Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dampak 'syok Cina' pada mitra dagang merupakan sumber guncangan yang besar terhadap pasokan yang menggusur produsen manufaktur dinegara-negara lain, selain itu juga menjadi sumber guncangan permintaan yang mendorong berbagai sektor luar negeri termasuk yang memproduksi produk primer, perantara, dan jasa. Namun, banyak literatur hanya menekankan pada syok pasokan dan dampaknya, meninggalkan sejumlah besar pertanyaan terhadap 'syok Cina'. Kami melakukan melakukan penelitian penting dengan menjelaskan 'syok Cina' dari dua sisi dan dampaknya di beberapa negara (Brasil, Indonesia, India, Meksiko, dan Turki) yang hasil penelitian dinegara-negara tersebut masih sedikit dan tidak dapat dibandingkan secara langsung. Dengan menggunakan kerangka kerja akuntansi input-output yang menyoroti aspek penciptaan lapangan kerja dari ekspor bersama dengan aspek pengurangan tenaga kerja melalui impor, kami menyajikan penelitian tentang efek ketenagakerjaan dari perdagangan bilateral dengan China selama periode 1995-2011. Hasil kami menunjukkan bahwa mempertimbangkan efek dari penawaran dan permintaan yang terkait dengan guncangan Cina menyebabkan 3,7 juta pekerjaan hilang di negara-negara ini, dibandingkan dengan 11,8 juta jika hanya syok pasokan yang dipertimbangkan. Kecuali Brasil, semua negara lain mengalami penurunan permintaan tenaga kerja terkait dengan perdagangan bilateral dengan China.

---

The impact of 'China shocks' on trading partners is a source of a massive supply shock that displaces foreign manufacturing producers, combined with an important source of demand shock that propelled forward a wide range of foreign sectors including those producing primary products, intermediates, and services. Yet, much of the emphasis of the literature has been placed on the supply shock and its impact, leaving a large span of 'China shocks' unexplained.

We undertake the important task to account for the dual track of 'China shocks' and their impacts on a representative set of emerging economies (Brazil, Indonesia, India, Mexico, and Turkey) for which the evidence remains scanty and not directly comparable. Using a global input-output accounting framework which highlights the job creation aspect of exports along with the job destruction aspect of imports, we provide evidence on the employment effect of bilateral trade with China over the 1995-2011 period.

Our results suggest that considering the net effect of supply and demand related to China shocks leads to 3.7 million job losses for these economies, compared to 11.8 million if only the supply shock has been considered. Except for Brazil, all other countries have experienced job losses associated with net exports with China, the direct result of the resource sector. When we isolate the portion of employment changes associated only to the exogenous effects to this set of economies, they all become subject to important job losses."

"Kehadiran UU ketenagakerjaan sering mendapat tantangan dari para pendukung kepentingan terutama dari pihak pekerja, terutama yang berkaitan dengan pengaturan perjanjian kerja Outsourcing di Indonesia. Alasan para penentang tersebut antara lain adalah, bahwa pengaturan outsourcing hanya mengeksploitasi dan memarjinnalisasi sisi kemanusiaan mereka yang telah dijamin oleh konstitusi. Berbagai upaya telah mereka lakukan agar aturan yang dinilai diskriminatif ini dihapus dari praktik ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk pilihan hukum dengan melalakukan uji material aturan tersebut ke mahkamah konstitusi (MK). Akhirnya, melalui putusan No. 27/PUU-IX/2011, MK mengabulkan permohonan pekerja dengan menyatakan inkonstitusional sebagai ketentuan tentang perjanjian kerja outsourcing. Dalam menyikapi putusan MK tersebut, pemerintah melalui kemenakertrans menerbitkan permenakertrans No. 19 tahun 2012"

"Penelitian mengenai Perhimpoenan Beambte Spoor dan Tram (PBST) di Bandung pada tahun 1927 ? 1934 ini ditujukan untuk melengkapi penulisan tentang sejarah pergerakan nasional dan sejarah tentang perburuhan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam penelitian penulis hanya menggunakan sumber-sumber tertulis, karena penggunaan sumber lisan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergerakan serikat pekerja setelah tahun 1927 tidak berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pergerakan serikat pekerja pada awalnya berjalan secara radikal dan revolusioner dengan diwarnai oleh pemogokan-pemogokan yang dilakukan oleh para buruh. Aksi inilah yang digunakan untuk menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dirasa tidak adil oleh para pekerja. Aksi ini turut didukung oleh gerakan-gerakan politik yang kontra terhadap pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Kondisi ini kemudian berubah setelah tahun 1927 dengan adanya pembatasan ruang gerak untuk pergerakan kaum pribumi di Hindia Belanda. Pergerakan serikat pekerja pun kemudian berubah menuju ke arah yang lebih lunak dengan jalan kooperatif dengan pemerintah, terutama untuk mereka yang bekerja di perusahaan negara. Kondisi yang seperti inilah yang kemudian menyulitkan para pekerja untuk memperjuangkan perbaikan hidupnya, ditambah lagi dengan situasi ekonomi malaise yang melanda di Hindia Belanda. Perhimpoenan Beambte Spoor dan Tram (PBST), serikat pekerja untuk kaum beambten --pekerja kelas II-- di dalam Staatsspoorwegen (SS), merupakan salah satunya yang melewati periode tersebut."

"Laju pertumbuhan penduduk Propinsi Lampung tergolong cukup tinggi. Ini membawa implikasi pada banyaknya jumlah penduduk pada kategori angkatan kerja. Akibatnya, mereka yang akan memasuki pasar tenaga kerja diperkirakan cukup banyak. Sementara daya serap perekonomian terhadap tenaga kerja masih sangat terbatas sehingga over supply di pasar tenaga kerja diperkirakan akan cukup besar. Jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik, maka jumlah pengangguran akan meningkat.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam penyerapan tenaga kerja sektoral Propinsi Lampung (berdasarkan pendekatan demometrik), membuat proyeksi penyerapan tenaga kerja sektoral di Propinsi Lampung sampai dengan tahun 2010 dan melengkapi informasi kependudukan yang diharapkan dapat berguna dalam perencanaan tenaga kerja di Propinsi Lampung.Hasil penelitian menunjukan semakin tinggi NTB sektoral akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral, semakin tinggi PDRB per kapita akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral, kecuali untuk tenaga kerja sektor pertambangan. Semakin tinggi jumlah penduduk akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral dan semakin tinggi jumlah pengangguran akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sektoral.Hasil proyeksi dengan skenario pesimis, moderat, dan optimis menunjukkan tenaga kerja sektor pertanian mendominasi pola penyerapan tenaga kerja Propinsi Lampung pada tahun 2010. Proporsinya mengalami kenaikan dari tahun 2003 yang hanya 66 persen menjadi 68-71 persen pada tahun 2010. Sektor yang menyerap tenaga kerja cukup tinggi selain pertanian adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa masing-masing 11-12 persen dan 6-7 persen. Sedangkan Sektor yang cukup kecil dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor pertambangan, LGA dan keuangan.Dalam rencana stratejik (renstra) pembangunan Propinsi Lampung 2004-2009, disebutkan isu pokok pembangunan ekonomi Propinsi Lampung harus dapat lebih meningkatkan produktwitas dan nilai tambah sektor pertanian. Mengingat hasil proyeksi menunjukkan bahwa tahun 2010 tenaga kerja sektor pertanian mencapai sekitar 70 persen pada skenario pesimis, moderat, dan optimis, maka pemerintah daerah Propinsi Lampung perlu menitikberatkan pembangunan pada sektor ini.Hasii proyeksi sangat diperlukan untuk perencanaan tenaga kerja, terutama dalam hal kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 0,5 persen per tahun, maka pada tahun 2010 akan terdapat ke!ebihan persediaan tenaga kerja sebesar 879.197 orang. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 1,0 persen per tahun, maka tahun 2010 akan terdapat kelebihan persediaan tenaga kerja sebesar 93.370 orang. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 2,0 persen per tahun, maka pada tahun 2010 akan terjadi kekurangan tenaga kerja sebesar 408.634 orang.Untuk itu perlu adanya kebijakan ekonomi dan kebijakan kependudukan yang terintegrasi kedalam rencana pembangunan. Kebijakan kependudukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat besarnya kesenjangan penghasilan antar gender para wirausaha dan pekerja dengan menggunakan metode dekomposisi Blinder-Oaxaca. Metode ini membagi penyebab kesenjangan penghasilan antar gender menjadi dua bagian, yaitu faktor endowment yang dijelaskan oleh variabel umur, pendidikan, tempat tinggal, jam kerja, status kegiatan, jenis pekerjaan, dan lapangan usaha, serta faktor diskriminasi. Dari data Sakernas Agustus 2013, ditemukan bahwa kesenjangan penghasilan antar gender para pekerja lebih besar dibandingkan para wirausaha. Kontribusi faktor endowment lebih besar dalam menjelaskan kesenjangan penghasilan antar gender para pekerja, sedangkan kontribusi faktor diskriminasi lebih besar dalam menjelaskan kesenjangan penghasilan antar gender para wirausaha.

---

This research aims to find out the gender earnings gap in self and wage employment using Blinder-Oaxaca decomposition method. This method divides the causes of the gender earnings gap into endowment factor which is explained by age, education, residence, working hours, activity status, occupation and industry, as well as discrimination factor. Using Sakernas August 2013, it is found that the gender earnings gap in wage employment is greater than self employment. Endowment factor contribution is bigger in explaining the gender earnings gap in wage employment, while discrimination factor contribution is bigger in explaining the gender earnings gap in self employment."

"ABSTRAKPekerja rumahan merupakan pekerja borongan yang dilakukan di rumah dan dibayar berdasarkan upah satuan. Kemunculan pekerja rumahan di Indonesia sejalan dengan perkembangan industrialisasi modern. Pada skripsi ini, pekerja rumahan dibahas sebagai subjek utama dengan memfokuskan pada kondisi yang dialami. Dalam rangka kepentingan pembuatan kebijakan pekerja rumahan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kasus pekerja rumahan di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kondisi pekerja rumahan dan peran pemerintah dalam menanggapi permasalahan pekerja rumahan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, serta metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Analisis penemuan data dilakukan dengan menggunakan teori sistem dunia dan prisma kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja rumahan tanpa disadari telah mengalami eksploitasi pekerjaan berkaitan dengan upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tidak adanya jaminan sosial dan kesehatan, serta tidak memiliki kontrak kerja. Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara tidak langsung mengabaikan kondisi eksploitasi yang dialami oleh pekerja rumahan tersebut. Dengan demikian, pekerja rumahan dapat disebut sebagai korban eksploitasi karena adanya pengabaian oleh pemerintah.

---

ABSTRACT

Home-based workers are subcontracted workers who work at home for employers or their intermediaries, usually on a piece rate basis. The emergence of home-based workers in Indonesia goes along with the growth of modern industrialization. In this thesis, home-based workers are discussed as the main subject by focusing on their conditions as workers. In order to establish home-based workers policy in Indonesia. This study used the issue of home-based workers in Karawaci subdistrict of Tangerang city using a descriptive qualitative research, and the data was collected from interviews and field observation. In addition, the study was analyzed with world system theory and crime prism. The result indicate that home-based workers, unwittingly, have undergone work exploitations related to underpayment, excessive working hours, the lack of social and health security, and the absence of working contract. It also argued that the government, especially the Ministry of Manpower, indirectly overlooked the exploitations experienced by home based workers. Thereby, this research showed that home based workers can be considered as victim of exploitation, due to the governments indifference."

"This article addresses two contested issues of crucial importance to policy, namely : formal labour regulations as a cause informal employment and so-called "voluntary" informal employment...."

"Within the framework of the European Employment Strategy,the European Union has defined a set of indicators to monitor employment quality-the socalled Laeken indicators....."