Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKondisi demografis berupa peningkatan angkatan usia tua, yang berasal dari generasi baby-boom, mengharuskan pemerintah untuk menyiapkan pendanaan pensiun yang mencukupi di masa mendatang. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, pemerintah Prancis yang saat itu dipimpin oleh Nicolas Sarkozy, mencanangkan beberapa perubahan dalam sistem pensiun. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 ikut menjadi alasan pendorong pemerintah dalam melakukan reformasi tersebut. Perubahan besar dalam sistem pensiun ini adalah penundaan masa pensiun selama dua tahun yang kemudian mendapat penolakan dari masyarakat Prancis dan berujung pada pemogokan dan demonstrasi di berbagai kota. Pemerintah akhirnya memutuskan konsesi kecil dalam reformasi kebijakan pensiun yang dilakukan namun tidak mengubah rencana utama yaitu penundaan usia pensiun selama dua tahun. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif untuk memaparkan perkembangan kebijakan sistem pensiun pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy. Melalui pengumpulan data kepustakaan, peneliti meninjau reaksi masyarakat yang muncul pasca diumumkannya rencana perubahan kebijakan pensiun serta meninjau dinamika kebijakan pensiun dan implementasinya.Setelah mengulas pembahasan di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kebijakan yang terjadi sejak adanya rencana perubahan kebijakan hingga perubahan dilakukan, bersifat cukup dinamis karena pemerintah melakukan perubahan besar pada awal reformasi sebelum kemudian menambahkan perubahan kecil setelah adanya gerakan resistensi. Hal ini juga mempengaruhi dinamika reaksi masyarakat yang juga ditemukan bersifat cukup dinamis. Masyarakat pada awalnya memberikan reaksi yang cukup besar dengan melibatkan jumlah massa yang banyak dan kemudian mereda setelah kebijakan akhir diterbitkan. "

"Sebagai negara yang meregulasi praktik prostitusi, Prancis memiliki serangkaian kebijakan dan masalah seputar legalitas Pekerja Seks Komesial (PSK). Setelah penandatangan konvensi PBB (mengenai eksploitasi manusia) pada tahun 1949, Prancis resmi menjadi negara abolisionis yang melarang praktik muncikari dan transaksi seksual berbayar yang melibatkan pihak ketiga. Larangan ini kemudian yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Penelitian ini membandingkan kebijakan mengenai regulasi praktik prostitusi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan masa pemerintahan François Hollande dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa keputusan Sarkozy untuk mengimplementasikan la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) pada tahun 2003 menimbulkan masalah karena PSK menjadi pihak yang dikriminalisasi. Di sisi lain, keputusan Hollande untuk menghapus kebijakan Sarkozy dan menerapkan la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée juga tidak menyelesaikan masalah karena mengkriminalisasi pelanggan jasa prostitusi. Pada akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa Sarkozy dan Hollande memiliki pendekatan berbeda dalam menanggulangi masalah prostitusi, namun tujuan akhir dari keduanya adalah untuk menghapus budaya prostitusi di Prancis secara bertahap.

---

As a state that regulates prostitution, France has a set of policies and problems on the legalities of commercial sex workers (CSWs). After ratifying a UN convention (on abolishing slavery and human trafficking) in 1949, France banned pimping activities and third-party sexual transactions, thus officially becoming an abolitionist state. This ban became the precedent for regulations made by the Nicolas Sarkozy and François Hollande administration respectively. This research compares the regulations on prostitution by both administrations using qualitative method and literature review. This research shows that Sarkozy’s decision to implement la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) in 2003 was problematic as it criminalises CSWs. On the other hand, Hollande’s decision to reverse Sarkozy’s policy and enact la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée also fails to offer a solution as it instead criminalises patrons of prostitution. Finally, this research proves that although both Sarkozy and Hollande have different approaches to curb prostitution, their goal is to gradually suppress prostitution culture in France."

"Artikel ini membahas dinamika pandangan masyarakat Prancis terhadap penggunaan nuklir sebagai sumber energi yang kemudian memengaruhi kebijakan pemerintah Prancis terhadap pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sumber energi. Pemerintah Prancis mulai memanfaatkan tenaga nuklir sebagai sumber energi semenjak mengalami embargo minyak dari negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEP pada 1974, sebagai akibat dari perang Arab-Israel. Prancis yang saat itu dipimpin oleh Presiden Georges Pompidou, memutuskan untuk memanfaatkan energi nuklir guna mengatasi krisis energi tersebut, sehingga pada 1977 Prancis sudah berhasil mengganti energi minyak bumi dengan energi nuklir untuk menopang sebagian besar industrinya. Namun, terjadi beberapa peristiwa besar yang mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penggunaan tenaga nuklir. Kecelakaan reaktor tenaga nuklir di Ukraina dan Jepang menyadarkan rakyat Prancis akan bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi ledakan reaktor nuklir. Desakan untuk mengganti energi nuklir dengan energi yang lebih aman mulai muncul, yang mengakibatkan pemerintah menyusun program untuk mulai mengurangi ketergantungannya pada energi nuklir ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dan teori Dekonstruksi Jacques Derrida yang digunakan untuk menjelaskan perubahan kebijakan pemanfaatan nuklir di Prancis. Perubahan kebijakan ini, terjadi karena terutama karena kekhawatiran masyarakat Prancis akan bahaya penggunaan nuklir sehingga mendorong pemerintah Prancis untuk menyelenggarakan debat nasional mengenai pemanfaatan tenaga nuklir. Setelah penyelenggaraan Le Débat National sur la Transition Énergetique pada 2014- 2015, pemerintah Prancis di bawah Presiden François Hollande yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Emmanuel Macron, sepakat untuk mengurangi penggunaan energi nuklir sebagai penopang energi industrinya dari 75% menjadi 50% pada 2023. Upaya untuk menggantikannya dengan energi yang terbarukan menjadi tantangan tersendiri bagi kepala negara Prancis guna merealisasikan tuntutan warganya agar dapat hidup tanpa adanya ketakutan terhadap kemungkinan meledaknya reaktor nuklir di negaranya.

---

This article discusses the dynamics of the French public's view of the use of nuclear as an energy source which influences the French government's policy towards the use of nuclear as an energy source. The French government began to use nuclear as an energy source since oil embargo by the Arab countries that joined OPEP in 1974, as a result of the Arab-Israeli war. France, which was led by President Georges Pompidou, decided to use nuclear energy to overcome the energy crisis, so that in 1977 France had succeeded replacing petroleum energy with nuclear energy to sustain most of its industries. However, there were several major events that affected the public's view about the use of nuclear power. Nuclear power reactor accidents in Ukraine and Japan made the French people aware of the dangers posed by a nuclear reactor explosion. The urge to replace nuclear energy with safer energy began to emerge, which resulted in the government setting up a program to start reducing its dependence on nuclear energy. This study uses historical research methods and Jacques Derrida's deconstruction theory which is used to explain changes in nuclear utilization policies in France. This policy change occurred mainly because of the French public's concern about the dangers of nuclear use, which prompted the French government to hold a national debate on the use of nuclear. After Le Débat National sur la Transition Energetique in 2014-2015, the French government with President François Hollande, which was then followed by President Emmanuel Macron, agreed to reduce the use of nuclear energy as a support for industrial energy from 75% to 50% in 2023. replacing it with renewable energy is a challenge for the head of state of France to realize the demands of its citizens to live without fear of the possibility of a nuclear reactor exploding in his country."

"Artikel ini membahas dinamika pandangan masyarakat Prancis terhadap penggunaan nuklir sebagai sumber energi yang kemudian memengaruhi kebijakan pemerintah Prancis terhadap pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sumber energi. Pemerintah Prancis mulai memanfaatkan tenaga nuklir sebagai sumber energi semenjak mengalami embargo minyak dari negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEP pada 1974, sebagai akibat dari perang Arab-Israel. Prancis yang saat itu dipimpin oleh Presiden Georges Pompidou, memutuskan untuk memanfaatkan energi nuklir guna mengatasi krisis energi tersebut, sehingga pada 1977 Prancis sudah berhasil mengganti energi minyak bumi dengan energi nuklir untuk menopang sebagian besar industrinya. Namun, terjadi beberapa peristiwa besar yang mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penggunaan tenaga nuklir. Kecelakaan reaktor tenaga nuklir di Ukraina dan Jepang menyadarkan rakyat Prancis akan bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi ledakan reaktor nuklir. Desakan untuk mengganti energi nuklir dengan energi yang lebih aman mulai muncul, yang mengakibatkan pemerintah menyusun program untuk mulai mengurangi ketergantungannya pada energi nuklir ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dan teori Dekonstruksi Jacques Derrida yang digunakan untuk menjelaskan perubahan kebijakan pemanfaatan nuklir di Prancis. Perubahan kebijakan ini, terjadi karena terutama karena kekhawatiran masyarakat Prancis akan bahaya penggunaan nuklir sehingga mendorong pemerintah Prancis untuk menyelenggarakan debat nasional mengenai pemanfaatan tenaga nuklir. Setelah penyelenggaraan Le Débat National sur la Transition Énergetique pada 2014-2015, pemerintah Prancis di bawah Presiden François Hollande yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Emmanuel Macron, sepakat untuk mengurangi penggunaan energi nuklir sebagai penopang energi industrinya dari 75% menjadi 50% pada 2023. Upaya untuk menggantikannya dengan energi yang terbarukan menjadi tantangan tersendiri bagi kepala negara Prancis guna merealisasikan tuntutan warganya agar dapat hidup tanpa adanya ketakutan terhadap kemungkinan meledaknya reaktor nuklir di negaranya.

---

This article discusses the dynamics of the French public's view of the use of nuclear as an energy source which influences the French government's policy towards the use of nuclear as an energy source. The French government began to use nuclear as an energy source since oil embargo by the Arab countries that joined OPEP in 1974, as a result of the Arab-Israeli war. France, which was led by President Georges Pompidou, decided to use nuclear energy to overcome the energy crisis, so that in 1977 France had succeeded replacing petroleum energy with nuclear energy to sustain most of its industries. However, there were several major events that affected the public's view about the use of nuclear power. Nuclear power reactor accidents in Ukraine and Japan made the French people aware of the dangers posed by a nuclear reactor explosion. The urge to replace nuclear energy with safer energy began to emerge, which resulted in the government setting up a program to start reducing its dependence on nuclear energy. This study uses historical research methods and Jacques Derrida's deconstruction theory which is used to explain changes in nuclear utilization policies in France. This policy change occurred mainly because of the French public's concern about the dangers of nuclear use, which prompted the French government to hold a national debate on the use of nuclear. After Le Débat National sur la Transition Energetique in 2014-2015, the French government with President François Hollande, which was then followed by President Emmanuel Macron, agreed to reduce the use of nuclear energy as a support for industrial energy from 75% to 50% in 2023. replacing it with renewable energy is a challenge for the head of state of France to realize the demands of its citizens to live without fear of the possibility of a nuclear reactor exploding in his country."

"Agama Islam merupakan salah satu agama yang telah berkembang cukup lama di Prancis. Namun, praktik agama Islam seringkali bertentangan dengan prinsip laïcité di negara tersebut yang kemudian berujung pada diskriminasi muslim di tengah masyarakat Prancis. Dalam perkembangannya, muncul salah satu isu mengenai kelompok agama islam yang bergabung dengan aliran politik kiri di Prancis yang kemudian dikenal dengan istilah Islamo-gauchisme. Pada masa pemerintahan Emmanuel Macron, permasalahan Islamo-gauchisme kembali menjadi perbincangan publik di Prancis pada awal 2021 setelah Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Inovasi Prancis, Frédérique Vidal dianggap mencoreng kebebasan akademik di Prancis. Momentum ini banyak digunakan oleh media massa Prancis untuk menerbitkan artikel tentang Islamo-gauchisme serta tokoh-tokoh terkait. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana Le Figaro dan Le Point yang secara tradisional beraliran sayap kanan Prancis memberitakan isu mengenai Islamo-gauchisme yang berseberangan dengan ideologi politik mereka. Penelitian ini menggunakan teori analisis wacana kritis oleh Norman Fairclough (1995) yang digunakan untuk menganalisis korpus penelitian berupa empat artikel berita dari Le Figaro dan Le Point mengenai Islamo-gauchisme yang diterbitkan pada Februari 2021 sebagai reaksi dari pernyataan Frédérique Vidal terkait Islamo-gauchisme yang merebak di lingkungan pendidikan tinggi di Prancis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Le Figaro dan Le Point memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan isu yang bertentangan dengan orientasi politik mereka. Le Point memperlihatkan posisi mereka lewat tokoh-tokoh yang mereka kutip dalam artikel dan tetap memperlihatkan gaya kritis yang konservatif dalam penulisan artikelnya. Sementara Le Figaro memperlihatkan posisi mereka lewat penggunaan diksi dalam artikel dan berusaha untuk terlihat tetap netral.

---

Islam is a religion that has been developing for a long time in France. However, the practice of Islam is often contrary with the principle of laïcité which then leads to the discrimination of muslims in French society. An issue later arose regarding Islamic groups who joined the leftist in France and became known as Islamo-gauchisme. During the reign of Emmanuel Macron, this phenomenon became the main topic of public discussion in early 2021 after Minister of Higher Education, Research and Innovation, Frédérique Vidal was considered to have undermined academic freedom in France. This momentum was widely used by the French mass media to publish articles about Islamo-gauchisme and related figures. This research discusses how Le Figaro and Le Point, which are traditionally French right-wing, reported the issue of Islamo-gauchisme through their articles which is at odds with their political ideology. This research uses the theory of critical discourse analysis by Norman Fairclough (1995), which is used to analyze the research corpus in the form of four news articles from Le Figaro and Le Point regarding Islamo-gauchisme which were published in February 2021 as a reaction to Frédérique Vidal's statement regarding Islamo-gauchisme which has impacted the universities in France. The results show that both Le Figaro and Le Point have their own way of presenting issues that are contrary to their political orientation. Le Point shows their position through the figures they quote in the article and still maintains a conservative critical style in their articles. Meanwhile, Le Figaro shows their position through the use of diction in the article and tries to appear neutral.

"

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan kebijakan mengenai aborsi di Prancis pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Aborsi atau yang dalam Bahasa Prancis disebut dengan LInterruption Volontaire de Grossesse, secara resmi adalah tindakan legal di mata hukum yang ditandai dengan deklarasi Hukum Veil tahun 1975 pada masa pemerintahan Valery Giscard dEstaing. Pelegalan aborsi ini menjadi salah satu momentum bersejarah bagi Republik Kelima di Prancis. Pelegalan aborsi menandai bahwa pemerintah mengakui hak para wanita untuk dapat memilih akan pilihan yang diambil terhadap tubuhnya. Dalam perkembangan dan praktiknya di masyarakat, hukum aborsi mengalami beberapa perubahan dan perkembangan. Perkembangan hukum aborsi ini memiliki karakteristik yang berbeda antara pemerintah yang satu dengan yang lainnya berdasarkan pengaruh ideologi politik dan kepentingan otoritas publik pada masa kedua pemerintahan.Dengan menggunakan metode penelitian kebijakan dan teknik studi kepustakaan, penelitian ini memaparkan perkembangan kebijakan aborsi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan Francois Hollande dan kondisi sosial masyarakat pada kedua masa untuk menguraikan keterkaitan ideologi politik kedua pemerintahan. Kebijakan yang dibuat keduanya akan berdampak pada praktik aborsi di masyarakat. Melalui analisis dengan konsep ideologi politik dan konteks pada masa kedua pemerintahan, hasilnya adalah bahwa ideologi politik dan kondisi sosial budaya mempengaruhi keduanya dalam membuat kebijakan dan kebijakan aborsi. Kebijakan yang diterapkan dalam masa pemerintahan Nicolas Sarkozy lebih mempersulit wanita melakukan aborsi dibandingkan dengan pada masa Francois Hollande."

"Kehadiran imigran dimulai pada pasca Perang Dunia II karena Prancis sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sehingga merekrut banyak tenaga kerja asing. Mulai tahun 1940an, jumlah imigran terus meningkat dan kebanyakan dari mereka berasal dari negara Magribi dan eropa selatan. Masalah imigran baru disadari oleh Prancis pada tahun 1980an, pada saat itu François Mitterrand dipilih sebagai Presiden Sosialis yang memerintah Prancis untuk pertama kalinya selama dua periode, karena sebelumnya Prancis dipimpin oleh pemerintah kanan yang cenderung konservatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan migrasi pemerintahan François Mitterrand serta usaha pemerintah Mitterrand dalam proses integrasi imigran di Prancis. Melalui pemaparan tersebut, terlihat bahwa pemerintahan sosialis cenderung menoleransi imigran dibanding pemerintah kanan yang bertindak lebih tegas. Penelitian ini membuktikan bahwa pada masa pemerintahan François Mitterrand, imigran semakin sulit dikontrol sehingga proses integrasi antara kedua pihak sulit dilakukan. Sikap tokoh sosialis justru meningkatkan jumlah imigran ilegal yang masuk ke Prancis, sehingga memicu masalah sosial di Prancis yang terlihat melalui aspek ekonomi, pendidikan dan budaya. Dalam aspek ekonomi, banyak imigran Magribi yang memiliki pendidikan rendah sehingga meningkatkan jumlah pengangguran di Prancis dan dalam aspek budaya terdapat masalah diskriminasi dan islamofobia.

---

The presence of immigrants began after World War II when economic growth in France was increasing and need to recruit many foreign workers. Early 1940s, the number of immigrants continued to grow and many of them came from Magribi countries and southern Europe. The immigrants problem was recognised by France in the 1980s, when François Mitterrand was elected as the first Socialist President in France who lead for two periods, France was previously led by a right-wing government who is more conservatives. This research used a qualitative method which aims to find out the impact of the migration policy and the governments`s efforts to integrate immigrants in France. This research showed that socialist governments tend to tolerate immigrants compared to the right-wing government which acts more decisively. This research proves that during the reign of François Mitterrand, the

number of immigrants was increasing and difficult to control which made the integration between the two parties was difficult. The socialist politics figures who is actually responsible for the increasing number of illegal immigrants who enter France and later triggering social problems in France that were seen through economic, educational and cultural aspects. In the economic aspect, many Magribi immigrants who have low quality of education which increase the number of unemployed in France and in the cultural aspect there are problems like

discrimination and Islamophobia."

"ABSTRAKDalam aspek sejarah, Prancis selalu memiliki hubungan yang erat dengan imigran. Pasca-PD II, imigran memiliki peran yang sangat penting dalam upaya restrukturisasi ekonomi di Prancis. Sejak saat itu pula, imigran Magribi masuk ke Prancis secara sporadis. Saat itu, masuknya imigran ke industri Prancis memberikan keuntungan yang besar bagi Prancis yang tengah mengalami krisis demografi akibat perang. Meskipun demikian, masalah mengenai imigran Magribi mulai muncul seiring dengan terjadinya krisis ekonomi di Prancis, seperti krisis 1973, krisis 2004, hingga krisis 2008. Permasalahan paling utama yang berkaitan dengan imigran Magribi pada masa krisis ekonomi, yakni isu mengenai pengangguran dan kekerasan. Pada masa pemerintahan Sarkozy, Prancis terkena dampak krisis ekonomi global yang pada akhirnya memengaruhi bidang ketenagakerjaan di Prancis. Masalah utama saat itu, yakni tingginya jumlah pengangguran. Terlebih, data menunjukkan bahwa pekerja imigran Magribi menjadi pihak yang paling tidak diuntungkan pada masa krisis, dengan tingginya jumlah pemutusan hubungan kerja yang mereka alami. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja imigran Magribi menjadi korban utama krisis ekonomi. Aspek pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan sangat penting untuk menjelaskan keadaan sosial-ekonomi para pekerja imigran Magribi.

---

ABSTRACT

In the historical aspect, France always closely related to the immigrants. Since the post-World War II, immigrants play an important role in France's efforts to restructure the economy. Since post-World War II, immigrants entered sporadically to France (especially Maghreb migrants). Immigrants at that time entered into the industry and were considered very beneficial because France was experiencing a demographic crisis due to the war. However, the problem of immigrants always appear when France suffered an economic crisis, such as during the 1973 crisis, the crisis of 2004, until the crisis of 2008. Issues that arise are generally caused by high unemployment and violence. In the Sarkozy administration (2007 -2012), France affected by the global economic crisis that led to employment problem. The biggest problem is the high number of unemployed. In the aspect of ethnicity, the Maghreb migrant workers always have the higher risk of being unemployed index than migrant workers from other countries. This indicates that the Maghreb immigrants become main victims of the economic crisis. Aspects of occupation, education, and income are important subjects to determine the social and economic conditions of Maghreb migrant workers."

"ABSTRAKIslam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari spiritual di Rusia. Perkembangan Islam mengalami pasang surut mulai dari masa Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, hingga Federasi Rusia. Setelah mendapatkan represi dari pemerintah Uni Soviet, Islam mengalami perkembangan pesat pada masa Federasi Rusia. Melalui metode kualitatif dan studi pustaka, artikel ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pesatnya perkembangan Islam di Rusia dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pro-Islam yang dilakukan Vladimur Putin. Sumber data yang digunakan dalam artikel ini berasal dari pidato-pidato Vladimir Putin dari situs web resmi Kremlin. Kajian ini menggunakan pendekatan politik-keagamaan, secara lebih spesfik menggunakan teori domestic religion-state relationship menurut Jose Casanova serta teori hubungan agama dan kebijakan luar negeri suatu negara menurut Carolyn Warner dan Stephen Walker.

---

ABSTRACTIslam is an integral part of Russia rsquo s spiritual life. The development of Islam went through ups and downs since the Russian Empire, the Soviet Union, to the Russian Federation. After repression of the Soviet regime, Islam had rapid development in the Russian Federation. Through qualitative and literature review, this paper aims to prove that the rapid development of Islam in Russia was influenced by Vladimir Putin rsquo s pro Islam policies. This paper uses Vladimir Putin speeches from the Kremlin rsquo s official website. This research uses the political religious approach, more specifically uses the theory of domestic religion state relationship according to Jose Casanova and theory of religious relationships and foreign policy of a country according to Carolyn Warner and Stephen Walker."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tentang pengadopsian model politik kekaisaran Byzantium dalam sistem pemerintahan Rusia pada masa pemerintahan pangeran Oleg hingga tsar Fyodor Ivanovich antara tahun 907-1598. Setelah mengidentifikasi pengadopsian tersebut, dapat diketahui seberapa besar kekaisaran Byzantium mempengaruhi Rusia pada Abad Kegelapan dan Abad Pertengahan. Dikarenakan Rusia banyak mengadopsi budaya dan ritus Byzantium, sangat penting untuk mengetahui alasan dibalik pengadopsian ini. Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori kekuasaan yang terdapat dalam buku “The Institutes of Justinian” yang bertujuan untuk membuktikan tentang pengaruh kekaisaran Byzantium dalam sistem pemerintahan Rusia. Mengenai penggunaan metode penelitian, digunakan metode penelitian sejarah. Sumber-sumber primer dari sisi Rusia, Byzantium, serta Eropa Barat juga digunakan untuk mendukung argumen-argumen yang ada. Setelah menyelesaikan penelitian ini, pengaruh kekaisaran Byzantium dalam bidang politik pada sistem pemerintahan Rusia dapat dibuktikan melalui sumber-sumber primer tersebut.

---

This undergraduate thesis is aimed to identifying and analyzing about the adoption of the Byzantine Empire’s political model in Russian government system during the reign of prince Oleg until tsar Fyodor Ivanovich from 907-1598 AD. After examining this adoption, it can be discovered how much Byzantine Empire had influenced Russia in dark age and medieval era. Because Russia adopted many Byzantine habits and rites, it is very important to know the reason behind this adoption. In this undergraduate thesis, the theory of power from “The Institutes of Justinian” is used to giving evidence about the influences of Byzantine Empire in Russia in their government system. In usage of method, historical method was used and primary sources from Russian, Byzantine, and Western Europe also mentioned to support the arguments. By finishing this research, the political influence of Byzantine Empire in Russia can be proven through literature review of primary sources.;"