Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTMoney politics in elections and local elections is a phenomenon that is prevalent in procedural democracies in Indonesia, especially since the direct elections in 2004. Voters are very familiar with the term money politics and also do not hesitate to accept gifts in the form of money and goods. This paper tries to offer an effort to prevent the practice of money politics seen from the sociological and psychological aspects of voters, by providing an understanding of cognitive and affective aspects to instill in the minds of voters that money politics is a crime and a fundamental violation of ethics and morals. Voters in electoral practice can be influenced by their choices if they are given goods assistance or giving money. Relations or relationships between candidates and voters occur in terms of voting, providing services and personal activities, providing goods, providing projects, electoral fraud, identity appearance and raising funds for candidates for regional head candidates. The voter's social capital and local wisdom are expected to reduce the practice of money politics."

"ABSTRACTCampaign finance disclosure in Indonesia has received attention from the post-Soeharto elections with the issuance of various regulations related to revenue, expenditure, reporting of campaign funds by the General Election Commission. However, the application of campaign finance disclosures has never been optimized. This article contributes to overcoming two problems at once. First, conceptually, the study of disclosure of campaign funds was dominated by disclosure of campaign funds at the level of political parties and legislative elections. This article focuses on knowing how the application of campaign finance disclosure at the level of regional head elections, using the case of the 2018 regional election. Second, in practice, there are problems in regulation, implementation and understanding of the practice of campaign finance disclosure in Indonesia. This article explains why campaign finance disclosure has never been optimized and always has a strong correlation with the failure to prevent money politics. The author argues that prevention of money politics can be done by optimizing the operation of disclosure of campaign funds. As long as the disclosure of campaign funds is not optimal, so far the prevention of money politics will not be effective."

"Masalah tindak pidana pencucian uang merupakan permasalahan yang tidaklah dapat dipandang sebelah mata oleh setiap negara di dunia. Kejahatan ini merupakan sebuah tindak pidana serius yang memerlukan sebuah pencegahan dan pemberantasan yang optimal. Hal ini disebabkan karena praktek tindak pidana pencucian uang (money laundering) mempunyai keterkaitan sangat erat dengan kejahatan yang terorganisir (organized crime). Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan sebuah proses dimana pelaku kejahatan berupaya menciptakan ilusi sehingga harta yang dibelanjakan yang diperolehnya dari hasil tindak pidana kejahatan tampak seolah-olah berasal dari sumber yang legal.Praktek tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kejahatan dengan perencanaan yang rapih dengan melibatkan berbagai sarana kejahatan. Praktek tindak pidana kejahatan ini kian kompleks dan tidak lagi dilakukan dalam skala kecil yang bersifat nasional namun telah melibatkan skala yang luas yang bersifat internasional. Hal ini disebabkan karena praktek tindak pidana pencucian uang ini semakin beragam dan dilakukan dengan melintasi batasan yuridiksi suatu negara. Akibatnya uang-uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang telah tersebar di penjuru dunia.Hal inilah yang mendorong hadirnya sebuah kerja sama internasional guna melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini dan membentuk institusi-institusi internasional yang memberikan penekanan secara internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini. Selain itu pemerintah di suatu negara harus juga terdorong untuk memberikan perhatian dengan melakukan kebijakan hukum balk berupa kebijakan dikeluarkannya peraturan di bidang pencucian uang ini serta dibentuknya institusi yang memiliki kebijakan di dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ini."

"Pemilu serantak Tahun 2019 meninggalkan permasalahan akut yang berdampak pada kritisnya nilai demokrasi di Indonesia. Realitas menunjukan terdapat banyak pelanggaran yang menyumbang penurunan kualitas Pemilu yang disebabkan oleh politik uang. Permasalahan politik uang ini telah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya, namun terdapat ruang kosong dalam penanganan politik uang yaitu penanganan tidak cukup melalui penguatan kelembagaan tapi juga melalui best practice dengan membandingkan penanganan politik uang yang telah dilakukan oleh negara-negara luar dan disesuaikan dengan keadaan Pemilu indonesia terutama kondisi lokal. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang didukung oleh penelitian yang relevan. Hasil penelitian menunjukan akar permasalahan munculnya politik uang adalah kandidat dan masyarakat yang memiliki perilaku kapitalis didasarkan pada untung dan rugi secara ekonomi. Sementara celah hukum, pengawasan yang lemah dan sistem Pemilu proporsional membuka peluang berkembangnya politik uang. Pencegahan politik uang dapat dilakukan secara sistemik dan simultan melalui efektifitas fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik, pembenahan sistem politik, budaya politik, pendidikan moral dan politik masyarakat dengan strategi jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pencegahan dapat juga dilakukan melalui modifikasi sistem Pemilu campuran sehingga meningkatkan hubungan antar pemilih dan wakilnya yang tidak terputus pasca Pemilu pada akhirnya akan meminimalisir politik uang dan menekan jumlah caleg instan menjelang Pemilu."

"Tesis ini membahas tentang Strategi Nasional Pcncegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Menyadari bahwa ancaman tindak pidana pcncucian uang sebagai kejahatan serius yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan integritas sistcm keuangan serta mengamcam kepentingan nasional, berdampak luas dan membahayakan scndiwsendi kehidupan bcrmasyarakat, bcrbangsa. dan bemcgara, maka upaya pencegahan dan pcmbcrantasan harus dilakukan melalui langkah-langkah konseptual dan menyeluruh melalui sebuah strategi nasiorml yang melibatkan scmua unsur kehidupan berbangsa dan bernegara, Strategi Nasional Pcncegahan dan Pcmberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia mcntpakan kcbijaknn nasional yang dirumuskan dan digunakan sebagai arah kebijakan dalam kcrangka pengembangan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa, dalam upaya pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di lndoacsin yang efektif maka kerjasama yang sangal baik diantara instansi terkait yang meliputi penyedia jasa kcuangan, PPATK, otoritas Iembaga keuangan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pcngadilan, scrta dukungan pcnuh dari seluruh masyarakat Indonesia rnerupakan modal utama yang sangat diperlukan schingga diharapkan berdampak positif khususnya bagi upaya Pcnccgahan dan Pcmberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan perkcmbangan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

---

This thesis discusses the National Strategy for Prevention and Eradication Money Laundering in Indonesia. Realizing that the threat of money laundering as an extraordinary -crime that can disrupt economic stability and integrity of the financial system and also threaten the national interest. it can cause wide spread effect and endanger lives of society, nation, and state, then the prevention and eradication efforts must be made through the conceptual steps and through a comprehensive national strategy involving all elements of national and state. National Strategy for Prevention and Eradication of Money Laundering in Indonesia is the national policy Is formulated and used as the direction of policy within the framework of the development of Anti Money Laundering Regime: in lndonesia. The results of this study suggest that, in an effort to the lmplementation of the National Strategy on Prevention and Eradication Money Laundering in Indonesia that are effective, then the very good cooperation among relevant agencies including providers of financial services. INTRAC, the authority of financial institutions, police judiciary and courts, and the full support of the entire people of Indonesia is the main capital that is necessary so that the expected positive impact, especially for the efforts on the Prevention and Eradication of Money Laundering in Indonesia and the development of the Indonesian economy."

"Praktik politik uang akan menciptakan korupsi dan merugikan masyarakat. Penelitian ini membahas pendidikan politik dalam mencegah praktik politik uang, dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini, pertama, pendidikan politik dengan konsep per-emtif dimana masyarakat desa mendeklarasikan desa anti-politik uang di 34 desa di daerah istimewa yogyakarta."

"The paper is an attempt to present cash waqf as a model of giving in islam with Philantropic of social justice prespective. On this prespective, cash waqf placed in the context of empowerment among the economically marginalized. Cash waqh will be integrated into mocrofinancing program to efectively alivate absolute poverty. Waqf fud collected through cash waqf will be alocted as loan for microenterprises and the benefit will be alocted as qardhul hasan for the poorest. Baituk Mal Wa Tanwil is an ideal institution to operate the microfinancing programe based on waqf fund"

"The article explains the context and implication of the Indonesia Reform of May 2000. Applying Samuel Huntington's thesis, the article argues that the macro immediate cause of the reform was a sudden change in macroeconomic in the form of fiscal and economic crisis. In the context of the "third wave of democratization," the crisis was most favorable to the transition from authoritarian to democratic government The article also shows that the context or fiscal crisis only worsened the capacity of the government with its "elitist" strategy that had concentrated political, economic and symbolic power. Example KKLV the May Reform has increased "Liberty" and empowered civil society as shown in the formation of new political parties and media. However, this liberty does not automatically increase the "Fraternity" or horizontal solidarity and respect toward minorities such as local tribes and their religions. Finally, the reform has no significant impact to the betterment of "Equality" for the majority in the lower strata such as peasant and labor. A comprehensive reform strategy and legal support are required to "open" the pyramid of the Indonesia civil society."