Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDi Indonesia, bitcoin merupakan bentuk mata uang digital dan alat transaksi pembayaran yang sudah digunakan oleh sebagian masyarakat. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian, khususnya dari Bank Indonesia. Lain dari pada itu, pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, sekarang diambil alih oleh OJK. Sehingga Bank Indonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol peredaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh OJK, banyak hal yang belum tercover seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan, investasi, peredaran mata uang, dan lain lain. Selain belum ada payung hukum terhadap bitcoin, yaitu semakin merebaknya transaksi yang menggunakan bitcoin yang dilakukan dalam transaksi e commerce. Sehingga dari segi keamananannya juga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada regulasi dan pengawasan secara khusus terhadap bitcoin, dan masyarakat tidak akan merasa dirugikan. Jika dilihat dalam perspektif hukum Islam, bahwa yang berkaitan dengan penerbitan uang sebagai alat transaksi di suatu negara, merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah kaidah umum dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan bitcoin yaitu apakah dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ataukah manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai mata uang dan alat transaksi, bahkan sebagai komoditas sekalipun. Sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penggunaan bitcoin sebagai mata uang dan alat transaksi dengan menggunakan pendekatan dan pengkajian hukum Islam."

"ABSTRAKCryptocurrency adalah mata uang virtual yang tidak memiliki bentuk fisik atau wujud konkrit dan terdapat di dunia maya. Salah satu dari beberapa macam uang kripto yaitu bitcoin. Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli online belakangan ini semakin tak terbendung, meski Pemerintah telah melarang praktek tersebut. Pada awal tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan tentang dilegalkannya bitcoin (kripto aset) dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Dwifungsi bitcoin sebagai komoditas dan alat tukar transaksi online memunculkan pro dan kontra di kalangan ulama dan pakar ekonomi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh jawaban seputar mata uang kripto sebagai komoditas di Indonesia dan bagaimana peluang bitcoin sebagai subjek dalam komoditi syariah di Bursa Komoditi. Teori yang diterapkan adalah teori transaksi bisnis yang sah dan batil dalam Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka dan bersifat kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan hukum Islam yuridis normatif. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa cryptocurrency dapat diperdagangkan dalam bursa komoditi syariah dengan syarat, negara melindungi perdagangan tersebut dengan payung hukum serta menerbitkan mata uang kripto dimana penetapan harganya bersandar pada emas atau mata uang negara tersebut. Bitcoin tidak bisa dijadikan komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah di Indonesia, karena bitcoin masih mengandung spekulasi, maysir dan rentan digunakan untuk kegiatan ilegal. Bitcoin hukumnya haram lighairihi atau haram karena faktor luar, maka sebaiknya dihindari.

---

ABSTRACTCryptocurrency is a virtual money that does not have a physical form or concrete form in cyberspace. One of the few types of crypto money is bitcoin. The use of bitcoin as a means of payment in e-commerce lately has become increasingly widespread and unstoppable, even though the Government has banned the practice. In early 2019, the Government of Indonesia issued regulations regarding the legalization of bitcoin (crypto assets) in Commodity Futures Trading. The dual function of bitcoin as a commodity and exchange tool raises the pros and cons of scholars and economists. This study aims to obtain answers about bitcoin and cryptocurrencies, its usage in commodity futures trading according to the perspective of Islamic law and bitcoins chance as sharia commodity in Indonesia . The theory applied is theory of legitimate and vanity business transactions in Islam. This research is a literature study and is qualitative in nature. The data analysis technique used is descriptive analytical with normative juridical Islamic law approach. From this research, the results show that cryptocurrency can be traded in Islamic commodity exchanges, provided that the State issues or create their own cryptocurrencies whose price depends on gold or the countrys currency. Bitcoin cannot be used as a commodity in Sharia Derivative Contracts in Indonesia, because it contains a lot of speculation, maysir and is vulnerable to use for illegal activities. Bitcoin is haram lighairihi or haram because of external factors, so it should be avoided."

"Twitter sebagai media baru mulai menunjukkan keperkasaannya di bidang politik. Bukti nyata peran besartwitter dalam dunia politik adalah gejolak politik dan sosial di kawasan Timur Tengah yang melanda seluruhnegara Arab. Rakyat terpanggil dan tersatukan haluan serta geraknya melalui jejaring sosial digital untukmenentukan jalannya masa depan negara mereka. Penting untuk diketahui pengaruh pandangan tentang politikpadapengguna twitter di Indonesia, sebagai Negara dengan pengguna twitter terbanyak. Dengan metodesurvei yang berpedoman pada teori kultivasi, penelitian ini mencari tahu bagaimana pandangan politik diIndonesia pada pengguna berat dan pengguna ringan.Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaansignifikan pada pengguna berat dan pengguna ringan dalam memandang politik di Indonesia. Metode surveyonline dilakukan terhadap tiga puluh enam responden. Mereka ragu akan masa depan Indonesia yang lebihbaik, dan tidak percaya bahwa kasus korupsi akan dapat diselesaikan, bahkan pengguna ringan ternyata lebihnegatif dalam memandang realitas politik Indonesia. Kondisi ini tidak terlepas dari fakta bahwa twitter bukansumber utama berita politik mereka. Sumber informasi utama mereka tetap media konvensional, terutamatelevisi."

"ABSTRAKTesis ini membahas kemampuan Bitcoin yang tidak mempunyai legalitas hukum dan ditolak dalam fungsinya oleh Undang-Undang, namun sifat yang diterima dan dipersepsikan oleh sebagian masyarakat adalah sebagai alat tukar dan aset berpeluang untuk digunakan dalam kejahatan ekonomi. Dengan belum adanya pengaturan secara khusus mengenai Bitcoin, secara otomatis akan menimbulkan celah hukum penggunaan Bitcoin dalam melakukan kejahatan yang syarat akan pencucian uang, sehingga perlu dibahas bagaimana bentuk penanganan hukum yang tepat apabila kedepannya Bitcoin mempunyai peran dominan sebagai alat perantara pembayaran dalam transaksi kejahatan dan penyimpan hasil tindak kejahatan yang merugikan negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan untuk dibuat aturan khusus Bitcoin baik berisi definisi, klasifikasi, larangan, batasan, sanksi, pengawasan, maupun pembentukan lembaga khusus dari para ahli cryptocurrency untuk memusatkan fungsi-fungsi transaksi Bitcoin dalam satu wadah lembaga ataupun company untuk memudahkan pengawasan dan memperkecil ruang terjadinya kejahatan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the ability of Bitcoin that has no legal legality and is rejected in its function by law, but the nature that is accepted and perceived by some people is as a means of exchange and assets are likely to be used in economic crime. In the absence of any special arrangement regarding Bitcoin, it will automatically create a legal loophole for the use of Bitcoin in committing a crime on the condition of money laundering, so it is necessary to discuss how the right form of legal handling should be in the future Bitcoin has a dominant role as an intermediary means of payment in crime and deposit transactions proceeds of crime that harm the state. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of the study suggest that Bitcoin's special rules either contain definitions, classifications, restrictions, limitations, sanctions, supervision, or the establishment of specialized agencies of cryptocurrency specialists to centralize the functions of Bitcoin transactions in a single institution or company to facilitate monitoring and minimize the space of occurrence crime."

"Proposal tesis ini bertujuan untuk mempelajari referensi yang digunakan oleh Satoshi Nakamoto untuk memahami prinsip-prinsip yang digunakan untuk memecahkan masalah pengeluaran ganda. Masalah pengeluaran ganda merupakan risiko mata uang digital dapat dikeluarkan dua kali. Hal tersebut merupakan masalah unik yang berpotensi pada mata uang digital karena informasi digital dapat digandakan dengan relatif mudah oleh individu yang memahami jaringan blockchain dan memiliki kekuatan komputer yang diperlukan untuk memanipulasinya.Untuk memahami motifnya, semua kutipan yang disebutkan dalam karya tulis Satoshi Nakamoto dianalisis secara mendalam, sehingga kami sampai pada kesimpulan bahwa server stempel waktu yang juga dapat digunakan untuk mengesahkan keaslian serta tanggal penerbitan dokumen digunakan untuk menyelesaikan masalah pengeluaran ganda.Stempel waktu adalah alat yang sangat penting, Kami menganalisis masalah pengeluaran ganda, serta mengapa setiap transaksi memiliki stempel waktu yang unik dan hadiah yang diterima oleh blok hanya dapat diterima setelah 120 blok ditambang.Mengapa transaksi membutuhkan 120 blok agar token dapat diterima, mengapa prinsip stempel waktu yang digunakan dalam dokumen digital diterapkan dalam mata uang kripto untuk stempel waktu untuk menghasilkan blok dan mengapa dokumen digital juga dapat menjadi transaksi moneter.Penolakan atas balasan penolakan layanan merupakan bukti kerja yang disarankan oleh Adam Back dalam bentuk tunai hash, karena merupakan inspirasi untukmembuat protokol yang juga mempelajari secara mendalam untuk menghindari kekurangan dalam kode dan menolak serangan node.Protokol pohon Merkle dianalisa untuk memahami cara kerja protocol sistem distribusi kunci publik.Teori probabilitas dan aplikasinya dianalisis untuk menghitung kemungkinan penyerang membuat rantai lebih cepat daripada node yang sebenarnya, sebagaimana dipahami sebagai satu-satunya cara agar rantai blok dapat berhasil adalah dengan memastikan bahwa node yang sebenarnya ebih kuat daripada node yang dibuat oleh penyerang.Kami juga akan merancang dan membuat rantai blok sederhana untuk memahami prinsip-prinsip utama yang disebutkan di atas yang dikarakterisasi oleh protokol rantai blok menggunakan bukti kerja; mengimplementasikan aplikasi rantai blok sederhana dalam Javscript menggunakan crypto-js dan mendiskusikan alasan di balik kegagalan kami dalam hasil dan kesimpulan kami dalam upaya membuat aplikasi pesan instan menggunakan rantai blok sederhana kami.

---

The thesis proposal is to study the references used by Satoshi Nakamoto to understand the principles he used to solve the double-spending problem. The doublespending problem is the risk that a digital currency can be spent twice. It is a potential problem unique to digital currencies because the digital information can be reproduced relatively easily by individuals that understand the blockchain network and have the computer power necessary to manipulate it.

To understand his motives all citations mentioned in Satoshi Nakamoto whitepaper were deeply analyzed, where we came to the conclusion that a time stamping server that could also be used to certify the authenticity as well the date of issuing of a document was used to solve the double spending problem.

Timestamps was a very important tool, the double spending problem is analyzed in our thesis as well why every transaction has a unique timestamp and the rewards received by blocks can be spent only after 120 blocks mined. Why a transaction requires

120 blocks for the token to be received, why timestamping principles used in a digital document were applied in cryptocurrencies to timestamp generated blocks and why a digital document can also be a monetary transaction.

A denial of service counter-measure, a proof-of-work suggested by Adam Back in Hash cash, as it was an inspiration to create the protocol was also deep studied to avoid flaws in the code and deny the attack of a node.

Merkle tree protocol analyzed to understand how the protocols for public key distribution systems works.

Probability theory and its applications is analyzed to calculate the probability of an attacker creating a chain faster than the honest node, as understood the only way for the Block chain to succeed was to make sure that the honest nodes were more powerful than dishonest nodes, attackers.

We will also design and create a simple blockchain to understand the main principles mentioned above that characterizes a blockchain protocol using proof-of-work; implement a simple blockchain application in Javscript using crypto-js and discuss the reasoning behind our failure in our results and conclusion on attempting to create an

instant messaging application using our simple blockchain."