Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah pertanahan merupakan masalah yang kompleks. Salah satu sumber masalahnya adalah adanya ketidakpastian hukum yang mengatur pertanahan. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya maksud Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki penguasaan negara atas tanah dikuasai oleh negara bagi sebesar besar kemakmuran rakyat. Menganalisis permasalahan tersebut tulisan ini menggunakan pendekatan pluralisme hukum sebagai pisau analisis yaitu antara hukum negara dan folk law dengan mengambil contoh masalah pertanahan di Papua khusunya di Kabupaten Mimika Papua. Ternyata permasalahan tanah di Indonesia tidak lepas dari ragamnya hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menambah rumitnya penyelesaian masalah tanah di Indonesia."

"Selama ini tanah masih dilihat sebagai obyek bukan sebagai subyek. Sehingga sulit untuk menjadikan tanah sebagai upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Padahal Founding Fathers Republik Indonesia telah meletakkan dasar dasar pengelolaan pertanahan melalui UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria sebagai jawaban atas amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3), yang berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu agar tanah dapat dikelola untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat, maka Reforma Agraria yang dilakukan secara komprehensif dan fundamental harussegera dilaksanakan oleh pemerintah."

"Dana zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan bila disalurkan dengan maksimal dan mengimplementasikan konsep pemberdayaan mustahik. Perhitungan kemiskinan dan ketimpangan yang digunakan adalah headcount index, poverty gap index, income gap index, Sen index, Foster Greer Thorbecke index, Gini coefficient, Atkinson index dan membuat Lorenz curve. Setelah menganalisa 205 rumah tangga sebagai responden penelitian ini, studi ini menemukan bahwa pemberdayaan mustahik yang dilakukan LAZ Dompet Dhuafa mampu mengurangi kemiskinan sebesar 41,9 persen. Kesenjangan kemiskinan berkurang sebesar Rp 73.780. Selanjutnya kedalaman kemiskinan dapat dikurangi 28,8 persen. Tingkat keterbatasan kesenjangan kemiskinan berkurang sebesar 23 persen dan keparahan kemiskinan berkurang sebesar 25,5 persen. Kemudian, zakat juga mampu meningkatkan pendapatan bulanan rumah tangga sebesar 91,4 persen. Secara umum, keberadaan zakat membantu menurunkan ketimpangan pendapatan 17,7 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran zakat membuat lebih baik income loss responden 38,8 persen

---

Zakat funds have great potential in reducing poverty and income inequality by maximal distribution and empowerment mustahik`s concept implementation. The data processing model of this research measured by headcount index, poverty gap index, income gap index, Sen index, Foster Greer Thorbecke index, Gini coefficient, Atkinson index and Lorenz curve. After analyzing 205 household as the respondent, this study found Empowering Mustahik`s Role Through Zakat by LAZ DompetDhuafa is able to decrease the poverty incidence of 41.9%. The gap of poverty can be reduced as the poverty gap show can be reductions of Rp. 73,780. The depth of poverty can be reduced as the income gap show the reductions 28.8%. Similarly, the severty of poverty can also be lower as evidenced from 23% increase in the Sen index and 25% increase in the FGT index. Zakat has increased monthly income of the household 91.4%. In general, the presence of zakat helps lower the income inequality an average of 17.7%. The suggest that the presence of zakat has make better the income loss of the respondent of 38.8%."

"Perkembangan permasalahan di masyarakat telah membawa pengaruh pada konflik pertanahan yaitu sekedar bverdimensi hukum menjadi juga berdimensi ekonomi, politik, sosial dan pertahana keamanan. Pertanyaan yang diajukan penulis artikel ini adalah masalah relevankah UUPA? Menurut penulis, UUPA secara substansi masih tetap relevan. Namun demikian pemerintah perlu mengadakan peraturan pelaksanaan dari pasal-pasal UUPA yang menghendakinya agar dapat memnuhi kebutuhan praktik hukum pertanahan."

"ABSTRAKPengusaha kecil dan menengah memiliki karakteristik kemandirian dan daya tahan alami dalam menjalankan usahanya. Meskipun demikian menyongsong era perdagangan bebas mulai tahun 2010 mendatang perlu pemikiran yang komperehensif terhadap upaya-upaya yang mendukung pengembangan mereka. Peranan pemerintah dalam menetapkan kebijakan ekonomi termasuk dalam pengembangan pengusaha kecil dan menengah sejalan dengan teori Terence Daintith lebih mendekati pengertian "State intervention in the economy? daripada "economic polio". Teori Daintith tersebut dapat menarik substansi permasalahan peranan hukum dan kebijakan pertanahan nasional dalam pengembangan pengusaha kecil dan menengah. Menurut hemat kami intervensi pemerintah tersebut masih tercakup pengertian kebijakan dalam arti yang lebih luas. Intervensi tersebut dilakukan melalui peraturan dan kebijakan pertanahan sejak tahun 1960 hingga tahun 1999 telah banyak dikeluarkan pemerintah. Mulai dengan tahap awal berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA dan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960, tentang Penetapan Batas Penguasaan Maksimum tanah Pertanian yang dikenal dengan Undang-Undang Land Reform. Pada perkembangan kebijakan hukum pertanahan di tanah air kita selanjutnya ternyata ada sekian banyak peraturan dan kebijakan yang memiliki kaitan dengan pengembangan pengusaha kecil dan menengah. Lingkup pengaturan yang dilakukan meliputi pengaturan pemilikkan, penguasaan tanah, penggunaan tanah sebagai agunan kredit, kemudahan dan keringanan perpajakan bagi golongan ekonomi lemah. Hal itu sejalan dengan tujuan land reform yang ke lima, yaitu untuk mempertinggi produksi nasional dan mendorong terselenggaranya pertanian yang intensif secara gotong royong dalam bentuk koperasi dan bentuk gotong royong lainnya, untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan adil, disertai dengan sistem perkreditan yang khusus ditujukan kepada golongan tani. Dari ketentuan tersebut dapat pula dikatakan bahwa kebijakan pertanahan merupakan salah satu infrastruktur bagi pengembangan ekonomi dan tentu saja termasuk pengembangan pengusaha kecil dan menengah. Intervensi pemerintah melalui kebijakan dan peraturan hukum bagi pengusaha kecil dan menengah memang merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana dikatakan oleh Thomas Robert Malthus, dan pada kenyataanya golongan ini mampu bertahan dan relatif tidak terkena dampak krisis ekonomi yang telah melanda tanah air kita sejak pertengahan 1997 yang lalu hingga saat ini merupakan alasan pembenar lainnya."