Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas politik luar negeri Amerika Serikat yang mengkaji use of force AS terhadap Afghanistan dalam upaya self-defense akibat serangan teroris 1 I September 2001, Analisisnya dilakukan berdasarkan Piagani PBB dan Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001) yang dikaitkan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.Unit analisa yang digunakan dalam tesis ini adalah negara (state) yang merupakan bagian dari perspektif Realis. Penulis tertarik pada persoalan serangan udara AS terhadap Afghanistan yang dilakukannya secara sepihak tanpa persetujuan dan perintah dari PBB sehingga AS dapat dikatakan melanggar Piagam PBB serta menyimpang dari Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001).Kerangka berpikir dalam tesis ini berupa kerangka konseptual. Berdasarkan persoalan penelitian, maka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep politik luar negeri, use of .force, self-defense, terorisme, serta pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa AS berupaya memperluas ruang lingkup perang terhadap terorisme yang tidak hanya ditujukan terhadap Afghanistan saja. Tujuan AS yang sebenarnya adalah mengubah bentuk pemerintahan suatu negara yang dianggapnya dapat membahayakan eksistensi AS sebagai kekuatan tunggal dalam sistem internasional serta yang dapat menghalangi kepentingan nasionalnya. Hal ini dilakukan AS melalui politik Inn negerinya yang semakin agresif, cenderung unilateral, dan bersifat impulsitUse of.force AS terhadap Afghanistan hanyalah merupakan salah satu bagian dari strategi AS dalam rangka menegakkan demokrasi, pasar bebas, perdagangan bebas, dan sebagainya guna menginfiltrasi urusan dalam negeri anggota PBB yang dilakukan dengan memanfaatkan momentum 11 September.Oleh karena itu, tujuan politik luar negeri AS melalui operasi militernya terhadap Afghanistan harus dapat dibedakan dengan jelas. Serangan yang dilakukan AS itu benarbenar bertujuan memerangi terorisme internasional ataukah untuk menggulingkan pemerintahan Taliban demi kepentingan nasional AS yang sebenarnya sama sekali tidak berkaitan dengan Tragedi 11 September 2001 .Dalam hal ini, politik luar negeri AS cenderung memanfaatkan islilah self defense guna membenarkan use of ,force yang dilakukannya demi mengejar kepentingan nasionalnya terhadap suatu negara meskipun negara yang diserangnya tidak mengancam AS.Kesimpulan ini berkaitan dengan fakta yang ada dalam kasus use of force AS terhadap Afghanistan. Walaupun dalam kenyataannya 14 dari 19 pelaku serangan 11 September yang tertangkap adalah warga negara Arab Saudi, AS justru menyerang Afghanistan. Padahal, teroris adalah nonstate actor sedangkan Afghanistan merupakan state actor.Berdasarkan Piagam PBB, upaya self-defense hanya ditujukan terhadap aktor negara, yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya. Sehingga, upaya self-defense AS sebagai respon atas serangan 11 September yang menimpanya seharusnya ditujukan terhadap Arab Saudi karena mayoritas pelaku yang berhasil ditangkap merupakan warga berkebangsaan Arab Saudi. Selain itu, dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1368 dan 1373 (2001) sama sekali tidak menyebutkan tentang Afghanistan, Taliban, maupun Al-Qaidah.Tak ada satupun ketentuan dalam hukum internasional yang membenarkan serangan udara AS terhadap Afghanistan sehingga landasan hukum atas use of force AS terhadap Afghanistan sangat "kabur". Memang, meskipun penggunaan kekerasan oleh suatu negara terhadap negara lainnya sudah dilarang secara resntil oleh hukum internasional dan Piagam PBB, namun ada dua pengecualian scbagaimana yang terdapat dalam Pasul 51 dan 53 Piagam PBB.Dalam haI ini, AS telah menyalahgunakan konsep right of self-defense untuk kepentingannya sehingga dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri AS pasca 11 September 2001 yang berkaitan dengan serangan udaranya terhadap Afghanistan telah melanggar Pasal 2 ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 7) Piagam PBB serta menyimpang dari Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001). Padahal, satu-satunya cara dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah melalui jalur hukum internasional, bukan dengan menggunakan kekerasan sebagai upaya balas dendam."

"PendahuluanBagi negara-negara yang baru memasuki fase industri secara lokal, kebijaksanaan yang tidak mendorong lancarnya arus pertumbuhan barang dan jasa, akan menguntungkan suatu negara, tetapi secara universal cenderung merugikan negara-negara lainnya dalam mencapai kemakmuran negara-negara yang bersangkutan.Walaupun kemakmuran merupakan suatu tujuan yang universal dari diplomasi ekonomi, tetapi tidak ada suatu kesepakatan umum dalam mencapainya, bagi negara-negara maju dan terbuka yang menganut ekonomi pasar, maka perdagangan bebas, adalah sistem ekonomi yang tepat bagi negara-negara tersebut dalam mencapai sasarannya.Perdagangan bebas bagi negara-negara yang menganut prinsip kekuasan pasar, akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan akan membawa kemakmuran bagi kedua belah pihak. Negara-negara yang menganut perdagangan bebas akan melakukan spesialisasi produksi, dalam mana biaya upah pekerja rendah, dan meraup keuntungan-keuntungan penuh dari skala ekonomi. Untuk itu, negara-negara yang maju dan terbuka dalam diplomasi ekonominya, cenderung melakukan pada market integration dan policy integration , bukan pada market separtion. Policy integration, diartikan sebagai tindakan satu kelompok negara-negara dalam menjalin interdependensi ekonomi. Pembentukan NAFTA (North Amerika Free Trade Agreement) antara Amerika Serikat, Canada dan Mexico (1993), merupakan salah satu keberhasilan diplomasi ekonomi Amerika dalam mendukung perkembangan perdagangan bebas di dunia internasional sejak terbentuknya GATT: Hal ini sangat penting karena GATT sendiri secara tidak langsung mengalami berbagai kendala sejak ministerial meeting tahun 1982, Amerika Serikat mulai memandang perlunya pendekatan-pendekatan bilateral dan plurilateral dalam menciptakan pasar bebas (terbuka) dari pada pendekatan multilateral, seperti yang tertuang dalam GATT.Pembentukan NAFTA pada dasarnya bukan merupakan suatu hasil dilpomasi ekonomi langsung. Cikal bakal NAFTA adalah FTA (Free Trade Agreement) antara Amerika Serikat dan Canada yang dirintis sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1988. FTA yang merupakan jenis perundingan perdagangan bebas, karena posisi kedua negara (Amerika Serikat dan Canada) dalam ekonomi adalah sama dan kemudian?."

"Penemuan teknologi pemisahan atom menjadi nuklir tetap menjadi sumber inspirasi dan juga kekhawatiran, karena penemuan teknologi nuklir ini di satu sisi dapat memberikan solusi ke banyak negara untuk dijadikan sumber energi, namun disisi lain teknologi nuklir ini dapat dijadikan senjata nuklir yang sangat mematikan. Di bulan Juli 2005, Presiden George W. Bush Jr. dan Perdana Menteri Manmohan Singh melakukan pertemuan bilateral yang mencapai kesepakatan bahwa kedua negara menyetujui untuk bekerjasama dalam mengembangkan program teknologi energi nuklir. Kesepakatan antara Amerika dan India tersebut menunjukkan adanya perubahan kebijakan di bawah pemerintahan Presiden Bush, dimana sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Bill Clinton, pemerintah Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada India ketika negara tersebut melakukan uji coba senjata nuklir di tahun 1998. Sanksi ekonomi tersebut sendiri telah dicabut setelah serangan 911 karena India mendukung kebijakan luar negeri Presiden Bush, namun demikian pemerintah Amerika tetap tidak bisa memberikan bantuan dalam hal teknologi nuklir yang bertujuan damai karena terbentur oleh undang-undang Amerika yang tidak membolehkan memberi bantuan program nuklir kepada negara yang tidak menandatangani Perjanjian Non Proliferasi Nuklir. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat deskriptif yang menggambarkan bagaimana perubahan politik luar negeri Amerika Serikat. terhadap program nuklir yang dimiliki oleh India.

---

The discovery of atom fission technology into nuclear has become an inspiration yet at the same time the source of worry, since nuclear could be a source of energy and a lethal weapon. On July 2005, President George W. Bush Jr. met Prime Minister Manmohan Singh on a bilateral meeting and they agreed to a cooperation between two countries which include nuclear cooperation. These cooperation showed a change on American foreign policy under the presidency of George Bush, Jr, where previously under the Clinton administration, American government dropped sanctions to India when they did nuclear tests in 1998. These sanctions had been lifted after the 911 event, since India has been fully supported on President Bush Jr?s foreign policy. Even so American government still could not give aid to India regarding nuclear program because of the American law that prohibit aid to countries who are not a signatory parties to the Non Proliferation Treaty. This is a descriptive research that try to describe how the change of united states? foreign policy under the presidency of George W. Bush Jr. toward Indian nuclear program."

"Tesis ini mencoba membahas perubahan kebijakan luar negeri Libya terhadap Amerika Serikat. Hubungan antara Libya dan Amerika Serikat pada awal masa pemerintahan Muanunar Qadhafi memburuk. Libya-AS terlibat konflik. Konflik Libya-AS mengalami eskalasi. AS menyerang Libya dengan embargo dan sanksi-sanksi lewat PBB.Libya mengalami kerugian di berbagai sektor akibat embargo AS dan sanksi PBB itu. Libya terkucil di dunia internasional. Runtuhnya rezim Taliban dan Saddam Hussein merupakan salah satu faktor terjadinya perubahan kebijakan politik luar negeri Libya terhadap Amerika yang dulu anti-Barat kini menjadi mitra kerjasama. Akhirnya pada tanggal 28 Juni 2004, Amerika Serikat juga membuka kembali hubungan diplomatiknya dengan Libya, menyusul dicabutnya embargo dan sanksi PBB atas Libya pada bulan September 2003.Untuk menganalisa perubahan kebijakan Libya tersebut penulis menggunakan teori perubahan politik dan kepentingan nasional. Menurut J.Barry Jones perubahan dapat dilihat dari 1. Adanya perubahan pada kuantitas dan kualitas, 2. Adanya faktor penyebab, baik simple Causality maupun Systemic dynamics, dan 3. Adanya perbedaan antara konsep sudut pandang perubahan bagi aktor dengan konsep sudut pandang perubahan di mata para analis.Faktor lain, Libya melakukan modernisasi dan liberalisasi. Maka, tidak ada alasan bagi AS untuk menolak Libya bergabung di dunia internasional. Ditambah dengan kebijakan-kebijakan Libya dalam hal persenjataan dan terorisme yang akomodatif dan kompromis. Hal ini berkaitan dengan keinginan Libya untuk menghilangkan berbagai hambatan politik yang disebabkan oleh program persenjataan, dan tuduhan-tuduhan serta stereotip negatif yang dituduhkan AS pada Libya.Adapun untuk menganalisa permasalahan faktor-faktor perubahan kebijakan Libya tersebut penulis menggunakan model kepentingan nasional (national interest) yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau, James N. Rosenau dan George F. Kennan. kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, bahwa semua kebijakan luar negeri cenderung cocok dengan dan merefleksikan salah satu dari tiga pola aktivitas; memelihara keseimbangan, imperialisme, dan politik prestise.Kedua negara mendorong perubahan hubungan ke arah kerjasama. Libya menghendaki survive, citra positif dan tidak mau mengalami nasib serupa Irak. Sedangkan kepentingan politik luar negeri AS dalam hal ini adalah kekuasaan, dan suplai pasokan minyak ke AS terjamin.Adapun tipe penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan sifat penelitiannya adalah case study.

---

This thesis tries to extend a change of foreign policy of Libya toward United States of America. The relationship between Libya and USA was deteriorates in the early a period of Muammar Qadhafi government. Libya and USA involved a conflict it was escalate. USA attacked Libya with embargo and sanctions trough out United Nations.

Libya gets misfortune in all field caused USA embargo and the sanctions of PBB. Libya was isolated from sight of world. The determination of Taliban and Saddam Hussein caused Libya to change its foreign policy toward USA, from No-Western nowadays open to become closer partner. Finally on 28 of June 2004, USA reopened his relationship with Libya, and decides to cut in touch UN embargo and sanction to Libya on September 2003.

To analyses the change of it's policy, the writer uses politic change and national interests theory. According to Barry Jones analyses, that the change of its policy can be seen from three views; because of quantity and quality change. 2. Cause of Simple Causality and systemic dynamic theory and 3- Existence of different among change viewpoint concept to actor with change viewpoint concept in sight of each analysis.

USA and Libya relation increase while modernization in Libya occurs, no reason for America to refuse Libya joining in International World. When Libya is ready with it's own accommodation in weapons and suspected as terrorism country, the matter relates to desire of Libya to eliminate various resistance of politic and it's damage images.

For analyzing the factors of relationship change of Libya and USA, the author uses the model of national interest that have been told by Hans J, Morgenthau, James N Rosenau and Goerge F Kerman. National interest each country is running after the power, all abroad policy tends compatible and reflect one of three pattern of activities; looking after balance, prestige politic and imperialism.

Both countries push a change of relation up to cooperation. Libya wishes survive, positive image and don't want to suffer as Iraq. But USA policy hopes as diplomacy victory. Then USA consortiums oil able to supply more.

The type of this research is qualitative using method of collecting data trough out study of literatures and it's characteristic of research is study case."

"Internasionalisme Amerika adalah orientasi dalam politik luar negeri Amerika. Penyebaran demokrasi dan liberalisme ke seluruh dunia merupakan ciri utama dalam orientasi ini. Internasionalisme Amerika diformulasikan oleh Presiden Amerika Woodrow Wilson. Ia percaya bahwa Amerika memiliki sense of mission dan sense of obligation memperkenalkan demokrasi dan liberalisme kepada masyarakat internasional dalam rangka pembentukan tatanan dunia yang aman, stabil dan makmur. Bagi Wilson upaya membawa demokrasi dan liberalisme pada masyarakat internasional tidak bisa dilepaskan dari bentuk kerjasama dengan institusi intemasional/ multilateral. Pemikiran Wilson inilah yang diangkat kembali dalam politik luar negeri masa Clinton. Ciri utama politik luar negeri Clinton adalah pemanfaatan institusi internasional/multilateral dalam upaya penyebaran demokrasi dan liberalisme ke seluruh dunia lewat strateginya "Enlargement". Tesis ini akan menunjukan bagaimana pemerintah Clinton memanfaatkan institusi internasional/multilateral dalam mendukung terlaksananya strategi `Enlargement'. Pelaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat masa Clinton sendiri tidaklah mudah karena perkembangan lingkungan internasional yang mana Neo Cold War Orthodoxy yang semakin membahayakan dan tidak terduga bagi Amerika Serikat. Untuk itu tesis ini jugs akan menunjukan bagaimana sikap pragmatis pemerintah Clinton menyebabkan keberhasilan pemanfaatan institusi internasional/multilateral mendukung strategi "Enlargement".

---

American Internationalism is an orientation in American Foreign Policy. The main characteristic of American internationalism is the universalism of democracy and liberalism. It was President Woodrow Wilson who formulated American Internationalism since he believed that Americans have sense of mission as well as sense of obligation to introduce democracy and liberalism to international community in order to create a stable, secure, and prosperous world order. According to Wilson, American's effort to promote democracy and liberalism is highly in collaboration with various international and multilateral institutions. In Clinton's administration Wilsonianism has been adopted and become the main element in its foreign policy. In this regard, the use of international/multilateral institutions become prominent in universalizing democracy and liberalism through so called `enlargement strategy'."