Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKData pribadi adalah bagian dari hak privasi, yaitu hak pribadi yang berkaitan dengan hak untuk mengontrol berbagai informasi dan/atau data yang berkenaan dengan individu. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Namun dalam perkembangan sistem dan transaksi elektronik, muncul praktek komersialisasi terhadap basis data pemasok yang berisi data pribadi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu bagaimana ketentuan hukum mengatur mengenai komersialisasi sharing basis data pemasok, bagaimana bentuk penyelenggaraan komersialisasi sharing basis data pemasok secara elektronik serta bagaimana tanggung jawab para pihak dalam komersialisasi sharing basis data pemasok secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa di dalam basis data pemasok terkandung data pribadi yang dilindungi secara implisit oleh UUD 1945 serta eksplisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pemanfaatan terhadap data pribadi tersebut sebagian besar tidak mendapatkan persetujuan dari Pemilik Data Pribadi. Terhadap penyelenggara sistem elektronik dalam komersialisasi sharing basis data pemasok dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pemilik data jika terbukti bahwa pihak penyelenggara tidak menyelenggarakan sistem elektronik dengan andal, aman dan bertanggung jawab sehingga memfasilitasi komersialisasi tersebut. Terhadap pedagang merchant dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pemilik data karena telah melanggar hak privasi, serta oleh konsumen atas informasi yang menyesatkan jika basis data pemasok yang dijual tidak sesuai dengan iklan.

---

ABSTRACTPersonal data is part of the right to privacy, that is, the privacy rights associated with the right to control all kinds of information and or data pertaining to the individual. Government through the Ministry of Communication and Information has issued Ministerial Regulation No. 20 of 2016 on Protection of Personal Data in Electronic System. In the development of systems and electronic transactions, commercialization practices appear to the database supplier containing personal datas. Issues to be discussed in this thesis are the legal provisions regulation of the commercialization of supplier database sharing, the execution of commercialization of supplier database sharing in electronic systems and the responsibility of the parties involved in the commercialization of supplier database sharing. The research method used in this thesis is normative legal research. The researcher concludes that personal data protected implicitly by the 1945 Constitution as well as explicitly in some laws and regulations in Indonesia and therefore it is not a commodity that can be traded freely. The electronic system providers may be held accountable by the data owner if it proves that the system providers does not administer the electronic system reliably, safely and responsibly so as to facilitate such commercialization. Merchant may be held accountable by the data owner for violating privacy rights, and by the consumer for misleading information if it proves that the database supplier sold does not match the advertisement."

"Di Indonesia, permasalahan mengenai pendaftaran tanah kerap menjadi isu yang tidak terselesaikan. Mulai dari pemalsuan dan penggandaan sertifikat hingga kesalahan pencatatan pada Kantor Pertanahan menjadi masalah utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di Indonesia. Permasalahan tersebut berdampak pada hilangnya kepastian hukum terkait hak milik terhadap suatu tanah. Teknologi Blockchain merupakan database yang menawarkan keamanan dan kemudahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan kemampuan pencatatannya yang memiliki tingkat ketahanan tinggi dengan fitur time stamp dan distributed ledger yang ditawarkan. Sistem tersebut dapat menjadi solusi untuk mencegah tindakan pemalsuan, kesalahan pencatatan, serta sertifikat tanah ganda di Indonesia. Selain itu, pemanfaatan teknologi Blockchain selaras dan telah memenuhi nilai-nilai yang terdapat di perundang-undangan Indonesia tentang pendaftaran tanah secara elektronik di Indonesia. Hal tersebut membuat Blockchain dapat menjadi suatu solusi alternatif di Indonesia dengan keunggulan yang dapat menyelesaikan permasalahan pada bidang pertanahan di Indonesia.

---

In Indonesia, problems regarding land registration often become unresolved issues. Starting from counterfeiting and the duplicating of certificates to recording errors at the Land Office, these are main problems that cause land disputes in Indonesia. These problems have an impact on the loss of legal certainty regarding ownership rights to a land. Blockchain technology is a database that offers security and convenience in carrying out land registration with its recording capabilities that have a high level of resilience with the time stamp and distributed ledger features it offers. This system can solve counterfeiting, recording errors, and double land certificates in Indonesia. In addition, Blockchain is also aligned and meets the values contained in the Indonesian legislation about electronic land registration. This makes Blockchain an alternative solution in Indonesia because it already has many advantages that can solve problems in the land sector in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara keseimbangan hak dan kedudukan suami isteri dengan salah satu alasan perceraian. Alasan perceraian yang dimaksud telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu ‘antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’. Terkait dengan topik ini, penulis mengambil putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 untuk dianalisis. Dalam hal suami/isteri yang melakukan perbuatan tidak terpuji ingin menceraikan pasangannya menggunakan alasan ini, dan pasangannya tersebut ingin mempertahankan keutuhan perkawinannya, bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang tetap ingin bertahan tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian terhadap bahan primer, sekunder, dan tersier, maka didapatkanlah kesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, usaha- usaha seperti usaha perdamaian oleh hakim, dan SEMA No. 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian harus diusahakan dan diterapkan dalam suatu proses acara persidangan, sehingga suami/isteri yang ingin mempertahankan perkawinannya dapat terlindungi.

---

This paper deals with the relationship between the balance of the rights and position of the husband and wife to one of the reasons for divorce. Reasons for divorce is already specified in Law No. 1 Year 1974 about marriage with the regulation of agents, the Government Regulation No. 9 Year 1975 and the Compilation of Islamic Law, namely ‘between the husband and wife are constantly occuring quarrels and strife, and thou shall not live get along well again in the household’. Related to this topic, the author takes on the ruling of the Constitutional Court to be analyzed. In terms of the husband/wife who did the uncommondable deed, wish to divorce his partner using this excuse, and his partner wanted to maintain the intergrity of his marriage, how legal protection against those who want to survive. Using the methodology of the normative legal research conducted a study of the primary material, secondary, tertiary, obtained the conclusion that the verdict of Constitutional Court Number 38/PUU-IX/2011 were in accordance with the Law No. 1 Year 1974 on Marriage and The Compilation of Islamic Law. In addition, efforts such as reconcile efforts by the judge, and Supreme Court Circulars No. 3 Year 1981 about the divorce case should be sought and applied in a court proceedings, so that the husband/wife who wants to survive his marriage can be protected."

"Hutan seharusnya dapat dikelola dengan melibatkan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, secara khusus termasuk pula masyarakat hukum adat yang telah ada sebelum masa kemerdekaan Indonesia dan masih eksis hingga saat ini. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam kegiatan pengelolaan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang mana dalam proses pemenuhannya dilakukan melalui serangkaian prosedur dan persyaratan. Dalam kenyatannya masih banyak wilayah hutan Masyarakat Hukum Adat yang masih belum diakui. Satu diantara sekian banyak wilayah adat, ditemukan kasus keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Sinar Resmi yang terletak di Kabupaten Sukabumi belum mendapatkan pengakuan negara sehingga Hak Pengelolaan Hutannya belum dipenuhi. Penelitian ini akan mencoba menguraikan permasalahan tersebut dan menguraikan prosedur dan prasyarat pemenuhan Hak Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat, khususnya Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Sinar Resmi. Metode penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa prosedur dan prasyarat pemenuhan Hak Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Sinar Resmi masih terdapat ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang ada.

---

Forests should be managed by involving communities living around forest areas, specifically including Adat Law Community that have existed before Indonesian independence until present day. The existence Adat Law Community in forest management activities has been regulated in Law No. 41 of 1999 on Forestry, which in the compliance process is done through series of procedures and requirements. Yet, thousand hectar areas adat law communitys areas still unrecognized by the government. It is discovered that the existence of Kasepuhan Sinar Resmi Adat Law Community has not gained state recognition, in which, leads to its Forest Management Rights has not been fulfilled.

This study attempts to elaborate on the issue and outline the shortcomings in regulation regarding the procedures and prerequisites for the fulfillment of the Forest Management Rights of Adat Law Community. The method of writing in this thesis is juridical normative.The results of this study indicate that procedures and prerequisites for the fulfillment of the Forest Management Rights of Adat Law Community existing in Indonesian legislation are not synchronized with one another."