Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular utama penyebab kematian di dunia. Deteksi dini TB yang direkomendasikan oleh WHO disebut dengan Xpert MTB/RIF atau Tes Cepat Molekuler yaitu pemeriksaan diagnostik untuk mendeteksi bakteri TB dan untuk melihat sensitivitas dan spesifitas dari rifampisin. Utilisation rate alat TCM di Indonesia tahun 2018 masih rendah yaitu 35%. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pemanfaatan alat TCM yang diukur dengan utilisation rate, alur jejaring, serta kondisi laboratorium untuk mengetahui apakah penempatan alat TCM di RSP Rotinsulu, RS Al Islam, BBKPM, dan Labkesprov Jabar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pemanfaatan alat TCM di RSP Rotinsulu sangat baik bila dilihat dari utilisation rate yang tinggi, untuk RS Al Islam cukup baik meskipun alur jejaring tidak sesuai dengan yang telah diatur oleh Dinas Kesehatan, untuk BBKPM sangat baik diukur melalui utilisation rate yang tinggi, sedangkan untuk Labkesprov Jabar dinilai kurang apabila dilihat dari utilisation rate yang rendah dan alur jejaring yang tidak sesuai. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan alat TCM di RSP Rotinsulu, BBKPM, RS Al Islam dinilai baik dan penempatannya sudah tepat, sedangkan untuk Labkesprov Jabar pemanfaatan sangat kurang sehingga perlu adanya pertimbangan untuk pemindahan alat TCM ke fasyankes lain atau tetap dipertahankan dengan adanya perbaikan.

---

Tuberculosis (TB) is a major infectious disease that causes death in the world. Early detection of TB recommended by WHO called Xpert MTB/RIF or Molecular Rapid Test is a diagnostic test to detect TB bacteria and to see the sensitivity and specificity of Rifampicin. The utilization rate of Molecular Rapid Test tools in Indonesia in 2018 was still low as 35%. The purpose of this study was to see the utilization of Molecular Rapid Test tools as measured by utilization rate, network flow, and laboratory conditions to determine whether the placement of Molecular Rapid Test tools in Rotinsulu Lung Hospital, Al Islam Hospital, and Center for community lung health, and West Java Health Laboratory. This study used a qualitative approach. The results of this study showed that the use of Molecular Rapid Test tools in Rotinsulu Lung Hospital is very good from a high utilization rate, in Al Islam Hospital, it is quite good even though the network flow is not in accordance with those regulated by the Health Office, in Center for community lung health it is very well measured by a high utilization rate whereas in West Java Health Laboratory, the utilization rate is still lack and the network flow is unappropriate. It can be concluded that the use of Molecular Rapid Test test tools in Rotinsulu Hospital, Center for community lung health, Al Islam Hospital is good and its placement is right, while in West Java Health Laboratory, the use is very lacking so that it is considerably needed to move Molecular Rapid Test tools to other health facilities or still be maintained with improvements."

"Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan di Provinsi Papua Barat tahun 2019 hanya mencapai 55,39% dan merupakan salah satu provinsi dengan angka cakupan terendah di Indonesia. Angka cakupan tersebut masih jauh dari target nasional Kementerian Kesehatan, yakni 85%. Rendahnya cakupan persalinan di fasilitas kesehatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang bervariasi di setiap kabupaten/kota Provinsi Papua Barat. Analisis spasial dilakukan untuk melihat sebaran cakupan beserta faktor-faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi cakupan tersebut dan untuk melihat korelasi antara faktor determinan dengan angka cakupan persalinan di fasilitas kesehatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian ekologi yang menggunakan pendekatan analisis spasial dan korelasi. Data yang digunakan adalah data sekunder dari situs jaringan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dan Badan Pusat Stastistika. Hasil analisis spasial menunjukkan ada 8 kabupaten/kota memiliki nilai tinggi, 3 kabupaten memiliki nilai sedang, dan 2 kabupaten memiliki nilai rendah. Analisis korelasi menunjukkan bahwa IPM, rasio tenaga kesehatan, dan rasio fasilitas kesehatan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap cakupan persalinan di fasilitas kesehatan. Penelitian lebih lanjut memerlukan faktor yang lebih spesifik atau menggali lebih dalam faktor yang telah diteliti di Provinsi Papua Barat.

---

The coverage of deliveries at health facilities in West Papua Province in 2019 only reached 55.39% and is one of the provinces with the lowest coverage rates in Indonesia. This coverage figure is still far from the national target of the Ministry of Health, which is 85%. The low coverage of deliveries in health facilities can be caused by several factors that vary in each district/city of West Papua Province. Spatial analysis was carried out to see the distribution of coverage along with the factors that might affect the coverage and to see the correlation between the determinant factors and the number of delivery coverage in health facilities. This research is ecology research that uses a spatial analysis approach and correlation. The data used is secondary data from the website of the Ministry of Health, the West Papua Provincial Health Office, and the Central Statistics Agency. The results of the spatial analysis show that there are 8 districts/cities with high scores, 3 districts with moderate scores, and 2 districts with low scores. Correlation analysis shows that HDI, ratio of health workers, and ratio of health facilities have no significant relationship to the coverage of deliveries in health facilities. Further research requires more specific factors or digging deeper into the factors that have been studied in West Papua Province."

"ABSTRACTPenyakit Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu ancaman kesehatan yang mematikan, Pasien TB yang tidak mendapat pengobatan tepat dapat menjadi sumber infeksi di komunitas. Metode deteksi yang efektif sangat diperlukan dalam penanganan TB. Pemeriksaan biakan dahak merupakan metode baku emas (gold standard) namun memerlukan waktu relatif lama dan mahal. Pemeriksaan mikroskopik merupakan pemeriksaan yang banyak digunakan di negara endemik TB. Namun demikian metode tersebut memiliki sensitivitas yang rendah, tidak mampu dalam menentukan kepekaan obat dan memiliki kualitas yang berbeda karena dipengaruhi oleh tingkat keterampilan petugas laboratorium. Hal tersebut diharapkan dapat diatasi dengan penggunaan pemeriksaan Tes Cepat Molekular (TCM) yang lebih cepat dibandingkan uji kepekaan dan dapat mengidentifikasi keberadaan kuman TB yang resistens terhadap rifampisin. Metode pemeriksaan TCM yang saat ini digunakan di Indonesia dengan menggunakan Xpert MTB/Rif. Penggunaan Xpert MTB/Rif telah direkomendasikan oleh WHO sejak tahun 2010. Sampai akhir 2017, telah terpasang 51 mesin TCM di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga dilakukan penelitian untuk megetahui pemanfaatannya dengan melihat utlisasi TCM dan faktor yang mempengaruhi utilisasinya. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan wawancara terhadap petugas laboratorium di 13 fasilitas kesehatan yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan data sekunder didapat dari laporan utilisasi TCM tahun 2017. Data primer dianalisis untuk mendapatkan informasi hal-hal yang mungkin mempengaruhi utilisasi TCM di suatu fasilitas kesehatan. Sedangkan data sekunder dianalisis untuk mendapatkan infromasi utilisasi TCM, tipe terduga yang diperiksa dengan TCM dan hasil pemeriksaan TB dengan TCM. Dari hasil peneltian didapatkan bahwa utlisasi TCM tahun 2017 sebesar 23,28%. Faktor yang mempengaruhinya yaitu masih ada fasilitas kesehatan yang belum memiliki jejaring pemeriksaan untuk pemeriksaan TCM serta masih adanya permintaan pemeriksaan mikroskopik BTA untuk diagnosis walaupun telah tersedia alat TCM di fasilitas kesehatan tersebut. Terkait dengan hal itu, maka jejaring untuk pemeriksaan TCM harus tersedia untuk seluruh fasilitas kesehatan yang telah terpasang alat TCM serta sosialisasi kepada klinisi atau dokter peminta pemeriksaan TB mengenai teknologi pemeriksaan TCM, alur pemeriksaan dan perawatan terduga TB, permintaan dan interpretasi hasil pemeriksaan TCM penting untuk dilakukan.

---

ABSTRACTTuberculosis (TB) is one of the deadliest health threats, TB patients who do not receive proper treatment can be a source of infection in the community. Effective detection methods are needed in handling TB. Sputum culture is a gold standard method but takes along time and costs are quite expensive. Microscopic examination is an examination that is widely used in endemic TB countries. However, this method has a low sensitivity, is unable to determine drug sensitivity and has different qualities because it is influenced by the level of skill of laboratory technician. This is expected to be overcome by the use of Rapid Molecular Test which is faster than sensitivity testing and can identify the presence of M. tuberculosis that are resistant to rifampicin. Until the end of 2017, 51 machines have been installed in DKI Jakarta Province. So research is conducted to find out its utilization by looking at the utilization value of Rapid Molecular Test and the factors that influence its utilization. The study was conducted by collecting primary data and secondary data. Primary data was obtained by interviewing laboratory officers in 13 health facilities in the DKI Jakarta Province, while secondary data was obtained from the 2017 TCM utilization report. Primary data were analyzed to obtain information on matters that might affect TCM utilization in a health facility. While secondary data were analyzed to obtain information on TCM utilization, the type of TB suspect examined by TCM and the results of TB testing with TCM. From the results of the research, it was found that the utilization of Rapid Molecular Test in 2017 was 21.74%. The factors that influence it are that there are still laboratory that do not have a laboratory network for Rapid Molecular examination and there is still a demand for AFB examination for diagnosis even though rapid molecular equipment is available at the laboratory. Related to this, the laboratory network for rapid molecular examinations must be available for all laboratories that have installed Rapid Molecular machine. Socialization to clinicians who requesting TB examination regarding Rapid Molecular examination technology, TB diagnostic alghorithms, requests and interpretation of Rapid Molecular examination results must be done."

"Pelaksanaan Program JKN di Indonesia tidak terlepas dari adanya potensi kecurangan, termasuk di FKTP Kota Bandung. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 sebagai regulasi terbaru untuk pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Kesiapan Implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan dalam Program Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes No. 16 Tahun 2019 dengan Studi Kasus pada Puskesmas di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang dianalisis diperoleh dari wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, serta telaah dokumen. Penelitian menggunakan kombinasi teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menganalisis variabel-varibel yang mempengaruhi kesiapan implementasi kebijakan serta teori ORIC dari Weiner untuk menganalisis faktor internal organisasi di Puskesmas yang mempengaruhi kesiapan implementasi Sistem Pencegahan Kecurangan. Hasil penelitian menunjukkan kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, kondisi karakteristik badan pelaksana, serta sumber daya kebijakan memerlukan persiapan yang lebih untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan karena mempengaruhi komunikasi antar organisasi dan disposisi pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik juga belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan. Selain itu, kondisi jumlah dan kapasitas SDM merupakan faktor dominan dalam kesiapan implementasi di level Puskesmas. Penelitian ini merekomendasikan agar ditetapkannya kegiatan pencegahan dan penanganan kecurangan dalam Program JKN sebagai salah satu menu dekonsentrasi untuk Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam Program JKN, penetapan aturan yang jelas untuk iur biaya dalam Program JKN serta kajian untuk memenuhi jabatan fungsional khusus untuk mendukung penjaminan mutu dan pengawasan internal di Puskesmas.

---

The potential for fraud is inseperable from implementation of UHC Program in Indonesia, including in primary healthcare office in Kota Bandung. Ministry of health has released Permenkes No. 16 Year 2019 as new regulation for fraud prevention and prosecution in UHC Program. This study aims to know the readiness for Fraud Prevention System in Health Coverage Program implementation According to Permenkes No. 16 Year 2019 with case study on PHC as Primary healthcare office in Kota Bandung.

This study used qualitative methods. The data analyzed were obtained from semi-structured in-depth interviews, observations, and document review. This study used combination of Van Meter and Van Horn's theory of policy analysis to analyze the variables that affect the readiness of policy implementation and Weiner's ORIC theory to analyze the internal organizational factors in the PHC that affect the readiness to implement the Fraud Prevention System.

This sudy showed that the clarity of policy size and objectives, the characteristics of the implementing agency, also policy resources require more preparation to optimize the implementation of the policy because they affects communication between organizations and the disposition of the implementer. The economic, social and political environment has also not yet fully support the policy implementation. In addition, the condition of the number and capacity of human resources is a dominant factor in readiness for implementation at the PHC level.

This study suggest to define fraud prevention and prosecution activities in the JKN Program as one of the deconcentration menus for Regional Governments, harmonize the regulations relating to problem solving in the JKN Program, define clear regulation for contribution fee in the JKN Program, also studies to fulfill special functional positions to support quality assurance and internal control at the PHC."

"Penelitian ini menguji faktor-faktor penentu pemanfaatan kesehatan mental di kalangan Mahasiswa Sarjana menggunakan Teori Perilaku Andersen, yang terdiri dari faktor individu dan faktor kontekstual yang memengaruhi perilaku pemanfaatan layanan kesehatan mental menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (campuran). Studi ini menemukan bahwa siswa yang memanfaatkan layanan kesehatan mental lebih cenderung perempuan (80%), tahun pertama (35,7%), kebutuhan pelayanan kesehatan mental yang dirasakan (57,2%) memiliki tingkat gangguan mental tertinggi (kebutuhan yang dievaluasi) (SRQ- 20: ≥ 6) (70,1%) dan tidak memiliki ide bunuh diri (71,4%), sementara penghalang yang paling banyak memilih untuk menggunakan layanan kesehatan adalah "Lebih suka menyelesaikan masalah mereka sendiri (masalah manajemen diri) (64%). Bantuan profesional tidak memerlukan karena masalah kecil dan sementara (sementara) (48%). Preferensi untuk mencari bantuan dari teman dan keluarga (40%) Kurang waktu (32%). Faktor kontekstual adalah kebijakan, pembiayaan dan organisasi. Kebijakan tingkat universitas dan penyedia layanan kesehatan (klinik) secara umum belum dibentuk atau disahkan. Pendanaan yang memadai tetapi tidak fleksibel dan tidak memadai untuk inovasi. Organisasi, klinik telah melakukan banyak upaya dan program dan dapat lebih ditingkatkan efektivitasnya.

---

This study examines the determinants of mental health utilization among undergraduate students using Andersens Behavior Theory, which consists of individual factors and contextual factors that influence the behavior of mental health service utilization using quantitative and qualitative methods (mixed). This study found that students who used mental health services were more likely to be female (80%), first year (35.7%), perceived mental health service needs (57.2%) had the highest level of mental disorders (needs evaluated) ( SRQ-20: ≥ 6) (70.1%) and do not have suicidal ideas (71.4%), while the barrier that most chose to use health services was Prefer to solve their own problems (self-management problems) (64%). Professional help is not needed because of minor and temporary problems (48%). Preference for seeking help from friends and family (40%) Less time 32%). Contextual factors are policy, financing and organization. University-level policies and health service providers (clinics) in general have not been established or approved. Adequate funding but not flexible and inadequate for innovation. Organizations, clinics have made many efforts and programs and their effectiveness can be further enhanced."

"Kematian ibu merupakan indikator yang penting untuk menggambarkan status kesehatan maternal. Di Indonesia, angka kematian ibu masih relatif tinggi (228/100.000 kelahiran hidup). Tingginya angka kematian ibu terkait dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan saat persalinan masih rendah. Layanan antenatal dapat dijadikan sarana untuk memotivasi ibu hamil agar bersalin di fasilitas kesehatan. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan layanan antenatal dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan saat persalinan di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap ibu yang melahirkan anak terakhir dalam kurun waktu 5 tahun (2005-2010) dengan menggunakan data sekunder Riskesdas 2010 dan metode penelitian cross sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 19.803 responden. Analisis data menggunakan metode regresi logistik ganda (complex samples). Hasil penelitian ini memperlihatkan hubungan yang signifikan antara layanan antenatal dengan pemanfaatan fasilitas kesehatan saat persalinan. Namun efek layanan antenatal K4 berbeda menurut ekonomi keluarga dan wilayah tempat tinggal setelah dikontrol oleh pendidikan dan paritas. Ibu hamil yang melakukan layanan antenatal K4 pada ekonomi keluarga miskin (kuartil 1) dan keluarga kaya (kuartil 4) memiliki peluang 3 kali lebih besar untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan saat persalinan. Demikian juga dengan wilayah tempat tinggal, pedesaan memiliki peluang 3 kali lebih besar memanfaatkan fasilitas kesehatan saat persalinan dibandingkan ibu hamil yang layanan antenatalnya tidak K4. Untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan saat persalinan, motivasi ibu hamil terutama di masyarakat pedesaan ternyata berkaitan dengan keberhasilan pelayanan antental terpadu yang maksimal.

---

Maternal death is an indicator of maternal health status in a country. In Indonesia, maternal mortality ratio is relatively high (228 per 100,000 live births). High rate of maternal mortality is often associated with low rate utilization of health facilities during birth delivery. The antenatal services should be used to motivate mothers to deliver their babies in health facilities. The objective of this study is to ekonomic the correlation between use of antenatal services and utilization of health facilities during birth delivery in Indonesia.

Sample included mothers who gave birth to their last child during 2005-2010 taken from the Basic Health Research/Riskesdas 2010 data. The Riskesdas used a cross sectional study design with a total sample size of 19.803 respondents. Modelling used a multiple logistic regression method.

Findings show significant correlations between use of antenatal services and use of birth delivery facilities. The effect differs according to family economic status and location of residence, after controlling for education level and parity. Pregnant women from lower economic status (quartile one) and better economy (quartile four) were 3 times more likely to use birth delivery facilities. By location of residence, women who lived in rural areas were 3 times more likely to delivery in birth facilities than women who did not reach four times antenatal care.

To increase the number of birth delivery in health facilities, the findings showed a positive correlation with successful and complete antenatal care (4 times), especially in rural areas."

"

Tuberkulosis merupakan penyakit infeksius yang masih tinggi prevalensinya di dunia. Indonesia sebagai negara yang termasuk memiliki beban penyakit tinggi, menjadikannya prioritas penyelesaian masalah kesehatan. Hal ini dituangkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Namun untuk menanggulangi penyakit tersebut tidak cukup hanya dari pemerintah saja. Butuh kerja sama lintas sektor yaitu pada pendekatan Public-Private Mix (PPM). Dengan metode kualitatif dan pendekatan Logic Model, penelitian ini melakukan telaah atas implementasi PPM di Kota Depok. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan sekunder dari hasil wawancara mendalam dan juga telaah dokumen. Ditemukan bahwa implementasi PPM masih pada tahapan awal dan capaiannya masih jauh dari target. Hal ini disebabkan karena pada pelaksanaannya masih belum banyak upaya untuk menjaring klinik swasta dan dokter praktik mandiri untuk bergabung dalam penanggulangan tuberkulosis di Kota Depok. Keterbatasan sumber daya manusia pun menjadi penghambat dalam implementasi ini.

---

Tuberculosis is an infectious disease with a high prevalence in the world. Indonesia as a country that includes a high disease burden, making it a priority for the resolution of health problems. This was stated in Minister of Health Regulation No. 67 of 2016 concerning Tuberculosis Management. But to tackle the disease is not enough just from the government alone. Cross-sector cooperation is needed, namely the Public-Private Mix (PPM) approach. Using a qualitative method and the Logic Model approach, this study examines the implementation of PPM in Depok City. The data collected are primary and secondary data from the results of in-depth interviews and document review. It was found that the implementation of PPM is still at an early stage and its achievements are still far from the target. This is because in practice there have not been many attempts to encompass private clinics and independent practice doctors to join in tuberculosis prevention in Depok City. Limited human resources also become obstacles in this implementation.

"

"Sistem Informasi Kesehatan Daerah (DHIS) adalah ca Tangerang yang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan Tangerang dan Departemen Komunikasi dan Informasi. Pemanfaatan DHIS oleh staf program imunisasi di layanan kesehatan primer di Tangerang masih relatif rendah. Itu dapat dilihat dari kesenjangan yang signifikan antara cakupan imunisasi dasar lengkap dari laporan imunisasi yang diunduh dari DHIS dan dari laporan manual. Ini Penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan DHIS oleh staf program imunisasi di layanan kesehatan primer di Tangerang 2019. Tipe ini Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Data utama pengumpulan dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepada 36 staf program imunisasi. Hasil menunjukkan bahwa hingga Maret 2019, hanya 25% dari layanan kesehatan primer yang lulus DHIS target pemanfaatan. Hasil statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pemanfaatan DHIS dengan faktor individu dan organisasi. Sementara dari faktor psikologis, hanya dirasakan kemudahan penggunaan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan DHIS (nilai p: 0,039). Berdasarkan hasil penelitian ini, para peneliti menyarankan untuk melanjutkan pemanfaatan DHIS dan mengembangkannya agar lebih ramah pengguna dan juga memberi hadiah atau hukuman kepada staf program imunisasi menurut merekakinerja.

---

The District Health Information System (DHIS) is a web based immunization record and report system in Tangerang that was developed by Tangerang Departement of Health and Departement of Communication and Information. The Utilization of DHIS by immunization programs staff at primary healthcare in Tangerang is still relatively low. It can be seen from the significant gap between complete basic immunization coverage from the immunization report which downloaded from DHIS and from the manual report. This research was conducted to find out what factors influenced the utilization of DHIS by immunization programs staffs at primary healthcare in Tangerang 2019. This type of research is quantitative research with a cross sectional study design. Primary data collection was carry out using questionare to 36 immunization programs staffs. The result shown that up to March 2019, only 25% of primary healthcare that pass the DHIS utilization target. The statistical result shown that there is no significant relationship between the utilization of DHIS with individual and organizational factors. While from psychological factors, only perceived ease of use has a significant relationship with the utilization of DHIS (p value: 0.039). Based on the results of this study, researchers suggest to continue the utilization of DHIS and develop it to be more user friendly and also give a reward or punishment to the imumunization program staff according to their performance. "

"Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi salah satu fokus masalah kesehatan di Indonesia dan merupakan AKI tertinggi di wilayah Asia Tenggara. Upaya penurunan AKI dihadapkan oleh bermacam hambatan terutama pada keterlambatan ibu dalam memanfaatkan pelayanan komplikasi kesehatan maternal. Keterlambatan menjangkau fasilitas kesehatan (faskes) dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti aksesibilitas faskes, sebaran faskes, waktu tempuh dan kondisi jalan menuju faskes, serta hambatan dari segi biaya dan sosial-ekonomi. Jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya dalam mengatasi masalah ketidakmampuan terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kepemilikan jaminan kesehatan terhadap pemanfaatan bantuan persalinan di fasilitas kesehatan berdasarkan data SUSENAS 2018-2020. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi Pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Hasil penelitian disajikan secara kuantitatif dengan memanfaatkan perangkat Microsoft Excel dan SPSS. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan jaminan kesehatan, umur, tingkat Pendidikan, tipe daerah dan status ekonomi terhadap pemanfaatan pelayanan persalinan. Sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel status bekerja dengan pemanfaatan pelayanan persalinan. Kesimpulan penelitian ini adalah kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan peluang ibu untuk pemanfaatan layanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan adanya perlingdungan finansial terhadap pelayanan kesehatan kemungkinan besar akan meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan bagi ibu dengan status ekonomi miskin yang akan melaksanakan persalinan. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi ibu hamil dan bersalin untuk ditanggung oleh program Jaminan Kesehatan yang bersifat menyeluruh dan mencakup seluruh warga negara. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah dapat meningkatkan promosi kesehatan menganai pelayanan persalinan melalui berbagai media promosi, mendukung kerjasama antara PSC 119 dengan daerah dalam hal kegawatdaruratan, serta pengadaan perbaikan infrastruktur guna membantu ibu bersalin dan keluarga dalam mengakses fasilitas kesehatan.

---

Maternal Mortality Rate (MMR) is still one of the focuses of health problems in Indonesia and is the highest MMR in Southeast Asia. Efforts to reduce MMR are faced with various obstacles, especially the delay of mothers in utilizing maternal health complications services. Delays in reaching health facilities (faskes) can be caused by several factors such as accessibility of health facilities, distribution of health facilities, travel time and road conditions to health facilities, as well as costs and socio-economic barriers. Health insurance is one form of effort in overcoming the problem of inability to finance health services. The purpose of this study was to determine the effect of ownership of health insurance on the utilization of delivery assistance in health facilities based on the 2018-2020 SUSENAS data. Furthermore, the results of this study can be used as material for evaluation and decision making for the Government in an effort to improve delivery services in health facilities. The research results are presented quantitatively by using Microsoft Excel and SPSS tools. This study shows that there is a significant relationship between ownership of health insurance, age, level of education, type of area and economic status on the utilization of maternity services. Meanwhile, there is no significant relationship between working status variables and the utilization of maternity services. The conclusion of this study is that the ownership of health insurance increases the chances of mothers to use delivery services in health care facilities. The existence of financial protection for health services is likely to increase the utilization of health services for mothers with poor economic status who will carry out childbirth. Therefore, it is necessary for pregnant and maternity mothers to be covered by the Health Insurance program which is comprehensive and covers all citizens. The results of the study suggest that the Government can improve health promotion regarding delivery services through various promotional media, support collaboration between PSC 119 and the region in terms of emergencies, and provide infrastructure improvements to assist maternity mothers and families in accessing health facilities."

"ABSTRAKLatar Belakang: Diagnosis TBEP memiliki banyak tantangan. Spektrum histopatologi yang bervariasi hingga belum ada standar baku emas untuk penegakan diagnosis. Penegakan diagnosis sering berdasarkan kecurigaan klinis. Sebagian besar TBEP adalah pausibasiler sehingga nilai sensitivitasnya rendah dan sangat bervariasi antar jenis sampel. TCM dilaporkan memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang baik dan WHO telah merekomendasikannya.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui performa pemeriksaan TCM jaringan dalam penegakan diagnosis TBEP pada orang dewasa. Standar baku emas yang digunakan pada penelitian ini adalah pemeriksaan histopatologi atau BTA jaringanMetode: Penelitian ini merupakan uji diagnostik dengan rancangan studi potong lintang analitik melibatkan 73 pasien. Pengambilan sampel dilakukan secara konsekutif pada pasien tersangka TBEP usia 18 tahun di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Pemeriksaan TCM dilakukan dengan mesin GeneXpert MTB/Rif dan dilakukan penilaian sensitivitas, spesifisitas, nilai duga positif, nilai duga negatif, dan akurasi.Hasil: Sampel yang terdiagnosis sebagai TBEP didominasi oleh TB osteoartikular (28,6%). Gambaran histopatologi peradangan granulomatosa dan TCM positif sebanyak 19 sampel, peradangan non spesifik dan TCM positif sebanyak 1 sampel, peradangan kronik dengan sel atipik dan TCM positif sebanyak 2 sampel, peradangan granulomatosa dan TCM negatif sebanyak 13 sampel. Sensitivitas dan spesifisitas keseluruhan TCM adalah 59,38% dan 92,6%. Nilai duga positif dan nilai negatif TCM adalah 86% dan 74%. Akurasi TCM adalah 78,1%.Simpulan: Performa pemeriksaan TCM dalam penegakan diagnosis TBEP cukup baik. Sensitivitas dari TCM untuk diagnosis TBEP sangat bervariasi. Hasil TCM negatif tidak menyingkirkan diagnosis TBEP dan integrasi dengan modalitas pemeriksaan lain sangat direkomendasikan. Spesifisitas TCM cukup tinggi sehingga dapat membantu menegakkan diagnosis TBEP.

---

ABSTRACTBackground: The diagnosis of EPTB has many challenges. The histopathological spectrum varies, until there is no gold standard for diagnosis. The diagnosis is often based on clinical suspicion. Most of the EPTB are paucibacillary so their sensitivity is low and varies greatly between types of samples. Tissue rapid molecular test is reported to have good sensitivity and specificity and WHO has recommended it.Objective This study aims is to determine the performance of tissue rapid molecular test in the diagnosis of EPTB in adults. The gold standard in this study is histopathology or tissue AFB.Methods: This study is a diagnostic test with analytic cross-sectional study design involving 73 patients. Sampling was carried out consecutively in patients with EPTB suspects aged 18 years at Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital. Tissue rapid molecular test examination is carried out with a GeneXpert MTB/Rif machine and sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, and accuracy are assessedResults: The diagnosed sample as EPTB is dominated by osteoarticular TB (28.6%). The overview of histopathological findings are granulomatose's inflammation and tissue rapid molecular test positive:19 samples, non-specific inflammation and positive tissue rapid molecular test: 1 sample, chronic inflammation with the atypical cells and positive tissue rapid molecular test: 2 samples, no granulomatose's inflammation and negative rapid molecular test: 13 samples. The overall sensitivity and specificity of rapid molecular test are 59.38% and 92.6%. The positive predictive values and negative predictive values of rapid molecular test are 86% and 74%. The accuracy of rapid molecular test is 78.1%.Conclusions: The performance of tissue rapid molecular test in diagnosing EPTB is good enough. The sensitivity of rapid molecular test for the diagnosis of EPTB varies widely. Negative rapid molecular test result does not rule out diagnosis of EPTB and integration with other examination modalities is highly recommended. Rapid molecular test specificity is high enough so it can help enforce the diagnosis of EPTB."