Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis pertimbangan apa yang mendasari keterlibatan Jepang secara triangular dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia. Indonesia sebagai middle-income country yang terus mengalami pertumbuhan ekonomi kini menjadi salah satu negara yang memiliki keinginan untuk menjadi penyedia KSS, termasuk melalui mekanisme triangular dengan mitra pembangunan dari negara donor tradisional. Sementara, Jepang sebagai donor terbesar ODA bilateral ke Indonesia lantas juga menjadi salah satu mitra pembangunan yang paling aktif. Ada beberapa keunikan terkait keterlibatan Jepang tersebut, antara lain bahwa Jepang telah terlibat melakukan kerja sama triangular dengan Indonesia sejak 1980an, serta area kerja samanya yang lebih banyak berfokus di sektor agrikultur alih-alih infrastruktur seperti ODA bilateralnya. Analisis akan didasarkan pada konsep pertimbangan kebijakan bantuan luar negeri, di mana di dalamnya ada tujuh aspek yang dapat menjadi pertimbangan. Dalam kasus Jepang, tiga aspek yang nampak menonjol yaitu perihal influence, kepentingan ekonomi, dan reputasi. Skripsi ini menemukan bahwa keterlibatan Jepang berdasarkan pertimbangan influence adalah untuk meningkatkan jangkauan Jepang di negara LDCs mengingat karakteristik Indonesia yang secara alami terbuka untuk berhubungan dengan negara manapun serta sebagai salah satu langkah pendukung kebijakan maritimnya di Indo-Pasifik. Kemudian berdasarkan pertimbangan kepentingan ekonomi, Jepang ingin meningkatkan efektivitas dan efisiensi bantuannya di tengah kelesuan ekonomi, mendukung pengembangan investasi di kawasan non-tradisional, menyelaraskan kepentingan dengan ODA bilateral di negara penerima manfaat, serta adanya knowledge asset di sektor agrikultur yang kebetulan juga merupakan sektor unggulan Indonesia dalam KSS. Berdasarkan pertimbangan terakhir yakni reputasi, Jepang ingin mentransformasikan citranya dari donor menjadi mitra sekaligus menjaga citranya di Indonesia yang telah terbangun melalui penyaluran ODA.

---

This thesis analyzes Japans consideration in participating in a triangular cooperation in Indonesias South-South Cooperation (SSC). Indonesia as a middle-income country which continuously experiences economic growth now has become a country with an ambition to be a SSC provider, including through triangular cooperation with development partners from traditional donor country. Japan as the largest donor of bilateral ODA to Indonesia has also become one of the most active development partners. There are some unique characteristics related to Japan, including the fact that Japan has been involved in triangular cooperation since the 1980s and that in triangular cooperation Japan is mainly involved the agricultural sector instead of infrastructure such as its bilateral ODA. The analysis will be based on the concept of foreign aid policies consideration, where there are seven aspects that can be considered. In the case of Japan, three aspects that stand out are the aspect of influence, economic interests, and reputation. This thesis finds that based on the aspect of influence, Japan aims to widen its reach to various LDCs, especially remembering that Indonesia as a country is open to establish a relation with any country and also as measures to support its maritime policy in the Indo-Pacific. Then, based on economic interests, Japan wants to increase its assistances efficiency and effectivity in the midst of economic recession, support investment development in non-traditional areas, harmonize interests with bilateral ODA in beneficiary countries, and the existence of knowledge assets in the Indonesian agricultural sector in the SSC. Based on the last consideration put forward, which is reputation, Japan wants to transform its image from a donor into a partner while supporting its image in Indonesia that has been built through the distribution of bilateral ODA."

"Keinginan untuk mengurangi ketergantungan dengan Barat menjadi dasar kuat bagi negara-negara ASEAN+3 untuk membuat kerja sama keuangan yang sesuai dengan kebutuhan negara-negara di kawasan ini. Berubahnya kerja sama CMI dari bilateral menjadi multilateral merupakan titik penting bagi kerja sama keuangan di Asia sebagai langkah awal untuk menuju regionalisasi kawasan. Kepentingan negara-negara besar di dalam kawasan ini tidak lepas begitu saja dalam pembentukan kerja sama CMIM. Cina dan Jepang, sebagai raksasa ekonomi Asia, berebut supremasi untuk memperoleh posisi pemimpin di dalam kerja sama tersebut. Penelitian ini ingin menganalisis mengapa kedua negara akhirnya mau bekerja sama secara multilateral mengingat sebelum tahun 2010 kerja sama yang dibentuk bersifat bilateral. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melalui kerja sama multilateral, justru keuntungan yang bisa diperoleh oleh kedua negara lebih besar dibanding jika kedua negara mempertahankan status quo untuk bekerja sama secara bilateral. Selain itu, kompleksitas hubungan kedua negara tidak hanya ditandai dengan rivalitas yang ada namun juga ditunjukkan dengan makin tingginya derajat interdependensi di antara keduanya.

---

The wants to eliminate the degree of dependence towards West became the main reason for ASEAN+3 states to establish financial cooperation, based on their own needs. The transformation of CMI cooperation from bilateral to multilateral was a key point for the financial cooperation in Asia as a first step striving for regionalization. Interests of big states within the cooperation cannot be excluded in establishing CMIM. China and Japan, two economic giants in the region, compete to obtain the leadership seat in the cooperation. The research is aimed to see and analyze why those two states finally decided to cooperate multilaterally after years of bilateralism upto year 2010. The result shows that through multilateral cooperation, the gain and interests that can be aimed by two states are bigger, instead of them being stagnant in status quo. Moreover, the complex relation between China and Japan is not only shown by the rivalry existing between them, but also the rising degree of interdependence amongst them. "

"Dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang disebut work-life balance society di mana para pekerja memiliki semangat tinggi untuk bekerja di samping mengasuh anak ataupun merawat anggota keluarga, pemerintah Jepang membuat kebijakan yang disebut Ikuji Kaigo Kyuugyou Hou (育児・介護休業法) yang dapat diartikan sebagai Undang-Undang Cuti Mengasuh Anak dan Merawat Keluarga. Sejak awal diberlakukannya pada tahun 1992, kebijakan cuti mengasuh anak tersebut telah melalui beberapa kali evaluasi dan revisi. Untuk meneliti tingkat keterlibatan ayah dalam kebijakan pemerintah Jepang yang didukung pula oleh banyak perusahaan tersebut, peneliti menggunakan metode studi dokumen dan analisis kualitatif. Tingkat keterlibatan ayah dalam kebijakan cuti mengasuh anak ini kemudian ditinjau dengan menggunakan teori four-factor model of father involvement (Lamb dan Pleck) dan teori Role Identity (Alicia D. Cast). Hasilnya, tingkat keterlibatan ayah dalam kebijakan cuti mengasuh anak yang terbilang rendah dan jauh dari angka yang ditargetkan pemerintah tidak sejalan dengan tingginya persentase perusahaan yang memberlakukan kebijakan. Sehingga dapat disimpulkan pandangan tradisional masyarakat Jepang bahwa mengasuh anak bukanlah tugas utama ayah masih mendominasi persepsi kaum ayah terhadap peran ayah itu sendiri.

---

In order to create work-life balance society where each citizen works with a sense of satisfaction in work-related responsibilities, and at the same time are able to take care of a child or a family member, Japan Government enacts a policy named Ikuji Kaigo Kyuugyou Hou (育児・介護休業法) and also known as Child Care and Family Care Leave Law. Since the beginning of the implementation in 1992, Child Care and Family Care Leave Law has been through some evaluation and revision. To examine father involvement in this policy made by Japan Government which also supported by many companies, I use document study and qualitative analysis methods. Father involvement in childcare leave policy then analyzed based on four-factor model of father involvement theory (by Lamb dan Pleck) and Role Identity Theory (by Alicia D. Cast). The main results is that father involvement in childcare leave policy in Japan which remain low and far from the number Japan Government targeted is not match to the high rate of companies implementing the policy. In conclusion, fathers’ perception about fathers role are still dominated by Japanese traditional point of view that childcare is not father’s main task."

"Dengan tidak sedikitnya jumlah pertempuran yang terjadi selama berlangsungnya perang Boshin dari tahun 1868—1869, klan Aizu memiliki peranan penting di dalamnya. Selanjutnya, makalah ini membahas keterlibatan salah satu pasukan perang milik klan Aizu yang bernama Byakkotai. Selama ini Byakkotai lebih dikenang melalui sebuah kisah memilukan saat ke-20 tentaranya melakukan ritual harakiri di gunung Iimori. Namun, makalah ini akan memberikan pula pemaparan mengenai keterlibatan pasukan Byakkotai secara langsung di dalam perang Boshin selama berjuang mempertahankan klan mereka.

---

With a large number of battles that occurred during the Boshin war in 1868—1869, Aizu clan has such a significant role on it. Therefore, this paper discusses the involvement of one of the Aizu’s clan military unit named Byakkotai. All this time, people remembered Byakkotai through their heartbreaking story when these 20 young troops attempted harakiri at the Iimori mountain. However, this paper will also provide an examination of their direct involvement in Boshin war while fighting for their clan."

"ABSTRAKDinamika hubungan Korea Selatan dan Jepang selama ini mengalami fluktuasi. Meskipun terdapat banyak faktor yang mendorong kerja sama seperti ancaman bersama, aliansi dan interdependensi ekonomi, namun hubungan Korea Selatan dan Jepang hingga saat ini tetap diwarnai konflik yang disebabkan oleh isu historis. Melalui kajian literatur dengan kronologi waktu, penulis menganalisis faktor pendorong baik kerja sama maupun konflik serta pola yang terjadi dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang dalam rentang waktu 1965-2015. Kajian literatur ini terbagi menjadi tiga periode yaitu Periode Normalisasi 1965-2000 , Periode Kemerosostan 2001-2007 , dan Periode Relatif Stabil 2008-2015 . Berdasarkan hasil analisis kajian literatur, TKA ini berargumen bahwa interdependensi ekonomi merupakan faktor pendorong utama kerja sama dan isu historis merupakan faktor pendorong utama konflik. Penemuan ini diharapkan dapat membantu akademisi dan pembuat kebijakan memahami pola kerja sama dan konflik dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang serta dijadikan rujukan untuk perbaikan hubungan kedua negara di masa depan.

---

ABSTRACTThe relations between South Korea and Japan has been fluctuating throughout the years. Although there are many factors that support cooperation such as common threats, alliances, and economic interdependence, the relations between South Korea and Japan until now are still marked by conflict caused by historical issues. Through a literature review with chronological mapping, this writing aims to analyze the factors driving both cooperation and conflict and the patterns that occurred in relations between South Korea and Japan in the period 1965 2015. This literature review is divided into three periods, Normalisation Period 1965 2000 , Downfall Period 2001 2007 , and Relatively Stable Period 2008 2015 . Based on the literature review, this final thesis argues that economic interdependence is a key driver of cooperation and historical issues are the key driver of conflict. The present findings might be useful for academics and policymakers to understand the pattern of cooperation and conflict in relations between South Korea and Japan and to serve as a reference for improving relations between the two countries in the future."

"Kerjasama Selatan-Selatan adalah skema kerjasama dimana dua atau lebih negara berkembang bekerjasama untuk mencapai tujuan pembangunan yang sama. Kolaborasi ini umumnya berbentuk program pelatihan, workshop, dan bentuk berbagi ilmu lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bantuan bilateral dalam skema KSS berdampak pada perdagangan kedua negara dengan menggunakan model gravity dengan penambahan variabel lain seperti GDP per kapita, dan beberapa variabel dummy seperti direct borders, language similarity, dan keanggotaan di FTA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada dampak yang signifikan dari pemberian bantuan bilateral terhadap ekspor negara donor baru. Bagian kedua penelitian ini membahas sejauh mana kesiapan Indonesia sebagai donor di KSS, apa saja tantangan yang dihadapi dan kepentingan Indonesia dalam membentuk lembaga tunggal.

---

South-South Cooperation is a cooperation scheme in which two or more developing countries work together to achieve the same development goals. This collaboration generally takes the form of training programs, workshops, and other forms of sharing knowledge. This study aims to determine whether bilateral assistance in the SSC scheme has an impact on trade between the two countries by using a gravity model with the addition of other variables such as GDP per capita, and several dummy variables such as direct borders, language similarity, and membership in FTA. The results showed that there was no significant impact of the provision of bilateral assistance on the exports of new donor countries. The second part of this research discusses the extent of Indonesia's readiness as a donor in SSC, what are the challenges faced and Indonesia's interests in forming a single institution."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh bolak balik antara status kegiatan ekonomi istri terhadap keterlibatan suami bekerja dalam mengurus rumah tangga, serta dampak yang lebih besar dari pengaruh bolak-balik tersebut. Karena adanya hubungan timbal balik dan isu endogenitas, maka penelitian ini akan menggunakan model persamaan simultan untuk menjawab tujuan penelitian. Hasil persamaan simultan menemukan adanya istri yang bekerja memiliki pengaruh lebih besar terhadap keterlibatan suami bekerja dalam mengurus rumah tangga dibandingkan pengaruh sebaliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa pekerjaan rumah tangga tidak dapat terabaikan ketika tinggal dengan istri yang bekerja. Selain itu, penelitian ini juga melihat adanya asisten rumah tangga mengurangi keterlibatan suami bekerja dalam pekerjaan rumah tangga. Namun adanya balita di rumah tangga tidak menggeser peran suami dalam pengasuhan anak

---

This study aims to find reciprocal effect between wives’ economic activity status and working husbands’ involvement in household production, and the greater effect of those two. Because of reciprocity and endogeneity issues, this study will be tackled by simultaneous equation system. The result suggests that working wives and working husbands’ involvement in household production has greater effect than the otherwise. It argues that household production cannot be overlooked so that husband will allocate their time when lives with working wife. Besides, this study finds that existence of household assistant less likely effects on working husband’s involvement in household production. However, fathers cannot get rid of caring child(ren) under 5 years old in the household."

"Gastrodiplomasi merupakan diplomasi publik yang menggunakan makanan atau budaya kuliner dengan tujuan menyampaikan pesan tertentu, serta menjadi sarana dan upaya suatu negara dalam meningkatkan brand image dengan nilai-nilai kebudayaan suatu negara untuk memproyeksikan persepsi masyarakat internasional dalam ajang mempromosikan negaranya melalui budaya kuliner. Jepang menjadi salah satu negara yang berdiplomasi menggunakan makanan untuk sarana diplomasinya dengan tujuan menyebarluaskan budaya sekaligus sebagai sarana promosi di dunia internasional. Salah satunya adalah makanan tradisional Jepang yang disebut dengan washoku. Washoku mempunyai ciri khusus dalam kuliner Jepang yaitu selalu mengutamakan musim, bahan, keseimbangan, dan keestetisan dalam sajian makanannya. Washoku sendiri ditetapkan sebagai “Intangible Cultural Heritage list”. Untuk mewujudkan hal ini salah satu implementasi program gastrodiplomasi Jepang diwujudkan melalui program Japan Restaurant Overseas (JRO). Program ini dilakukan untuk menyebarkan restoran Jepang dan membuat budaya masakan Jepang dapat dinikmati dan dikenal oleh seluruh orang di dunia. Penelitian ini akan membahas terkait gastrodiplomasi Jepang di Indonesia melalui program Japan Restaurant Overseas serta untuk mengetahui cara Jepang berdiplomasi menggunakan gastrodiplomasi di Indonesia. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu cara atau proses ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan dengan pendekatan dan prosedur penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis daripada angka-angka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada dasarnya Japan Restaurant Overseas menjadi alat gastrodiplomasi Jepang yang bertujuan untuk mengubah opini publik asing termasuk masyarakat Indonesia tentang Jepang. Namun, di sisi lain, Jepang juga menerapkan budaya washoku dalam praktik gastrodiplomasi Jepang melalui Japan Restaurant Overseas.

---

Gastrodiplomacy is public diplomacy that uses food or culinary culture with the aim of conveying certain messages, as well as being a means and effort of a country in enhancing a country's brand image with cultural values to project the perceptions of the international community in the arena of promoting their country through culinary culture. Japan is one of the diplomatic countries using food as a means of diplomacy with the aim of spreading culture as well as a means of promotion in the international world. One of them is a traditional Japanese food called washoku. Washoku has a special characteristic in Japanese cuisine, namely always prioritizing season, ingredients, balance, and aesthetics in its food preparation. Washoku itself is designated as an “Intangible Cultural Heritage list”. To realize this, one of the implementations of the Japanese gastrodiplomacy program is realized through the Japan Restaurant Overseas (JRO) program. This program is carried out to spread Japanese restaurants and make the culture of Japanese cuisine can be enjoyed and known by all people in the world. This research will discuss Japanese gastrodiplomacy in Indonesia through the Japan Restaurant Overseas program and find out how Japan uses gastrodiplomacy in Indonesia. The data analysis method used in this study is a qualitative descriptive method, namely a scientific way or process to obtain data with a purpose and use with descriptive research approaches and procedures in the form of written words rather than numbers. The results of this study indicate that basically Japan Restaurant Overseas is a Japanese gastrodiplomacy tool that aims to change foreign public opinion, including Indonesian people, about Japan. However, on the other hand, Japan has also implemented washoku culture in Japanese gastrodiplomacy practices through Japan Restaurant Overseas."