Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia yang berada dalam usia wajib belajar, termasuk juga difabel. Negara idealnya mampu menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan difabel. Tidak hanya kebutuhan difabel yang harus diperhatikan tetapi juga bagaimana layanan pendidikan tersebut mampu menjamin hak dari difabel dan yang terpenting adalah difabel mampu mengakses layanan pendidikan yang tersedia. Namun tidak jarang difabel mengalami kesulitan mengakses layanan pendidikan yang disediakan oleh negara dikarenakan kebutuhan mereka yang berbeda dengan non difabel. Akibatnya difabel banyak mengalami penolakan ketika ingin bersekolah di sekolah yang mereka inginkan, termasuk di sekolah reguler. Pemahaman yang berkembang adalah sekolah yang pantas bagi difabel hanyalah di sekolah luar biasa. Hal ini yang membuat difabel tak jarang di diskriminasi dalam dunia pendidikan. Kebijakan pendidikan inklusif yang awalnya didesain agar anak difabel dan non difabel mampu belajar bersama pun baik regulasi dan implementasinya masih jauh dari sempurna. Kebijakan pendidikan inklusif seharusnya dapat digunakan sebagai dasar kesetaraan pendidikan kenyataannya masih menerapkan syarat khusus agar difabel mampu diterima di sekolah reguler tersebut. Saat difabel tidak mampu lolos kualifikasi yang ditentukan maka dia tidak dapat diterima di sekolah inklusif tersebut dan dikembalikan ke sekolah luar biasa. Jika hal ini terjadi maka negara gagal menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi difabel itu sendiri."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepentingan anak didik yang ada sekarang, dan mengukur tingkat kinerja pelayanan sekolah yang ada sekarang dengan lokasi penelitian di Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kotamadya Bekasi, yaitu SMU Negeri 1, SMK Al-Muhajirin, dan SMK Karya Bhakti. Metode pengumpulan data dengan kuesioner menggunakan skala Lickert dengan nilai interval 1-5. Sampel yang digunakan untuk penelitian sebanyak 100 orang terdiri atas 40 murid dari SMU Negeri 1, 30 murid dari SMK AL-Muhajirin, dan 30 murid dari SMK Karya Bhakti yang diambil secara acak. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis tingkat kepentingan dan tingkat kinerja (performance and importance analysis) dengan menggunakan diagram kartesius yang dibagi menjadi empat kwadran. Dari kwadran tersebut diketahui nilai tengah kepentingan sebesar 3,7 dan nilai tengah kinerja sebesar 2,8. Dengan demikian atribut yang memiliki skor di atas nilai tengah kepentingan sebesar 3,7 berkategori bagus, atau sebaliknya. Kemudian atribut yang memiliki skor di atas nilai tengah kinerja sebesar 2,8 berkategori bagus, atau sebaliknya. Hasil penelitian menunjukan bahwa atribut yang ada di kwadran I memiliki tingkat kepentingan tinggi tetapi kinerjanya pun tinggi sehingga perlu dipertahankan. Atribut yang ada di kwadran II yaitu wibawa guru, memiliki tingkat kepentingan rendah, tetapi kinerjanya tinggi sehingga perlu ada upaya agar tidak berlebihan. Atribut-atribut yang ada di kwadran III memiliki tingkat kepentingan rendah, tetapi kinerjanyapun rendah sehingga tidak perlu mendapat perhatian karena sudah wajar. Dan atributatribut yang ada di kwadran IV sebanyak 10 atribut yaitu komunikasi guru dengan murid, laboran, pustakawan, tenaga kebersihan, ruang kelas, laboratorium, sarana olah raga, perpustakaan, WC, dan kantin memiliki tingkat kepentingan tinggi tetapi kinerjanya rendah - sehingga perlu ditingkatkan. Agar sumber yang berlebihan di kwadran II tidak mubazir disarankan sumber tersebut didistribusikan ke kwadran IV untuk meningkatkan kinerja atribut-atribut yang ada di kwadran IV.

---

The objective of this research is to measure the student importance and the performance of school service, of services of provided by the existing schools. The research is located at Senior High School and Vocational Senior High School in Bekasi Municipality; they are State Senior High School 1, "Al-Muhajirin? Vocational Senior High School, and "Karya Bhakti" Senior High School. Data collection is performed by using the method of questionnaire based on Licked Scale with the interval value of 1-5. Samples employed in this research is 100 person, consisting of 40 students of State Senior High School 1, 30 students of "Al-Muhajirin" Vocational Senior High School, and , 30 students of "Karya Bhakti" Vocational Senior High School which are taken randomly. Data analysis is based on the technique of extent importance and performance by using kartesius diagram which are divided into 4 quadrants. Based on the quadrants, it is noted that the median value of the importance is 3.7 and the median value of the performance is 2.8. Therefore, the attribute with the score exceeding the median value of the importance is 3.7 in good category or vise versa. The attribute with the score exceeding the median value of the importance of the performance is 2.8 in good category or vise versa. Results of the research reveal that attribute existing at quadrant I has a high extent of importance and the high extent of performance, that is should be maintained. The attribute existing at quadrant II is teacher's authority, with a low extent of importance, however, its extent of performance is high, that there should be an effort that it will not excessive. Attributes existing at quadrant Ill has a low extent of importance, that it does not require an attention. Attributes existing at quadrant IV is 10 attributes, they are teacher-student communication, report, librarian, cleaning service attendants, classrooms, laboratories, sport facilities, library, lavatory, and canteen with high extent of importance, yet their extent of performance is low and should be increased. In order that the excessive sources at quadrant II is not valueless, it is recommended to distribute the sources to quadrant IV so that the performance of attributes existing at quadrant IV can be increased."

"ABSTRAKMinimnya Jumlah sekolah dan fasilitas pengelola sekolah yang tidak samaPendidikan inklusif di Kabupaten Bogor menghambat peluang bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan layak seperti itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untukmenjelaskan proses penerapan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Stewart, Hedge dan Lester (2007) dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor dengan mengacu pada teori EdwardsIII (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik pasca positivis Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sekaligus observasi langsung studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di tingkat SD di Kabupaten Bogor belum berjalan lancar karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor belum melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi secara sistematis karena tidak ada rencana kerja pengembangan pendidikan inklusif yang dapat menjadi arahan pelaksanaan dan pencapaian yang terukur. Berdasarkan analisis faktormempengaruhi implementasi kebijakan dapat dinyatakan belum dilaksanakan Nah karena ada berbagai kendala dari faktor yang diteliti yaitu belum pemahaman yang seragam dari para pelaku pelaksana tentang kebijakan yang dikelola; masih adanya labeling dalam implementasi kebijakan; kurangnya ketersediaan sumber sumber daya manusia, sumber daya informasi, fasilitas dan keuangan; dan komitmen rendah aktor pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif.ABSTRACTThe minimum number of schools and school management facilities is not the same nclusive education in Bogor Regency hinders the opportunities for Children with Special Needs (ABK) to obtain quality and proper education as mandated in the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 70 of 2009. These conditions encourage research aimed at describes the process of implementing an inclusive education policy for persons with disabilities using the concept of policy implementation from Stewart, Hedge and Lester (2007) and explains the factors that influence policy implementation at the primary school level in Bogor Regency by referring to Edwards' theory. III (1980). The research approach used is a post-positivist technique. Collecting qualitative data through in-depth interviews, and direct observation of literature studies. The results showed that the implementation of inclusive education policies for persons with disabilities at the primary school level in Bogor Regency has not been going well because until now the Bogor Regency Government has not implemented policies on inclusive education systematically because there is no work plan to develop inclusive education which can be the direction of implementation. and achievements. measurable. Based on factor analysis influencing policy implementation can be said to have not been implemented. Well, because there are various obstacles from the factors studied, namely the lack of a uniform understanding of the implementing actors regarding the policies to be managed; there is still labeling in policy implementation; lack of availability of human resources, information sources, facilities and finance; and the low commitment of implementing actors in implementing inclusive education policies."

"Tulisan ini menganalisa bagaimana pemenuhan hak memilih/ right to vote bagi difabel netra dalam akses pemilu di Indonesia. Pokok analisa tertuju pada bagaimana perkembangan konsep dan aturan hak memilih difabel netra serta bagaimana evaluasi dan cetak biru proyeksi hak memilih difabel netra di Indonesia. Tulisan ini dalam menganalisa menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan studi kasus hanya terfokus pada pemilu tahun 2019 dan 2024. Indonesia tengah memasuki babak baru pengakuan hak bagi difabel netra setelah turut serta bergabung menjadi negara pihak yang tunduk pada Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ratifikasi dilakukan melalui pengesahan UU 19/2011 yang dilanjutkan dengan UU 8/2016. Penanda baru telah tercipta sejatinya paradigma harus diletakkan atas dasar hak yang mengacu pada esensi dari keberagaman manusia. Martabat menuntut kesetaraan akan peluang partisipasi politik dalam penikmatan yang sama. Difabel netra berhak atas penikmatan hak memilih pada pemilu melalui jaminan kesempatan dan akses yang disesuaikan. Akan tetapi, hambatan masih saja terus berulang, seperti ditolak memilih, sulit mengakses informasi dan pemungutan suara tanpa otonomi serta privasi. Oleh karenanya, pembenahan harus menjadi proyeksi holistik sedari koherensi antar norma pemilu, pendataan yang menyeluruh hingga pengembangan pemungutan suara yang berbasis asistensi, sistem braille bahkan pemanfaatan teknologi baru.

---

This paper analyzes how the visually diffabled are able to access the right to vote in Indonesian elections. The point of the analysis focuses on how the development of the concept and rules of the right to vote for the visually diffabled have evolved, as well as the evaluation and blueprint for the implementation of the right to vote in Indonesia. This paper analyzes using the doctrinal legal research method, with a case study focused solely on the 2019 and 2024 elections. Indonesia has entered a new era of rights recognition for individuals with visual different ability by becoming a state party to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ratification was carried out through the Law 19 of 2011, followed by Law 8 of 2016. A new marker has been created to indicate that the paradigm must be based on rights that refer to the essence of human diversity. Dignity necessitates equal rights to political participation and equal enjoyment. Individuals with visual different ability have the right to vote in elections by ensuring personalized opportunities and access. However, impediments persist, such as being refused the right to vote, difficulty getting information, and voting without autonomy and privacy. Thus, improvement must be a holistic projection, ranging from electoral norm coherence to extensive data gathering to the development of assistance-based voting, braille systems, and even the employment of new technology."

"Munculnya berbagai kebijakan mengenai pendidikan inklusif, sejatinya belum sepenuhnya berjalan dengan baik namun lebih cenderung berjalan secara legal-formal dan praktis. Studi sebelumnya menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif secara legal-formal yakni menerapkan kebijakan namun belum memperhatikan sumber daya, serta pengetahuan yang masih berbasis pada profesionalitas jabatan guru. Sementara penyelenggaraan pendidikan inklusif secara praktik merupakan penerapan kebijakan melalui pengorganisasian, namun dalam implementasinya masih terdapat sistem pendidikan yang belum mengakomodasi kebutuhan dasar bagi anak berkebutuhan khusus. Berbeda dengan studi sebelumnya, implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini hadir karena adanya pengelolaan pengetahuan yang dimiliki guru. Penulis berargumen bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif terjadi karena adanya pengelolaan pengetahuan guru melalui proses interaksi pengetahuan tacit-explicit dan berbagi pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat interaksi pengetahuan tacit dan eksplicit serta pengelolaan pengetahuan melalui knowledge sharing (berbagi pengetahuan) dalam implementasi penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif oleh guru di sekolah reguler. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Objek studi pada penelitian ini adalah Tim Pendidikan Inklusi SDN AX.The emergence of inclusive education policies, actually not yet fully going well however more likely to walk that legal-formal and practically. Previous studies explained that the implementation of inclusive legal-formal education that is implementing policies but did not yet attention to resources, as well as knowledge that is still based on the professionalism of teacher positions. Meanwhile, the implementation of inclusive education involves the application of policies through organizing, but in its implementation there is still a need for an education system that does not provide the basic needs of children with special needs. In contrast to previous studies, the implementation of inclusive education policies attend for their teacher knowledge management. The author argues that the implementation of inclusive education policies transpire because of the teacher`s knowledge management through the process of tacit-explicit knowledge interaction and knowledge sharing. Therefore, this study aims to look at the interaction of tacit and explicit knowledge and knowledge management through knowledge sharing in the implementation of inclusive education policy implementation by teachers in regular schools. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews, observation, and document studies. The object of study in this study was the Team Inclusive Education in SDN AX."

"Pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dengan pergeseran paradigma di dalamnya. Di balik ketidaksempurnaan pengaturan hak atas pendidikan bagi difabel pada beragam peraturan perundang-undangan, pemerintah berupaya mengakomodasi pendidikan yang inklusif pada jenjang pendidikan tinggi. Usaha tersebut diejawantahkan dengan melibatkan penyelenggara pendidikan tinggi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis permasalahan terkait pengaturan pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel di Indonesia; pengaturan dan implementasi tanggung jawab perguruan tinggi dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel di Indonesia; penerapan tanggung jawab Universitas Indonesia dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel; dan telaah pelaksanaan tanggung jawab pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel di Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan La Trobe University. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat preskriptif dengan cara mengkaji literatur berkenaan dengan pemenuhan hak atas pendidikan bagi difabel untuk mendapatkan saran-saran mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang diangkat. Simpulan penelitian ini yaitu pengaturan pendidikan bagi difabel dan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia belum harmonis dan tidak dijabarkan dengan baik dalam peraturan perundang-undangan tertentu; pengaturan terhadap akomodasi dan layanan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel yang diuraikan dalam beragam peraturan perundang-undangan belum diimplementasikan oleh mayoritas perguruan tinggi di Indonesia; dan Universitas Indonesia belum sepenuhnya melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi mahasiswa difabel sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

---

Fulfilling the right to education for people with disabilities in Indonesia has come a long way and has experienced a shift in paradigm. Behind the imperfect arrangements for the right to education for people with disabilities in various laws and regulations, the government seeks to accommodate inclusive education at the higher education level. This effort is realized by involving higher education providers as the party responsible for fulfilling the right to education for students with disabilities. This study attempts to analyze problems related to the fulfillment of the right to education for students with disabilities in Indonesia; regulating and implementing higher education responsibilities in fulfilling the right to education for students with disabilities in Indonesia; the implementation of the responsibilities of Universitas Indonesia in fulfilling the right to education for students with disabilities; and a study of the implementation of the responsibility to fulfill the right to education for students with disabilities at the Brawijaya University, State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta, and La Trobe University. This research is a juridical-normative research and prescriptive in nature which is done by examining the literature regarding the fulfilment of the right to education for people with disabilities to obtain suggestions regarding actions that must be taken in overcoming the problems raised. The conclusions of this research are that the arrangement of education for students with disabilities and the implementation of inclusive education in Indonesia is not yet harmonious and is not well defined in certain laws and regulations; arrangements for accommodation and services for the right to education for students with disabilities that are described in various laws and regulations have not been implemented by the majority of universities in Indonesia; and that Universitas Indonesia has not fully fulfilled the right to education for students with disabilities as stipulated in statutory regulations"

"Maslach memandang burnout sebagai sindrom psikologis yang meliputi tiga dimensi yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi, dan low personal accomplishment (Maslach, 1982; 1993). Dimensi kelelahan emosional mencerminkan terkurasnya sumber-sumber diri sehingga individu tidak mampu memberikan pelayanan dengan baik. Kemudian dimensi depersonalisasi ditandai oleh kecenderungan individu bersikap negatif dan sinis terhadap penerima pelayanan. Sedangkan dimensi low personal accomplishment mengacu pada penilaian negatif terhadap kinerja diri.Fenomena burnout umumnya dialami oleh profesional yang bekerja di bidang pelayanan sosial. Maslach (1993) serta Pines dan Aronson (1993) berpendapat bahwa para profesional di sektor pelayanan sosial selalu dituntut untuk memberikan pelayanan dengan baik. Hubungan antara pemberi dan penerima pelayanan yang bersifat asimetris menyebabkan pemberi pelayanan dituntut secara kontinyu memperhatikan kesejahteraan penerima pelayanan. Padahal selama proses pemberian pelayanan mereka menghadapi situasi yang kompleks sehingga rentan terhadap emosi negatif. Situasi yang kompleks tersebut misalnya penerima pelayanan yang tidak kooperatif, beban kerja, konflik dengan rekan kerja, sampai masalah birokrasi. Dengan berjalannya waktu energi pemberi pelayanan akan terkuras sehingga berkembanglah fenomena burnout.Dalam memahami proses burnout memang tidak terlepas dari teori stres umum (Chemiss, 1980). Ia menjelaskan Iebih lanjut, burnout diawali oleh adanya persepsi individu terhadap tuntutan pekerjaan yang berlebihan (stres). Kemudian individu berupaya mengatasi ketidaknyamanan akibat stres (coping). Ketika upaya mengatasi pemwasalahan selalu menemui kegagalan, individu menjadi tidak berdaya. Ketidakberdayaan tersebut menyebabkan individu menggunakan mekanisme pertahanan intrapsikis seperti menjaga jarak dari klien serta memperlakukan mereka secara sinis. Simtom-simtom tersebut mencerminkan individu mengalami burnout.Peneliti tertarik untuk melihat burnout pada guru SLB tuna ganda, yaitu individu yang mengajar siswa yang memiliki Iebih dari satu kelainan. Dawson dkk., (dalam Stieler, 1994) mengatakan bahwa guru SLB tuna ganda rentan terhadap timbulnya frustrasi karena menghadapi karakteristik siswa yang tidak responsif, labil secara emosi, dan daya tangkap siswa sangat terbatas. Kondisi ini menuntut perhatian dan pelayanan guru terus menerus secara individual. Selain itu tugas-tugas guru SLB tuna ganda pun beragam, selain melayani siswa secara individual, mereka juga memodifikasi perilaku siswa, menjalin kerjasama dengan orangtua dan profesional lain, serta menyelesaikan tugas-tugas tambahan lain. Dengan beragamnya tuntutan yang dihadapi guru SLB tuna ganda maka dengan berjalannya waktu, rnereka rentan terhadap burnout. Dengan demikian permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimanakah gambaran burnout yang dialami guru SLB tuna ganda pada dimensi kelelahan emosional, depersonalisasi, dan low personal accomplishment? Faktor-faktor apa sajakah yang merupakan sumber burnout?, serta bagaimanakah proses berkembangnya burnout yang dialami oleh guru SLB tuna ganda?Melalui wawancara mendalam diperoleh hasil sebagai berikut gambaran dimensi kelelahan emosionai ditandai dengan perasaan frustrasi, lelah secara psikologis, jenuh, dan tidak berdaya yang bersifat kronis. Kemudian gambaran dimensi depersonalisasi yang tercermin dari informan adalah kehilangan idealisme terhadap siswa, sikap apatis untuk menerapkan metode Iain, malas mengajar, serta perilaku mudah membentak siswa. Adapun dimensi low personal accomplishment yang dialami informan meliputi perasaan gagal sebagai guru, meragukan kompetensi diri, merasa tidak berharga, tidak ada keinginan untuk mengembangkan potensi diri di pekerjaan, tidak memiliki target (kecuali demi meraih kepangkatan), serta perasaan putus asa terhadap pekerjaannya.Adapun sumber-sumber burnout yang diperoleh dari penelitian ini meliputi empat matra yaitu keterlibatan dengan siswa, lingkungan kerja, individu, dan keluarga. Matra keterlibatan dengan siswa tuna ganda yaitu perasaan jenuh. kesal, dan Ielah menghadapi perubahan pada siswa yang sangat Iambat karena karakteristik siswa tuna ganda yang keterbelakangan mental, daya tangkap terbatas, labil secara emosi, serta tidak mampu menolong diri. Kondisi tersebut selalu menuntut kesabaran dan kompetensi guru untuk mengulang-ulang pelajaran dalam jangka waktu yang Iama. Sedangkan matra lingkungan kerja sebagai sumber burnout meliputi beban kerja secara kuantitas dan kualitas, konflik dengan rekan, kontrol yang rendah terhadap pekerjaan, konflik peran, ambiguitas peran, jalur komunikasi dari atas tidak jelas, sikap orangtua tidak kooperatif, serta dukungan sosial yang tidak dirasakan dari rekan dan atasan. Adapun matra individu yang merupakan sumber burnout adalah harapan yang tidak realistis terhadap siswa, konsep diri yang tergolong rendah, sikap tertutup, penekanan keberhasilan pada hasil akhir, locus of control cenderung eksternal, kurang gigih dalam berusaha, dan penghayatan terhadap makna kerja untuk mencapai kemapanan secara materi. Sedangkan matra keluarga yaitu konflik peran pada wanita bekerja.Penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa burnout yang dialami informan berkembang karena strategi coping yang tidak adekuat dalam menghadapi permasalahan siswa dan permasalahan lain di tempat kerja. Informan menggunakan strategi coping yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan emosional (emotion-regulating function), seperti penghindaran terhadap masalah, penyangkalan terhadap masalah, maupun upaya melupakan permasalahan. Penggunaan strategi coping tersebut disebabkan oieh kegagalan berulang kali dalam mengembangkan siswa. Ada sejumlah faktor internal dan eksternal yang turut mempengaruhi kegagalan dalam mengembangkan siswa. Faktor eksternal meliputi karakteristik psikologis siswa tuna ganda dan sikap orangtua yang tidak kooperatif. Sedangkan faktor internal yang turut andil menyebabkan kegagaian dalam mengembangkan siswa meliputi: harapan yang tidak realistis terhadap siswa, locus of control cenderung eksternal, ragu terhadap kompetensi diri dan kurang gigih dalam berusaha. Penggunaan strategi coping yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan emosional memang adaptif untuk jangka pendek. Namun jika berlangsung lama, ternyata tidak efektif. Permasalahan yang dihadapi informan tetap muncul karena karakteristik siswa tuna ganda yang dihadapi informan merupakan stressor yang kronis. Dengan bertambahnya waktu energi informan terfokus untuk mengatasi pemasalahan yang tidak kunjung dapat diatasi sehingga semakin lama menguras sumber-sumber diri informan. Pada akhirnya informan mengalami humour, yaitu kelelahan emosional. Kemudian keIelahan emosional tersebut menyebabkan perkembangan depersonalisasi dan low personal accomplishment.Penelitian ini juga mendapatkan informan yang tidak mengalami burnout. Proses yang dialami informan yang tidak mengalami burnout yaitu mereka menggunakan strategi coping yang mengarah pada pemecahan masaIah. Hal ini tampak dari membuat program yang disesuaikan dengan kemampuan siswa, berkonsultasi dengan rekan, pakar, dan atasan mengenai masalah pekerjaan, selalu mencoba metode secara konsisten, membuat suasana belajar yang berbeda, serta mengisi hidup secara variatif. Penggunaan strategi coping tersebut dilakukan setelah informan dapat 'menerima keterbatasan siswa tuna ganda apa adanya'. Selanjutnya penggunaan strategi coping yang mengarah pada pemecahan masalah menyebabkan informan meraih keberhasilan dalam mengembangkan siswa setahap demi setahap. Keberhasilan yang diraih secara bertahap tersebut mengembangkan sense of personal accomplishment.Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga perlu dikembangkan untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan desain korelasional maupun penelitian longitudinal untuk memahami keterkaitan antara sumber burnout, burnout, dan dampak dari burnout di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan lain seperti pendekatan organisasional terhadap burnout. Sedangkan saran metodologis untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan triangulasi metodologis. Adapun saran praktis untuk informan yang mengalami burnout yaitu konseling karir untuk menetapkan harapan yang realistis serta menyadari kekuatan dan keterbatasan diri. Selain itu pemberian pelatihan seperti pelatihan keterampilan sosial dan pelatihan strategi coping yang adaptif, akan membantu informan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan mengatasi masalah. Pihak sekolah sebaiknya membentuk support group untuk mengembangkan dukungan sosial antara sesama guru maupun guru dengan orangtua siswa."

"Kolok's people in Bengkala is people with hearing impairment and deafness. The number of those people in Bengkala are 40 or about 2% of total inhabitants. People in Bengkala have created social inclusion culturally for the Koloks. The same opportunity are given to them the same as it is given to "normal" people, the Ingets. By handling social inclusion, auditory health cares in Bengkala can be used as a pilot program so there will be an empowerment in dealing with the disables to be able to live normal life properly."