik tenaga air Jatiluhur serta pengaruh KJA terhadap peningkatan sedimentasi di waduk.Penelitian ini dengan menggunakan analisis korelasi regresi sederhana. Selama periode tahun 2018 hingga 2022 dibandingkan dengan data pada tahun 2013, terjadi peningkatan sedimentasi sebesar 1,6 yang menyebabkan penurunan produksi energi listrik sebesar 72 . Fungsi umur waduk Jatiluhur terhitung sejak tahun 2017 adalah 193 tahun. Keberadaaan KJA memberikan pengaruh terhadap peningkatan sedimentasi di waduk Jatiluhur.

---

The increasing number of population growth causes the number of electrical energy needs grew. The government built various renewable power plants to meet the demand for electrical energy. One of them is hydroelectric power. The hydroelectric power is highly dependent on the availability of water reservoirs. The presence of sedimentation in the reservoir can cause the performance of hydroelectric power to be disturbed. What is the effect of sedimentation on electrical energy, reservoir age function, hydropower sustainability And how does KJA influence sedimentation of reservoirs.

The purpose of this research is to analyze the effect of sedimentation on electric energy, Jatiluhur reservoir age function, Jatiluhur hydropower generation and KJA influence on increasing sedimentation in reservoir.

This study used simple regression correlation analysis. During the period 2018 to 2022 compared to the data in 2013, a 1.6 increase in sedimentation resulted in a 72 decrease in electrical energy production. The age function of Jatiluhur reservoir since 2017 is 193 years. The existence of KJA had an effect on the increase of sedimentation in Jatiluhur reservoir."

"ABSTRAKThis research essay will examine whether or not regulatory reform will succeed in providing a good regulation that gives significant effect to the development agenda, particularly in developing of the hydroelectric power plant which eventually fulfil citizen's electricity needs. In order to obtain the license in developing hydroelectric power plant, the investor has to engage with at least 6 ministries at the national level and with the local government. The institutions are the Ministry of Public works, the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Forestry, Capital Investment Coordinating Board, State Electricity Company and Ministry of Finance. In each institution, the investors have to do some stages which mostly take a very long time. Until this recent time, the investors of hydroelectric power plant must comply with at least forty four national level regulation and should gain at least fourteen license from the various ministries. The figure does not include the license from the local goverment such as principle permits, location permits. License zoning, building permits and nuisance permit (hinderordonnantie). Regulation problems that occurred in the process of developing hydroelectric power plant greatly hamper the effort on providing electricity to all Indonesia's citizen. To overcome this issue, national strategy on regulatory reform was made. While reconceptualization on regulatory making process strategy and the capacity building on the policy and regulatory maker strategy might increase the effectivity on the implementation of upcoming regulation, regulatory simplification is the effective strategy that can accurately overcome the existing regulatory problem in developing a hydroelectric power plant in Indonesia."

"Periode tahun 1950an sektor ekonomi Indonesia masih di dominasi perusahaan- perusahaan milik Belanda. Perkembangan hubungan diplomasi Indonesia Belanda yang memburuk di akhir tahun 1950-an menyebabkan nasionalisasi terjadi secara massif di seluruh wilayah Indonesia. PLTA Ubrug yang terletak di Sukabumi telah dibangun sejak tahun 1918 dan di nasionalisasi setelah dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 86 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah no 18 tahun 1958. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi latarbelakang nasionalisasi PLTA, bagaimana proses nasionalisasi yang dilakukan, dan pengaruh apa yang terjadi setelah proses nasionalisasi PLTA Ubrug selesai. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode historis dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber baik itu primer atau sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang digunakan adalah surat-surat dan keputusan Pemerintah mengenai nasionalisasi, wawancara dengan pemimpin PLTA Ubrug dimasa kini, dan berbagai sumber sekunder lainnya yang berasal dari kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa semasa awal pembangunan PLTA Ubrug pemanfaatannya banyak disalurkan ke berbagai sektor, kemudian dimasa pendudukan Jepang keberadaan PLTA Ubrug tidak terlalu tereksploitasi dan baru kembali tersentuh setelah orang-orang Belanda kembali, karena adanya desakan dari SBLGI dan suatu perwujudan dari kedaulatan politik, maka PLTA Ubrug Sukabumi di nasionalisasi pada tahun 1958 yang kemudian memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan daerah Sukabumi.

---

During the 1950s, the Indonesian economic sector was still dominated by Dutch-owned companies. The development of diplomatic relations between Indonesia and the Netherlands which deteriorated in the late 1950s led to massive nationalization throughout Indonesia. The Ubrug hydropower plant located in Sukabumi has been built since 1918 and was nationalized after the issuance of Law Number 86 of 1958 and Government Regulation No. 18 of 1958. This research was conducted to answer questions about what was the background of the nationalization of PLTA, how was the nationalization process carried out, and what effect will happen after the Ubrug hydropower nationalization process is complete. The method used in this study uses historical methods by finding and collecting sources, either primary or secondary, related to the research topic. The sources used are letters and Government decrees regarding nationalization, interviews with current Ubrug hydropower leaders, and various other secondary sources from the literature. From the research results, it can be seen that during the early development of the Ubrug hydropower plant, its use was distributed to various sectors, then during the Japanese occupation, the Ubrug hydropower plant was not too exploited and only came back after the Dutch returned, due to pressure from SBLGI and a manifestation of political sovereignty. , then PLTA Ubrug Sukabumi was nationalized in 1958 which then had an influence on the sustainability of the Sukabumi area."

"Industri farmasi di Indonesia tumbuh signifikan akibat pandemi COVID-19. Industri ini sekarang menjadi salah satu sektor prioritas nasional, dengan salah satu praktik pembangunan utama adalah mencapai Standar Industri Hijau. Penelitian ini bertujuan untuk merancang Model Pemilihan Pemasok Hijau dengan memasukkan karakteristik ekonomi dan ramah lingkungan untuk Pemasok Bahan Aktif Farmasi (API). Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menimbang kriteria dengan pendekatan Fuzzy dan Metode VIKOR untuk menentukan peringkat pemasok berdasarkan kriteria ekonomi dan ramah lingkungan. Penelitian ini menghasilkan pemeringkatan 6 pemasok untuk 2 API yang berbeda. Dengan model yang diusulkan, produsen farmasi dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan yang harus dimiliki pemasok ramah lingkungan untuk tujuan memilih pemasok ramah lingkungan yang paling sesuai.

---

Pharmaceutical Industry in Indonesia has grown significantly due to the COVID-19 pandemic. The industry is now becoming one of the country’s priority sectors, with one of the key development practices is to achieve Green Industry Standards. This study aims to design a Green Supplier Selection Model by incorporating the economic and green characteristics for Active Pharmaceutical Ingredients (API) Suppliers. Analytic Hierarchy Process (AHP) Method is used to weigh the criteria with a Fuzzy approach and VIKOR Method to rank the suppliers based on the weighted economic and green criteria. This research results in the ranking of 6 suppliers for 2 different APIs. With the proposed model, pharmaceutical manufacturers can have a better understanding of the capabilities that a green supplier must possess for the purpose of selecting the most suitable green supplier."

"Energi listrik merupakan energi yang sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kebutuhan energi listrik akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Dalam pembangkitan energi listrik dibutuhkan pengonversian energi lain menjadi energi listrik dimana untuk membangkitkan energi listrik dibutuhkan sumber daya alam seperti batu bara. Batu bara dipilih karena selain harganya murah, pembangkitnya juga memiliki efisiensi yang cukup tinggi namun berdampak pada lingkungan. Selain itu seiring dengan pertumbuhan beban, biaya produksi tenaga listrik juga semakin meningkat. Oleh sebab itu, dibutuhkan optimasi biaya operasi pembangkit agar didapatkan pembebanan yang optimal sehingga biaya yang dikeluarkan seefisien mungkin dan harga listrik menjadi tidak terlalu mahal. Pada perencanaan pembebanan sebenarnya, biaya operasi pembangkit dalam satu hari yang dikeluarkan sebesar Rp 18.384.345.566 dengan biaya bahan bakar sebesar Rp 561,118/kWH. Sedangkan dengan optimasi biaya operasi pembangkit dengan menggunakan metode lagrange, didapat biaya operasi pembangkit dalam satu hari sebesar Rp 18.350.617.781 dan biaya bahan bakar sebesar Rp 560,068/kWH. Dengan melakukan optimasi biaya operasi pembangkit dengan metode lagrange, pengeluaran biaya operasi pembangkit dapat dihemat sebesar Rp 33.727.785 dan biaya bahan bakar sebesar Rp 1,05/kWH.

---

Nowadays, Electricity is one of the most important energy for human being which cannot be separated from the human life. The needs of electricity is increasing by the time goes. Another form of energy should be converted to produce the electricity and a coal is needed to produce the electricity as the fuel for the power plant. Coal is chosen as the fuel because it has low cost and high eficiency but has a bad impact for the environment. As the load grows, both the cost of electricity production and needs of the natural resoursces is increasing too. Though, the optimization of power plant production cost is needed to obtain optimal loading each power plant and get the efficient cost so the elctricity prices turn to be lower than before. In the real plan of power plant loading, the production cost is Rp Rp 18.384.345.566 a day and the fuel cost is Rp 561,118 kWH. On the other hand, the production cost with lagrange method opimization is Rp 18.350.617.781 a day and the fuel cost is Rp 560,068 kWH. Using the optimalization of electricity production cost with lagrange method Rp 33.727.785 has saved from the real plan planning and also save Rp 1,05 kWH in the fuel cost."

"Indonesia memiliki tekad untuk mengurangi gas rumah kaca dengan mencanangkan target energi terbarukan. Dari seluruh jenis energi terbarukan, energi surya adalah jenis energi yang memiliki potensi paling tinggi. Namun, sangat disayangkan bahwa penggunaannya masih sangat minim. Untungnya, semakin banyak pebisnis yang sadar manfaat dari investasi PLTS atap. Salah satu perusahaan yang memiliki keinginan untuk investasi PLTS atap adalah PT XYZ, sebuah pabrik manufaktur yang terletak di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah. Perusahaan tersebut memiliki keinginan untuk menginvestasikan PLTS atap di salah satu bangunan yang ada di lokasi pabrik. Namun, sebelum melakukan investasi panel surya, sebaiknya perusahaan sebagai investor memperhitungkan faktor ketidakpastian yang dapat terjadi saat dilakukan pemasangan PLTS atap. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis kelayakan investasi dari segi teknis maupun ekonomi terhadap pemasangan PLTS atap pabrik dengan tetap mempertimbangkan risiko dari faktor ketidakpastian untuk menghemat biaya listrik bulanan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode value at risk dengan teknik Simulasi Monte Carlo. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor ketidakpastian pada investasi kelayakan pemasangan PLTS atap pabrik dapat dibedakan menjadi tiga faktor, yaitu faktor yang mempengaruhi biaya, energi keluaran, dan kebijakan. Sesudah mempertimbangkan seluruh faktor ketidakpastian, proyek pemasangan PLTS atap layak untuk dilakukan dengan nilai NPV at Risk sebesar Rp 154.205.585,00, IRR at Risk sebesar 6,52 %, dan Payback Period at Risk sebesar 9 tahun dengan confidence level 95% dan jangka waktu simulasi selama 15 tahun.

---

Indonesia is determined to reduce greenhouse gases by setting renewable energy targets. Of all the renewable energy types, solar energy is the one with the highest potential. However, it is unfortunate that its use is still very minimal. Fortunately, more and more businesses are realizing the benefits of rooftop solar power investment. One such company is PT XYZ, a manufacturing plant located in Kendal Industrial Park, Central Java. The company wants to invest in rooftop solar panels on one of its buildings. However, before investing in solar panels, the company as an investor should consider the uncertainty factors that can occur when installing rooftop solar panels. Therefore, it is necessary to analyze the feasibility of investment from a technical and economic perspective on the installation of rooftop solar panels while still considering the risk of uncertainty factors to save monthly electricity costs. This research was conducted using the value at risk method with the Monte Carlo simulation technique. The result of this study is that the uncertainty factors in the feasibility investment of installing PLTS on the factory roof can be divided into three factors, namely factors affecting costs, output energy, and government policies. After considering all uncertainty factors, the rooftop PLTS installation project is considered as feasible with an NPV at Risk value of Rp 154,205,585.00, IRR at Risk of 6.52%, and Payback Period at Risk of 9 years with a confidence level of 95% and a simulation period of 15 years."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis Bargaining Power pada Kesepakatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Batang melalui skema Public-Private Partnership atau PPP. Kajian yang dilakukan dalam tesis ini meneliti relasi antara negara Indonesia sebagai Negara Tuan Rumah dengan Perusahaan Swasta yang terlibat dalam proyek PLTU Batang: PT J- POWER, Itochu Corporation, dan PT Adaro Power. Dari Agenda PPP di Indonesia, yang baru terlaksana pembangunannya hingga tahun 2016 hanyalah proyek PLTU Batang. Konsep Bargaining Power dipakai dalam tesis ini untuk mencari faktor-faktor variabel Potential Power dan Actual Power dari masing-masing aktor yang mendukung kesepakatan pembangunan PLTU Batang dapat terjadi. Dalam tesis ini, penulis menemukan bahwa faktor utama yang mendorong Prusahaan Swasta untuk dapat berinvestasi di PLTU Batang yaitu nilai investasi, Sumber Daya Alam, maupun Manusia yang dimiliki oleh Indonesia, serta Kebijakan Publik yang menarik para investor untuk membiayai proyek agenda PPP di Indonesia.

---

This thesis discusses the analysis of Bargaining Power in the Central Java Power Plant Agreement or PLTU Batang through the Public-Private Partnership or PPP scheme. This study case in this thesis examines the relationship between Indonesia as the Host Country and Private Sector that involved in the development project of Central Java Power Plant: PT J-POWER, Itochu Corporation, and PT Adaro Power. In the PPP’s Agenda in Indonesia, Central Java Power Plant is the only construction that has only been carried out until 2016. The concept of Bargaining Power is used in this thesis to find the variable factors of Potential Power and Actual Power of each actor that supports Central Java Power Plant Development Agreement. In this thesis, the writer finds that the main factors for private companies to encourage in PLTU Batang are the investment value, natural resources, and people owned by Indonesia, as well as public policies that attract investors to finance the PPP project agenda in Indonesia."