Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Energy occupies most sector of life including economy, environment and security. The recent decade and its events have marked an interesting development in energy issues; it grows not only as a nation's home-demade concern..."

"ABSTRAKPengusahaan potensi panas bumi Indonesia baru termanfaatkan 1.403,5 MegaWatt dari 28.910 MW pada 312 lokasi dalam 67 WKP, faktualnya dimana area potensi panas bumi terdeteksi disitu terdapat beberapa kepentingan yang menyimpan potensi konflik, namun Chevron Geothermal Salak, Ltd satu investor yang berani investasi dan berhasil mengelola panas bumi Gunung Salak dengan aman. Penelitian kualitatif ini untuk mendiskripsikan keberhasilan CGS tanpa konflik dengan berbagai kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan CGS melaksanakan upaya pendekatan kepada Pemerintah dan masyarakat sesuai aturan, serta melaksanakan faktor-faktor kewajibannya juga aktif melaksanakan Community Social Responsibility (CSR) sebagai investasi sehingga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah.

---

ABSTRACTExploitation of geothermal potential new Indonesia exploited 1.403,5 megawatts from 28.910 MW of the 312 locations in 67 WKP, the main constraint where geothermal potential is detected, there are several potential conflicts of interest resulting store, but Chevron Geothermal Salak, Ltd one investor who dared investments and successfully manage Gunung Salak geothermal safely. This qualitative study was to describe the success of CGS without conflict with various interests. The results showed CGS implement approaches to the Government and the public according to the rules, and to implement its obligations factors are also actively implementing Community Social Responsibility (CSR) as an investment and therefore contributes to regional economic conditions."

"Konsepsi hukum negara kepulauan atau Wawasan Nusantara yang diperjuangk.an Indonesia melalui pemyataan "Deklarasi Djuanda" tanggal !3 Desember 1957, akhirnya membuahkan hasH dengan diterimanya United Nations Convention 011 the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang ditandatangani di Montego Bay Jamaica, tanggallO Desember 1982, Indonesia kemudian meratiflkasi Konvensi Hukum Laut 1982 ini dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 1985 tanggal 13 Desember 1985. Ini artinya konsepsi Wawasan Nusantara menjadi salah satu prinsip yang diterima dan diakui dalam hukum laut internasional yang baru. Tetapi Pengakuan terhadap prinsip negara kepulauan Indonesia daJam Konvensi Hukum Laut 1982 barns pula dibayar dengan mewadahi dan menghormati kepentingan yang sah dan hak-hak tertentu negara pengguna perairan negara kepufauan. seperti hak Iintas kapal dan pesawat udara asing melalui alur laut kepulauan (The Right of Archipelagic Sealanes Passage). Pelaksanaan hak lintas alur-alur !aut kepulauan telah diakomodasikan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 yang dapat dilaksanakan melalui alur-alur laut kepulauan yang ditentukan oleh negara kepulauan bersama-sama dengan International Maritime Organization (IMO). Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) selain dapat memberikan dampak positif bagi kegiatan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat, juga dapat menimbulkan potensi ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia. Kondisi geografi Indonesia memliiki posisi terbuka yang setiap saat dapat menjadi peluang bagi negara lain untuk masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Potensi Ancaman di ALKI tentu akan berdampak kepada Iingkungan perairan dan pulau sekitarnya, begitu pula sebaliknya. Penelitian ini mengarnbil studi kasus di ALKI II sebagai alur !aut yang menghubungkan pelayaran internasional dan Laut Sulawesi melintasi Selat Makasar, Laut Flores dan Selat Lombok ke Samudera Hindia atau sebaliknya. Penelitian ini bertujuan, pertama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menjadi ancaman terhadap ALKI U serta bagaimana dampaknya terhadap ketahanan nasional dan kedua untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang dapat ditempuh berkaitan dengan penanggulangan masalah keamanan di sekitar ALKI II. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya pengamanan ALKl membutuhkan kemampuan pencegahan dan penangkalan melalui kerjasama dan koordinasl yang melibatkan peran seluruh instansi yang berwenang di dalam negeri serta melalui kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal dukungan teknis berkaitan dengan peningkatan kontrol dan pengendalian keamanan di ALKI.

---

The conception of law of archipelagic country which was struggled by Indonesia via statement of 'Djoeanda Declaration' 13 December 1957, finally obtained by the acceptableness of UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). This is ratified in Montego Bay Jamaica on 10 December 1982. Then Indonesia ratified this convention based on the constitution No. 17 1985 on 13 December !985. It meant the conception of archipelagic country became one of the principles which were acknowledged by the global of law of the sea as the new one. And this acknowledgment should be paid by respecting the legitimate interest and certain rights of the country which used the sea lanes passage and also aero lanes passage. The application of the right of sea lanes passage was accommodated by section 53 verse I on convention of law of the sea 1982 which also approved by IMO (International Maritime Organization). The setting of Indonesian Sea lanes passage earn contribute a positive effect on the national development for the prosperity of people. And also can affect a potency of threat (external threat) against national security, Indonesia has an opened geography condition which every time can invite a foreign country to do an illegal passing and activity in the national territory. The potency of threat in Indonesian archipelago definitely would effect to territorial waters and lands. So would they on the other way. This research took a place in ALKI II as the sea lanes connected an international voyage from Sulawesi sea passing through Makassar Straits, Flores sea and Lombok straits to Indian Ocean or opposite of it. This research aimed first to identify several aspects had potency to be a threat against ALKI II And its effect to the national defense. Second to fond couple policies and strategies which should be taken to secure around ALKI II. The results of this research concluded the efforts to secure ALKI required the competence to prevent and handle via joint and coordination which evolved all authorized agencies in our country. Also to build a mutual joints with regional countries for the technical backup to increase monitoring and controlling around ALKI."

"Energi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam seluruh kegiatan pembangunan nasional. Pertumbuhan konsumsi energi di negara berkembang seperti di Indonesia cenderung lebih tinggi dari negara maju. Konsumsi tersebut berkaitan dengan semakin banyaknya pekerjaan yang menggunakan energi listrik dan mesin industri, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnyal. Salah satu sumber energi yang terpenting sampai saat ini adalah minyak bumi. Antares tahun 1994/95 dan proyeksi pada tahun 1998/99 memperiihatkan bahwa minyak bumi masih merupakan andalan sumber energi. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut : Tabel 1 : Tingkat Permintaan Energi Tabun 1994/95 s.d. 1998/99 (dalam satuan MBOE : Million Barrels of Oil Equivalent)* Sumber : Departemen Pertambangan dan Energi, 1998 ** Setara dengan 3uta Bard Minyak * Angka Sementara 11 Saddayao, Corazon Morales, 1778: 3 Tabei diatas menunjukkan bahwa antra tahun 1994/95 s.d. 1998/99 lebih dari 60% permintaan energi dalam negeri diperoleh dari minyak bumi. Pada tahun 1998/99 proporsi permintaan energi 61,11% energi dari minyak bumi. Disamping untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, bagi Indonesia minyak bumi juga merupakan andalan bagi pemasukan devisa negara. Gambaran penerimaan dalam negeri dari minyak & gas (migas). ditunjukkan pada tabei berikut : Tabei 2 Kuantitas dan Nilai Ekspor Minyak dan Gas Indonesia, 1990-1997 Sumber : Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia Ekspor/lmpor 1997 Data diatas menunjukkan bahwa memang ketergantungan ekspor dari migas semakin lama semakin menurun. Hal ini diakibatkan oleh adanya peningkatan ekspor di bidang non-migas yang mendapat prioritas khususnya pada dasawarsa terakhir. Penurunan ekspor minyak dan gas bumi tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan minyak di dalam negeri sendiri yang telah mengalami kenaikan sesuai dengan kenaikan kebutuhan masyarakat, seperti terlihat pada tabel berikut. Tabel 3 : Banyaknya Produksi Migas Menurut jenis Pengilangan 1992-1996 (Gasoline, Premium, Minyak Tanah/ Kerosene, Solar) dalam satuan Barrel Sumber : Statistik Pertambangan minyak dan Gas Bumi, 1996 Data diatas menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan produksi beberapa hasil migas khususnya premium, kerosene, dan solar dari tahun ke-tahun. Jika angka-angka diatas kita konfirmasikan terhadap pertumbuhan kendaraan bermotor yang menggunakan produk migas tersebut, maka terlihat adanya hubungan yang erat antara peningkatan produk migas tersebut terhadap peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Antara tahun 1992-1997 produksi rakitan seluruh kendaraan bermotor mengalami kenaikan kecuali penurunan jeep antara tahun 1996-1997, dan penurunan produksi bis antara tahun 1995-1997. Dengan demikan terlihat indikasi yang kuat bahwa peningkatan beberapa jenis produksi migas dipengaruhi oleh kendaraan bermotor yang menggunakan jenis produk tersebut?"

"Skripsi ini membahas Ketahanan migas dalam perspektif kebijakan energi dan strategi NOC periode 1970-2010 melalui studi perbandingan Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan teori developmental state, konsep ketahanan energi (energy security), konsep desentralisasi, dan konsep paradigma kebijakan energi, hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan migas di Malaysia lebih baik dibandingkan Indonesia.Hasil tersebut didasarkan atas kebijakan energi Malaysia yang mampu merespon dengan baik faktor karakteristik cadangan migas, karakteristik supply-demand migas, relasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber migas, dan relasi NOC dengan Pemerintah yang berperan terhadap ketahanan migas nasional. Selain itu, Petronas lebih unggul dalam jumlah kepemilikian cadangan migas baik di dalam negeri maupun luar negeri yang terlihat dari tingkat produksi migas yang mencapai dua juta barel setara minyak setiap hari. Keunggulan dari kebijakan energi dan strategi NOC Malaysia tidak terlepas dari perencanaan kebijakan energi yang lebih terkoordinasi, paradigma kebijakan energi supply demand dengan pendekatan demand side management yang mengkonstruksi kebijakan energi berdasarkan kondisi cadangan migas, dan model relasi pembagian tanggung jawab antara Petronas dengan Pemerintah Malaysia.

---

This thesis discusses oil and gas security in perspective of energy policy and NOC?s strategies period 1970-2010 through comparative study in Indonesia and Malaysia. this is an explanative research using a qualitative method. In this research, the writer used the developmental state theory, the concept of energy security, decentralization concept, and the paradigm of energy policy concept, where the result of the analysis showed that oil and gas security in Malaysia is better compared to Indonesia.That result is based on Malaysia?s energy security policy that responds better to the following factors: characteristics of oil and gas reserves, characteristics of oil and gas supply-demand, the relationaship between central government and regional government, and the relationship between NOC and the government that contributed to national oil and gas security. Beside that, Petronas is superior in oil and gas ownership, both within and outside country. This is proven by their oil and gas production, which reaches two million boepd (barrel oil equivalent per day). The superior of Malaysia?s energy policy and NOC strategies cannot be separated from their more coordinated energy policy planning, a supply-demand energy policy paradigm using a demand side management approach that construct energy policy based on the condition of oil and gas reserves, and a relationship of shared responsibilities between Petronas and the Malaysian Government."

"Sumber daya energi yang paling banyak digunakan adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Memasuki akhir abad 20, tuntutan untuk semakin mengubah kebiasaan tersebut semakin besar. Energi angin muncul sebagai sumber energi alternatif sekaligus sumber energi terbarukan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah pesisir yang potensial untuk pengembangan listrik tenaga angin. Potensi energi yang siap dibangun lebih dari 9290 MW, dan kapasitas terpasang hingga tahun 2009 hanya mencapai 3 MW. Dilakukan studi analisis mengenai potensi energi angin secara lebih mendetil, serta pemetaan wilayah, dengan menggunakan metode distribusi probabilitas guna menghitung jumlah energi berdasarkan kecepatan rata-rata angin per provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2000 hingga tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki kecepatan angin rata-rata antara 2 m/s hingga 3 m/s, dan menghasilkan energi spesifik hingga mencapai 321 kW.hr/m2.

---

The most common energy used up to now are unrenewable energy. As the 20th century coming to an end, the needs to change that habit are becoming bigger. Wind energy came up as one of the alternative energy, also as a renewable ones. Indonesia as a country with many islands has potentially coastal areas to produce wind-generated energy. The potential energy reached the value of 9290 MW, whereas only 3 MW that are already installed and running. An analysis study is needed to explore wind energy potential more thoroughly, also a mapping method, with probability distribution as a tool to calculate the wind mean speed based energy value from each provinces in Indonesia from 2000 until 2007. The results show that most of the areas have various wind mean speed between 2 m/s and 3 m/s, and also generating spesific energy at the utmost value of 321 kW.hr/m2."

"Pangan, energi, dan air memiliki keterkaitan (nexus) yang kuat, termasuk dampaknya terhadap Perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.  Perhatian terhadap keterkaitan ini semakin berkembang di dunia Internasional.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 masih menerapkan perencanaan pembangunan ketahanan pangan, energi, dan air secara sendiri-sendiri, belum menekankan keterkaitan antar mereka. Makalah ini mengusulkan agar dilakukan kajian mengenai keterkaitan antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air serta mengembangkan kebijakan pembangunan mengenai keterkaitan tersebut untuk kasus Indonesia   Selanjutnya perencanaan pembangunan yang didasarkan pada keterkaitan antara ketiga sumber utama kehidupan tersebut (pangan, energi, air) dapat disusun dan secara eksplisit diperlihatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)  tahun-tahun berikutnya dalam kurun RPJMN 2020-2024 dan ke depan."