Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kegunaan buku yang diperoleh Perpustakaan Institut Sepuluh Nopember Surabaya pada tahun 2010/2011. Data analisis studi tentang kegunaan buku, kebaruan buku untuk kutipan dan penerbit yang paling sering. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegunaan buku (baik untuk dibaca di tempat maupun untuk dipinjamkan) adalah 4,04 kali/buku/5 tahun. Oleh karena itu disimpulkan bahwa buku-buku tersebut sering digunakan. Buku-buku yang paling banyak digunakan adalah koleksi terkini dalam tiga tahun terakhir dengan subjek teknik yang diterbitkan oleh Wiley, Cambridge dan Pearson."

"Skripsi ini membahas tentang pengelolaan aset tetap di lingkungan Ditjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mencakup penganggaran, pengadaan, penghapusan, serta pencatatan dan pelaporan aset tetap. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat masalah dalam pengelolaan aset tetap pada Ditjen Keuangan Daerah. Masalah dari sisi penganggaran adalah belum adanya pengukuran dan evaluasi kinerja aset tetap. Masalah dari sisi pengadaan adalah pejabat pengadaan barang pada Ditjen Keuangan Daerah memiliki SDM yang terbatas dan regenerasi pergantian pejabat kurang optimal. Secara keseluruhan, Ditjen Keuangan Daerah belum mempunyai Standar Operasional Prosedur yang dituangkan dalam peraturan tertulis untuk diterapkan dalam pengelolaan aset tetap, mulai dari penganggaran, pengadaan, penghapusan, serta pencatatan dan pelaporan aset tetap.

---

The focus of this study is the Management of Fixed Assets in Financial Management State of the Directorate General for Regional Finance Ministry of Home Affair. This research is a qualitative descriptive interpretive. The main problem in this research includes budgeting, procurement, removal, also recording and reporting fixed assets at the Directorate General of Regional Finance. There are problems in asset management of Directorate General of Regional Finance. The problem from the budgeting is the absence of measurement and performance evaluation of fixed assets. The problem from the procurement is the limited human resources officer and turnover regeneration less than optimal. Meanwhile, of the whole, there is no specific Operating Standard Procedures related to asset management procedures in budgeting, procurement, removal, also recording and reporting of fixed assets. "

"Bank Indonesia memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam menjalankan fungsinya, Bank Indonesia perlu didukung dengan manajemen kelembagaan yang baik, salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Peningkatan kinerja pengadaan perlu dilakukan secara berkesinambungan agar efisiensi dan efektivitas proses pengadaan semakin meningkat. Berdasarkan studi literatur, salah satu metode untuk meningkatkan kinerja pengadaan adalah dengan mengukur tingkat kematangan proses pengadaan agar dapat diketahui komponen pengadaan yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi berdasarkan analisis gap terhadap kondisi eksisting kematangan proses pengadaan dengan menggunakan Procurement Maturity Model (Guth, 2010) untuk meningkatkan kinerja pengadaan di Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di Departemen Pengadaan Strategis Bank Indonesia. Selanjutnya dilakukan studi literatur untuk menyusun konsep strategi peningkatan yang akan dibahas secara mendalam melalui focus group discussion untuk menghasilkan strategi peningkatan tingkat kematangan proses pengadaan di Bank Indonesia. Strategi tersebut kemudian divalidasi sehingga dihasilkan rekomendasi strategi peningkatan tingkat kematangan pengadaan. Hasil dari penelitian ini adalah 21 strategi yang disarankan untuk diimplementasikan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kinerja proses pengadaan barang dan jasa di Bank Indonesia.

---

Bank Indonesia has very important duties to achieve and maintain the stability of the Rupiah value. In carrying out its functions, Bank Indonesia needs to be supported by good institutional management, one of which is in the procurement. Procurement performance improvement needs to be done continuously hence the efficiency and effectiveness of the procurement will increase. Based on literatures, method to improve procurement performance is by measuring the procurement maturity level to identify which procurement components need to be improved. This research aims to produce improvement strategies based on a gap analysis of the existing procurement maturity level using the Procurement Maturity Model (Guth, 2010) to improve procurement performance at Bank Indonesia. This research uses literature studies and surveys by distributing questionnaires to respondents at the Strategic Procurement Department of Bank Indonesia. Subsequently, literature studies were conducted to formulate conceptual improvement strategies that would be discussed in focus group discussions to produce strategies. These strategies are then validated to produce recommendation in the form of strategies to increase the procurement maturity level. The results of this study are 21 strategies that are suggested to be implemented by Bank Indonesia to improve the performance of the procurement process at Bank Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi desain pengendalian internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kementerian HNY. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO 2013. Penelitian dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 yang mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal salah satunya pada kegiatan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan 5 komponen yang dijabarkan ke dalam 17 prinsip pengendalian internal COSO 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan yang teridentifikasi pada seluruh komponen pengendalian internal dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Kementerian HNY. Hal ini membuktikan bahwa komponen pengendalian internal yang saat ini berjalan belum efektif mengatasi permasalahan yang ada.

---

The objective of this study is to evaluate the internal control design in the government procurement of goods/services at the Ministry of HNY. The evaluation is conducted based on the internal control – integrated framework COSO 2013. The research is motivated by the findings of the BPK examination in 2021, which revealed various issues pertaining to weaknesses in internal controls, specifically in the procurement of goods and services. This study adopts a case study design and utilizes a descriptive research method. Data collection is carried out through an extensive literature review, interviews, documentary analysis, and observations. The collected data is subsequently analyzed in accordance with the 17 principles derived from the underlying 5 components of internal controls outlined in the COSO 2013 framework. The research findings indicate the identification of weaknesses across all components of the internal control system in the procurement of goods and services at the Ministry of HNY. This substantiates the contention that the existing internal control components have yet to effectively address the prevailing issues."

"[Dalam pembangunan proyek EPC dimana memiliki tingkat risikonya cukup tinggi tidak terlepas dari keterlambatan waktu dan pembengkakan biaya proyek. Permasalahan yang terjadi pada PT.X dimana waktu proyek terlambat dan terjadi pembengkakan biaya. Oleh karena itu analisa berbasis risiko akan dilakukan pada proses pengadaan jasa, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan strategi pengelolaan risiko yang baik sehingga kinerja waktu dan biaya pada proyek EPC dapat dioptimalkan. Hasil penelitian menunjukkan faktor risiko yang berpengaruh terhadap kinerja waktu dan biaya paket pekerjaan subkontraktor tidak jelas, data spesifikasi & teknikal yang berubah - ubah, kompleksitas pekerjaan pada proyek, waktu proses tender terlalu singkat sehingga penawaran harga bersifat masih kasar, waktu proses tender formulir isian terlalu banyak sehingga memakan waktu, Bentuk kontrak kurang menarik bagi subkontraktor, kesalahan dalam strategi dan perencanaan paket pengadaan yang tidak memperhitungkan analisis pasar, subkontraktor kurang memahami vendor yang harus di tuju untuk pengadaan material, subkontraktor tidak akurat dalam estimasi biaya proyek, tingginya penawaran harga subkontraktor yang jauh di atas OE. Kata Kunci : Pengadaan Jasa, Proyek EPC, Faktor Risiko, Subkontraktor, Kinerja Waktu Dan Biaya;In the EPC project development which has a fairly high degree of risk can not be separated from the delay time and cost overruns of the project.Problems that occur in PT.X which time the project is late and cost overruns occur. Therefore, the analysis will be performed on a risk-based procurement process, this research is expected to generate good risk management strategies so that the performance time and cost of the EPC project can be optimized. The results showed the risk factors that affect the performance of the time and cost subcontractor work packages is not clear, the data specifications and technical change oftenly, the complexity of the work on the project, the tendering process time is too short so the bidding prices are still rough, tender form is too much so it takes a lot of time, contract type less attractive to subcontractors, errors in strategy and planning procurement package that does not account for market analysis, the subcontractor vendors to be less understanding in the heading for the procurement of materials, subcontractors are not accurate in the project cost estimate , the high bid price that is far above subcontractor OE, In the EPC project development which has a fairly high degree of risk can not be separated from the delay time and cost overruns of the project.Problems that occur in PT.X which time the project is late and cost overruns occur. Therefore, the analysis will be performed on a risk-based procurement process, this research is expected to generate good risk management strategies so that the performance time and cost of the EPC project can be optimized. The results showed the risk factors that affect the performance of the time and cost subcontractor work packages is not clear, the data specifications and technical change oftenly, the complexity of the work on the project, the tendering process time is too short so the bidding prices are still rough, tender form is too much so it takes a lot of time, contract type less attractive to subcontractors, errors in strategy and planning procurement package that does not account for market analysis, the subcontractor vendors to be less understanding in the heading for the procurement of materials, subcontractors are not accurate in the project cost estimate , the high bid price that is far above subcontractor OE]"

"Tesis ini membahas permasalahan yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan pendekatan kasus pengadaan alat kesehatan CSSD pada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun Anggaran 2008. Penelitian ini adalah penelitian normatif doktrinal melalui penelitian kepustakaan. Permasalahan yang sering terjadi utamanya adalah korupsi dan persaingan usaha yang tidak sehat. Permasalahan lain adalah kemahalan harga, yaitu nilai kontrak pengadaan lebih besar daripada harga pasar atau daripada nilai kontrak pengadaan lain atas barang/jasa yang sama pada waktu yang sama, namun hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan terhadap hukum.

---

This thesis discusses the problems that often occur in the government procurement by using a case approach of CSSD medical equipment procurement in RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo in 2008. This research is a normative doctrinal study through library research. Problems that often occur is corruption and unfair competition. Another issue is overpriced contract, ie the contract price is larger than the market price or larger than other contract on the same goods at the same time, but findings of overpriced contract is an injustice against the law.

"

"Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 25 tahun 2000 tentang Otonomi Daerah dan PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah, selanjutnya oleh Menteri Dalam Negeri diterbitkan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya di Propinsi Sumatera Selatan diterbitkan surat edaran Gubemur nomor 010/SE/V1/2003 bahwa semua instansi harus melaksanakan sistem anggaran yang baru yaitu anggaran berbasis kinerja, dimana usulan anggaran semula disebut DUP (Daftar Usulan proyek), dan pada sistem anggaran yang barn disebut RASK(Rencana Anggaran Satuan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk memperoleh informasi lebih jauh tentang penyusunan anggaran dengan sistem RASK dinar Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan tahun 2004.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagai upaya untuk menggali lebih jauh unsur masukan, unsur proses, unsur keluaran serta masalah-masalah yang timbul dalam penyusunan RASK Dinas Kesehatan propinsi Sumatera Selatan tahun 2004. Hasilnya pada unsur masukan adalah bahwa Penyusunan RASK Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan tahun 2004 dikoordinasikan oleh Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan, tenaga, dana, jadwal dan petunjuk pelaksanaan belum ada secara khusus, pada unsur proses didapatkan Koordinasi lintas sektoral dan Bimbingan teknis belum dilaksanakan dan pada unsur keluaran didapatkan bahwa anggaran publik telah lebih besar ( 81,4%) dari anggaran aparatur (18,6 %) serta anggaran untuk Upaya Kesehatan Masyarakat telah lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk Upaya Kesehatan Perorangan.Setelah didapatkan informasi ini, akan disampaikan kepada pihak Dinas kesehatan propinsi Sumatera Selatan, Bappeda Propinsi Sumatera Selatan serta Komisi E DPRD Propinsi Sumatera Selatan, untuk dijadikan masukan bagi penyusunan RASK tahun-tahun yang akan datang agar lebih baik lagi.

---

Budgeting Analysis of the System of Unit Budgeting Plan for the Province of South Sumatera Health Office in 2004The Bill number 22 year 1999 regarding Local Government and the Bill number 25 year 1999 regarding Financial Balance between Central Government and Local Government that followed up with Government Regulation number 105 year 2000 as regards Local Financial Management and Responsibility. Then base on the Minister of Home Affairs' Decree number 29 year 2002 as regards the Guidelines of Local Financial Responsibility and Control, and Procedures of Local Expense and Revenue Budgeting and the Letter of Governor number 010/SE/VI/2003 that stated all institutions have to apply the new budgeting system which called performance base budgeting. The previous budget proposal called the list of project proposal but right now it is called System of Unit Budgeting Plan. For that reason, the writer was interested to assess further more about making of budgeting with System of Unit Budgeting Plan of the Province of South Sumatera Health Office in 2004.

The study was conducted using qualitative approach. It was to assess further more about input, process, and output aspects, as well as problems in making of Unit Budgeting Plan in the Health Office in the year 2004. The study result showed that input aspect as Unit Budgeting Plan was coordinated by Sub Division of Health Program Evaluation and Planning, however human resource, fund, schedule, and specific guidelines to do it were unavailable. Process aspect showed that inter-sector coordination and technical building was not conducted yet. Output aspect showed that budget for public (81.4%) had been higher than budget for human resources (18.6%), and budget for public health programs had been higher than budget for individual health programs.

The study result above could become inputs for related institutions in the province level such as the Province of South Sumatera Health Office, District Planning Board, and Commission E of District Parliament to make the better Unit Budgeting Plan in many years to come."

"Desentralisasi bertujuan memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada daerah menuju otonomi daerah yang mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka memberi pelayanan dan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat serta pemberdayaan (empowering) masyarakat.Dalam upaya pelaksanaan desentralisasi, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 tentang Kewenangaan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Dalam peraturan tersebut kewenangan pemerintah pusat lebih kepada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standard, kriteria dan prosedur, sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan antara lain untuk mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara serta menjamin kualitas pelayanan umum yang berskala nasional.Untuk mengetahui seberapa besar berubahan yang telah dilakukan oleh Departemen Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dilakukan suatu evaluasi yang membandingkan program-program Departemen Kesehatan pada masa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 dan masa diberlakukannya peraturan tersebut sehingga dapat terjawab pertanyaan-pertanyaan berikut; Seberapa jauh perbedaan anggaran kesehatan sebelum dan saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000? Bagaimanakah proporsi anggaran pada masing-masing program sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000? Seberapa besar perubahan anggaran sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 untuk setiap program? Bagaimanakah implikasi kebijakan publik yang sebaiknya diambil oleh Departemen Kesehatan?Untuk menganalisis permasalahannya digunakan metode pengukuran efisiensi anggaran belanja Departemen Kesehatan, dengan melihat proporsi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan yang dilakukan terhadap data tahun 1997/1998 - 2000 sebagai masa pra desentralisasi dan tahun 2001- 2002 sebagai era desentralisasi. Analisa statistik dilakukan dengan bantuan program Exel-for window untuk menggambarkan proporsi masing-masing variable.Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) tidak ada perbedaan anggaran kesehatan yang mencolok pada masa pra dan pasta desentralisasi; (2) meningkatnya pengeluaran pemerintah tidak selalu diikuti dengan meningkatnya anggaran kesehatan; (3) porsi anggaran belanja rutin Departemen Kesehatan selalu lebih besar dari anggaran pembangunan; (4) Belanja Pegawai selalu memiliki porsi terbesar dari anggaran belanja rutin baik pada masa pra desentralisasi maupun era desentralisasi. Walaupun ada perubahan pengelompokan program kesehatan pada masa desentralisasi, dan telah adanya paradigma sehat yang lebih mengutamakan kegiatan promotif dan preventif namun dari analisis kegiatan menunjukkan bahwa program pelayanan kesehatan tetap menduduki prioritas pertama baik pada masa pra desentralisasi maupun era desentralisasi hanya terjadi sedikit pergeseran proporsi pada program kesehatan lainnya. Selain itu masih banyak kegiatan yang berdasar peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, masih dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, dan hanya ada sedikit pergeseran proporsi dari program.Kesimpulan dari analisis ini adalah pelaksanaan desentralisasi belum sepenuhnya dilaksanakan di Departemen Kesehatan, terbukti dengan masih banyaknya kewenangan daerah yang masih dilakukan oleh pemerintah pusat dan masih sedikitnya produk kebijakan/pedoman/standard yang mendorong pelaksanaan desentralisasi di daerah dimana justru hal tersebut yang sangat dibutuhkan oleh daerah.Saran yang disampaikan adalah agar Departemen Kesehatan melakukan pengkajian tentang program-program/kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan pusat, propinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan prioritas program yang mendukung pembangunan kesehatan secara makro sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.Kepustakaan : 40 (1986 - 2001)."

"[Skripsi ini membahas efektivitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran pembangunan yang dilakukan Kementerian PPN Bappenas dan Kementerian Keuangan terhadap kinerja K.L. sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini menggunakan konsep sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan yang dikemukakan Kusek Rist 2004. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi yang dilakukan kedua lembaga tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan yang dipengaruhi oleh kriteria kriteria berikut kurangnya koordinasi antar K.L. evaluator hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak mendukung prinsip penganggaran berbasis kinerja hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak ditindaklanjuti sistem yang sering bermasalah terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM serta tidak adanya pemberian insentif.

---

This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting. This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design. The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives.; This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives , This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives ]"

"Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang didukung dengan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam good governance. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah tepat, efisien, efektif, dan bertanggung jawab membutuhkan adanya transparansi dalam proses penyusunan anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta mengeluarkan Perda No.8/2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Inti dari Perda tersebut adalah budgeting reform, yaitu menerapkan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada outcome/hasil. Atas dasar hal tersebut, maka penelitian ini lebih difokuskan kepada faktor-faktor apa yang mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja di Propinsi DKI Jakarta?. Penelitian dilakukan di lingkungan Badan Perencana Daerah dan Biro Keuangan, dengan jumlah populasi sebesar 173 orang. Oleh karena keterbatasan penulis, penelitian ini dilakukan terhadap sampel yang berjumlah 51 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket, berisi daftar pertanyaan yang dikembangkan dari indikator-indikator yang diteliti.Hasil penelitian menggunakan perhitungan analisis faktor dengan teknik Principal Component Analysis menunjukkan bahwa terdapat 7 faktor yang mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja di Propinsi DKI Jakarta adalah (1) faktor ketrampilan dan keahlian (46.686%); (2) faktor dokumen perencanaan (9.591%); (3) faktor pengetahuan tentang anggaran (5.238%); (4) faktor prosedur perencanaan anggaran (4.601%); (5) faktor data (4.273%); (6) faktor inforrnasi yang valid dan mutakhir (3.261%); dan (7) faktor deskripsi kerja (2.819%). Dari ketujuh faktor tersebut, berdasarkan hasil regresi linier temyata terdapat 5 faktor yang mempengaruhi perencanaan di Bapeda yaitu F2, F3, F4, F5, dan F7, sedangkan untuk Biro keuangan hanya melibatkan 4 faktor yaitu F2, F3, F4, dan F5. secara keseluruhan ketujuh faktor tersebut mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja.Bertolak dari penelitian tersebut di atas, upaya yang dilakukan agar perencanaan anggaran berbasis kinerja dapat berjalan dengan baik adalah perlu disusun suatu sistem dan prosedur yang dapat menjelaskan wilayah kerja masing-masing di tingkat perencana maupun di tingkat operasional; melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pegawai baik di lingkungan perencanan maupun di lingkungan operasional; perlu disusun dan disempumakan standar analisa belanja, standar biaya, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimum."