Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTransportasi angkutan umum memiliki peranan penting bagi kemajuan kehidupan suatu masyarakat daerah. Alat transportasi merupakan kunci utama dalam perkembangan perekonomian dan sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu completion jasa transportasi oleh pemerintah sangat diperlukan dengan tujuan untuk memiliki alat transportasi multimoda yang efektif dan efesien. Pertumbuhan angkutan barang di Pelabuhan Panjang Lampung beberapa dekade ini meningkat sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengoptimasikan angkutan barang tersebut. Belum lama pemerintah memandang perlu untuk Mengoptimalkan PP No 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda yang mengawinkan undangundang subsektor Jalan, Perkeretaapian dan Laut. Peraturan pemerintah ini dikeluarkan untuk mendukung sistem logistik nasional. Pelabuhan Panjang menghubungan antar daerah. Maka sangat memungkinkan untuk mengoptimalisasikan pengiriman barang logistik. Melakukan optimasi biaya dan penyerahan tepat waktu sangat penting bagi perekonomian khususnya wilayah lampung sebagai gerbang pintu menuju sumatera. Pelabuhan panjang lampung memiliki peluang untuk menggunakan berbagai transportasitransportasitransportasi multimoda termasuk dapat menstabilkan tarif pengiriman logistik dan waktu yang diperlukan terjangkau cepat. Dengan di optimalkannya PP Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda dalam pasal 27 tentang tarif angkutan multimoda, Tarif angkutan multimoda ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara badan usaha angkutan multimoda dan pengguna jasa angkutan multimoda secara tertulis. Pentingnya penambahan transportasitransportasitransportasi multimoda untuk pengiriman barang logisik dengan baik dan tepat akan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai jenis, keadan, jumlah barang, berat dan volume barang, waktu dan tempat barang diterima oleh badan usaha angkutan mulimoda."

"Fluktuasi angkutan yang terjadi pada lintas penyeberangan Merak - Bakauheni sangat berpengaruh pada selang waktu keberangkatan, jumlah dan kapasitas muat kapal. Pemenuhan harapan pengguna jasa angkutan penyeberangan terhadap kualitas pelayanan merupakan hal penting bagi organisasi jasa untuk menghadapi persaingan bisnis. Kualitas pelayanan di nilai dengan atribut jasa meliputi, kenyamanan, keamanan, keselamatan,ketepatan waktu, tarif untuk melihat standar minimum pelayanan yang ada dan waktu pelayanan minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menghadapi fluktuasi angkutan yang terjadi dimana perlu adanya kesiapan baik dari pengaturan bongkar muat kendaraan barang dan penumpang, penjadwalan dan penyediaan jumlah kapal yang memadai yang disesuaikan dengan tingkat permintaan angkutan, sehingga tidak terjadi antrian penumpang diloket, antrian kendaraan yang akan masuk ke kapal, antrian kapal yang akan sandar dan waktu tempuh. Sistem pelayanan menjadi lebih optimal tanpa mengabaikan faktor-faktor keselamatan.Untuk menilai kualitas pelayanan pelabuhan Merak - Bakauheni, sampel penelitian kualitas pelayanan masing-masing berjumlah 53 untuk penumpang, pengemudi kendaraan bermotor roda- 4 dan 43 untuk kru kapal. Atribut jasa dianalisis dengan Anova untuk mencari variabel-variabel yang akan digunakan dalam linier programming.Dari hasil analisis linier programming dengan tujuan untuk meminimalisasi waktu sandar mendapatkan solusi optimum yaitu Z = 130 dengan X1 = 4 dan X2 = 1,5. Ekspektasi jumlah waktu seluruhnya dalam sistem antrian pada 8 tahap pelayanan pelabuhan untuk penumpang adalah selama 124 menit dan untuk Ekspektasi jumlah waktu seluruhnya dalam sistem antrian pada 8 tahap pelayanan pelabuhan untuk kendaraan roda-4 adalah selama 125 menit.

---

Transport fluctuations in across Merak - Bakauheni influential on departure time interval, the number and capacity of loading the ship. Fulfillment of user expectations freight ferry services on the quality of care is important for organizations to face the competition of business services. Quality of service in the attribute value include services, convenience, security, safety, timeliness, tariffs to see minimum standards of existing services and minimum service time. This study aims to deal with transport fluctuations that occur there is need for better preparedness from the arrangement of loading and unloading of goods and passenger vehicles, scheduling and provision of adequate number of boats that are tailored to the level of transport demand, so there is no passenger queues at the counter, no queue vehicles that will enter to the ship, no queues that will be docked ship and travel time. Become more optimal service without sacrificing safety factor.To assess the quality services of Merak - Bakauheni Harbor, research sample services quality consisted of 53 for ship passengers and vehicle drivers and 43 for the crew. Service attributes were analyzed by ANOVA to look for variables that will be used in linear programming.From the analysis of linear programming in order to minimize the time docked to get the optimum solution is Z = 130 with X1 = 4 and X2 = 1,5. Expected total time in the queuing system at the 8th stage of port services for passengers is as long 124 minutes and expectations for a total time of the queuing system at the 8th stage of port services for cars is as long 125 minutes."

"Dalam penelitian tentang keberadaan calo penyeberangan di Pelabuhan penyeberangan Bakauheni ini peneliti ingin menggambarkan tentang keberadaan calo penyeberangani di Pelabuhan Bakauheni. Keberadaan calo di Pelabuhan penyeberangan Bakauheni ini dilihat dari segi sosial tentang bagaimana calo berhubungan dengan petugas penyelenggara dan bagaimana calo berhubungan dengan pelanggannya dalam hal ini perusahaan bus penumpang umum dan perusahaan truck.Permasalahan yang diangkat dalam hal ini adalah tentang keberadaan calo penyeberangan di Pelabuhan penycbcrangan Bakauheni. Sedangkan focus penelitiannya pada kegiatan percaioan penyeberangan terhadap kendaraan angkutan barang (truck) dan bus penumpang umum di Pelabuhan penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan.Adapun metode penulisan ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Hal ini dimaksudkan untuk mengamati semua gejala-gejala yang terwujud di dalam kegatan kehidupan calo dan penyelenggara penyeberangan serta perusahaan bus dan perusahaan truck. Selanjutnya peneliti melakukan pengelompokan ataupun rnenggolongkan obyek penelitian dalam memperoleh data. Adapun informan yang dipakai dalam hal ini adalah Calo penyeberangan itu sendiri, perusahaan bus penumpang umum, perusahaan truck, petugas PT ASDP, petugas KPPP. petugas ADPEL, petugas perusahaan kapal, sopir.Hasil peneliitian rnenunjukkan bahwa keberadaan calo di Pelabuhan penyeberangan Bakauheni ini sangat diperlukan baik oleh calo itu sendiri dan juga oleh para penyelenggara penyeberangan. Hal ini dikarenakan calo dijadikan sebagai kaki tangan dan penyelenggara penyeberangan untuk mendapatkan materiluang dari perusahaan bus dan perusahaan truck. Sedangkan oleh perusahaan truck ataupun bus penumpang umum dianggap tidak sebagai calo saja akan tetapi lebih dari itu calo sudah dianggap sebagai perwakilan dari perusahaannya karena wilayah Lampung bukanlah sebagai tujuan akhir dari kendaraannrya. Akhimya calo mendapat tugas yang lebih dari sekedar calo yaitu mengawasi dan membantu kelancaran kendaraan dalam penyeberangan ataupun dalam perjalannya menuju tujuannya.Islam melakukan kegiatan di pelabuhan itu sendiri calo melakukan hubungan dengan penyelenggara penyeberangan untuk melanggengkan keberadaannya. Pada akhimya hubungan itu bisa dikategorikan sebagai hubungan Patron dan Klien. Calo dalam hal ini sebagai klien dari patronnya yaitu penyelenggara penyeberangan dan dalam pelaksanaannya patron memberikan pengayoman ataupun pengamanan kepada klien dan klien memberikan sesuatu materi uang. Akibatnya pihak klien melaksanakan apa yang diperintahkan oleh patronnya seperti contoh calo harus membuat kartu pas dengan penuniukan dari perusahaan dan untuk itu calo harus membayar sejumlah uang pada patronnya.Di lain pihak calo dan pelanggannya melakukan hubungan sosial juga. Dalam hubungan ini calo bertindak sebagai patron dan perusahaan bus dan truck sebagai kliennya. Calo memberikan pelayanan penyeberangan dan pelayanan lainnya kepada kliennya, dan perusahaan bus dan truck memberikan imbalan sejumlah uang pada calo. Hubungan yang semacam ini dapat dikatakan hubungan patron klien dalam hal yang memeras dan yang diperas walaupun pada akhimya terjadi hubungan yang lebih baik antara keduanya dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah bahwa Calo dalam melakukan kegiatan pencaloan di Pelabuhan penyeberangan Bakauheni ini melakukan kerja sama dengan para penyelenggara penyeberangan sera keseluruhan. Dari kerja sama itu masing-masing pihak merasa diuntungkan, sehingga pada akhirnya kegiatan percaloan itu susah untuk dihilangkan. Pada akhirnya jika kegiatan percaloan itu akan dihilangkan maka akan sulit karena calo merupakan orang sekitar pelabuhan yang menggantungkan hidupnya dari keberadaan pelabuhan penyeberangan tersebut. Akan tetapi kegiatan itu bisa dikurangi dengan jalan perubahan sistem penyeberangan dan para pelaksana tugas yang bersih Berta pengawasan yang ketat dari pimpinannya."

"Pelabuhan peti kemas sebagai salah satu objek vital nasional dalam upaya pemerintah dalam pemenuhan devisa negara tidaklah lepas dari ancaman kejahatan. Hal itu pun ditemukan di Pelabuhan Panjang Lampung yang merupakan salah satu dari sebelas pelabuhan khusus peti kemas di Indonesia. PT Pelindo II cabang Pelabuhan Panjang yang merupakan penanggung jawab terhadap berjalannya tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Panjang juga bertanggung jawab terhadap proses pengamanan dan pencegahan kejahatan di Pelabuhan Panjang. Selain PT Pelindo II pihak lain yang ikut terlibat di dalam proses tersebut adalah KPP Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang. Penelitian ini menggunakan teori Situational Crime Prevention oleh Clarke, Defensible Spaces oleh Newman dan Security Survey oleh Fennely. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara serta observasi mendalam di Pelabuhan Panjang. PT Pelindo II dan KPP Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang merupakan pihak yang dijadikan studi terhadap kasus yang terjadi. Hasil data yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat sinergi kebijakan maupun pola pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Pihak PT Pelindo II dan KPP Bea dan Cukai. Ditemukan pola pencegahan yang saling mendukung serta SOP yang saling membantu kedua instansi dalam upaya pengamanan dan pencegahan kejahatan di Pelabuhan Panjang. Kesimpulannya, adanya intervensi dari PT Pelindo II dan KPP Bea dan Cukai mampu mengurangi tingkat ancaman kejahatan di Pelabuhan Panjang. Dalam intervensi di Pelabuhan Panjang, faktor sinergi dari kedua instansi tersebut menjadi faktor yang memiliki pengaruh besar dalam mencegah pencegahan kejahatan yang terjadi di Pelabuhan Panjang.

---

Cargo Port as National Vital object as government ability to fullfill national devisa is not safe from danger of crime. This phenomenon also found in Panjang Port Lampung that included as one of eleven Cargo Port in Indonesia. PT Pelindo II branch Pelabuhan Panjang is the company that responsible of Pelabuhan Port and also responsible for the Safety and Crime Prevention of Pelabuhan Port. Beside PT Pelindo II there is also KPP Bea Cukai that involved in the process of crime prevention in Panjang Port.

This Research is using Situational Crime Prevention by Clarke, Defensible Spaces by Newman dan Security Survey by Fennely. This research is a qualitative reasearch that using interview and deep observation in Panjang Port. PT Pelindo II and KPP Bea dan Cukai Panjang Port are the agency that researcher use as the case study.

The Result of this research shown there is a cooperation in policy and the way of crime prevention that used by PT Pelindo II and KPP Bea dan Cukai Panjang Port. Researcher also found that there is a crime prenvention way that used by the two instance that complement each other in their effort to make sure that Panjang Port is safe and crime free.

Therefore the conclusion is there are a intervention by PT Pelindo II and KPP Bea dan Cukai that make risk of crime in Panjang Port lower. In that intervention in Panjang Port, the cooperation between two instances have the most effect in the success of crime prevention effort in Panjang Port."

"Pemerintah memerlukan data penguasaan tanah untuk perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya. Dalam rangka menunjang keperluan Pemerintah itu, diselenggarakan inventarisasi yang dikenal dengan kegiatan Pendaftaran Tanah. Tujuannya adalah bidang-bidang tanah yang dikuasai dengan sesuatu hak dan dikenal dengan tanah hak atau persil yang kemudian diukur, dipetakan dan diselidiki proses penguasaan oleh pemegang haknya. Hasilnya berupa peta dan daftar yang memberikan penjelasan mengenai siapa pemegang haknya, letaknya, luas dan lain sebagainya. Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum yang meliputi: kepastian hukum mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak (subyek hak); kepastian hukum mengenai lokasi, batas serta luas suatu bidang tanah hak (obyek hak); dan kepastian hukum mengenai hak atas tanahnya. Kepastian subyek dan obyek hak diperlukan untuk penyelenggaraan sistem keterbukaan/pengumuman mengenai hak atas tanah atau sistem publisitas. Pemerintah telah memiliki undang-undang yang mengatur tentang pertanahan/agraria yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria. Dari undang-undang ini telah menghasilkan peraturan pemerintah di bidang pendaftaran tanah yakni PP nomor 10 tahun 1961 dan kemudian disempurnakan oleh PP nomor 24 tahun 1997. Dari kedua PP ini bila ditinjau dari produk penerbitan sertifikat terdapat perbedaan yang signifikan, yang menandakan bahwa adanya perubahan pengaturan tentang pendaftaran tanah ke arah yang lebih baik."

"Under Indonesian land registration system the government has duty to accomplishing legal-cadaster through entire land in Indonesian territory. On the government interests the result of land registration is needed lo initiate development planning and the implementation. By this assumption the author here does analyze toward the revision government regulation which concerning on land registration. The initial regulation was under Govermnent regulation number l0 year 1961 which has been revised by the number 24 year 1997. Many significants aspects can be founded in the newlv regulation which regards on the effort to give legal certainty ahead the land owners. There are proved by the comprehensive procedurals, and also giving more opportunity to local people to reach land certificate in lesser written evidence. "

"Sanitasi sudah diketahui sebagai hal yang penting dalam pengaruhnya terhadap derajat kesehatan. Akses terhadap sanitasi harus terus ditingkatkan. Sanitasi di tempat pelelangan ikan terkadang lupa untuk diperhatikan. Sanitasi ini penting karena pengaruhnya terhadap kualitas hasil tangkapan para nelayan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang ketersediaan dan kriteria sanitasi dasar di tempat pelelangan ikan Lempasing Teluk Betung Bandar Lampung. Metode penelitian ini adalah deskriptif observasional. Variabel yang diteliti adalah jamban, air bersih, saluran pembuangan air limbah, tempat pembuangan sampah, dan tempat mencuci tangan. Metode pengumpulan data menggunakan formulir observasi.Hasil penelitian ini adalah dari 12 jamban yang tersedia hanya 5 jamban yang digunakan oleh nelayan. Dari 5 jamban tersebut hanya 2 jamban yang dikategorikan jamban yang bersih. Secara kualitas, air bersih di tempat pelelangan ikan sudah memenuhi kriteria air bersih secara fisik. Untuk sumber air bersih, menggunakan PAM dan perpipaan. Saluran pembuangan air limbah masih jauh dari keriteria SPAL yang bersih. Air limbah tidak mengalir lancar serta SPAL menjadi tempat sarang tikus, kecoa, dan vektor penyakit lainnya. Fasilitas sanitasi dasar yang tidak terdapat di tempat pelelangan ikan Lempasing adalah tempat pembuangan sampah dan tempat mencuci tangan. Sampah-sampah dari kegiatan, yang sebagian besar merupakan bangkai ikan, dibuang di jalan-jalan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sanitasi di tempat pelelangan ikan Lempasing ini sebaiknya lebih diperhatikan karena sanitasi di tempat pelelangan ikan Lempasing akan berkaitan dengan hasil tangkapan nelayan yang akan dijual.Sanitation has been known as the important effect toward of health degree. Access of sanitation must be increased. Santation at the fish auction occasionally forget to observe. This sanitation is important because of the impact to fishes quality.

The objective of this research is to find out the description of availability and criteria of sanitation at Lempasing fish auction, Teluk Betung, Bandar Lampung. The method is the descriptive observational. The variables is latrine, clean water, wastewater discharge line (SPAL), garbage can, and handwash facility. This research use form observation to collect data.

The result is from 12 latrines available, only 5 latrines are used by fisherman. Clean water at Lempasing fish auction has been appropriated with physic quality of clean water. The source of clean water that used at Lempasing fish auction is from PAM (using pipe to distribute water). Wastewater discharge line (SPAL) still far from the criteria good wastewater discharge line. Wasterwater is not stream smoothly also it become place of mouse, cockroach, and other diseases vector. In there, the garbage can and handwash facility are not available. The garbages from activities, that most of them are fish carcass, are threw in the street. The conclusion from this research is sanitation at Lempasing fish auction should be more attention because sanitation at Lempasing fish auction will be related to fishes that fisherman will sell."

"Tesis ini ingin mengungkap dan memahami sejarah Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni yang berada di Selat Sunda dari tahun 1912 sampai 2009. Selat ini memiliki posisi yang strategis menyatukan dan melayani dua pulau besar dan utama di Indonesia yaitu Pulau Jawa dan Sumatera. Transportasi utama yang menunjang aktifitas perpindahan barang/komoditi masa ini adalah kereta api. Untuk itu Pemerintah Hindia Belanda memberikan kuasa kepada sebuah perusahaan kereta api yang bernama staatsspoorwegen untuk mengelola bidang transportasi di wilayah Banten, maka dibangunlah Pelabuhan Merak di ujung rel kereta jalur Tanah Abang, Jakarta ke Merak, Banten pada tahun 1912. Pelabuhan ini menunjang kegiatan Hindia Belanda seperti ekspor dan impor barang dari Indonesia ke luar negeri. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pengelolaan pelabuhan berganti-ganti mengikuti perkembangan politik pemerintahan. Sampai tahun 1948, di Pelabuhan Merak masih beraktifitas kegiatan ekspor barang ke luar negeri. Sementara itu juga Pemerintah Republik Indonesia membuka secara resmi jalur Pelabuhan Merak di Banten dan Pelabuhan Panjang di Lampung tahun 1952. Belanda menyerahkan pengelolaan pelabuhan kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) tahun 1956. Ketika nasionalisasi perusahaan asing dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia tahun 1959, pengelolaan Pelabuhan Merak beralih ke Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP). Tahun 1970, Departemen Perhubungan mulai membangun Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Sebagai pelabuhan bayangan sementara Pelabuhan Bakauheni dibangun, dioperasikan Pelabuhan Srengsem. Pelabuhan Bakauheni beroperasi tahun 1980. Pelabuhan Merak di Banten dan Pelabuhan Bakauheni di Lampung, masing masing memiliki wilayah belakang. Karakteristik Jakarta dan Jawa Barat terlihat dalam aktifitas muat barang di Pelabuhan Merak, demikian pula halnya di Pelabuhan Bakauheni, dengan Palembang dan Bengkulu sebagai daerah belakang Lampung (dulunya wilayah Sumatera Selatan). Dengan karakteristik yang berbeda tersebut dan dengan analisis ekonomi regional, terlihat adanya aktifitas saling memenuhi kebutuhan kedua wilayah. Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni di Selat Sunda ke depan, berdasarkan latar belakang sejarah dan posisinya pada jalur pelayaran internasional, sangat mungkin untuk dikembangkan sebagai pelabuhan internasional.

---

This thesis wants to reveal and understand the history of Merak Port and Bakauheni Port in the Sunda Strait from 1912 to 2009. Strait has a strategic position to unite and serve the two large islands and Indonesia's main island of Java and Sumatra. Major transportation activities that support the movement of goods/commodities this period is the train. For the Government of the Netherlands East Indies provides power to a railroad company named staatsspoorwegen to manage transportation in Banten, Merak, he built a railroad track down the Tanah Abang, Jakarta to Merak, Banten, in 1912. This port supporting the activities of the Dutch East Indies, such as export and import goods from Indonesia to other countries. Post-independence of the Republic of Indonesia, switch port management to follow the development of government policy. Until 1948, the Merak Port is still activity in the Port of exports of goods abroad. While it is also the Government of Indonesia officially opened the path Merak in Banten and the Panjang Port in Lampung in 1952. The Dutch handed over the management port to the Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) in 1956. When the nationalization of foreign companies by the government of the Republic of Indonesia in 1959, the management switched to Merak Port of Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP). In 1970, the Department of Transportation started building Bakauheni Port in Lampung. As a shadow port while Port Bakauheni constructed, operated Port Srengsem. Bakauheni Port operational in 1980. Merak Port in Banten and Bakauheni Port in Lampung, each has a rear area. Jakarta and West Java characteristics seen in the activity of unloading goods at the port of Merak, as well as in Port Bakauheni, with Palembang and Bengkulu as a rear area of Lampung (South Sumatra). With different characteristics and with the regional economic analysis, there appears to meet the needs of each activity both regions. Merak Port and Bakauheni Port in Sunda Strait forward, based on historical background and its position on international cruise lines is quite possible to be developed as an international seaport."