Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk memberikan analisis strategis aspek ketahanan nasional Indonesia khususnya pada wilayah ketahanan ideologi dalam menghadapi transformasi gerakan transnasional Hizb ut Tahrir pasca dikeluarkannya SK Menkumham No. AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017. Pembahahasan ini menitikberatkan pada studi gerakan Hizb ut Tahrir sebagai non-violent political group dengan ide anti-demokrasi yang diindikasikan melakukan transformasi gerakan pasca pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan studi fenomena Arab Spring (demokratisasi) di Timur Tengah. Penelitian ini disajikan melalui metode kualitatif dengan desain deskriptif analisis menggunakan tinjauan konsep strategi, ketahanan nasional, transformasi organisasi, dan organisasi transnasional, melalui pendekatan Democratic Defence Strategies disertai analisis Democratic Dilemma Theory, Konsep Civil Society-Global Civil Society, Analisis Kebijakan Publik dengan unit Bureaucratic Politic Approach. Penelitian menghasilkan sebuah temuan terjadinya pergeseran pola gerakan yang dilakukan oleh Hizb ut Tahrir melalui berbagai varian bentuk dan struktur dalam tatanan sistem negara demokratis. Transformasi gerakan ini yang mampu menjadi diskursus baru terhadap ketahanan ideologi Indonesia ke depan. Temuan menyarankan adanya design strategi bersama dalam kerangka ketahanan ideologi yang komprehensif bagi Indonesia demi menghadapi situasi ini.

---

This thesis is intended to provide a strategic analysis of aspects of Indonesias national resilience regarding the order of ideological reform in the transnational transformation of Hizb ut-Tahrir after the issuance of Decree No. Menkumham. AHU-30.AH.01.08 Year 2017. Information related to Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI) with the study of the phenomenon of the Arab Spring (democratization) in the Middle East. This research is presented through qualitative methods with descriptive analysis design using strategy concepts, national resilience, organizational transformation, and transnational organizations, through discussion of Democratic Defense Strategy in the analysis of the Theory of Democracy Dilemma, The Concept of Civil Society-Global Civil Society, Public Policy Analysis with the Bureaucracy Unit Approach Political. The study produced a study of changing patterns carried out by the Hizb ut-Tahrir through various forms and structures in the order of the coordinating state system. The transformation of this movement is able to reach new discourses on the resilience of Indonesian ideology in the future. The findings favored the design of a joint strategy in improving the ideology offered for Indonesia for the sake of this renewal."

"ABSTRAKTesis ini membahas tarik menarik kepentingan dalam pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tarik menarik kepentingan dalam pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Dengan melihat faktor pembubaran HTI oleh pemerintah dan reaksi HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis dengan memakai teori fundamentalis dari R.Scott Appleby yang menjelaskan tiga tipologi penyebab kemunculan fundamentalisme agama, kemudian teori konflik dari Ralp Dahrendorf, serta teori negara menurut Harold J.Laski. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pemerintah membubarkan HTI dikarenakan pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana, ketiga aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. Sedangkan reaksi HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah, melakukan aksi perlawanan politik, hukum dan menyebarkan opini publik.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the attraction of interest in the dissolution of Hizb ut Tahrir Indonesia. The purpose of this study is to describe and analyze the interest of interest in the dissolution of Hizbut Tahrir Indonesia. By looking at the factors of HTI 39 s dissolution by the government and HTI reaction after being dissolved by the government.The research was conducted using qualitative research method, case study type. Data collection techniques were conducted with interviews and documentation. Analysis by using fundamentalist theory from R. Scott Appleby which explains three typologies causing the rise of religious fundamentalism, then the conflict theory of Ralp Dahrendorf and state theory according to Harold J.Laski. The results show that the reason for the government to disband the HTI is because firstly, as a legal body, HTI does not carry out a positive role to take part in the development process in order to achieve the national goals. Secondly, activities carried out by HTI indicated strongly against the objectives, principles and characteristics based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as stipulated. Finally, HTI activities are considered to have caused a collision in the community that could threaten the security and public order and endanger the integrity of the Unitary Republic of Indonesia NKRI . While HTI reaction after dissolved by the government, take action of political resistance, law and spread public opinion. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kontestasi kepentingan ideologis antara negara, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Nahdlatul Ulama (NU) pada kasus pembubaran HTI tahun 2017. Pemerintah membubarkan HTI dengan alasan HTI adalah ormas radikal yang dianggap menyimpang karena ingin menegakkan sistem khilafah. Hal tersebut diduga memiliki muatan politis karena proses pembubaran itu baru dilakukan pada tahun 2017, sedangkan kampanye pendirian khilafah telah dideklarasikan HTI secara terbuka sejak masa awal reformasi (2000).Pembubaran HTI menjelaskan adanya pertentangan kelompok pro dan kontra serta tarik menarik kepentingan ideologis; namun penelitian-penelitian sebelumnya tidak menyebut kejelasan adanya peran NU sebagai kelompok penekan pressure groups). Permasalahan ini dilihat dalam teori kelompok penekan (pressure groups) untuk menjelaskan upaya tarik menarik kelompok penekan memengaruhi keputusan pemegang kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi dan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data.Hasil penelitian membuktikan adanya kepentingan yang saling berpapasan dan bertolak belakang di antara kepentingan negara, HTI dan NU. Kepentingan negara adalah kepentingan ideologi menjaga Pancasila dan keamanan masyarakat. NU menolak khilafah karena memiliki kepentingan mempertahankan ideologi "Islam Nusantara". Keberhasilan NU mendorong pemerintah membubarkan HTI dipengaruhi oleh faktor relevansi isu dan kondisi struktur politik pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019. Isu radikalisme HTI yang dibangun NU sesuai dengan data peningkatan sentimen politik keagamaan yang membentuk perubahan perilaku dan sikap elit politik. Kondisi struktur politik pemerintahan yang terpolarisasi dalam kelompok Jokowi versus Prabowo berpengaruh terhadap keputusan pembubaran HTI. NU diidentikan dengan Islam moderat yang mendukung Jokowi dan HTI diidentikan dengan Islam konservatif yang mendukung Prabowo, sehingga nilai tawar NU kepada Pemerintah Jokowi lebih kuat dibandingkan dengan nilai tawar HTI.

---

ABSTRACTThis study discusses the contestation of ideological interests between the state, Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI), and Nahdlatul Ulama (NU) in the case of the disbanding of HTI in 2017. The government disbanded HTI on the grounds that HTI is a radical mass organization that is considered to be deviant because it want to enforce the khilafah system. This is thought to have political content because the dissolution process was conducted in 2017, while the Khilafah establishment campaign has been declared openly by HTI since the beginning of the reform period (in 2000).The HTI dissolution explains the existence of conflict between pros and cons and tug of interest in ideology in the decision making process; however previous studies did not mention the clarity of NU as pressure groups. This problem is seen in the pressure groups theory to explain the efforts to attract pressure groups to influence the decisions of the government. This research is a qualitative research with observation and interview methods as data collection instruments.The results prove the existence of conflicting interests between the interests of the state, HTI and NU. The interests of the state are ideological interests in guarding Pancasila and public security. NU rejects the Khilafah because it has an interest in maintaining the ideology of "Islam Nusantara". NU's success in encouraging the government to disband HTI is influenced by factors of relevance to the issues and conditions of Joko Widodo's political structure in the 2014-2019 period. The issue of HTI radicalism built by NU is consistent with data on increasing religious political sentiments that shape changes in behavior and attitudes of the political elite. The condition of the polarized political structure in the Jokowi versus Prabowo group influenced the decision to dismiss HTI. NU is identified with moderate Islam which supports Jokowi and HTI is identified with conservative Islam that supports Prabowo, so that the bargaining value of NU to the Jokowi Government is stronger than the bargaining value of HTI."

"Gerakan politik Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berawal pada 2000. Beranjak dari sebuah Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah di Jakarta, perkumpulan ini mempertegas tujuan politiknya. HTI bertujuan menegakkan syariat Islam demi terciptanya tatanan kehidupan masyarakat Islami yang sebenarnya dalam institusi khilafah islamiyah. Sementara itu, pemerintahan Indonesia pasca Orde Baru ikut andil memberikan pengakuan resmi organisasi HTI pada 2006. Ketertarikan penulis terhadap dinamika perkembangan gerakan HTI membuat penelitian ini dilakukan. Penulis menggunakan metode sejarah dalam meneliti dan menganalisa perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia dengan memperhatikan kronologi berdasarkan otentisitas dan kredibilitas dokumen yang ditemukan. Berdasarkan ruang lingkup perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia yang kemudian resmi tahun 2006 meninggalkan sumber-sumber yang dapat dijadikan pendekatan penelitian baik sumber primer maupun sekunder. Selain melakukan pendekatan sumber, penulis juga menggunakan metode analisis deskriptif untuk dapat menginterpretasi sumber sehingga dapat terekontruksi sebuah penulisan sejarah dari dinamika organisasi HTI dalam aksi mendapatkan pengakuan resmi pemerintah.

---

Islamic politic movement of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) seemed to grow up from 2000's. Begining from Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah in Jakarta, HTI emphasize their politic ideology as rule in which must be their politic's way and purpose to apply it as the way of live of Indonesian Islam to be true muslim. The interesting aspect is dynamics of foot print of HTI movement make writer did this research.

Writer used historical metodology in researching and analyzing the development of HTI movement with took and looked chronology based on authentic and credible documents. Based on at the moment when HTI's development and declare as formal movement at 2006 by Govermant. The even left anything which can be the way to do the research with primary documents and secondary too. Descriptive analyzing is the method and then writer interpret source until get the result is a history essay has been reconstructed."

"Tesis ini membahas tentang perkembangan gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia. Hizhut Tahrir merupakan gerakan transnasional yang ada di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Hizbut Tahrir berkeinginan untuk mendirikan khilafah Islamiyah dan menerapkan syariat Islam. Organisasi Hizbut Tahrir di Indonesia bemama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI terdaftar sebagai organisasi masyarakat, tetapi aktivitasnya dikonsentrasikan pada aktivitas politik. Aktivitas utamanya yaitu mendidik mayarakat agar sadar berpolitik secara Islam sehingga muncul keinginan untuk menuntut perubahan institusi politik di Indonesia. Ancaman gerakan HTI ada pada pemikirannya yang bertentangan dengan konstitusi yang digunakan di Indonesia, Selain itu, konsep khilafah Islamiyah yang diusung oleh HTI juga menimbulkan berbagai perdebatan.Tesis ini mendeskripsikan bagaimana gerakan HTI di Indonesia dan bagaimana ancamannya terhadap eksistensi NKRI serta kerukunan umat beragama di Indonesia. Selain itu, tesis ini juga menganalisa organisasi HTI dengan menggunakan analisa SWOT, Hasil dari analisa SWOT nantinya bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan bagi pemerintah dalam menghadapi HTI.

---

This thesis explain about the development of the movement Hizb ut-Tahrir in Indonesia. Hizb ut-Tahrir is a transnational movement that exist in various countries around the world, including Indonesia. Hizbut-Tahrir wants to establish an Islamic state and apply Islamic law. The organization Hizb ut-Tahrir in Indonesia called Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI is registered as public organizations, but its activity is concentrated on political activity. Its main activity is to educate ·society to consciously engage in politics in Islam so there is a desire to demand a change of political institutions in Indonesia. Threats HTI movement on his thinking as opposed to the constitution that is used in Indonesia. In addition, the concept of Islamic state that was carried by HTI also cause a variety of debate.This thesis describes how the movement of timber plantations in Indonesia and how the threat to the existence of the Unitary Republic of Indonesia and religious harmony in Indonesia. In additio this thesis also analyzes the organization HTI using SWOT analysis. Results of the SWOT analysis will be used as a basis for detennining policy for the government in the face of HTI."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kaitannya dengan kepemimpinan yang dijalankan dan implikasi dari ideologi yang diyakini terhadap ketahanan nasional. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan sebuah organisasi yang berideologi Islam dan memperjuangkan tegaknya kembbali khilafah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Tesis ini menghasilkan kesimpulan Tipe kepemimpinan yang dijalankan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) identik dengan tipe kepemimpinan karismatik. Hal ini dilihat dari beberapa indikator kepemimpinan karismatik yang dijalankan HTI dalam organisasinya, yaitu 1) muncul pada situasi krisis dan menggunakan cara yang berbeda dengan organisasi pada umumnya yaitu dimana Hizbut Tahrir lahir pada situasi dimana umat Islam mengalami krisis karena keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani dan mengedepankan metode penyadaran umat Islam untuk kembali pada nilai-nilai Islam. 2) memiliki visi yang besar dan menantang yaitu menegakkan kembali sistem khilafah, 3) memiliki kepercayaan diri yang tinggi dengan menetapkan dirinya sebagai gerakan yang berkonsentrasi pada upaya pembangkitan Islam di seluruh dunia. 4) menekankan pada internalisasi nilai-nilai berupa kesetiaan pada ideologi, bukan pribadi. Meskipun Hizbut Tahrir menegaskan untuk bergerak diluar sistem (ekstra parlementer) karena tidak menyepakati sistem demokrasi sebagai sistem yang benar dalam negara dan pemerintahan, HTI tidak secara frontal menentang kebijakan pemerintah dalam penerapan instrumen demokrasi. Hal ini tidak berimplikasi negatif terhadap ketahanan nasional Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), the relation to leadership run and the implications of the ideology that is believed to national resilience. Hizbut Tahrir Indonesia is an organization that has the ideology of Islam that is fighting for the establishment of the khilafah. This is a qualitiative research, using the methods of literature and interviews. This thesis concluded that the type of leadership that is run by Hizbbut Tahrir Indonesia identical to the type of charismatic leadership. It is seen from several indicators of charismatic leadership: 1) Appearing in crisis situation and uses different ways with the general oragnization. 2) Has great vision and challenging. This vision is establishment of the khilafah. 3) Has high confidence by establishing itself as the movement concentrate its efforts on the generation of Islam around the world. 4) Emphasis on the internalization of values such as loyalty to the ideology, not to personal. Although Hizbut Tahrir Indonesia asserts moves outside the system (ekstra parlementer) because it doesn’t agree with democracy system as a true system in the state and government. Hizbut Tahrir Indonesia not frontally oppose government policy in teh implementation of a democratic system that is election. It does not have negative implications on national resilience of Indonesia."

"Tema pemikiran Islam sebagai ideologi politik, dalam konteks wilayah dan kurun waktu yang tak terbatas, merupakan bagian dari pergulatan wacana gerakan kebangkitan Islam. Ketika gerakan Islam itu sendiri telah berwujud kedalam sebuah kekuatan praksis politik, maka nilai-nilai politis dalam dimensi keagamaan dengan sendirinya pula menjadi bagian yang tak terpisahkan. Secara sederhana, pergulatan "wacana hegemonik" dan "nilai-nilai fundamental" dalam faham keislaman terus beradu dalam praksis gerakan Islam di dua wilayah: "Negara" dan "Agama" Di satu sisi, negara seringkali memperkuat struktur yang deskriminatif dan melegitimasi ketidakadilan terhadap realitas pergerakan. Di sisi lain, interpretasi dan pemahaman terhadap teks-teks normatif keagamaan menjadi sebuah keharusan untuk diterjemahkan dalam tataran praksis aplikatif.Penelitian ini berbentuk studi fenomenologis yang bersifat kualitatif dengan tipe penelitian "deskriptif-analitik". Dalam perspektif historis, peneliti mencoba untuk memahami secara komprehensif mengenai fundamentalisme Islam yang dipahami sebagai ideologi politik dalam realitasnya. Penelitian ini berawal dari fenomena merebaknya aksi Hizbut Tahrir sebagai gerakan kontra-hegemoni dan kontrabudaya dalam upaya untuk menterjemahkan konsep Islam secara aplikatif di Indonesia. Peneliti berusaha mereduksi realitas ideologi dan tradisi Islam pada praksis gerakan Hizbut Tahrir, yang menampilkan corak dinamikanya tersendiri. Untuk itu, praksis gerakan Islam-politik Hizbut Tahir merupakan realitas gerakan yang menjadi objek penelitian di sini.Pemaknaan negatif masyarakat luas, serta dominasi yang berwujud intervensi negara terhadap praksis gerakan Islam-politik, merupakan faktor penghambat yang turut diteliti dalam aktualisasi gerakan Islam Hizbut Tahrir semenjak kelahirannya di Timur Tengah. Jika dicermati lebih mendalam, tampaknya pola eksperimentasi pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia dalam konteks politik di Tanah Air, menyisakan persoalan bagi konsep "Negara Kebangsaan" dalam bingkai "Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". Pergulatan hegemoni tidak dapat dihindari ketika dalam pandangan politik Hizbut Tahrir terdapat upaya untuk mengganti sistem yang sedang berlaku tersebut.Pola pergerakan Islam-politik ini pada gilirannya memunculkan respon tersendiri bagi kalangan aktifis pergerakan di Indonesia, dalam menyikapi pergeseran wacana Islamisme dari teologis-religius menuju praksis ideologis-politis. Pergulatan pemikiran dalam penelitian ini merangsang interpretasi lebih jauh terhadap perjuangan penerapan syariat Islam di Indonesia, yang bagi Hizbut Tahrir harus dimulai dari penegakan kembali sistem khilafat Islam, sebagai sebuah doktrin perjuangan yang telah mereka gariskan.

---

The Reality of Hizbut Tahrir Movement in Indonesia: Hegemonic Discourse and Ideological Praxis (A Study of Middle Eastern Islamic Thinking within the Political Islamic Fundamentalist Movement in Indonesia)

The theme of Islamic thinking as political ideology, in an unlimited territorial context and period of time, represent a part of the discourse of the Islamic Revivalism Movement. When the Islamic Movement became a political force, political and religious values became inseparable. In other words, the "hegemonic discourse" and "fundamental values" of Islam, continue to crop up in the Islamic movement in two areas: "State" and "Religion". On one hand, the state strengthens a discriminative structure and legitimizes injustice against the movement. On the other hand, understanding of an interpretation of normative texts has become a necessity to be translated into applicative practical level.

This research is a qualitative phenomenological study, using the descriptive-analytical technique of the political Islam ideology of the Hizbut Tahrir Islamic movement. In a historical perspective, the researcher will try to comprehend Islamic fundamentalism as a political ideology with the existence of the Hizbut Tahrir movement as a part of its political-ideological reality. This Research begins with the phenomenon of spread of the Hizbut Tahrir movement actions as a "counter-hegemony" and "counter-culture" movement, which trying to apply its concept of Islam to Indonesia. The researcher will attempt to detail the ideological reality and Islamic traditions in the Hizbut Tahrir movement, which has shown itself, to be unique within their dynamics pattern. So, the Hizbut Tahrir political Islam movement is a reality, which is the subject of the research.

Widely held negative views from the community as well as state intervention towards the political Islam movement as obstacles will to the actualization of the Hizbut Tahrir Islamic movement since its birth in the Middle East, will be researched. If further examined, it seems that the experimental model of the Indonesian Hizbut Tahrir movement raises questions about the concept of "the Nation State" and "the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI)". However, hegemonic struggle can not be avoided because Hizbut Tahrir's political view includes an attempt to alter the current system.

In turn, the model of the political Islam movement has drawn a response from the movement's activist in Indonesia, regarding the shift of Islamic discourse from religious-theological issues to political-ideological ones. The ideological polemic in the research has stimulated various interpretations of the struggle for the implementation of Sharia Law in Indonesia, which for Hizbut Tahrir, must begin with the reestablishment of an Islamic Caliphate systems, as the basic doctrine of their struggle."