Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini secara umum membicarakan tentang pengaruh faktor lingkungan tehadap proses perdagangan yang berlangsung antara kawasan pesisir dengan kawasan pedalaman di Provinsi Jambi abad XII-XIII Masehi, tanpa membahas lebih jauh bagaimana proses berlangsungnya perdagangan itu sendiri. Kawasan pesisir yang umumnya berupa rawa gambut semenjak lama diyakini merupakan daerah kosong yang tidak berpenghuni, minimnya dataran kering yang dapat dijadikan lahan pertanian menjadi alasan atas pendugaan itu, termasuk dugaan-dugaan bahwa kawasan ini pada abad XI-XI I masih berupa laut dangkal berbentuk teluk. Namun penemuan-penemuan arkeologi di akhiur tahun 1980-an memperlihatkan bahwa dugaan tersebut tidak beralasan karena ditemukan cukup banyak situs purbakala di kawasan pesisir yang dapat menunjukkan bukti pemukiman yang permanen. Terdapatnya persamaan benda temuan dengan sejumlah situs di kawasan pedalaman, khususnya keramik-keramik Cina dari abad tersebut, memperlihatkan bahwa kedua kawasan semenjak lama telah melakukan pertukaran barang yang intensif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun kawasan pesisir sepanjang tahun tertutup oleh genangan air, namun hal tersebut tampaknya tetap memberi kemungkinan bagi masyarakat Jambi kuno untuk menetap di kawasan ini dan melakukan komunikasi dengan dunia luar dan tetangga-tetangganya di pedalaman.Kapal dan perahu merupakan dua sarana transportasi air yang paling mungkin berkembang di kawasan pedalaman dan pesisir yang banyak memiliki sungai dari berbagai ukuran. Sejumlah reruntuhan perahu yang ditemukan menjadi bukti bahwa 700 tahun yang lalu masyarakat Jambi kuno mampu membuat perahu dan melakukan perjalanan jauh untuk mempertukarkan barang yang dikumpulkan dari kawasan berbeda. Keberadaan sungai dan sumberdaya alam yang berlimpah memungkinkan terjadinya perdagangan itu. Faktor curah hujan yang besar, kelandaian permukaan sungai, percabangan sungai, atau pengaruh siklus pasang-surut air laut yang membentuk genangan besar di wilayah Delta Batanghari adalah faktor-faktor pendukung kemudahan pelayaran. Di lain pihak tersedianya cadangan logam emas, getah damar, getah kemenyan, dan kayu gaharu yang sangat diminati oleh masyarakat Cina, India, dan Timur Tengah membuka kesempalan bagi penduduk pedalaman Jambi untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional abad XI-XIII. Tanpa faktor-faktor alam ini kecil kemungkinan bagi Jambi untuk terlibat di dalam kegiatan perdagangan lintas wilayah hingga keluar dari pulau Sumatera.Secara tidak langsung tesis ini menempatkan Kawasan Timur Jambi yang didominasi rawa dan sungai menjadi pintu masuk komoditas asing ke Jambi, sekaligus pintu keluar bagi komoditas Jambi memasuki pasar internasional. Tingginya curah hujan, luasnya wilayah genangan, dan siklus pasang-surut air bukannya menjadi rintangan bagi kelangsungan proses perdagangan, sebaliknya justru menjadi pendorong yang mempermudah proses tersebut."

"ABSTRAKPerdagangan lada di Palembang pada masa Kesultanan merupakan perdagangan hasil pertanian terpenting daerah itu dan mempunyai pengaruh yang besar sebagaimana yang akan kita lihat nanti baik pada struktur politik maupun struktur ekonomi masyarakat Palembang. Perdagangan ini mengakibatkan pula terjadinya integrasi kekuasaan Sultan di bidang politik dan ekonomi. Kira-kira sejak meningkatnya perdagangan lada. Palembang sekitar pertengahan abad 17, yang pada waktu itu terjadi hubungan perdagangan lada antara Kesultanan dan VOC berdasarkan persetujuan-persetujuan yang diadakannya sejak tahun 1641, Sultan Palembang secara teratur mengawasi hasil lada Palembang. Pengawasan ini menjadi makin ketat dan secara berangsur menjadi monopoli Kesultanan sejajar dengan makin meningkatnya kepentingan Sultan terhadap produksi lada. Lada sebagai hasil pertanian untuk ekspor dari Palembang ternyata mempunyai kedudukan yang penting dalam struktur perekonomian Kesultanan. Adalah mudah dimengerti apabila perdagangan lada di Palembang berpengaruh pada struktur politik yang ada. Lebih dari itu, posisi lada yang begitu panting bagi perekonomian Kesultanan sangat mempengaruhi kebijaksanaan kesultanan dibidang ekonomi, dan tentu saja hal ini sangat berpengaruh pula atas struktur perekonomian masyarakat.Perdagangan Kesultanan Palembang dalam kaitannya dengan perdagangan lada di sana dan bagaimana pengaruh timbal balik antara perdagangan lada dan perubahan-perubahan sosial ekonomi yang terjadi merupakan tema pokok penelitian saya. Pemilihan permasalahan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa perdagangan lada Kesultanan yang mengakibatkan terjadinya integrasi kekuasaan Sultan dibidang politik dan ekonomi merupakan masalah karakteristik yang sangat menarik. Lagi pula, sejauh ini perdagangan lada di Palembang belum pernah diteliti. Adapun jangkauan waktunya meliputi periode tahun 1790 sampai tahun 1825. Penggunaan tahun 1790 sebagai batasan periodisasi ini didasarkan pada kenyataan bahwa sejak tahun itu terjadi perubahan-perubahan yang dapat dikatakan sebagai awal terlepasnya perdagangan Palembang dari monopoli VOC. Sementara tahun 1825 adalah tahun runtuhnya perdagangan Kesultanan Palembang secara keseluruhan akibat dih.apuskannya Kesultanan Palembang oleh Belanda.Perlu disinggung disini bahwa diaamping lada, tambang timah Bangka merupakan basis penting pula perekonomian Kesultanan. Namur demikian masalah tambang timah Bangka ditempatkan diluar lingkup penelitian. Perhatian terhadap timah Bangka tidak lebih pada perhatian terhadap akibat yang ditimbulkannya sehubungan dengan menumpuknya modal yang diperoleh dari tambang timah. Yang dimaksudkan adalah menumpuknya modal Kesultanan yang diperoleh dengan mudah dari tambang timah ternyata dimamfaatkan pula oleh Sultan untuk memperkuat posisinya dalam menguasai perdagangan lada. Sebagai akibat balik, hilangnya pendapatan dari tambang timah akan berpengaruh pula pada penguasaan perdagangan lada.Mengenai sumber-sumber yang digunakan adalah sumber-sumber Belanda dan sumber-sumber lokal. Sumber-sumber Belanda meliputi sumber-sumber yang telah diterbitkan, dan juga dokumen-dokumen asli VOC pada periode-periode terakhir, arsip Comisaris Jendral, arsip Gubernur Jendral, koleksi-koleksi pribadi serta arsip-arsip yang diinventarisasikan secara terpisah seperti laporan akhir tahun, laporan perjalanan, memori serah jabatan, yang disimpan di arsip Fegara di Den Haag, dan di Perpustakaan Leiden. Adapun sumber-sumber lokal yang dipergunakan adalah sumber-sumber lokal yang disimpan di Perpustakaan Boninklijk Institutt) Leiden dan di Perpustakaan Universitas Leiden, serta sumbersumber lokal yang telah diterbitkan. Meskipun demikian, mengingat terbatasnya somber-sumber yang telah digun.akan maka kemungkinan perubahan terhadap penulisan ini masih terbuka."

"Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan atau pembelian barang dan jasa antar negara tanpa adanya hambatan tarif maupun hambatan non-tarif...."

"[Masyarakat di wilayah perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak telah lama melakukan kegiatan perdagangan lintas batas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kemudian diformalkan dalam bentuk perjanjian bilateral Border Trade Agreement tahun 1970. Pergeseran paradigma ekonomi di wilayah ini menyebabkan berubahnya kepentingan perdagangan lintas batas dari semula bersifat tradisional, hingga kini lebih mirip dengan perdagangan internasional. Sayangnya, potensi ini tidak diakomodasi dengan peraturan hukum yang baik serta sarana dan prasarana yang mapan. Alhasil, kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan ini tidak berjalan dengan baik. ASEAN Economic Community 2015 memberikan mandat untuk mendorong liberalisasi perdagangan dengan tujuan meningkatkan perdagangan intra-ASEAN. Perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan merupakan salah satu kegiatan utama dari konsep free flow of good dalam perdagangan bebas. Penelitian ini akan dilakukan untuk memberikan analisa terkait implikasi penerapan AFTA dengan bentuk perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan saat ini dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam usaha peningkatan perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak. Ditemukan bahwa liberalisasi perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan akan mendorong integrasi ekonomi regional ASEAN. Pemerintah Indonesia telah berlaku aktif dalam peningkatan perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak dengan ikut serta dalam kerjasama subregional ASEAN dan mengimplementasikkannya ke dalam peraturan nasional.

---

Communities in the border region of West Kalimantan - Sarawak has long been conducting border trade to meet their daily needs which are then formalized in the form of Border Trade Agreement in 1970. The shifting economic paradigm in this region led to changes in the interest of border trade from a traditional trade to a more formal international trade. Unfortunately, this potential is not accommodated with legal regulations as well as established infrastructures and facilities. As a result, economic activity in the border region is not going well. ASEAN Economic Community 2015 provides a mandate to promote trade liberalization with the aim of increasing intra-ASEAN trade. Border trade is one of the main activities of the free flow of good concept in free trade. This study will be conducted to provide analysis related to the implications of the of AFTA to border trade in this border region, and policies of the central government and local governments in the efforts to increase border trade in West Kalimantan - Sarawak. It was found that the liberalization of border trade will encourage regional economic integration of ASEAN. The Government of Indonesia has been active in the improvement of border trade in border areas of West Kalimantan - Sarawak by participate in the ASEAN sub-regional cooperation and implement it into national legislation., Communities in the border region of West Kalimantan - Sarawak has long been conducting

border trade to meet their daily needs which are then formalized in the form of Border Trade

Agreement in 1970. The shifting economic paradigm in this region led to changes in the

interest of border trade from a traditional trade to a more formal international trade.

Unfortunately, this potential is not accommodated with legal regulations as well as

established infrastructures and facilities. As a result, economic activity in the border region is

not going well. ASEAN Economic Community 2015 provides a mandate to promote trade

liberalization with the aim of increasing intra-ASEAN trade. Border trade is one of the main

activities of the free flow of good concept in free trade. This study will be conducted to

provide analysis related to the implications of the of AFTA to border trade in this border

region, and policies of the central government and local governments in the efforts to

increase border trade in West Kalimantan - Sarawak. It was found that the liberalization of

border trade will encourage regional economic integration of ASEAN. The Government of

Indonesia has been active in the improvement of border trade in border areas of West

Kalimantan - Sarawak by participate in the ASEAN sub-regional cooperation and implement

it into national legislation.]"

"Setiap negara di era perdagangan bebas baik dalam kontek multilateral, regional maupun bilateral dituntut untuk lebih meningkatkan daya saingnya karena perdagangan menjadai cenderung bebas , persaingan semakin ketat, oleh karena itu kebijakan yang menghambat perdagangan dan merugikan dunia usaha harus diminalisir...."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menelaah kelengkapan pengaturan perjanjian lindung nilai hedging produk terstruktur structure product jenis Target Redemption Swap untuk tujuan lindung nilai hedging dalam sistem hukum di Indonesia Menjelaskan perlindungan hukum seperti apa yang diberikan bagi pihak yang beritikad baik dalam perjanjian lindung nilai hedging dan menganalisis keterkaitan antara azas keseimbangan para pihak dalam perjanjian dengan itikad baik serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan lindung nilai hedging terhadap kasus Standar Chartered Bank melawan PT Pelayaran Tempura Emas Penulis menemukan bahwa pengaturan tentang structured product belum terlalu diatur sedemikian rupa setidaknya hingga tahun 2008 Perhatian yang serius berkenaan dengan produk terstruktur baru benar benar dilakukan pada tahun 2009 Selanjutnya masih belum ada kesepakatan tentang apa yang dimaksud dengan itikd baik dan bagaimana itikadbaik pada tahap pra kontrak dilaksanakan masih didebatkan karena tidak ada pengaturannya dalam KUHPerdata Praktek selama ini berpedoman pada yurisprudensi.

---

ABSTRACTThis thesis aims to examine the completeness of law regulating hedging agreement on structured products particularly Target Redemption Swap type for hedging purposes To explain what kind of legal protection given to parties acting in good faith in the agreement of hedging and to analyse the relationship between the principle of the balance of the parties to the agreement in good faith as well as to analyse the ruling of judgement in the consideration of hedging above the Standard Chartered Bank against PT Pelayaran Tempura Emas case The research method deployed in this thesis is a normative juridical using cases approach The authors found that the regulation of structured products have not been arranged in that much weight at least until 2008 The serious concern with regard to new structured products actually imposed in 2009 Furthermore there is still no consensus in regard to what is meant by good faith and how the principle works at the pre contract is still debatable since there is no regulation in the Civil Code The common practice has been guided by the jurisprudence."

"ABSTRAKParadigma pembangunan yang selama ini selalu berorientasi padapertumbuhan ekonomi secara nyata kurang memberikan hasil yang maksimal. Salah satu akibat dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi adalah tingkat kemiskinan yang tinggi dan angka pengangguran yang setiap tahun bertambah. Peluang kerja sebagai tempt untuk mengembangkan diri sangat susah ditemui sehingga sebagian besar dari masyarakat memilih jalur informal dan salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Untuk itu Pemerintah Kota Bogor membuat suatu program Penataan Pedagang Kaki Lima yang salah satu tujuannya adalah untuk memberi ketenangan bagi para pedagang melakukan usahanya.Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemda KotaBogor adalah salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menempatkan pedagang sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang ada di kota Bogor dengan cara membina keberadaan mereka dan menjadikan mereka sebagai subyek pembangunan.Hal ini penting karena paradikma pembangunan bukan lagi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tetapi berusaha untuk memberdayakan masyarakat sebagai subyek pembangunan.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan penataanpedagang kaki Lima khususnya kegiatan pengawasan dan pengendalian pasca penataan oleh Pemda Kota Bogor yang menggunakan pendekatan pengawasan yang disampaikan oleh Hellriegel dan Slocum dengan elemen pengawasan human input control, reward and punishment system, formal structures, policy and rules, budgedand Mechanical control or machine controls dan pendekatan pengendalian yang disampaikan oleh Mockles dengan empat langkahnya yaitu menetapkan standar danmetode pengukuran prestasi kerja, pengukuran prestasi kerja, menetapkan prestasi kerja sesuai standar dan mengambil tindakan korektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik purpuse sampling dengan lokasi penelitian di Lokasi I yaitu di Jalan M.A Salmun, Jl. Dewi Sartika dan Jl. Nyi Raja Permas Kota Bogor.Kegiatan Penataan Pedagang Kaki Lima di Lokasi I sudah dilaksanakan pada tahun 2005 dan para pedagang sudah menempati lokasi yang disediakan oleh Pemda Kota Bogor. Dalam kurun waktu dua tahun pada lokasi yang sama terjadi penambahan pedagang yang mencapai lebih kurang 1000 pedagang. Dengan penambahan jumlah pedagang ini maka dapat dilihat bahwa salah satu rangkaian kegiatan penataan PKL yaitu Pengawasan dan Pengendalian kurang berjalan .Pentingnya kegiatan pengawasan dan pengendalian ini adalah dalam rangka pencapaian tujuan dari suatu program yang sudah direncanakan karena pengawasan dan pengendalian adalah salah satu rangkaian dari satu proses kegiatan yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan dimaksud. Untuk itu perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian khususnya dengan memenuhi elemen dari pengawasan dan pengendalian untuk kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima dimasa yang akan datang."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah ingin mengetahui hubungan antara liberalisasi perdagangan dan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data panel 26 propinsi wilayah kota-desa selama kurun waktu 1996-2005, Setelah melakukan pengujian dan analisa hubungan antara hDeralisasi perdagangan dan kemiskinan di Indonesia dapat disimpulkan bahwa liberalisasi perdagangan memberikan pengaruh negatif secara langsung terhadap kemiskinan, dimana liberalisasi perdagangan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sementara secara tidak langsung, liberalisasi perdagangan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan. Meskipun liberalisasi perdagangan terbukti marnpu meningkatkan pertumbuhan pendapatan perkapita, namun pendapatan perkapita sendiri tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Demikian pula dengan ketidakmerataan, liberalisasi perdagangan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan ketidaktuerataan di Indonesia, meskipun ketidaktmerataan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

---

This study aims to investigate the relationship between trade liberalization and poverty in Indonesia This study focuses an 26 provincial level data over the period 1996-2005. Simultaneous equation estimation is applied to investigate the trade poverty helps to reduce poverty directly. Meanwhile, it's indirectly impact is not clear. Trade liberalization shows no significant impact on poverty indirectly neither through trade--growth-poverty linkage, nor trough trade-inequality-poverty linkage. Although thatrade liberalization helps to promote income growth in Indonesia, but the poverty equation estimation has confirmed the insignificant role of growth in reducing urban poverty. The estimation for the inequality equation shows that although a positive impact of inequality on poverty is found in the regression, there is no apparent interaction effect exist between trade and inequality in Indonesia."