Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dewasa ini menjadi tuntutan yang berkembang dari masyarakat. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat memiliki kewajiban untuk mewujudkan harapan masyarakat tersebut. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau yang dikenal dengan e-government yang kemudian diatur dalam peraturan presiden RI sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam pengembangan SPBE tersebut diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan strategis yang tepat agar manfaatnya betul-betul efektif dan mampu mendukung serta meningkatkan kinerja pemerintah di tengah berbagai kebijakan yang menuntut efisiensi dan transparansi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan strategis sistem informasi (PSSI) untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon menggunakan metodologi Peppard dan Ward dengan mengkombinasikan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value Chain Analysis dan SWOT untuk menghasilkan usulan rancangan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI, sehingga pengembangan SI/TI bukan lagi sebagai cost center tetapi diposisikan sebagai pemungkin (enabler) yang memberikan nilai dan manfaat (value center) bagi organisasi dan pemerintah daerah. Dengan adanya PSSI ini diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

---

ABSTRACTGood governance today is a growing demand from the community. The government as a public servant has an obligation to realize the expectations of the community. One form of government efforts to improve service to the community and realize good governance is by utilizing information technology in the process of administering government, known as e-government, which is then regulated in the presidential regulation of Indonesia as an Electronic-Based Government System. In developing the Electronic-Based Government System, it is necessary to have appropriate strategic planning and policies so that the benefits are truly effective and able to support and improve government performance amid policies that demand budget efficiency and transparency. This study aims to develop an Information System Strategic Planning for Regional Civil Service and Training Agency of Cirebon using the Peppard and Ward methodology by combining several analytical tools such as the Critical Success Factor, Value Chain Analysis and SWOT to produce strategic design proposals information system consisting of IS strategies, IT strategies, and IS / IT management strategies, so that the development of IS / IT is no longer a cost center but is positioned as an enabler that provides value and benefit to organizations and local governments. With the information system strategic planning existence of , it is expected to be able to provide solutions to the problems faced by the organization in carrying out its business activities."

"Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan BPPK merupakan unit eselon I di Kementerian Keuangan Kemenkeu yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan diklat dan sertifikasi di bidang Keuangan Negara. Dalam menjalankan tugasnya, BPPK telah menggunakan sistem informasi/teknologi informasi SI/TI untuk kegiatan pembelajaran dan administrasi. Namun, selama periode 2012-2016, kemampuan rata-rata BPPK menyelenggarakan diklat terhadap total pegawai Kemenkeu sebesar 58. Hal ini berarti pengunaan SI/TI belum mampu menangkap peluang bisnis berupa pegawai yang tidak mengikuti diklat sebesar 42. Hasil observasi terkait SI/TI menemukan sebanyak 51 aplikasi tidak terintegrasi dengan beragam platform, database, dan tools yang disebabkan oleh pengembangan SI bersifat parsial dan tidak terencana. Oleh karena itu, BPPK membutuhkan Perencanaan Strategis Sistem Informasi PSSI. Dalam penelitian ini, pembuatan PSSI menggunakan metodologi Ward dan Peppard dengan menambahkan Business Model Canvas BMC untuk menganalisis model bisnis organisasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah BMC, value chain, balance scorecard, critical success factors, PEST politic, economic, social, and technology , tren TI dan McFarlan strategic grid. Penelitian ini menghasilkan strategi SI/TI strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI dan roadmap implementasi SI/TI berdasarkan strategi bisnis BPPK. Strategi SI mengusulkan, pertama BPPK fokus pada pengembangan core system kediklatan dan pembelajaran. Kedua, pegembangan SI dilakukan secara terpusat dan memperhatikan interoperabilitas dengan sistem lain agar tidak terjadi SILO sistem dan efisiensi sumber daya. Strategi TI mengusulkan, pertama pengadaan bandwidth dan jaringan dilakukan secara terpusat dengan spesifikasi perangkat manangeable. Kedua, pengintegrasian SI menggunakan single sign on dan enterprise service bus Kemenkeu. Strategi manajemen SI/TI mengusulkan, pertama menambahkan steering committee dan chief information officer untuk menciptakan keselarasan strategi bisnis dengan SI/TI dan meningkatkan peran TI. Kedua, penambahan dan pengembangan kompetensi pengelola SI/TI di bidang project management, data integration, big data analytic, analisis media sosial, dan mobile application. Penelitian ini juga menghasilkan kebutuhan SI mendatang sebanyak 32 aplikasi dengan portofolio 26 aplikasi support, 2 aplikasi key operational, 1 aplikasi strategic, dan 3 aplikasi high potential.

---

The Finance Education and Training Agency FETA is the organization on the Ministry of Finance MoF which is responsible for organizing education and training and certification of State Finance. In performing its duties, FETA has used information system information technology IS IT for learning and administration activities. However, during the period 2012 2016, the average capacity of FETA organized training to total MoF employees by 58. This means that the use of IS IT has not been able to achieve business opportunities in the form of employees who do not the training by 42. Observation results related to IS IT found 51 applications not integrated with various platforms, databases, and tools caused by IS development are partial and unplanned. Therefore, FETA requires Strategic Planning of Information Systems SPIS. In this research, making SPIS using Ward and Peppard methodology by adding Business Model Canvas BMC to analyze the organization 39 s business model. The analysis techniques used in this research are BMC, value chain, balance scorecard, critical success factors, PEST politic, economic, social, and technology , IT trends and McFarlan strategic grid. The results of this study IS IT strategy IS strategy, IT strategy, and IS IT management strategy and roadmap of implementation of IS IT based on business strategy of FETA. The SI strategy proposes that the first, FETA focuses on the core systems development are traning admistration and learning technology. Second, the IS development are centralized and must to interoperability systems should not to happen SILO systems and resources efficiency. The IT strategy proposes, first, the procurement of bandwidth and networking is centralized with device specifications manangeable. Second, the integration of IS using the single sign on and enterprise service bus. The IS IT management strategy proposes, first to add steering committee and chief information officer to alignment business strategy and IS strategy and enhance IT role. Second, the addition human resources and development of IS IT competencies in project management, data integration, big data analytic, social media analysis, and mobile application. The research also result of the IS to be requirements of 32 applications with a portfolio of 26 application of support, 2 applications of key operational, 1 application of strategic, and 3 applications of high potential."

"ABSTRAK<>br>Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kepegawaian daerah. BKD memegang peranan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia SDM aparatur Pemprov. DKI Jakarta yang berjati diri, professional dan berdaya saing global. Namun pada kenyataanya proses pengelolaan kepegawaian daerah masih menemui banyak permasalahan. Permasalahan yang dimaksud antara lain sistem investasi yang ada belum mendukung tujuan bisnis organisasi, duplikasi dan dualisme data, serta sistem informasi yang tidak terintegrasi silo . Permasalahan tersebut terjadi karena belum tersedianya perencanaan strategis SI/TI. Penelitian ini membahas bagaimana perencanaan strategis SI/TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis BKD Provinsi DKI Jakarta. Metodologi Ward dan Peppard digunakan sebagai pedoman pada penyusunan perencanaan strategis SI/TI dengan metode olah data seperti analisis SWOT, CSF, Value Chain, McFarlan Strategy Grid, dan PEST. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah rumusan perencanaan strategis SI/TI yang terdiri dari Strategi Bisnis SI, Strategi TI, dan Strategi Manajemen SI/TI.

---

ABSTRACT<>br>The Regional Personnel Board BKD of DKI Jakarta Province is the supporting element of the Regional Government in managing the regional personnel. BKD plays an important role embodying human resources HR of apparatus Provincial Government of DKI Jakarta that had self identity, professional, and global competitiveness. But in fact, the process of managing the local staff still encounter many problems. The problems in question include the existing investment system has not supported the organization 39 s business goals, duplication, and dualism of data, as well as information systems that are not integrated silo . The problem occurs due to unavailability of strategic planning of information system. This study discusses how the strategic planning of information system that accordance with BKD DKI Jakarta Province 39 s business needs. The Ward and Peppard methodology is used as a guide to the preparation of strategic planning of information system with data processing methods such as SWOT, CSF, Value Chain, McFarlan Strategic Grid, and PEST analysis. Data collection was obtained through interviews, observation, and secondary data. The results of this study are the formulation of strategic planning of information system consisting of Business IS Strategy, IT Strategy, and IS IT Management Strategy."

"Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional. Sebagai salah satu instansi pemerintah, BKN harus mengimplementasikan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Pada dokumen LAKIP Deputi Sistem Informasi Kepegawaian 2021, target indeks SPBE yang ditetapkan sebesar 3,2. Namun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE BKN tahun 2021, indeks SPBE yang diperoleh hanya sebesar 2,92. Tidak tercapainya indeks SPBE BKN sesuai target berdampak pada hasil capaian kinerja Deputi Sistem Informasi Kepegawaian khususnya dan nilai indeks reformasi birokrasi BKN umumnya. Hasil identifikasi akar masalah ditemukan bahwa BKN belum memiliki dokumen Disaster Recovery Plan (DRP) yang dapat menjadi salah satu solusi belum adanya pedoman formal dalam manajemen risiko. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merancang DRP sesuai kebutuhan BKN menggunakan pedoman dari NIST SP 800-34 Rev.1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh dari metode observasi, wawancara, dan FGD. Kemudian data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan literatur. Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dengan perancangan kebijakan kontingensi, identifikasi proses bisnis dan aset SI/TI, penilaian risiko, analisis dampak bisnis, identifikasi kontrol preventif, dan penyusunan strategi kontingensi TI. Hasil penelitian ini berupa rancangan dokumen DRP sesuai kebutuhan Kedeputian SINKA BKN yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh pemangku kepentingan.

---

National Civil Service Agency (BKN) is a non-ministerial government agency that is given the authority to provide guidance and conduct national ASN management. As one of the government agencies, BKN must implement the mandate of Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning the Electronic-Based Government System (SPBE). In the LAKIP document, Deputy for Personnel Information Systems 2021, the SPBE index target is set at 3.2. However, based on the 2021 BKN SPBE Evaluation Results Report, the SPBE index obtained was only 2.92. The SPBE index that did not reach the target had an impact on the performance results of the Deputy for Personnel Information Systems in particular and the index value of BKN's bureaucratic reform in general. The results of the identification of the root of the problem found that BKN did not have Disaster Plan (DRP) yet which could be one solution to the absence of formal guidelines in risk management. This study aims to design a DRP as needed using the NIST SP 800-34 Rev.1 framework. This study will use a qualitative method with primary data obtained from the methods of observation, interviews, and FGD. Then secondary data was obtained from the study of documents and literature. The stages of the research carried out began with the design of contingency policies, identification of business processes and IS/IT assets, risk assessment, business impact analysis, identification of preventive controls, and create IT contingency strategies. The results of this study are in the form of draft DRP documents according to the needs of the Deputy SINKA BKN which have previously been verified and validated by stakeholders."