Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam menghadapi kompetisi perdagangan dengan warga etnis Tionghoa, warga Belanda (vrijburgers) memang tidak dapat menandingi, sehingga timbul perasaan tidak senang. Hal itu membuat VOC menerapkan pembatasan pembatasan terhadap warga etnis Tionghoa. Sementara itu, kepiawaian etnis Tionghoa dalam berdagang opium menyebabkan etnis Tionghoa di Lasem tumbuh sangat kaya pada abad XIX. Setelah meredupnya bisnis candu, warga Tionghoa Lasem kembali lagi menggeluti bisnis batik yang telah lama ditinggalkan. Sejak abad ke 19, para pengrajin Tionghoa telah berperan penting dalam produksi sejumlah rumah produksi batik di pesisir di Lasem. Akan tetapi hubungan sosial antara pengusaha dan buruh kurang terjalin dengan baik, karena hak hak buruh tersebut kurang terpenuhi dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dan termasuk dalam penelitian sejarah sosial ekonomi, di mana masyarakat Lasem abad XIX hingga XX sebagai objek. Adapun tujuan historiografis yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu mendokumentasikan sejarah sosial ekonomi sebagai dampak perkembangan bisnis opium dan batik di Lasem pada abad XIX sampai dengan abad XX."

"ABSTRAKPada awal abad kedua puluh, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengubah kebijakan sistem perdagangan opium dari opiumpacht menjadi opiumregie dan mendirikan pabrik opium di Salemba sebagai untuk melaksanakan opiumregie. Perubahan kebijakan sistem perdagangan opium dan pendirian pabrik opium ini turut pula mengubah kehidupan di Batavia saat itu, baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah kolonial. Melalui metode studi pustaka dan analisis deskriptif, skripsi ini mencoba menggambarkan bagaimana tanggapan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan masyarakat Batavia terhadap keberadaan pabrik opium tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Hindia Belanda lebih menerima keberadaan pabrik opium daripada masyarakat Batavia seperti keuntungan yang besar dan politik etis. Hal ini karena mereka mempunyai kepentingan tertentu terhadap pabrik tersebut. Sementara itu, masyarakat Batavia menanggapi pabrik opium sesuai dengan kepentingan etnis dan rasnya masing-masing. Namun, masyarakat pasif dalam menanggapi keberadaan pabrik tersebut sehingga tidak ada pujian maupun protes yang ditemukan secara signifikan dari adanya pabrik opium di Salemba tersebut.

---

ABSTRACTAt the beginning of the twentieth century, the Dutch East Indies Government changed the opium poppy system 39 s policy from opiumpacht to opiumregie and established a poppy factory in Salemba as an effort to carry out opiumregie. The change of opium trade system policy and the establishment of opium factory also changed the life in Batavia at that time, both from society and colonial government. Through the method of literature study and descriptive analysis, this scriptie tries to illustrate how the response of the Dutch East Indies Colonial Government and Batavian society to the existence of the opium factory. It can be concluded that the Government of the Dutch East Indies more accept the existence of opium factory than the Batavian society because of the large profits and ethical politics. Meanwhile, the Batavian people responded to the opium factory in accordance with their ethnic and racial interests. However, the passive community in response to the existence of the factory so that no praise or protest was found significantly from the existence of opium factory in Salemba. "

"Sepanjang abad ke-19, seluruh wilayah Keresidenan Priangan merupakan kawasan terlarang (Verboden Kringen) bagi perdagangan opium. Segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan opium, seperti menjual, memiliki, mengimpor dan mendistribusikan opium, diklasifikasikan sebagai kegiatan ilegal. Hal ini justru memicu sejumlah kasus penyelundupan opium. Atas dasar pertimbangan untuk memerangi kasus penyelundupan opium dan atas dasar pertimbangan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan konsumsi opium secara bertahap, serta meningkatkan pendapatan, memasuki awal abad ke-20 Pemerintah Kolonial mengubah kebijakan pelarangan perdagangan opium dengan menghapuskan perdagangan opium. perdagangan opium. status kawasan terlarang (Verboden Kringen) di wilayah Karesidenan Priangan. dan memperkenalkan kebijakan Opiumregie di wilayah tersebut. Dengan adanya perubahan kebijakan perdagangan candu tersebut, candu resmi menjadi komoditas perdagangan yang legal di wilayah Karesidenan Priangan dan telah memberikan sejumlah dampak baik bagi Pemerintah Kolonial maupun masyarakat khususnya di Kota Bandung dalam berbagai aspek.

---

Throughout the 19th century, the entire territory of the Priangan Residency was a forbidden area (Verboden Kringen) for the opium trade. All forms of opium-related activities, such as selling, possessing, importing and distributing opium, are classified as illegal activities. This has actually triggered a number of cases of opium smuggling. On the basis of considerations to combat opium smuggling cases and on the basis of considerations to reduce or even eliminate opium consumption gradually, as well as increase income, entering the early 20th century the Colonial Government changed the policy of prohibiting the opium trade by abolishing the opium trade. opium trade. the status of a prohibited area (Verboden Kringen) in the Priangan Residency area. and introduce Opiumregie policy in the region. With the change in the opium trade policy, opium has officially become a legal trading commodity in the Priangan Residency area and has had a number of impacts both for the Colonial Government and the community, especially in the City of Bandung in various aspects."

"Pengadaan perkebunan pala oleh Belanda di Banda yang melibatkan tenaga budak merupakan usaha paling awal di wilayah Asia, terutama di Kepulauan Nusantara. Keinginan memperoleh salah satu rempah yang paling dibutuhkan dunia ini memicu berbagai pedagang untuk memonopoli dari sumbernya langsung. Ketika perjanjian-perjanjian dagang tidak cukup untuk mencapai tujuan, Mulailah muncul tekanan-tekanan yang menimbulkan konflik antara Belanda sebagai pedagang pendatang dan warga dan tokoh setempat Banda yang memilki sumberdaya rempah pala. Puncak konflik terjadi ketika terjadi pembantaian tahun 1621, terhadap tokoh-tokoh adat dan beberapa Orangkaya Banda, serta pengusiran sebagian besar penduduk asli Banda. Melalui organisasi dagangnya, yakni Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). lanskap wilayah Banda dibagi dalam petak-petak perkebunan yang disewakan pada para vrijburgher dari Belanda. Disiapkanlah pula para pekerja yang berstatus budak. Terbentuklah kemudian masyarakat perkebunan yang saling melakukan relasi sosial. Perkebunan dikelola oleh seorang pekebun (perkenier) dan tempat pengeringannya dikenal nama perk yang sesungguhnya merupakan dapur pengasapan (rookkobuizen). Persoalan besarnya adalah bagaimana sesungguhnya hubungan yang terjadi pada komponen masyarakat perkebunan yang terdiri dari VOC, perkenier dan para budak? Selain itu bagaimana kekuasaan memainkan peranan dalam relasi sosial yang terjadi ? Bagaimana pula identitas masing-masing komponen masyarakat perkebunan direpresentasikan melalui praktik-praktik budaya yang dijalankan ? Representasi seperti apa yang terbentuk dari praktik-praktik budaya yang dijalankan ? Tujuan dari kajian ini untuk melihat berbagai bentuk relasi sosial terkait dengan kekuasan dan representasi dari identitas budaya yang dimiliki kelompok masyarakat perkebunan. Melalui pendekatan yang dikenal dengan arkeologi sejarah (historical archaeology), melalui metode yang menggabungkan antara data arkeologi dan data sejarah, diharapkan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa kekuatan dan kekuasaan menciptakan bentuk-bentuk budaya yang sesuai dengan kondisi dan, situasi yang terjadi pada masanya. Latar belakang sosial, budaya, ideologi, dan ekonomi berpengaruh besar terhadap bentuk relasi sosial dan implementasinya pada budaya material yang ditinggalkan. Termasuk represantasi dari status, dan identitasnya yang dimiliki kelompok masyarakat perkebunan pala.

---

The procurement of nutmeg plantations by the Dutch in Banda which involved slave labor was the earliest business in the Asian region, especially in the Archipelago. The desire to obtain one of the most needed spices in the world has prompted various traders to monopolize the direct source. When the trade agreements were not sufficient to achieve the goal, pressures began to emerge which caused conflict between the Dutch as immigrant traders and the residents and local leaders of Banda who had the resources of nutmeg spices. The peak of the conflict occurred when there was a massacre in 1621, against traditional leaders and some Bandanese Orangkaya, as well as the expulsion of most of the indigenous people of Banda. Through its trade organization, the Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). the landscape of the Banda region is divided into plantation plots which are rented out to vrijburghers from the Netherlands. Prepare also slave workers. Then a plantation community was formed that carried out social relations with each other. The plantation is managed by a planter (perkenier) and the drying area is known as a perk which is actually a smoking kitchen (rookkobuizen). The big problem is what is the real relationship between the components of the plantation community, which consists of the VOC, perkenier and slaves? In addition, how does power play a role in the social relations that occur? How is the identity of each component of the plantation community represented through the cultural practices that are carried out? What kind of representation is formed from the cultural practices that are carried out? The purpose of this study is to look at various forms of social relations related to power and representation of the cultural identity of plantation community groups. Through an approach known as historical archaeology, through a method that combines archaeological data and historical data, it is hoped that the expected goals can be achieved. The results obtained show that strength and power create cultural forms that are in accordance with the conditions and situations that occurred at that time. Social, cultural, ideological, and economic backgrounds have a big influence on the form of social relations and their implementation in the abandoned material culture. This includes a representation of the status and identity of the nutmeg plantation community group."