Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang pengenaan Pajak Penghasilan terhadap perusahaan over the top asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan data yang bersumber dari laporan keuangan X, Pte.Ltd dan proses bisnis yang dilakukan oleh X, Pte.Ltd. Aturan perpajakan yang ada saat ini sangat sulit dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top asing, karena Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) mengatur, untuk pendirian Bentuk Usaha Tetap mensyaratkan harus terdapat tempat yang bersifat tetap (Fixed Place) dilokasi usaha tempat Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha (negara sumber), supaya negara sumber dapat mengenakan pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh di negara sumber (Indonesia), dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) ataupun penunjang (auxiliary). Sedangkan proses bisnis dari perusahaan over the top tidak memerlukan tempat tetap, tetapi melalui jaringan internet (over the top). Sehingga sangat besar potensi pajak yang tidak bisa dipungut dan menimbulkan kerugian besar bagi penerimaan negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun terkendala dengan adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), namun Indonesia dapat mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top, namun untuk jangka panjang perlu dilakukan penyempurnaan aturan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi Otoritas Pajak dalam membuat kebijakan dan aturan dalam mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia

---

This thesis discusses about Income Tax on foreign over the top companies that doing business activities in Indonesia. This study uses a qualitative research approach with descriptive design, with data sourced from the financial statements X, Pte. Ltd and business processes carried out by X, Pte.Ltd. The current tax rules are very difficult to serve as a legal basis for imposing income tax on foreign over the top companies, because the Double Tax Avoidance Agreement (P3B) set that to be a Permanent Establishment (PE) need a fixed place in the Taxpayers location that they doing business activities (source country), and activities that carried out in the source country are not preparatory or auxiliary activities, so that the source country can collect income tax on the profits earned in the source country (Indonesia). Whereas the business process of an over the top company does not require a fixed place, but through an internet network. So that there is a huge potential for taxes that cannot be collected and incur large losses for state revenues. The results of this study conclude that although constrained by the existence of the Double Tax Avoidance Agreement (P3B), Indonesia can impose income tax on over the top companies, so it is hoped that this research can be one of the inputs for the Tax Authority in making income tax policies and rules to over the top companies that doing business in Indonesia"

"Perkembangan teknologi jaringan internet berdampak kepada pesatnya pertumbuhan model bisnis over-the-top. Penelitian ini membahas mengenai penyebab yang mendasari kesulitan bagi otoritas pajak Indonesia dalam melakukan pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima perusahaan over-the-top. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Perbandingan dengan peraturan Equalisation Levy dari India digunakan untuk menentukan alternatif-alternatif kebijakan yang ditawarkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang mendasari kesulitan otoritas pajak Indonesia dalam memungut pajak penghasilan perusahaan over-the-top adalah cakupan pengertian Bentuk Usaha Tetap BUT yang masih berdasarkan kehadiran fisik. Alternatif yang diberikan dalam penelitian ini adalah pertama dengan melakukan perluasan pengertian BUT di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional Prolegnas atau dengan perluasan kriteria BUT dengan renegosiasi P3B dengan negara-negara mitra yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Menimbang kelebihan dan kekurangan tersebut, perluasan kriteria BUT dengan revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat dipilih untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak dari sektor over-the-top.

---

The development of interned has impacted the rapid growth of over the top business model. This study focuses on the underlying difficulties for Indonesian tax authorities on collection of tax on income received by over the top companies. The research method used in this study is qualitative with qualitative data analysis technique. Comparation with India rsquo s Equalisation Levy is used to determine which policy alternatives could be used.

The result of this study explains the underlying difficulties for Indonesian tax authorities on collection of tax on income received by over the top companies is the definition of Permanent Establishment PE which is still based on physical presence. Alternatives offered in this study are first, revising the PE criteria in the domestic Income Tax Law which can be done through National Legislation Program Prolegnas or by revising the PE Criteria by tax treaty renegotiation through Mutual Agreement Procedure, each has their own strengths and weaknesses. Considering the strengths and weaknesses of each alternatives, revising domestic Income Tax Law could be chosen to maximalize the tax potential from over the top sector."

"Laporan ini bertujuan untuk menganalisis dua skema pembayaran yang dirancang oleh perusahaan klien atas transaksi franchise Transaksi franchise ini menimbulkan sejumlah biaya yang harus dilunasi sehingga perlu dilakukan klasifikasi atas masing masing biaya untuk keperluan penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda Beberapa biaya dikategorikan sebagai business profit royalti atau cost Implikasi perpajakan timbul atas sejumlah pembayaran tersebut Business profit akan dikenai pajak di Swedia dan 10 PPN Luar Negeri royalti akan dikenai pajak 15 dan 10 PPN Luar Negeri dan cost dikenai pajak 10 PPN Luar Negeri Semua analisis akan mengacu kepada peraturan perpajakan domestik Indonesia dan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Swedia.

---

The purpose of this report is to analyze two payment schemes designed by client rsquo s company for franchise transaction There are several payments arose from franchise transaction so it is necessary to classify each payment for the need of tax treaty implementation Several payments are categorized as royalty business profit or cost There are tax implications from these payments Business profit is taxed in Sweden and subject to 10 VAT Offshore royalty is subject to 15 tax rate and 10 VAT Offshore and cost is subject to 10 VAT Offshore All analysis are based on domestic taxation regulation in Indonesia and tax treaty between Indonesia and Sweden."

"Tesis ini membahas mengenai apakah kepemilikan silang Temasek Holdings Pte. Ltd. di PT Telekomunikasi Selular dan PT Indosat Tbk. merupakan kepemilikan saham mayoritas yang dilarang berdasarkan Pasal 27 huruf a Undang-undang Anti Monopoli dan pendekatan hukum yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian preskriptif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menyarankan sebaiknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerbitkan pedoman mengenai kepemilikan silang yang dilarang di Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli yang dapat memberikan ukuran defmisi terhadap masing-masing unsur di dalam Pasal 27 Undang-undang Anti Monopoli.

---

This thesis is made to examine whether the cross ownership of shares by Temasek Holdings Pte. Ltd. in PT Telekomunikasi Seluler and PT Indosat Tbk. is a restricted majority shares cross ownership as regulated in Article 27.a of Anti Monopoly Law and what kind of legal method used by Business Competition Supervisory Board in proving any such violation. This research is using prescriptive method with secondary data as its source. The results of this research suggest that Business Competition Supervisory Board issue a guideline regarding the cross ownership that is restricted under Article 27.a of Anti Monopoly Law that can gives a clearer measure to the definitions of each substance in Article 27 of Anti Monopoly Law."

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk hanya memberikan salinan akta yang dibuatnya kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta. Kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH., adalah permasalahan perbedaan interpretasi mengenai siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta Saham-saham Beckett Pte. Ltd. telah dieksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank untuk pelunasan hutang PT Asminco Bara Utama Pelaksanaan eksekusi gadai saham tersebut diterangkan dalam Akta Jual Beli Saham dan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan D. S., SH.. Notaris Ilmiawan D. S., SH. kemudian menolak memberikan salinan akta-akta tersebut kepada Beckett Pte. Ltd. yang dianggap bukan sebagai pihak yang berkepentingan langsung pada akta Penolakan tersebut berbuntut panjang dan memaksa para pihak untuk membawa kasus tersebut hingga ke hadapan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi eksplanatoris untuk menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta.

---

Under Law Number 30 of 2004 regarding Notary Position, a notary could only provide the copy of deed made by him to the persons who has a direct interest to deed, unless stipulated otherwise by laws and regulations. However, the said law does not provide a clear definition on “persons who has a direct interest to deed”. The Case of Beckett Pte. Ltd. versus Ilmiawan D. S., SH., Notary, is questioning about the difference in interpretations about who could be called as the persons who has a direct interest to deed is. The case was triggered by Deutsche Bank’ action that is, executed Beckett Pte. Ltd.’s shares to repay PT Asminco Bara Utama’s debt. The implementation of the shares pledge execution is stated in Deed of Shares Sale And Purchase And Deed of Shares Pledge Execution Minutes made by Ilmiawan D. S., SH., Notary. The said notary refused to provide copy of those deeds to Beckett Pte. Ltd. It is this refusal which ultimately forced both parties to bring the case to the Central Supervisor Assembly of Notaiy. The method used in this Thesis is a legal normative method with an explanatory typology to provide a profound description and explanation about the interpretation of persons who has a direct interest to deed."

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk hanya memberikan salinan akta yang dibuatnya kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta. Kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris llmiawan D. S., SH,, adalah permasalahan perbedaan interpretasi mengenai siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta. Saham-saham Beckett Pte. Ltd. telah dieksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank untuk pelunasan hutang PT Asminco Bara Utama. Pelaksanaan eksekusi gadai saham tersebut diterangkan dalam Akta Jual Beli Saham dan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham yang dibuat oleh Notaris llmiawan D. S., SH.. Notaris llmiawan D. S., SH. kemudian menolak memberikan salinan akta-akta tersebut kepada Beckett Pte. Ltd. yang dianggap bukan sebagai pihak yang berkepentingan langsung pada akta. Penolakan tersebut berbuntut panjang dan memaksa para pihak untuk membawa kasus tersebut hingga ke hadapan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi eksplanatoris untuk menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta.

---

Under Law Number 30 of 2004 regarding Notary Position, a notary could only provide the copy of deed made by him to the persons who has a direct interest to deed, unless stipulated otherwise by laws and regulalions. However, the said law does not provide a clear definition on “persons who has a direct interest to deed”. Tire Case of Beckett Pte. Ltd. versus llmiawan D. S., SH., Notary, is questioning about the difference in interpretations about who could be called as the persons who has a direct interest to deed is. The case was triggered by Deutsche Bank’ action that is, executed Beckett Pte. Ltd.’s shares to repay PT Asminco BaraUtama's debt. The implementation of the shares pledge execution is stated in Deed of Shares Sale And Purchase And Deed of Shares Pledge Execution Minutes made by llmiawan D. S., SH., Notary. The said notary refused to provide copy of those deeds to Beckett Pte. Ltd. It is this refusal which ultimately forced both parties to bring the case to the Central Supervisor Assembly of Notary. The method used in this Thesis is a legal normative method with an explanatory typology to provide a profound description and explanation about the interpretation of persons who has a direct interest to deed."

"Penelitian ini membahas mengenai penerbitan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 yang mewajibkan penyedia layanan OTT asing, termasuk Facebook Singapore, Pte. Ltd. untuk mendirikan BUT di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deksriptif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan Tax Treaty Indonesia- Singapura berdasarkan teori Tax Treaty Override dan Tax Avoidance, meskipun berdasarkan benefit theory of taxation Indonesia seharusnya dapat mengenakan pajak atas penghasilan Facebook Singapore, Pte. Ltd. yang bersumber dari Indonesia. Selain itu, alternatif kebijakan yang ditawarkan dalam BEPS Action Plan 1 berupa significant economic presence, withholding tax, dan equalization levy masih belum memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia tanpa merevisi ketentuan dalam Tax Treaty Indonesia- Singapura.

---

This study discusses the issuance of Circular Letter of Minister of Communication and Information No. 3 year 2016 which requiring foreign OTT service providers, including Facebook Singapore, Pte. Ltd. to establish BUT in Indonesia. This research is a qualitative descriptive research with case study approach. Based on the results of this study can be concluded that the Circular Letter of Minister of Communication and Information No. 3 year 2016 cannot be applied in Indonesia because it is contradictory to Tax Treaty Indonesia Singapore based on Tax Treaty Override and Tax Avoidance theory, although based on benefit theory of taxation Indonesia should be able to impose tax on income of Facebook Singapore, Pte. Ltd. sourced from Indonesia. In addition, the policy alternatives offered in BEPS Action Plan 1 in the form of significant economic presence, withholding tax, and equalization levy are still not possible to be applied in Indonesia without revising the terms of the Tax Treaty Indonesia Singapore. "

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pengambilalihan saham yang dilakukan oleh sebuah badan hukum asing yaitu Y Pte Ltd terhadap badan hukum indonesia yaitu PT X. Namun, sebelum dilaksanakannya pengambilalihan, seringkali didahului dengan perjanjian pengambilalihan bersyarat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan Perjanjian Pengambil Bagian Saham Bersyarat antara PT X dengan Y Pte Ltd dan akibat hukum yang timbul dikarenakan pengambil bagian saham tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dan bersifat deskriptif analitis, dikarenakan menggambarkan masalah yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum di bidang perjanjian dan perseroan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian pengambilalihan saham PT X oleh Y Pte Ltd telah memenuhi syarat sah perjanjian ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia, kemudian akibat hukum akibat pengambilalihan tersebut berdampak kepada organ perseroan dan status perseroan dari perusahaan modal dalam negeri menjadi perusahaan modal asing.

---

ABSTRACT

---

This study discusses the shares acquisition by a Foreign Legal Entity, Y Pte Ltd against Indonesian Legal Entity, PT X. However, it is often preceded by a conditional takeover agreement before the acquisition. The subject of this study is the validity of the conditional conditional shares subscription agreement between PT X and Y Pte Ltd and the legal consequences arising from the acquisition of the shares. This research is a juridical-normative and analytical descriptive research, because this study illustrates the problem then analysed based on the laws and legal theory in the field of agreement and the company. Data used in this research is secondary data with data collecting tool that is library study. The results of this research concluded that the conditional share subscription agreement between PT X and Y Pte Ltd fulfilled the legal requirements of the agreement reviewed based on Indonesian laws and regulations, then process of this acquisition itself is fulfilled the legal requirement based on Indonesian Laws and Regulations.

 

"

"Konsep nominee diakui keberadaannya di negara-negara bertradisi hukum Common Law seperti di Singapura, nominee shareholders dan nominee director diperbolehkan berdasarkan undang-undang trustee dan undang-undang perusahaan Singapura. Sementara di negara-negara bertradisi hukum Civil Law seperti di Indonesia tidak mengakui keberadaan nominee. Bahkan di Indonesia, diatur secara tegas larangan nominee shareholders dan akibatnya adalah perjanjian batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Penanaman Modal. Larangan ini tidak terlepas dari tujuan ekonomi nasional yaitu melindungi pengusaha lokal agar sektor-sektor ekonomi tidak dikuasai dan/atau dieksploitasi oleh pihak asing.Adanya pembatasan bidang usaha yang tertutup bagi pihak asing dan bidang usaha yang terbuka dengan batasan kepemilikan saham bagi pihak asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 44 Tahun 2016 dan persyaratan paling sedikit perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyebabkan pihak-pihak tidak dapat menguasai atau memiliki perusahaan sepenuhnya. Hal tersebut mendorong penggunaan nominee shareholders di Indonesia, baik dengan mengadakan perjanjian nominee secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menyiasati larangan nominee shareholders.

---

Nominee concept is recognized in Common Law countries such as Singapore, nominee shareholders and nominee directors are allowed under the Trustee Act and Company Act of Singapore. While, in Civil Law countries such as Indonesia does not recognize nominee concept. In addition, Indonesia prohibit nominee shareholders and consequently the agreement is null and void as stipulated in Article 33 paragraph 1 and paragraph 2 of the Investment Act. This prohibition cannot be separated from the nation?s economic purpose which is protecting local entrepreneurs so that economy sectors are not controlled and / or exploited by foreign investor.

The restrictions on business sectors, whether totally closed or limited share ownership for foreign investor as stipulated in Presidential Regulation number 44 Year 2016, as well as the requirement of at least two (2) people in creating a limited liability company as stipulated in Article 7 of Law Limited Liability company, causes a party to not able to fully own the company. It encourages the use of nominee shareholders in Indonesia, either by entering a nominee agreement, directly or indirectly to circumvent the prohibition of nominee shareholders."

"Chickin adalah sebuah startup teknologi di bidang poultry yang memiliki sebuah departemen teknologi informasi (TI) yang dipimpin oleh seorang CTO. Departemen TI Chickin memiliki tiga tim Scrum yang membangun produk TI berupa aplikasi mobile dan IoT untuk menunjang kegiatan peternakan. Masalah utama yang ditemukan pada proses pengembangan aplikasi ini adalah persentase ketepatan waktu hanya mencapai 50% sehingga mengganggu pencapaian target. Tujuan penelitian ini adalah evaluasi proses implementasi Scrum untuk menilai tingkat ketangkasan implementasi Scrum dan membuat rekomendasi perbaikan implementasi Scrum untuk meningkatkan ketepatan waktu pengembangan aplikasi. Penelitian merupakan case based research yang dilakukan menggunakan mixed method, yaitu paduan kuantitatif dan kualitatif dengan instrumen Agile Assessment. Metode kuantitatif dilakukan dengan survei terhadap 21 responden dari tim produk Chickin (Product Manager, Developer, dan Scrum Master) untuk mengukur tingkat ketangkasan implementasi Scrum. Metode kualitatif dilakukan dengan wawancara kepada Technology Lead dan Scrum Master untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat ketangkasan implementasi Scrum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketangkasan implementasi Scrum mencapai 81.4% dengan interpretasi Largely Achieved. Namun, masih ditemukan 14 masalah dari empat area implementasi. Penyusunan rekomendasi dilakukan dengan memetakan 14 masalah pada praktik Scrum Guide 2020 untuk meningkatkan proses dan pada praktik Software Craftsmanship mengatasi masalah teknis. Dari pemetaan masalah menghasilkan rekomendasi proses untuk 13 masalah dan rekomendasi teknis untuk 9 masalah. Rekomendasi diharapkan dapat membantu perusahaan meningkatkan ketepatan waktu pada proses pengembangan produk dengan mengimplementasikan Scrum secara lebih tangkas.

---

Chickin is a poultry’s technology startup that has an information technology (IT) department led by a CTO. Department IT of Chickin has three Scrum teams that build IT products in the form of mobile and IoT applications to support livestock activities. The main problem in the application development process is that the timeliness percentage only reaches 50%, which disrupts in achieving the target. The purpose of this study is to evaluate the Scrum implementation process to assess the agility level of Scrum implementation and make recommendations for improving Scrum implementation to increase the timeliness of IT product development. The research is a case-based-research conducted using a mixed method, namely a combination of quantitative and qualitative with Agile Assessment instruments. The quantitative method was carried out by surveying 21 respondents of the Chickin product team (Product Manager, Developer, and Scrum Master) to measure the level of agility in Scrum implementation. The qualitative method is carried out by interviewing the Technology Lead and the Scrum Master to identify factors that influence the level of agility of Scrum implementation. The results showed that the agility of Scrum implementation reached 81.4% with the Largely Achieved interpretation. However, 14 problems still needed to be found from the four implementation areas. The recommendations are prepared by mapping these 14 problems on the Scrum Guide 2020 practice to improve processes and Software Craftsmanship practices in overcoming technical problems. The problem mapping resulted in process recommendations for 13 problems and technical recommendations for 9 problems. The recommendations are expected to help companies improve the timeliness of the product development process by implementing Scrum more agile."