Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PEMILU, partai politik dan demokrasi menjadi konsep dan kerangka politik dan banyak diperdebatkan dalam praktik politik di Indonesia pasca reformasi 1998. Namun, belum cukup kajian secara lebih mendalam tentang konsep2 tersebut dalam desain dari Konstitusi pasca 4 kali amandemen dalam kepolitikan di Indonesia. Tulisan ini menjelaskan bagaimana Pemilu, Partai Politik dan Demokrasi pada praktik politik pasca reformasi dan bagaimana kajian tafsir konstitusi terhadap konsep tersebut. Konstitusi tidak secara eksplisit mengatur tentang partai politik, padahal lembaga partai politik ini merupakan lembaga yang sangat penting kedudukannya dalam kepolitikan di Indonesia terutama dalam mengisi kepemimpinan di pimpinan lembaga trias politika (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif). Studi ini menjelaskan pula tarfir konstitusi tentang pemilu, partai politik dan demokrasi di Indonesia. Lebih jauh menjawab bagaimana gap antara kenyataan praktiknya dengan tafsir konstitusi di Indonesia pasca reformasi 1998. Bagaimana tantangan demokratisasi dengan kerangka kerja konstitusional dengan tafsir konstitusi yang membicarakan peran partai politik dan sistem pemilihan"

"The lowness of accountability and trust give the regulation on political party in important position. Law Number 2 of 2011 on Amendment of Law Number 2 of 2008 on Political Party is a legal instrument, which constitute matter of political parties financial in Indonesia. Regulation on this financial assessed loose concerning on transparency and financial accountability. Even the monitoring and sanction assessed so weak."

"PARTAI politik memiliki peranan yang penting terkait dengan fungsinya dalam kehidupan politik bangsa. Partai politik memiliki kesempatan untuk mengikuti pemilu dan memiliki perwakilan di parlemen dan pemerintahan. Dengan demikian, partai politik turut serta dalam proses pengambilan keputusan strategis bangsa. Namun demikian, partai politik tidak diatur dalam konstitusi secara sistematis terkait fungsi dan kewenangannya. UUD NRI Tahun 1945 sebagai hasil amandemen dari konstitusi sebelumnya yang dilakukan di Era Reformasi, menempatkan partai politik dalam pasal-pasal yang tersebar dalam konteks yang berbeda-beda. Tulisan ini merupakan gagasan awal yang bermuara pada usulan perlunya Bab Khusus tentang Partai Politik dalam konstitusi – manakala dimungkinkan adanya amandemen kembali UUD NRI Tahun 1945"