Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Suatu peralatan listrik yang juga menyerap energi reaktif disamping mengkonsumsi energi aktif akan mengakibatkan penurunan faktor daya. Penelitian ini ditujukan untuk mendesain skema penalti energi reaktif yang tepat melalui analisis dampak faktor daya rendah terhadap sistem ketenagalistrikan, khususnya pada sistem distribusi sesuai dengan studi kasus yang dilakukan di PT PLN (Persero) UP3 Marunda. Metodologi penelitian diawali dengan pengambilan data dan perhitungan, analisis tarif listrik existing dan mendesain berbagai skema tarif baru, analisis perbaikan faktor daya, analisis teknis dan ekonomi. Dari data pemakaian energi 272 pelanggan PLN Marunda tahun 2018 diketahui faktor daya rata-rata bervariasi dari 0,45 hingga mendekati 1,0. Selanjutnya diciptakan dua desain skema tarif baru dengan mengacu pada ketentuan tarif listrik di berbagai negara maju dan standar internasional. Pada skema-1 yang dinamakan fixed rate, batasan faktor daya dirubah menjadi 0,90, sedangkan skema-2 menerapkan pemberian insentif dan pengenaan penalti secara progresif. Hasil analisis menunjukkan rugi-rugi jaringan sebesar 0,19% dan jatuh tegangan sebesar 0,36% antara titik kirim dengan titik terima. Penggunaan kapasitor berhasil menurunkan rugi-rugi jaringan 21,5% dan jatuh tegangan 11,4% dari nilai sebelumnya. Hasil analisis ekonomi menunjukkan perbaikan faktor daya tersebut laik direalisasikan. Apabila direalisasikan di PLN Marunda, penurunan emisi CO2 tahun 2018 mencapai 3.748 ton.

---

ABSTRACT

---

An electrical equipment that also absorbs reactive energy in addition to consuming active energy will result in a decrease of power factor. This study aimed to design the right scheme of reactive energy penalties through analysis the impact of low power factors on the electricity system, particularly in the distribution system in accordance with a case study conducted at PT PLN (Persero) UP3 Marunda. The research methodology begins with data collection and calculation, analysis of existing electricity tariffs and designing various new tariff schemes, analysis of power factor improvement, technical and economic analysis. From the energy consumption data of 272 PLN Marunda customers in 2018 it is known that the average power factor varies from 0.45 to close to 1.0. Furthermore, two new tariff scheme designs were created with reference to the electricity tariff provisions in various developed countries and international standards. In scheme-1 called fixed rate the power factor limit is changed to 0.90, while scheme-2 applies incentives and progressive penalties. The analysis shows power losses about 0.19% and a voltage drop of 0.36% between the sending point and receiving point. The use of capacitors also succeeded in reducing power losses by 21.5% and voltage drops by 11.4% from the values before. The results of economic analysis show that the power factor correction is worth realizing. If realized in PLN Marunda, the reduction of CO2 emissions in 2018 could reach 3,748 tons.

"

"Pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan regulasi mengenai pengembangan kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). Regulasi tersebut bertujuan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan dan mendukung konservasi energi dari sektor transportasi. KBH2 disebut kendaraan yang ramah lingkungan karena adanya persyaratan konsumsi minimal bahan bakar yang harus dipenuhi. KBH2 termasuk dalam program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) yang diimplementasikan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam nationally determined contribution (NDC) sebagai akibat ratifikasi Persetujuan Paris. Namun, seringkali penerapan dari suatu regulasi tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, untuk mengetahui, memahami, sekaligus menganalisis penerapan regulasi KBH2 terhadap komitmen Indonesia dalam NDC, dilakukan penelitian secara analisis yuridis mengenai hubungan antara kedua hal tersebut, serta dilakukan wawancara kepada pihak dari Kementerian Perindustrian sebagai pihak yang mengatur mengenai ketentuan pengembangan KBH2. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan regulasi KBH2 belum mendukung komitmen Indonesia dalam NDC dan belum sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Apabila regulasi KBH2 terus diberlakukan, pemerintah harus melakukan beberapa perbaikan yang berkaitan dengan penerapan regulasi tersebut.

---

In 2013, the government issued a regulation regarding the kendaraan bermotor roda empat hemat energi dan harga terjangkau (KBH2). The regulation aims to encourage the use of motorized vehicles that are environmentally friendly and to support energy conservation from the transportation sector. KBH2 is called an environmentally friendly vehicle due to the minimum fuel consumption requirements that must be met. KBH2 is included in the Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) program which is implemented to support Indonesia's commitment in the nationally determined contribution (NDC) as a result of the ratification of the Paris Agreement. However, often the implementation of a regulation does not work in accordance with the objectives that are intended to be achieved. Therefore, to find out, understand, and analyze the implementation of KBH2 regulation to Indonesia's commitments in the NDC, a juridical analysis of the relationship between the two matters was conducted, and an interview was also conducted with a representation from the Ministry of Industry, who regulates the provisions regarding the development of KBH2. The result showed that the implementation of KBH2 regulation has not supported Indonesia's commitment in the NDC. Thus, if the KBH2 regulation will continue to be implemented, the government must make some improvements relating to the implementation of the regulation. "

"Pertumbuhan konsumsi tenaga listrik di Indonesia mencapai 8,6 per tahun berimplikasi terhadap peningkatan produksi energi listrik. Pemerintah telah mengantisipasinya melalui Program Pembangunan 35.000 MW yang didominasi PLTU batubara yang dapat meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menentukan jenis teknologi batubara bersih yang diimplementasikan dalam unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemodelan skenario penggunaan teknologi batubara bersih yang disesuaikan dengan kelas kapasitas PLTU dan penentuan skenario terbaik didasarkan potensi emisi GRK terendah di sektor pembangkitan tenaga listrik dan module cost balance tertinggi, melalui simulasi LEAP. Berdasarkan hasil simulasi, seluruh unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW di regional Jawa-Bali harus menggunakan teknologi ultra super-critical untuk kelas kapasitas diatas 1.000 MW, super-critical untuk kelas kapasitas diatas 500 MW dan PFBC untuk kelas kapasitas dibawah 500 MW. Pada regional Sumatera, teknologi yang digunakan adalah super-critical dan PFBC untuk masing-masing kelas kapasitas diatas 500 MW dan dibawah 500 MW. Pada regional Kalimantan dan Sulawesi, penggunaan teknologi PFBC merupakan skenario terbaik untuk kelas kapasitas dibawah 500 MW, sedangkan teknologi CFBC digunakan pada unit kelas kapasitas pembangkit yang sama di regional Nusa Tenggara Barat. Potensi penurunan emisi GRK sektor pembangkitan tenaga listrik akibat implementasi teknologi batubara bersih dalam seluruh unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW sampai dengan 2020 mencapai 41,91 juta ton CO2e yang melampaui target penurunan emisi nasional dalam Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca RAN-GRK dalam skema nasional atau berkontribusi 74,84 dalam skema unilateral. Pada 2025, penurunan emisi diperkirakan akan mencapai 57,87 juta ton CO2e atau berkontribusi 30,46 dari rencana target penurunan emisi nasional pasca 2020 dalam skema optimistik. Oleh karena itu, implementasi teknologi batubara bersih dalam unit PLTU batubara dapat direkomendasikan sebagai salah satu kegiatan utama penurunan emisi GRK sektor energi dalam draft kebijakan RAN-GRK pasca 2020 yang sedang disusun Pemerintah saat ini.

---

The growth of electricity consumption in Indonesia 8.6 per year has implications toward increasing of the electricity generation. The Government of Indonesia had anticipated through 35,000 MW Electricity Development Program predominantly coal fired power plants CFPP that increase Greenhouse Gas GHG emissions significantly. The study aims to determine the type of clean coal technology implemented in the CFPPs of 35,000 MW Electricity Development Program. The methodology on the study is modeling the scenario for the use of clean coal technology in the CFPPs in accordance to their capacity size, while the selection of best scenario based on the lowest GHG emission potential in power generation sector and the highest module cost balance by using LEAP. Based on the simulation results, all of them in Java Bali region should use ultra super critical for capacity size above 1,000 MW, super critical for above 500 MW and PFBC for below 500 MW. In the region of Sumatra, the technology should be used is super critical and PFBC for the capacity size above 500 MW and below 500 MW respectively. In the region of Kalimantan and Sulawesi, the use of PFBC is the best scenario for capacity size below 500 MW, while CFBC is used in the their same size located in the West Nusa Tenggara region. The potential for GHG emission reduction in the power generation sector due to the implementation of clean coal technology in the 2020 in all of them is expected to reach 41.91 million tonnes CO2e that exceed the national scheme emission reduction target in GHG National Action Plan RAN GRK or have contribution 74.84 in its unilateral scheme. By 2025, emissions reduction is expected to reach 57.87 million tonnes CO2e or have contribution 30.46 of post 2020 national emissions reduction target plan in the optimistic scheme. Therefore, the implementation of clean coal technology in the CFPPs is recommended as one of the main activities of GHG emission reduction in the energy sector of the post 2020 RAN GRK policy currently being drafted by the Government of Indonesia."

"Pemanasan global menjadi isu utama yang terus diperhatikan. Transportasi laut, sebagai tulang punggung perdagangan internasional, juga merupakan penyumbang signifikan emisi gas rumah kaca. Untuk mengatasi masalah ini, IMO pada April 2018 mengadopsi Initial Green House Gas Strategy dengan target pengurangan intensitas karbon sebesar 40% pada 2030 dan 50% pada 2050, salah satunya melalui penerapan Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI). Penelitian ini menganalisis persebaran nilai EEXI pada kapal berbendera Indonesia dan Jepang. Dari penelitian ini didapat bahwa persentase EEXI yang dicapai oleh kapal Indonesia paling kecil ada di kapal bulk carrier dengan 7.46% dan terbesar pada jenis kapal oil tanker dengan 86.36%. Sedangkan kapal Jepang persentase paling kecil ada di kapal bulk carrier dengan 6% dan terbesar pada kapal jenis oil tanker dengan 87.9%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Engine Power Limitation (EPL) dan mengganti bahan bakar menjadi LNG, Ethanol, atau Methanol memberikan dampak yang paling signifikan dalam pengurangan nilai EEXI dari kondisi baseline. Jepang sangat berambisi dalam mengurangi emisinya, banyak rencana dan juga investasi dari pemerintah yang mendukung akan hal ini untuk tercapainya zero emission pada tahun 2050. Sebagaimana Jepang, optimalisasi pengurangan emisi karbon dapat dicapai jika terdapat dorongan dari pemerintah dan jika dilakukan penggunaan bahan bakar alternatif.

---

Global warming has become a major issue of continuous concern. Maritime transportation, serving as the backbone of international trade, is also a significant contributor to greenhouse gas emissions. To address this issue, the International Maritime Organization (IMO) adopted the Initial Green House Gas Strategy in April 2018, targeting a 40% reduction in carbon intensity by 2030 and 50% by 2050, partly through the implementation of the Energy Efficiency Existing Ship Index (EEXI). This study analyzes the distribution of EEXI values on ships flagged by Indonesia and Japan. The research findings indicate that the percentage of EEXI achieved by Indonesian ships is lowest for bulk carriers at 7.46% and highest for oil tankers at 86.36%. For Japanese ships, the lowest percentage is for bulk carriers at 6% and the highest for oil tankers at 87.9%. Calculations show that Engine Power Limitation (EPL) and switching fuel to LNG, Ethanol, or Methanol have the most significant impact on reducing EEXI values from the baseline condition. Japan is highly ambitious in reducing its emissions, with numerous plans and government investments supporting the goal of achieving zero emissions by 2050. Similar to Japan, optimal carbon emission reduction can be achieved if there is governmental support and the use of alternative fuels."

"Tiga emisi gas rumah kaca (GRK) utama, yaitu karbon dioksida (CO2), metana (CH4), dan dinitrogen oksida (N2O) telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak era pra-industrialisasi. Perdagangan internasional telah menjadi katalis yang signifikan terhadap emisi GRK karena pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan intensitas kegiatan ekonomi, yang dapat disebut sebagai efek skala, efek komposisi, dan efek teknik. Sebagai daerah yang belum banyak dipelajari terkait topiknya, penelitian ini berupaya untuk memahami pengaruh keterbukaan perdagangan, diukur dengan nilai penjumlahan X+M/GDP, dan pertumbuhan ekonomi, terhadap emisi CO2, CH4, dan N2O di antara sepuluh Negara-negara ASEAN dengan analisis data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Hasil analisis menemukan bahwa peningkatan keterbukaan perdagangan mengurangi emisi CH4 dan N2O per kapita tetapi meningkatkan emisi CO2 per kapita di negara-negara ASEAN, sedangkan peningkatan PDB per kapita mengakibatkan peningkatan semua emisi GRK per kapita. Namun, efeknya berbeda di seluruh kelompok pendapatan. Untuk negara-negara berpenghasilan rendah, peningkatan keterbukaan perdagangan umumnya meningkatkan emisi GRK per kapita dengan efek sebaliknya untuk negara-negara berpenghasilan tinggi. Teori Kurva Kuznets Lingkungan (EKC) ditemukan ketika memahami hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan emisi gas rumah kaca. Informasi ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam mengatasi masalah polusi yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan saran studi lebih lanjut disajikan.

---

The three major greenhouse gas (GHG) emissions, namely carbon dioxide (CO2), methane (CH4), and nitrous oxide (N2O) have risen to an unprecedented level since pre-industrialization era. International trade has become a significant catalyst to GHG emissions for its effect on economic growth and the intensity of economic activity, which can be termed as either scale effect, composition effect, and technique effect. As an understudied region with regards tot his topic, this study looks to understand the effect of trade openness, measured by the sum value of X+M/GDP, and economic growth, to the emissions of CO2, CH4, and N2O among the ten ASEAN countries with a panel data analysis using Fixed Effect Model (FEM). The result of analysis found that increase in trade openness reduces CH4 and N2O emissions per capita but increases CO2 emission per capita in ASEAN countries, while increases in GDP per capita results in increases in all GHG emissions per capita. However, the effect differs across income groups. For lower-income countries, increase in trade openness generally increases GHG emissions per capita with the converse effect for higher-income countries. Environmental Kuznets Curve (EKC) theory is found when understanding the relation between economic growth and greenhouse gas emission. This information can help policymakers in addressing pollution concerns with regards to international trade and further study suggestions are presented"

"Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca GRK dibandingkan skenario Business As Usual BAU . Selama 2010-2014, Provinsi Riau adalah emiter terbesar 22,7 dari total emisi GRK Nasional sebesar 7.942,46 juta ton CO2e, sedangkan Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat emisi GRK per luasan wilayah dengan tingkat pertumbuhan tertinggi 145,2 dibandingkan rata-rata pertumbuhan emisi GRK Nasional sebesar 134,7. Dengan menggunakan regresi panel data tingkat provinsi, ditemukan bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah mengenai RAD-GRK tidak efektif mengurangi emisi GRK serta hubungan negatif dan signifikan antara rasio gini terhadap emisi GRK sedangkan PDRB per kapita memiliki hubungan positif dan signifikan. Direkomendasikan untuk mengelola penggunaan sumber daya secara efektif untuk setiap satu satuan PDRB per kapita serta meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK nasional.

---

Indonesia is committed to reduce Greenhouse Gas GHG emissions compared to Business As Usual BAU scenarios. During 2010 2014, Riau was the largest emitter 22.7 of total GHG emissions of 7,942.46 million tons of CO2e , while Central Java had the highest GHG emission rate per area with 145.2 national GHG emissions growth average of 134.7. Using provincial data panel regression, it was found that the enactment of Local Regulation on RAD GRK has not been effective in reducing GHG emission and negative and significant relation between gini ratio to GHG emission while GRDP per capita has positive and significant relation. It is recommended to effectively manage the use of resources for each one per capita GRDP and increase the commitment of Local Government to support the achievement of national GHG emission reduction targets."

"Energi karbon kini menjadi isu penting yang menjadi perhatian dunia. Di Indonesia, industri tenaga listrik menjadi sektor penghasil emisi karbon terbesar. Konsumsi listrik per kapita yang kian meningkat seiring berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan perubahan iklim di masa mendatang. Masyarakat Indonesia memiliki tingkat religiositas yang tinggi. Tingkat religiositas dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan, salah satunya konsumsi energi. Dengan menggunakan data IFLS 5, penelitian ini hendak menguji penagruh dari tingkat religiositas terhadap konsumsi energi rumah tangga muslim di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama Islam. Mengingat terdapat permasalahan endogenitas pada variabel tingkat religiositas, studi ini menggunakan metode estimasi two-stage least squares (2SLS) dengan jumlah sampel sebanyak 21.023 individu yang berasal dari rumah tangga muslim. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif tingkat religiositas dengan konsumsi listrik rumah tangga. Artinya, semakin tinggi tingkat religiositas seseorang, maka konsumsi energi listrik pada rumah tangganya akan semakin berkurang. Hal ini didasari oleh teori bahwa aktivitas yang berhubungan dengan keagamaan akan mengurangi alokasi waktu seseorang untuk mengonsumsi energi.

---

Carbon emissions have now become an important issue of global concern. In Indonesia, the electricity industry is the largest carbon emitter sector. The increasing per capita electricity consumption over time may potentially have an impact on environmental damage and climate change in the future. Indonesian society has a high level of religiosity. The level of religiosity can influence a person's attitudes and decision-making, including energy consumption. Using IFLS 5 data, this research aims to examine the influence of religiosity on household energy consumption among Muslim households in Indonesia, a country with a majority of Islamic population. Considering the endogeneity issue in the variable of religiosity, this study employs the two-stage least squares (2SLS) estimation method with a sample size of 21,023 individuals from Muslim households. The results of this study indicate a negative relationship between religiosity and household electricity consumption. This means that the higher the level of religiosity, the lower the electricity energy consumption in their households. This is based on the theory that religious activities reduce a person's allocation of time for energy consumption."

"Tuntutan isu perubahan iklim global membuat Indonesia perlu meningkatkan proporsi energi terbarukan pada bauran energi nasional sebesar 23%. Dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dibuat PT PLN, pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan sudah ditargetkan kapasitas terpasangnya hingga tahun 2028. PV sebagai salah satu sumber energi listrik terbarukan tenaga surya masih memiliki hambatan untuk mengembangkan kapasitas terpasangnya. Studi ini bertujuan untuk merancang model kebijakan feed-in tariff yang mendukung investasi proyek energi terbarukan, sehingga dampak ketersediaan anggaran oleh pemerintah dan dampak lingkungan dapat diantisipasi oleh pemerintah. Dengan menggunakan metodologi sistem dinamis dan data historis kapasitas PV terpasang, studi ini dapat menjelaskan efek kebijakan feed-in tariff terhadap perkembangan pembangunan kapasitas PV terpasang dan kontribusi PV terhadap pengurangan emisi gas CO2 dan juga faktor penentu terjadinya efek tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan feed-in tariff berdampak pada meningkatnya pertumbuhan investasi proyek PV dan tercapainya target RUPTL kapasitas PV terpasang di tahun 2028. Dua kebijakan, PLTS atap dan subsidi modal diuji pada model untuk mendemonstrasikan sensitivitas kapasitas PV terpasang dan kontribusi penurunan emisi gas CO2 akibat tendensi berinvestasi pada PV.

---

The demands of the global climate change issue make Indonesia need to increase the proportion of renewable energy in the national energy mix by 23%. With the Electricity Supply Business Plan (RUPTL) made by PT PLN, the construction of renewable energy power plants has been targeted to have installed capacity until 2028. PV as a source of renewable electricity from solar power still has obstacles to developing its installed capacity. This study aims to design a feed-in tariff policy model that supports investment in renewable energy projects, so that the impact of budget availability by the government and environmental impacts can be anticipated by the government. By using a dynamic system methodology and historical data on installed PV capacity, this study can explain the effect of the feed-in tariff policy on the development of installed PV capacity development and the contribution of PV to reducing CO2 gas emissions and also the determinants of this effect. This study reveals that the feed-in tariff policy will have an impact on increasing the growth of PV project investment and the achievement of the RUPTL target for installed PV capacity by 2028. Two policies, rooftop solar PV and capital subsidies are tested on a model to demonstrate the sensitivity of installed PV capacity and the contribution of reducing CO2r gas emissions due to the tendency to invest in PV."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah kosumsi tenaga listrik mempunyai dampak yang berbeda pada pertumbuhan ekonomi kelompok provinsi berdasarkan produktivitas. Penelitian ini menggunakan analisis data panel untuk 25 provinsi yang diklasifikasikan menjadi 3 kelompok: (i) kelompok provinsi dengan produktivitas tinggi (terdiri dari Provinsi DKI Jakarta), (ii) kelompok provinsi dengan produktivitas tinggi-menengah (terdiri dari 13 provinsi), (iii) kelompok provinsi dengan produktivitas menengah-rendah (terdiri dari 11 provinsi) selama periode 1996-2011. Hasil estimasi panel memperlihatkan bahwa: (i) dampak konsumsi tenaga listrik terhadap PDRB pada kelompok provinsi dengan produktivitas menengah-rendah bernilai lebih tinggi daripada dampak konsumsi listrik terhadap PDRB pada kelompok provinsi dengan produktivitas tinggi-menengah, (ii) dampak konsumsi tenaga listrik terhadap PDRB pada Provinsi DKI Jakarta bernilai lebih tinggi daripada dampak konsumsi tenaga listrik terhadap PDRB pada kelompok provinsi dengan produktivitas menengah-rendah. Melalui perhitungan Technical Elasticity of Substitution (TES), diketahui bahwa pada Provinsi DKI Jakarta hubungan yang terbentuk diantara faktor input investasi kapital dengan konsumsi listrik adalah substitusi dan hubungan yang terbentuk diantara faktor input tenaga kerja dengan konsumsi listrik adalah komplementer. Sedangkan pada kelompok provinsi dengan produktivitas tinggi-menengah dan kelompok provinsi dengan produktivitas menengah-rendah, hubungan yang terbentuk diantara faktor input investasi kapital dengan konsumsi listrik adalah komplementer.

---

The objective of this study is to analyze whether electricity consumption has different effect on economic growth of group provinces by productivity. By employing data panel analysis, it classifies 25 Indonesian provinces into (i) group of high productivity provinces (consist of DKI Jakarta), (ii) group of high-middle productivity provinces (consist of 13 provinces), (iii) group of middle-low productivity provinces (consist of 11 provinces) with observation period 1996-2011.

Referring to panel data estimation result, it shows that (i) the effect of electricity consumption to output in group of middle-low productivity provinces is higher than effect of electricity consumption to output in group of high-middle productivity provinces, (ii) the effect of electricity consumption to output in DKI Jakarta is higher than the effect of electricity consumption to output in group of high-middle productivity provinces.

Through Technical Elasticity of Substitution (TES), the result shows the relation between capital investment and electricity consumption as substitution and relation between employment and electricity consumption as complementary in DKI Jakarta. For group of high-middle productivity provinces and group of middle-low productivity provinces, the TES shows that relation between capital investment and electricity consumption as complementary."

"Penelitian ini merupakan analisis mengenai penentuan peringkat sumber energi di Indonesia dengan kriteria LCOE, tingkat emisi, kepadatan daya dan penciptaan lapangan kerja untuk membantu memberikan paradigma yang independent dan andal bagi para pembuat kebijakan. LCOE, tingkat emisi, kepadatan daya dan penciptaan lapangan kerja dari sumber energi merupakan faktor penting bagi pembuat kebijakan untuk menentukan jenis sumber energi untuk pembangkitan listrik yang terbaik untuk dikembangkan di Indonesia. Para pembuat kebijakan atau calon investor mungkin ingin melihat kesesuaian jenis pembangkit listrik yang sesuai dikembangkan, mengingat bahwa membangun berbagai jenis sumber energi telah terbukti memiliki dampak pada hasil sistem kelistrikan nasional. Data dari Kementerian ESDM, PLN, Lazard, IRENA dan berbagai sumber penelitian akan dianalisis menggunakan metode Multi Criteria Decision Making (MCDM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bobot tingkat emisi CO2 paling tinggi diantara keempat kriteria diikuti oleh levelized cost of electricity (LCOE), penciptaan lapangan kerja dan kepadatan daya yang terakhir. Sumber Energi Air menempati peringkat tertinggi di antara alternatif lain diikuti oleh sumber energi surya, panas bumi, angin, gas alam, batubara dan mesin diesel. Sementara sumbe energi panas bumi dan surya memiliki probabilitas perubahan peringkat tertinggi dengan 21.4% perubahan berdasarkan simulasi sedangkan sumber energi lainnya probabilitas perubahannya sebesar 0%. Hal ini harus dipertimbangkan dalam pemodelan risiko dan oleh pembuat kebijakan.

---

This study is an analysis of the energy sources ranking in Indonesia with the criteria of LCOE, CO2 emission levels, power density and job creation to help provide a reliable dan independent paradigm for policy makers. LCOE, CO2 emission levels, power density and job creation from energy sources are important factors for policy makers to determine the best energy source for electricity generation to be developed in Indonesia. Policy makers or potential investors may want to look at the suitability of the appropriate type of power generation to be developed, given that establishing different types of energy sources has been shown to have an impact on the results of the national electricity system. Data from the Ministry of Energy and Mineral Resources, PLN, Lazard, IRENA and various research sources will be analysed using the Multi Criteria Decision Making (MCDM) method. The results of this study indicate that the weight of the CO2 emission level is the highest among the four criteria followed by the levelized cost of electricity (LCOE), job creation and the last power density. Water as an energy sources ranks highest among other alternatives followed by sources of energy from solar, geothermal, wind, natural gas, coal and diesel engines. Meanwhile, geothermal and solar energy sources have the highest probability of ranking change with 21.4% of changes based on simulations, while other energy sources have 0% probability of change. This should be considered in risk modelling and by policy makers"