Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini Indonesia menganut sistem tata kelola migas dengan model (tiga kaki), artinya terjadi pemisahan tiga fungsi antara fungsi kebijakan (policy), fungsi regulasi (regulatory), dan fungsi komersial (commercial), dan penggunaan fiskal gross split. Akan tetapi, kinerja hulu migas Indonesia ternyata masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tata kelola migas yang paling tepat untuk dapat memajukan industri migas Indonesia. Dari penelitian Thurber dkk. (2011) diketahui bahwa format tata kelola tiga kaki yang sukses di Norwegia belum tentu bisa ditiru di negara lain. Keberhasilan tata kelola tidak ditentukan oleh faktor digabung atau dipisahkannya pelaksanaan ketiga fungsi semata, tetapi juga oleh faktor-faktor lain. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu analisis (quadrant mapping) penelitian Thurber pada 13 negara dan metode CBA dengan penggunaan AHP dengan 17 pakar/praktisi untuk menentukan tata kelola migas yang paling optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja industri migas Indonesia akan berjalan baik apabila menggunakan sistem tata kelola (dua kaki) varian NOC Dominated Model dengan fiskal PSC Cost Recovery. Akan tetapi, mengingat banyak faktor lain yang tidak bisa ditangkap oleh kedua metodologi dalam penelitian ini, maka pilihan kebijakan tata kelola dua kaki NOC Dominated tidak bisa juga dianggap sebagai desain yang terbaik saat ini untuk Indonesia.

---

At present Indonesia adheres to an oil and gas regulatory system with a three-feet model, which is related to three functions between policy, regulatory, and commercial functions, and gross split fiscal use. However, Indonesias upstream oil and gas performance is still not going well. This research seeks to find the most appropriate oil and gas governance to advance Indonesias oil and gas industry. From the previous research of Thurber et al. (2011) it was known that the three-feet management format that is successful in Norway cannot necessarily be replicated in other countries. The success of governance is not determined solely by the factors combined or separated from the implementation of the three functions, but also by other factors. This study uses two methods, namely the analysis of "quadrant mapping" Thurber research on 13 sample countries and the CBA method with the use of AHP with 17 experts/practitioners for the most optimal regulation of oil and gas governance. The result of the study showed that the Indonesian oil and gas industry research will run well using the two feet governance system with variant of the NOC Dominated Model and the Cost Recovery PSC fiscal. However, given the many other factors that cannot be captured by the two methodologies in this study, the choice of a two-feet NOC Dominated governance policy cannot also be considered the best design at present for Indonesia."

"Industri migas merupakan industri yang beresiko, mahal dan rumit. Industri migas yang mempunyai karakteristik high cost dan high risk technology, harus dikelola oleh tenaga-tenaga ahli dibidang minyak dan gas bumi. Sesuai dengan Undang-undang no. 44 Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi dan Undang-undang No. 8 Tahun 1971 tentang PERTAMINA, pengusahaan minyak dan gas bumi dapat dikerjasamakan dengan kontraktor dalam bentuk kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract). Masalah utama dalam kontrak bagi hasil ditinjau dari kepentingan Nasional adalah bagaimana mengoptimalkan sumbangan pengusahaan sumber daya minyak dan gas bumi bagi perekonomian Negara, pemerataan kesempatan kerja, menciptakan peluang bagi perusahaan Swasta Nasional untuk berpartisipasi serta terjaminnya suplai BBM dan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Sementara itu, kepentingan Investor Asing dan pengusaha Swasta Nasional untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Berkenaan dengan pengelolaan migas dalam Production Sharing Contract, terdapat masalah tentang pengaturan perpajakan pada sektor migas khususnya kebijakan uplift berkaitan dengan pengenaan pajak penghasilan dalam sumber penerimaan Negara. Permasalahan ini menjadi kontroversi berkaitan dengan pengembalian biaya operasional yang diakui oleh kontraktor (cost recovery claim). Pajak uplift yang berbuntut kontroversi ini hanya dipungut atas mitra BUMN migas yang berkontrak dalam skema Joint Operation Body (JOB) terutama yang mengelola lapangan tua dengan teknologi lanjutan (Enhanced Oil Recovery/EOR). Kontroversi yang berkembang sejalan dengan menurunnya jumlah produksi dan meningkatnya biaya produksi yang diakui oleh kontraktor sehubungan dengan kewajaran dari biaya-biaya operasional yang dibebankan oleh kontraktor, baik dari segi jumlah maupun klasifikasi biaya.

---

Oil and gas industry is an industry that is risky, expensive and complicated. Oil and gas industry which has the characteristics of high cost and high risk technology should be managed by experts in the field of oil and gas. In accordance with Law No.44 Year 1960 regarding oil and gas mining and Law No.8 year 1971 regarding Pertamina, exploitation of oil and gas can be cooperated with the contractor in the form of a Production Sharing Contract. The main problem in terms of the production sharing contracts viewed from national interest is how to optimize resource utilization contribution of oil and gas for the State's economy, employment opportunities, creating opportunities for national private companies to participate and ensuring the supply of fuel and gas for domestic needs. Meanwhile, the interest of foreign investors and national private entrepreneurs are to gain the profit as much as possible. With regard to the management of oil and gas in the Production Sharing Contract, there is problem of setting the tax on oil and gas sector particularly uplift policy relating to the taxation of income in the state revenue sources. This issue is related to the return of controversy of operational costs recognized by the contractor (cost recovery claim). Uplift tax culminated by this controversy is only levied at state-owned enterprises as partners in the oil and gas with contracting scheme of Joint Operation Body (JOB), especially the old fields with advanced technology (Enhanced Oil Recovery/EOR). The controversy that developed in line with the declining number of production and increased production costs are recognized by the contractor with respect to the reasonableness of operational expenses charged by contractors, both in terms of quantity and cost classification."

"Skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk pengusahaan minyak dan gas bumi yang pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda hingga pada saat ini yang kemudian dicarilah bentuk pengusahaan yang paling ideal dan sesuai dengan konsep Hak Menguasai Negara sebagaimana terdapat di Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian normatif atau dikenal juga dengan sebutan penelitian hukum kepustakaan dengan tipologi deskriptif serta dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa konsesi merupakan bentuk pengusahaan minyak dan gas bumi yang paling ideal untuk diterapkan di Indonesia.This thesis discusses the forms of exploitation of oil and gas that ever applies in Indonesia since the days of the Dutch East Indies colonization until today. Later, this thesis is looking for the most ideal form of contract in accordance with the concept of Permanent Sovereignity over Natural Resources as contained in Article 33 paragraph (2) and paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 and the United Nations General Assembly resolutions. This study uses a form of normative research or also known as legal research with a descriptive typology and using qualitative methods. The results of the study suggest that the concession is the most ideal form of contract for oil and gas operation to be applied in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk pengusahaan minyak dan gas bumiyang pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda hingga pada saatini yang kemudian dicarilah bentuk pengusahaan yang paling ideal dan sesuaidengan konsep Hak Menguasai Negara sebagaimana terdapat di Pasal 33 ayat (2)dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan ResolusiMajelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penelitian ini menggunakan bentukpenelitian normatif atau dikenal juga dengan sebutan penelitian hukumkepustakaan dengan tipologi deskriptif serta dengan menggunakan metodekualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa konsesi merupakan bentukpengusahaan minyak dan gas bumi yang paling ideal untuk diterapkan diIndonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the forms of exploitation of oil and gas that ever applies inIndonesia since the days of the Dutch East Indies colonization until today. Later,this thesis is looking for the most ideal form of contract in accordance with theconcept of Permanent Sovereignity over Natural Resources as contained in Article33 paragraph (2) and paragraph (3) of the Constitution of the Republic ofIndonesia in 1945 and the United Nations General Assembly resolutions. Thisstudy uses a form of normative research or also known as legal research with adescriptive typology and using qualitative methods. The results of the studysuggest that the concession is the most ideal form of contract for oil and gasoperation to be applied in Indonesia."

"Bolivia telah sukses melaksanakan nasionalisasi sektor migasnya pada 2006, melalui strategi peraturan/perundang-undangan yang mengatur tentang sektor migas renegosiasi kontrak dengan pengelola sektor migas Bolivia serta penguasaan mayoritas saham perusahaan asing yang beroperasi di sektor migas Bolivia. Untuk mewujudkan ketahanan energi di Indonesia dapat dilakukan dengan nasionalisasi sektor migas. Strategi nasionalisasi sektor Migas Bolivia tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapatnya bebcrapa perbedaan kondisi yang terdapat di Indonesia dan Bolivia. indonesia akan lebih efektif apabila melaksanakan nasionalisasi melalui peraturan dan perundangmndangan, khususnya dengan melakukan revisi UU No. 22 Tahun 2001.

---

Bolivia has been successfully carrying out the nationalization of oil and gas sector in 2006 through a strategy of regulation / legislation that regulates the oil and gas sector; renegotiate contracts with oil and gas sector managers in Bolivia, and mastery of the majority shares of foreign companies operating in Boliviais oil and gas sector. To achieve energy security in Indonesia can be done with the nationalization of oil and gas sector. Nationalization of Bolivian oil and gas sector strategy is not entirely applicable to Indonesia. This is because the presence of several dyfferent conditions found in Indonesia and Bolivia Indonesia will be more qfective if carried through the natzbnalieation through regulations and legislation, especially with the revised Law. 22 of 2001."

"[ABSTRAKMakalah ini menyelidiki apakah kualitas tata kelola (governance)pemerintahan berkorelasi dengan pembangunan ekonomi di tingkat Kabupaten diIndonesia. Menggunakan analisis cross-sectional, penelitian ini meneliti dampakdari indikator pemerintahan di kabupaten terhadap kinerja ekonomi. Selain itu,metode variabel instrumental digunakan untuk menyelidiki masalah kausalitasantara tata kelola dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan surveiTata Kelola Ekonomi Daerah sebagai variabel untuk tata kelola pemerintahan danjumlah kecamatan sebagai variabel instrumental. Temuan utama penelitian iniadalah bahwa interaksi pemerintah dengan pihak swasta, biaya transaksi dan tatakelola infrastruktur merupakan faktor penting untuk meningkatkan kinerjaekonomi. Penelitian ini juga menemukan indikasi bahwa terdapat hubungan positifdari tata kelola terhadap kinerja ekonomi.

---

ABSTRACTThis paper explore whether the quality of governance correlate with economicdevelopment at local level in Indonesia. Using cross-sectional analyses, this studyexamines the impacts of governance indicators on districts economic performance.In addition, instrumental variable method is use to investigate the causality issuebetween governance and economic growth. This study utilizes the Local EconomicGovernance survey as the variable for governance and the number of subdistrictsas the instrumental variable. The main finding is that that government-businessinteraction, transaction costs and infrastructure governance are important factors toincrease economic performance. This study also finds tentative evidence of thepositive relationship from economic governance to economic performance, This paper explore whether the quality of governance correlate with economicdevelopment at local level in Indonesia. Using cross-sectional analyses, this studyexamines the impacts of governance indicators on districts economic performance.In addition, instrumental variable method is use to investigate the causality issuebetween governance and economic growth. This study utilizes the Local EconomicGovernance survey as the variable for governance and the number of subdistrictsas the instrumental variable. The main finding is that that government-businessinteraction, transaction costs and infrastructure governance are important factors toincrease economic performance. This study also finds tentative evidence of thepositive relationship from economic governance to economic performance]"

"ABSTRAKSistem kontrak kerjasama gross split menjadi salah satu perbincangan di industri migas Indonesia saat ini. Sebagian besar KKKS migas masih menilai kontrak kerjasama cost recovery masih menghasilkan nilai keekonomian yang lebih baik. Penelitian ini mengulas kelebihan dan kekurangan sistem gross split di Indonesia dibandingkan dengan sistem cost recovery Indonesia dan beberapa sistem PSC negara penghasil minyak yaitu Malaysia, Nigeria, Guinea Equator dan China. Komponen variabel dan komponen progresif dari yang tertuang pada Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 digunakan dalam melakukan analisis kuantitatif dalm bentuk analisis deterministic dan analisis stokastik menggunakan software simulasi Monte Carlo untuk menentukan kelayakan investasi. Penelitian dikombinasikan dengan kasus kegagalan produksi pada sebuah lapangan untuk mengkaji apakah aturan gross split sudah mengakomodir risiko ini. Hasil penelitian ini berupa usulan perhitungan split kepada pemerintah untuk memberikan keadilan dan kepastian investasi pada KKKS dalam penerapan sistem gross split agar investasi dapat terwujud.

---

ABSTRACT Gross split production sharing contract highlighted in Indonesia oil and gas industry. Some of PSC contractor felt the old cost recovery PSC will give a better value of money. The observation conducted to discuss and review good and bad side about gross split system and compare it with previous cost recovery PSC in Indonesia also compare with some PSC contract such as Malaysia, Nigeria, Guinea Equator and China. Variable component and progressive component stipulated on Permen ESDM No. 52 Tahun 2017 used to analyze the feasibility of investing. Analysis carried out based on two approach, deterministic model and stochastic model using Monte Carlo Simulation software. The observation has been combined with the failure mode of the well to accommodate the risk of Oil and Gas activity. Result of the observation is an formula split configuration to the government to optimize the fairness and assurance for the PSC Contractor in gross split system to ensure the agreement take in place. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik dan tata kelola perusahaan terhadap tarif pajak efektif perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan cara pengujian statistik melalui model regresi data panel yang diolah menggunakan aplikasi STATA 12.0. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pengumpulan melalui teknik content analysis. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian 2008-2017. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah koneksi politik dan tata kelola perusahaan, sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah tarif pajak efektif.Penelitian ini juga didukung oleh variabel kontrol, antara lain size,leverage, dan market to book value.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan secara positif terhadap tarif pajak efektif sedangkan koneksi politik cenderung tidak memilikipengaruh.

---

The aim of this research is to analyze the political connection and corporate governance on the tax aggressiveness at mining sector companies listed in the Indonesia Stock Exchange by testing statistics through a panel data regression model which is processed by STATA 12.0. This study used secondary data with content analysis techniques. The research sample was determined by a purposive sampling technique at mining sector companies listed in the Indonesia Stock Exchange during 2008-2017 period. The independent variables used in this study are political connection and corporate governance,while the dependent variable in this study is effective tax rates.This research is also supported by control variables, including company size, leverage, and market to book value. In this research, the results show that corporate governance has a significant positive effect on effective tax rate. Meanwhile,political connection has not a significant effect."

"Sarana pendukung dalam perdagangan internasional sebagai bagian dari globalisasi adalah transportasi angkutan laut yang merupakan sarana angkutan massal dengan kemampuan jarak yang jauh. Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terlibat dalam arus globalisasi harus mempunyai angkutan laut yang mampu bersaing dengan Negara lain. Untuk mendukung hal tersebut maka Pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk menetapkan pelayaran Negara Indonesia menggunakan Asas Cabotage. Dengan Asas ini, perusahaan pelayaran di Negara Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang dengan memiliki kemampuan bersaing yang baik. Sektor Minyak dan Gas di Indonesia membutuhkan jasa pengangkutan laut untuk mendukung proses bisnisnya. PT Pertamina Tongkang yang berada dalam sektor ini harus mempunyai strategi bisnis yang tepat dalam mengembangkan usahanya dan menjadi penguasa pangsa pasar di Indonesia. Dalam penetapan strategi pengembangan bisnis ini, PT Pertamina Tongkang harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan umum dan lingkungan industri dan faktor internal perusahaan. Faktor lingkungan umum yang berpengaruh terhadap industri jasa maritim sektor migas adalah demografi, ekonomi, hukum, sosial dan budaya, serta perkembangan teknologi. Sedangkan faktor lingkungan industri menggunakan pendekatan Five?s Forces oleh Michael E. Porter yaitu ancaman dari pesaing di dalam industri, ancaman pendatang baru potensial, ancaman produk subtitusi, kekuatan tawar menawar dari pembeli, dan kekuatan tawar menawar dari pemasok. Serta faktor internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari perusahaan. Faktor-faktor yang dianalisis yaitu kondisi pemasaran, kondisi sumber daya manusia, kondisi jasa dan operasi, serta kondisi keuangan Strategi pengembangan bisnis yang tepat akan didapatkan dari ketiga analisis diatas. Dengan menggunakan strategi generik, maka dapat dirumuskan bahwa PT Pertamina Tongkang dapat menggunakan strategi fokus. Pengembangan dari strategi fokus PT Pertamina Tongkang maka bisa ditentukan cara untuk meraih peluang bisnis yang ada yaitu dengan meningkatkan publisitas jasanya terhadap para pelanggan yang ada maupun potensial, mencoba mengenalkan jasa yang ada saat ini kepada wilayah baru, serta meningkatkan fungsi Research and Development. Persiapan PT Pertamina Tongkang dalam terjun ke pasar global dilakukan dengan pendekatan analisa Grand Strategy Matrix. Dimana perusahaan berada dalam posisi kuadran kedua, yaitu dalam pertumbuhan pasar yang tinggi serta posisi kompetitif yang lemah.

---

Supporting Facilities in international trade as part of globalization is sea transportation, which are facilities for mass transportation with remote capability. Indonesia as an archipelagic country and involved in globalization has to have a good sea transportation which is can compete with other country. To support that, The Government issued regulation to regulate Indonesia?s Shipping with Principal of Cabotage. With Principal of Cabotage, shipping company should be able to use the opportunity with good ability to compete with other.

Oil and Gas Sector in Indonesia requires sea transportation services to support its business. PT Pertamina Tongkang who involved in this business has to have right business strategy to develop its business and to become a leader market in Indonesia. To decide or execute business strategy, PT Pertamina Tongkang has to concern some factors, external factors consist of general environment and industry environment, and internal factor is the company its self.

General Environment which is affected to maritime services in oil and gas sector is demography, economy, laws, social-culture, also technology development. For Industry Environment used Five?s Forces approach by Michael E. Porter, rivalry among competing firms in industry, threats from new potential new entrants, threats from subtitute product, bargaining power of buyers, and bargaining power of suppliers. Internal Factors need to be analyze are marketing conditions, human resources, services and operation condition also financial condition. Internal Factor need to be analyzed, to know the weakness and the strength of the company.

Right business strategy can be achieved from three analyses above. Using Generic Strategy can be formulated, that PT Pertamina Tongkang can use Focus Strategy. Development of Focus Strategy PT Pertamina Tongkang can be determined with how to achieve business opportunity that exist, such as increase publicity to the customers (potential costumers and customers who already exist), try to promote and explain the services in a new area, also increasing function of Research and Development. Preparation of PT Pertamina Tongkang in global market can be done by Grand Strategy Matrix analysis approach. The company position in second quadrant, it means high growth and in weak competitive completion."

"Artikel ini membahas tentang edukasi efektif dan strategi pengajaran yang tepat untuk sekolah di Indonesia terkait pendampingan siswa penyandang Autistic Spectrum Disorder (ASD). ASD adalah bentuk kecacatan otak yang biasanya didiagnosa pada usia dini. Orang dengan ASD diketahui memiliki cara berbeda untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka juga kesulitan menggunakan dan memahami komunikasi nonverbal, seperti kontak mata, gerak tubuh, dan ekspresi wajah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan kemampuan komunikasi sejak dini dari pihak sekolah, sehingga anak ASD dapat memperoleh pendidikan yang layak dan terlibat dalam interaksi sosial. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan, analisis terhadap 136 tanggapan kuesioner dari guru dan terapis pendidikan menunjukkan bahwa meskipun hanya sebagian kecil yang mengetahui, atau telah dilatih dalam intervensi autisme yang mapan, anak-anak dengan autisme diajar di sekolah-sekolah Indonesia (Budiyanto et al. ., 2020) . Ini berarti bahwa sebagian besar sekolah dengan siswa ASD kurang mengembangkan keterampilan komunikasi sejak dini yang dapat mempengaruhi cara mereka berkomunikasi lebih jauh di masa mendatang. Teori motivasi sosial menyebutkan bahwa tingkat motivasi individu dipengaruhi oleh faktor perilaku, biologis, dan evolusi (Chavallier, 2012). Hipotesis motivasi sosial berpendapat bahwa individu dengan gangguan spektrum autisme (ASD) menganggap rangsangan sosial kurang bermanfaat daripada orang dengan aktivitas neurotypical, itulah sebabnya siswa dengan ASD membutuhkan dorongan dari lingkungan, terutama guru, untuk mengembangkan interaksi sosial mereka. Artikel ini bertujuan untuk menyoroti kurangnya pelatihan yang tepat bagi guru di Indonesia untuk menangani siswa ASD dan untuk membahas betapa pentingnya bagi para guru untuk mengembangkan keterampilan komunikasi mereka.

---

This article discusses the incapacity of schools in Indonesia regarding assisting students with Autistic Spectrum Disorder (ASD). ASD is a form of disability of the brain which is usually diagnosed at an early age. People with ASD are known to have different ways to interact with other people. They also have trouble using and understanding nonverbal communication, like eye contact, gestures and facial expressions. Therefore, early development in communication skills is needed from the school, so that students with ASD can receive proper education and engage in social interaction. Based on previous research conducted, an analysis of 136 questionnaire responses from teachers and educational therapists indicated that although only a minority was aware of, or had been trained in, established autism interventions, children with autism are being taught within Indonesian schools ( Budiyanto et al., 2020). This means that most schools with ASD students lack early development in communication skills which can impact their way of communicating further in the future. The social motivation theory mentions that individuals' levels of motivation are influenced by behavioural, biological, and evolutionary factors ( Chavallier, 2012). The social motivation hypothesis posits that individuals with autism spectrum disorder (ASD) find social stimuli less rewarding than do people with neurotypical activity, which is why students with ASD need encouragement from their surroundings, particularly teachers, to develop their social interaction. This article aims to highlight the lack of proper training for teachers in Indonesia to handle ASD students and to discuss how critical it is for teachers to develop their communication skills."