Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beragam bantuan sosial yang didistribusikan oleh pemerintah pada masa pandemi Covid-19 menjadi bagian komponen pendapatan rumah tangga yang kemudian dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi, bantuan sosial yang didistribusikan oleh pemerintah kepada rumah tangga di Indonesia di antaranya adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek crowding in dan crowding out dari  keragaman bantuan sosial BPNT, BST, dan BLTDD yang diterima 63.924 rumah tangga di Indonesia pada saat krisis ekonomi terhadap pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan menggunakan data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020 pada modul ketahanan sosial (Hansos) dan Susenas KOR, kemudian dianalisis menggunakan model Seemingly Unrelated Regression (SUR), penelitian ini menemukan bahwa BPNT, BST dan BLTDD signifikan mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Jika pengaruh bantuan sosial BPNT, BST, dan BLTDD positif (Crowding In)untuk belanja makanan maka dalam penelitian ini menemukan hubungan yang negatif (Crowding Out) untuk pengeluaran bukan makanan. Namun ketika bantuan sosial disimulasikan dalam bentuk uang tunai maka konsumsi rumah tangga cenderung negatif untuk makanan (Crowding Out) dan positif (Crowding In)untuk konsumsi bukan makanan.

---

Social assistance distributed by the government during the Covid-19 pandemic became a component of household income which then allocate for consumption expenditure. The types of social assistance provided by the government to households in Indonesia include Non-Cash Food Assistance (BPNT), Cash Social Assistance (BST), and Village Fund Cash Direct Assistance (BLTDD). This study aims to analyze the effects of crowding in and out of the various social assistance BPNT, BST, and BLTDD received by 63,924 households in Indonesia during the economic crisis on food and non-food expenditures. Using secondary data from the 2020 National Socioeconomic Survey on the social security module (Hansos) and Susenas KOR, then analyzed using the Seemingly Unrelated Regression (SUR) model, this study found that BPNT, BST, and BLTDD significantly affect household spending. If the influence of BPNT, BST, and BLTDD social assistance is positive (crowding in) for food spending, this study finds a negative relationship (crowding out) for non-food expenditure. However, when social service simulates as cash, household consumption tends to be harmful to food (crowding out) and positive (crowding in) for non-food consumption."

"Bantuan Langsung Tunai (Cash tranfer subsidy) was targeted to the poor for compensating the fuel price hike in 2005.In Kebumen Regency there was difference for perceptionor understanding and interest of policy actors in the implementation of cash Transfer Subsidy

---

"

"Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin?, (2) menghitung persentase salah sasaran dan besar uang BLT yang salah sasaran tersebut, (3) mengembangkan model untuk menentukan RT sangat miskin dalam Program PKH. Ide utama penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana menghitung pengeluaran rumah t-rumah tangga miskin dari PSE 2005 (penerima Bantuan Langsung Tunai 2005) untuk memastikan apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin, kemudian menghitung berapa besar kebocoran (leakage) dan jumlah rumah tangga PSE 2005 yang menurut model PMT sebenarnya bukan rumah tangga miskin, tapi menerima BLT. Penghitungan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan menggunakan tiga model PMT. Hasil penelitian ini memberi peluang untuk pemerintah merevitalisasi proses verifikasi dan penentuan targeting rumah tangga miskin penerima BLT pada tahun 2008. Sementara terkait dengan program PKH, pemerintah dapat memastikan pemberian bantuan kepada rumah yang benar-benar paling miskin dengan memerhatikan kemampuan ekonomi mereka. Lebih jauh, penelitian ini juga mendukung salah satu Laporan Kajian Bank Dunia (World Bank) tentang Pengeluaran Publik di Indonesia yang menyatakan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor publik masih rendah serta penggunaan dana pemerintah daerah cenderung kurang tepat."

"Penelitian ini menganalisis dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan Kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia. menggunakan simulasi kemiskinan dengan metode Modifikasi Garis Kemiskinan dan Modifikasi Pengeluaran dengan memanfaatkan indikator-indikator pendahulu angka kemiskinan/leading indicators. Berdasarkan hasil simulasi, ditemukan bahwa pemberian kompensasi BLT BBM dapat menekan angka kemiskinan dibandingkan tanpa adanya kompensasi. Pada skema tanpa adanya kompensasi, angka kemiskinan yang akan terjadi pada September 2022 diprediksi sebesar 10,36 persen (mengalami kenaikan 0,82 persen dibandingkan Maret 2022). Pada skema yang dilakukan oleh pemerintah (kompensasi diberikan kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau penerima program Bantuan Langsung Tunai (BPNT), maka kemiskinan diperkirakan sebesar 9,56 persen (mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen dibandingkan Maret 2022). Pemberian kompensasi dapat menjadi solusi jangka pendek untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin saat terjadinya shock ekonomi. Akan tetapi, ditemukan bahwa masih tingginya persentase rumah tangga yang berada pada kelompok dengan 10 persen pengeluaran per kapita terendah (desil 1) yang tidak tercakup ke dalam sasaran penerima manfaat (exclusion of error), yaitu sebesar 55,35 persen dan hanya 44,65 persen rumah tangga yang menerima manfaat program. Temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa pemberian program bantuan kepada rumah tangga yang lebih tepat sasaran akan jauh lebih efektif dan efisien dalam menekan angka kemiskinan dibandingkan dengan melakukan perluasan cakupan bantuan kepada rumah tangga penerima Program Indonesia Pintar (PIP) ataupun menambah nominal bantuan. Skema pemberian bantuan yang mengarah pada rumah tangga yang lebih tepat tidak hanya menghasilkan angka kemiskinan yang lebih rendah, tetapi juga menghasilkan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan gini ratio yang lebih rendah dibandingkan skema lainnya. Exclusion error pada desil 1 dapat dikurangi dengan melakukan perbaikan, pembaruan, dan integrasi basis data terpadu dikombinasikan dengan data pendukung lainnya dengan melihat karakteristik kerawanan sosial yang dimiliki oleh rumah tangga miskin. Basis data penerima bantuan yang lebih akurat akan berperan sangat penting dalam tahap perencanaan program dan keberhasilan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis inferensial menggunakan regresi logistik ordinal, kecenderungan rumah tangga yang menerima Kompensasi BLT BBM untuk berada dalam kemiskinan dibandingkan menjadi rentan miskin dan tidak miskin semakin besar seiring dilakukannya minimalisasi exclusion error menjadi 25 persen dan 15 persen. Ini menjadi pembahasan dan temuan yang menarik. Hal ini tidak berarti bahwa pemberian Kompensasi BLT BBM akan membuat rumah tangga menjadi jatuh ke dalam kemiskinan. Akan tetapi justru sebaliknya, kecenderungan yang semakin besar menandakan bahwa kompensasi BLT BBM semakin menjangkau kelompok rumah tangga miskin yang berada pada desil terendah. Adanya pemotongan besaran bantuan sosial juga dapat berdampak buruk bagi pemulihan daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin yang membuat angka kemiskinan menjadi lebih tinggi. Terakhir namun tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas harga barang dan jasa, khususnya kebutuhan pokok agar tidak terlalu tinggi sehingga daya beli masyarakat tidak semakin menurun.

---

This study analyzes the impact of fuel price raising and Direct Cash Assistance (BLT BBM) compensation on poverty in Indonesia using poverty simulation with the Poverty Line Modification and Expenditure Modification methods by utilizing leading indicators. Based on the simulation results, it was found that the BLT BBM compensation program can reduce the poverty rate compared to without BBM compensation. In the no compensation scheme, the poverty rate in September 2022 is predicted to be 10.36 percent (an increase of 0.82 percent compared to March 2022). In the scheme implemented by the government (compensation is given to recipients of the Family Hope Program (PKH) or recipients of the Direct Cash Transfer (BPNT) program), poverty is estimated at 9.56 percent (an increase of 0.02 percent compared to March 2022). Compensation programs can be a short-term solution to restore the purchasing power of the poor and the vulnerable poor during an economic shock. However, it was found that a high percentage of households in the lowest 10 percent of per capita expenditure (decile 1) were not included in the target beneficiaries (exclusion of error) at 55.35 percent and only 44.65 percent of households received program benefits. The main finding in this study is that providing assistance programs to more targeted households will be much more effective and efficient in reducing poverty than expanding the coverage of assistance to households receiving the Indonesia Smart Program (PIP) or increasing the amount of assistance. Schemes that target more appropriate households not only result in lower poverty rates, but also lower poverty depth index, poverty severity index, and gini ratio compared to other schemes. Exclusion error in decile 1 can be reduced by improving, updating, and integrating the integrated database combined with other supporting data by looking at the social vulnerability characteristics of poor households. A more accurate database of beneficiaries will play a very important role in the program planning stage and the success of poverty alleviation. Based on the results of the inferential analysis using ordinal logistic regression, the tendency of households receiving BLT BBM Compensation to be in poverty compared to being vulnerable to poverty and not being poor increases as the exclusion error is minimized to 25 percent and 15 percent. This is an interesting discussion and finding. This does not mean that the BLT BBM compensation will make households fall into poverty. On the contrary, the increasing trend indicates that BLT BBM compensation is increasingly reaching poor households in the lowest decile. A cut in the amount of social assistance can also have an adverse impact on the recovery of the purchasing power of the poor and vulnerable poor, which makes the poverty rate higher. Last but not least, it is important to maintain the stability of the prices of goods and services, especially basic needs, so that the purchasing power of the community does not decline further."

"Studi ini menggunakan data randomized control trial (RCT) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia untuk mengkaji apakah program PKH memiliki potensi dampak sampingan bagi rumah tangga pertanian untuk membuat strategi penghidupan yang lebih produktif setelah enam tahun diimplementasikan. Menggunakan alokasi kecamatan yang random sebagai variabel instrumental (IV) untuk menangani non-compliance pada data eksperimental, studi ini mengungkapkan dampak sampingan positif dari program PKH pada rumah tangga pertanian untuk mendapatkan mata pencaharian yang lebih produktif di luar pertanian. Di antara kelompok perlakuan dan kontrol, studi ini menemukan perbedaan hasil sebesar 4,42 poin persentase atau 28 persen secara relatif untuk bekerja di pekerjaan berupah non-pertanian dan sebesar 4,35 poin persentase atau 23 persen secara relatif untuk memasuki perusahaan non-pertanian (NFE). Hasil ini mirip dengan temuan yang ada dalam literatur. Namun, dampak bekerja di pekerjaan berupah non-pertanian hanya signifikan secara statistik bagi pekerja lepas. Efek PKH berdasarkan faktor pendorong menunjukkan bahwa perbedaan kepemilikan tanah memiliki peran penting dalam strategi penghidupan dan rumah tangga pertanian yang dikepalai laki-laki lebih cenderung mengubah/meragamkan mata pencaharian mereka daripada yang dikepalai perempuan. Efek PKH berdasarkan faktor pendorong menjelaskan bahwa bertempat tinggal di kawasan non industri dan jauh dari kabupaten/pasar bukanlah halangan untuk memasuki NFE. Namun, tinggal di kawasan industri dan dekat kabupaten/pasar menjadi disinsentif bagi rumah tangga pertanian miskin untuk masuk NFE. Secara keseluruhan, studi ini memiliki peran dalam implikasi strategi graduasi untuk meningkatkan efektifitas rancangan dan mekanisme program PKH.

---

This study uses randomized control trial (RCT) data from the Hopeful Family Program (PKH) in Indonesia to examine whether the PKH program has potential sideways impacts for agricultural households to make more productive livelihood strategies after six years of implementation. Using a random assignment at the subdistricts level as an instrumental variable (IV) to deal with non-compliance experimental data, this study reveals positive sideways impacts of the PKH program on agricultural households for securing more productive livelihood outside agriculture. Among treatment and control group this study finds outcome differences by 4.42 percentage points or 28 percent in relative terms for working in non-farm wage employment and by 4.35 percentage points or 23 percent in relative terms for entering non-farm enterprise (NFE). This result is similar to the existing finding in the literature. However, the impact on working in non-farm wage employment only statistically significant for casual worker. The PKH effects based on push factors indicate that the difference in land ownership has an essential role in the livelihood strategy and male-headed agricultural households are more likely to change/diversify their livelihood activities than female-headed agricultural households. The PKH effects based on push factors explain that residing in nonindustrial areas and far from districts/markets is not an obstacle in entering NFE. However, residing in industrial areas and near districts/markets has become a disincentive for poor agricultural households to enter NFE. This study has a role in the implication of graduation strategy to improve the effectiveness of the PKH program design and mechanism."

"ABSTRAK

Program bantuan tunai telah menjadi kebijakan pengentasan kemiskinan utama di beberapa negara berkembang. Penelitian ini menganalisis dampak yang dirasakan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai Unconditional Cash Transfer (UCT) atau program transfer tunai tanpa syarat di Indonesia dengan melakukan pengujian terhadap persepsi kesejahteraan secara subjektif rumah tangga penerima bantuan. Dua putaran data panel dari   Indonesian Family Life Survey (IFLS) di tahun 2007 (IFLS-4) dan tahun 2015 (IFLS-5) digunakan dalam penelitian ini, dimana indikator kesejahteraan subjektif berasal. Tiga kategori utama komponen kesejahteraan subjektif dikembangkan dengan menggunakan Principle Component Analysis (PCA) yaitu : kepuasan keluarga, persepsi masa depan, dan persepsi terhadap anak-anak. Metode Ordinary Least Squares (OLS) dan Fixed Effect  digunakan untuk menentukan dampak program UCT terhadap kesejahteraan subjektif. Secara umum program UCT di Indonesia berkorelasi negatif atau tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan subjektif penerima dibandingkan dengan non-penerima bantuan. Diantara tiga komponen kesejahteraan subjektif, kepuasan keluarga terlihat menerima dampak yang  signifikan dan positif dari program UCT. UCT juga dapat membantu penerima manfaat mempertahankan tingkat konsumsi yang stabil selama guncangan ekonomi jangka pendek, tetapi tidak berpengaruh terhadap persepsi masa depan dan persepsi terhadap kesejahteraan anak-anak.

---

ABSTRACT

---

Cash transfer programs have become the main poverty-alleviating policy in several developing countries. This study analyzes the perceived impact of Direct Cash Assistance (BLT) as an Unconditional Cash Transfer (UCT) program in Indonesia by examining beneficiary households subjective wellbeing. Two rounds of Indonesian Family Life Survey (IFLS) panel data from 2007 (IFLS-4) and 2015 (IFLS-5) are used, from which this study take the subjective wellbeing indicators. Three main categories of subjective wellbeing components are developed using Principle Component Analysis (PCA): family satisfaction, future perception, and children. Ordinary Least Squares (OLS) and fixed effect methods are used to determine the impact of UCT program on subjective wellbeing. The Indonesian UCT program is negatively correlated or has no impact on improving recipients subjective wellbeing compared to that of non-recipients. Out of the three subjective wellbeing components, family satisfaction appears to have received significant and positive impact from the UCT program. UCT may also help beneficiaries maintain stable consumption level during short-term economic shocks, but future perception and children s wellbeing perception are not found to be affected.

"