Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSetelah periode 1960-an perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan meningkat seiring dengan perkembangan sains, teknologi, maupun pemikiran. Ketiga hal ini memengaruhi pembuatan kebijakan ekologis di Prancis mengenai limbah pertanian dan peternakan, rekayasa genetika, dan perubahan status hewan. Beberapa aspek dalam kebijakan yang dibuat berdampak pada petani dan peternak. Aturan mengenai limbah nitrat dan larangan pembudidayaan produk rekayasa genetika mengakibatkan konversi pertanian konvensional ke organik meningkat sebanyak 9,5% dalam lima tahun. Kebijakan mengenai kesejahteraan hewan memengaruhi perbaikan dalam cara pemeliharaan hewan ternak. Akan tetapi, aturan-aturan itu juga memberi dampak negatif. Produksi pertanian gandum menurun hingga 20%, peternak harus mengeluarkan biaya tambahan hingga 50.000 euro untuk pemeliharaan ternak. Akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan ekologis akan diteliti dengan metode sejarah politik yang mencakup gejala-gejala yang terjadi di masyarakat serta keputusan dan kebijakan politik (Kuntowijoyo, 2003). Penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekologis yang diterapkan mendukung keberlangsungan lingkungan dan penghormatan pada makhluk hidup. Akan tetapi, perlu ada penyempurnaan agar aturan tersebut tidak membebani petani dan peternak, utamanya petani dan peternak kecil.

---

ABSTRACTAfter the 1960s public attention to environmental issues increased along with the development of science, technology, and thought. All three of these affect ecological policy making in France regarding agricultural and livestock waste, genetic engineering, and changes in animal status. Some aspects of the policies made have an impact on farmers. The rules regarding nitrate waste and the prohibition of cultivating genetic engineering products have resulted in the conversion of conventional agriculture to organic increased by 9.5% in five years. Policies on animal welfare affect improvements in how livestock are raised. However, the rules also have a negative impact. Wheat farming production has dropped by 20%, whereas farmers have to pay an additional up to 50,000 euros for livestock farming. The consequences of ecological policies will be examined by the method of political history that includes the symptoms that occur in society and political decisions and policies (Kuntowijoyo, 2003). This research shows that the ecological policies applied support environmental sustainability and respect for living things. However, improvements need to be made so that the regulation does not burden farmers, especially small farmers."

"

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat urgensi overeducation dan undereducation pada pekerja sektor agrikultur yang dapat menghambat terpenuhinya kebutuhan dharruriyat. Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan menggunakan data Sakernas 2019 dari BPS untuk mengetahui pengaruh overeducation dan undereducation pada pendapatan pekerja pada sektor agrikultur di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi fenomena overeducation dan undereducation pada sektor agrikultur yang menyebabkan wage penalty dan wage premium pada para pekerja. Karena itu, perlu adanya evaluasi pada sektor agrikultur baik dari pekerja atau lapangan pekerjaannya.

 

---

The purpose of this study was to see the urgency of overeducation and undereducation in agricultural sector workers that could hinder the fulfillment of dharruriyat needs. This study uses a Ordinary Least Square regression method using Sakernas 2019 data from BPS to determine the effect of overeducation and undereducation on the income of workers in the agricultural sector in Indonesia. The results of this study are the phenomenon of overeducation and undereducation in the agricultural sector which causes a wage penalty and a wage premium for workers. Therefore, it is necessary to evaluate the agricultural sector, both from workers and their fields of work.

 

"

"Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan politik imigrasi Prancis yakni Immigration Choisie untuk menertibkan gelombang imigran yang masuk ke Prancis. Kebijakan ini disahkan pada 2006 melalui UU No.2006-911 24 Juli 2006. Kebijakan Immigration Choisie dititikberatkan pada upaya menyeleksi imigran yang datang. Kebijakan ini diterapkan dengan memperhatikan beberapa kriteria yakni tujuan kedatangan, latar belakang pendidikan dan kemampuan bahasa Prancis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Prancis berharap bahwa imigran yang masuk ke Prancis akan didominasi oleh pekerja migran dengan kualifikasi yang baik, sehingga dapat bersaing di sektor professional Prancis. Selain itu, pekerja migran yang masuk juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi Prancis serta berintegrasi dengan baik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Immigration Choisie belum mampu secara signifikan menertibkan dan meningkatkan kualitas imigran di Prancis.

---

The thesis focuses on the French immigration policy ldquo Immigration Choisie rdquo to control the the flux of immigrants who enter France. This policy was adopted in 2006 through Law No.2006 911 of 24 July 2006. Immigration Choisie's policy focuses on selecting immigrants. This policy is implemented by taking into account several criteria including motif of arrival, educational background and French language skills. This study uses historical method. Through this policy, France expected that immigrants who enter France will be dominated by qualified migrant workers to compete in the French professional sector. In addition, the flux of migrant workers are also expected to contribute to the French economic development and could integrate well with the society. The results show that Immigration Choisie's policy implementation could not significantly control and select migrants for improving the quality of immigrants in France."

"Prancis merupakan salah satu negara terkaya di Uni Eropa. Data statistik dari Stasista melaporkan bahwa setiap tahunnya hampir 15 juta turis mengunjungi kota Paris. Prancis dikenal oleh dunia karena kecantikan arsitekturnya, kemewahan modenya, serta kelezatan dan keunikan gaya masakannya yaitu paling kenal dengan gaya masakan haute cuisine.Dunia haute cuisine Prancis mengalami guncangan saat tahun 2009, sewaktu Prancis mengalami krisis ekonomi terparah pasca Perang Dunia ke-2, dengan naiknya harga bahan baku dan meningkatnya pengangguran mulai menggerogoti perekonomian negara. Tentu saja tidak hanya industri kuliner yang terkena dampak krisis ini namun juga banyak industri lain. Haute cuisine menjadi salah satu industri yang memperoleh perhatian khusus dari pemerintah karena industri kuliner berperan penting dalam perekonomian Prancis. Tidak sedikit restoran haute cuisine di Prancis yang gulung tikar karena terkena dampak dari krisis ekonomi, hal ini membuat kondisi industri kuliner Prancis mengkhawatirkan. Krisis ekonomi tahun 2009 juga mengubah cara masyarakat Prancis dalam mengkonsumsi sesuatu. Masyarakat Prancis yang cenderung memilih untuk menghemat membuat pendapatan negara semakin menurun. Metode penelitian yang digunakan ialah dari metode kuantitatif yaitu penulis mengumpulkan data-data yang ada, kemudian mengaitkannya untuk menghasilkan penjelasan yang dapat menjawab pertanyaan mengapa dan atau bagaimana suatu fenomena terjadi.

---

France is one of the richest countries in the European Union. Statistical data from Stasista reports that almost 15 million tourists visit Paris each year. France is known by the world for its architectural beauty, fashion elegance, as well as the delicacy and uniqueness of its cooking style, which is best known for its haute cuisine style.The world of haute cuisine France experienced a shock in 2009, when France experienced the worst economic crisis after World War II, with rising raw material prices and rising unemployment began to undermine the country 39;s economy. Of course not only the culinary industry is affected by this crisis but also many other industries. Haute cuisine is one of the industries that receive special attention from the government because the culinary industry plays an important role in the French economy. Not a few haute cuisine restaurants in France are out of business because of the impact of the economic crisis, this makes the condition of the French culinary industry worrying. The economic crisis of 2009 also changed the way the French people consumed something. The French people who tend to choose to save make state revenues decline. The research method used is from quantitative methods, the writer collects existing data, then associates it to produce an explanation that can answer the question of why and or how a phenomenon occurs."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dari perkembangan sektor perbankan terhadap perkembangan sektor perindustrian dan agrikultur di negara-negara ASEAN-5. Perkembangan sektor perbankan diukur menggunakan dua variabel, yaitu kredit perbankan yang disalurkan kepada sektor swasta, dan akses perbankan. Dengan menggunakan analisis data panel dengan metode fixed effect pada negara ASEAN-5 selama periode 2007-2016, penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari kredit perbankan yang disalurkan kepada sektor swasta dan akses perbankan terhadap perkembangan sektor perindustrian di ASEAN-5. Sedangkan, terdapat pengaruh signifikan dari kredit perbankan yang disalurkan kepada sektor swasta dan akses perbankan terhadap perkembangan sektor agrikultur di ASEAN-5.

---

This study aims to analyze the relationship of banking sector development towards industrial sector development and agricultural sector development in ASEAN 5 countries. Banking sector development is measured by 2 variables, which are domestic credit to private sector by banks, and bank access. By using a panel data analysis with fixed effect method on ASEAN 5 countries during 2007 2016, this study concluded that domestic credit to private sector by banks and bank access do not significantly affect the industrial sector development in ASEAN 5. Meanwhile, domestic credit to private sector by banks and bank access are found to significantly affect the agricultural sector development in ASEAN 5. "

"Tulisan ini menganalisis bagaimana terjadinya fenomena berkurang dan menghilangnya pekerjaan pertanian di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk melestarikan dan menciptakan pekerjaan pertanian dengan menganalisis hukum dan kebijakan ketenagakerjaan dalam sektor pertanian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan pertanian di Indonesia masih belum dilestarikan karena perlindungan hukum yang kurang memadai. Salah satu kebijakan hukum yang problematik adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang biasa disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja membahas secara rancu mengenai definisi petani, subjek produksi pertanian, alih fungsi lahan, dan perencanaan budi daya pertanian. Hal ini tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu lembaga internasional yang memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan kesejahteraan pekerja di sektor pertanian adalah International Labour Organization (ILO). ILO bertujuan untuk menciptakan standar ketenagakerjaan yang adil dan layak di seluruh dunia untuk segala sektor, termasuk pekerja di sektor pertanian, dengan mengeluarkan Konvensi ILO No. 184 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertanian. Namun, Indonesia masih belum meratifikasi konvensi tersebut karena adanya keterbatasan sumber daya. Di sisi lain, terdapat negara-negara yang sudah memiliki kebijakan yang lebih memadai terhadap pekerja di sektor pertanian. Amerika Serikat disokong oleh dukungan pemerintah melalui subsidi, penggunaan teknologi canggih, dan sistem agribisnis. Taiwan memiliki prinsip “membangun industri melalui pertanian dan membangun pertanian melalui industri” yang didukung oleh Council of Agriculture dan teknologi canggih. Sementara itu, Afrika Selatan adalah contoh negara dengan regulasi ketenagakerjaan di sektor pertanian yang layak sesuai perkembangan zaman, meskipun penerapannya masih perlu diperbaiki.

---

This paper analyzes how the phenomenon of decreasing and disappearing agricultural jobs in Indonesia occurs. This paper employs a juridical-normative research method conducted by reviewing literature materials. This paper aims to preserve and create agricultural jobs by analyzing labour laws and policies in the agricultural sector in Indonesia. The results of the study show that agricultural work in Indonesia is still not preserved due to inadequate legal protection. One of the problematic legal policies is UU No. 6 of 2023 concerning Perpu No. 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law, commonly called the Job Creation Law. Job Creation Law discusses ambiguously the definition of farmer, the subject of agricultural production, land conversion, and agricultural cultivation planning. This is not in line with the ideals of the Indonesian nation to advance general welfare. One of the international institutions that has an important role in helping to realize the welfare of workers in the agricultural sector is the International Labour Organization (ILO). ILO aims to create fair and decent labour standards worldwide for all sectors, including workers in the agricultural sector, by issuing ILO Convention No. 184 on Occupational Safety and Health in Agriculture. However, Indonesia has still not ratified the convention due to limited resources. On the other hand, there are countries that already have more adequate policies for workers in the agricultural sector. United States is supported by government support through subsidies, the use of advanced technology, and agribusiness systems. Taiwan adheres to the principle of developing industry through agriculture and enhancing agriculture through industry, supported by the Council of Agriculture and advanced technology Meanwhile, South Africa serves as an example of a country with labour regulations in the agricultural sector that are appropriate for the current era, although their implementation still needs improvement."

"Sektor pertanian Indonesia mengalami ancaman yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan untuk berbagai kebutuhan dan aktivitas sektor lain. Salah satu upaya untuk mengatasi hal ini adalah penerapan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) terhadap sektor pertanian, apakah berpengaruh terhadap pengurangan alih fungsi lahan pertanian atau tidak. Hasil penelitian dengan metode kuantitatif ini menunjukkan bahwa kebijakan LP2B berpengaruh positif terhadap persentase luas lahan sawah. Faktor lain yang mempengaruhi luas lahan sawah adalah kepadatan penduduk, PDRB ADHB sektor pertanian, dan PDRB ADHB sektor real estate.

---

The agricultural sector in Indonesia is facing threats caused by land conversion for various needs and activities in other sectors. One of the efforts to overcome this case is by implementing the sustainable food agricultural land protection policies (LP2B). This thesis aimed to analyze the impact of the policy on protecting agricultural land for sustainable food (LP2B) on the agricultural sector, whether it has an effect on reducing the agricultural land conversion or not. The results of this quantitative research show that the LP2B policy has a positive effect on paddy land area’s percentage. Other factors that affect the paddy land area’s percentage are population density, Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the agricultural sector, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the real estate sector."

"Skripsi ini menganalisis alasan pemerintah Jepang meliberalisasi sektor agrikulturnya pada European Union-Japan Economic Partnership Agreement (EU-JEPA) padahal sebelumnya, seringkali mendapatkan penolakan dari aktor-aktor domestiknya. Metodologi yang digunakan studi ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara. Melalui teori two-level games, skripsi ini menjelaskan proses negosiasi dan alasan Jepang meliberalisasi sektor agrikulturnya melalui tiga determinan dan satu faktor pendukung dalam penelitian ini yang dirangkum dari proses negosiasi di Level I dan Level II. Pada Level I, terdapat kompromi antara Jepang dan UE terhadap tarif produk sektor agrikultur yang menguntungkan kedua belah pihak dan adanya kebijakan Abenomics dengan salah satu pilar reformasi agrikultur. Pada Level II determinan I, terdapat pengurangan dominasi aktor-aktor domestik yang tidak pro liberalisasi sektor agrikultur dan adanya kepentingan Shinzo Abe untuk melakukan kerja sama ekonomi. Pada Level II determinan II, semakin besarnya peran lembaga eksekutif Jepang (perdana menteri dan Kantei) di bawah Shinzo Abe yang intervensionis dan suara partai oposisi yang terpecah belah dan lemah. Adapun faktor pendukung yang ditemukan dalam studi ini adalah keberhasilan liberalisasi sektor agrikultur Jepang di Trans-Pacific Partnership (TPP). Berdasarkan temuan tersebut, studi ini melihat bahwa sikap proteksionis Jepang terhadap sektor agrikulturnya mengalami adaptasi seiring dengan desakan liberalisasi.

---

"

"Kebijakan Pertanian 13ersama Liu [ropy atau 1'oli/ique llgrk)/e commune' (PAC) merupakan integrasi ekonomi negara anggota Uni Fropa di sektor pertanian. Sebagai sebuah kebijakan ekonomi, PAC memiliki berbagai mekanisme, seperti mekanisme pasar, mekanisme pendanaan. Sejak dibentuk pada tahun 1962, PAC telah mcngalami beberapa reformasi, namun reformasi yang terpenting adalah reformasi Mac sharry dan Agenda 2000. Kedua reformasi PAC ini memuat beberapa perubahan yang mendasar dalam PAC, antara lain pengalihan subsidi harga dan subsidi ekspor yang diberikan berdasarkan basil atau volume produksi menjadi tunjangan penghasilan yang diberikan berdasarkan faktor produksi: penetapan pengembangan wilayah pedesaan sebagai pilar kedua PAC; dan pembatasan produksi melalui penutupan dan penghutanan kembali sebagian lahan serta penetapan kuota produksi. Penelitian dalam skripsi ini diawali dengan asumsi bahwa pemberlakuan kedua reformasi tersebut akan membawa dampak yang signifikan bagi sektor pertanian Prancis, negara anggota Uni Fropa penghasil produk pertanian terbesar dan penerima bantuan terbesar di sektor ini."

"Isu informalitas dan tujuan distribusi pemerintah menyebabkan perlakuan khusus PPN atas sektor pertanian masih diperlukan. Bentuk perlakuan dan dampak yang ditimbulkan beragam, tergantung kepada kondisi dan kebutuhan di masing-masing negara. Studi ini bertujuan untuk mengestimasi dampak kebijakan pengukuran alternatif basis pajak terhadap kinerja penerimaan PPN sektor pertanian di Indonesia. Menggunakan permodelan table input-otput, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan dan kinerja penerimaan PPN sektor pertanian, namun menurunkan agregat penerimaan PPN nasional, dan meningkatkan beban PPN yang harus ditanggung oleh pengusaha sektor pertanian.

---

Informality issues and government distributional objectives cause the need for VAT special treatment for the agricultural sector. The treatment forms and resulting impacts vary, depending on each country's conditions and necessities. This study aims to estimate the impact of the alternative tax base measurement policies on the VAT revenue performance in the Indonesian agricultural sector. Using input-output table modeling, the results show that the policy has a positive impact on the compliance level and VAT revenue in the agricultural sector, but reduces the aggregate national VAT revenues, and increases the VAT burden that must be borne by the agricultural sector entrepreneurs."