Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementasi program perumahan sederhana yang terjangkau adalah upaya yang lazim oleh pemerintah Indonesia untuk menghasilkan perumahan yang terjangkau, yang dapat dibeli oleh keluarga yang berpenghasilan 30% hingga 80% dari pendapatan median komunitas menurut program perumahan federal Amerika Serikat ((Chatfield, Melissa, & Warnock) , 2000) dikutip dalam (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). Namun, aspek keberlanjutan perumahan sering diabaikan. Keterjangkauan dalam perumahan umumnya dipertimbangkan melalui biaya konstruksi saja, yang sama tidak tepat secara mendalam. Keterjangkauan perumahan harus dipertimbangkan melalui desain, lokasi, kondisi, lingkungan, akses transportasi, dll. Pendekatan keterjangkauan perumahan ini secara tidak langsung berkaitan dengan keberlanjutan perumahan, di mana sebuah konsep yang menguntungkan keseluruhan biaya perumahan dalam kinerja jangka panjangnya. Sehubungan dengan pernyataan ini, konstruksi perumahan harus direkayasa agar terjangkau tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Rekayasa yang tepat untuk metode konstruksi perumahan dapat diimplementasikan untuk mencapai keterjangkauan perumahan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.

---

Simple affordable housing program implementations are prevalent attempts by Indonesian government to produce affordable housing, which can be purchased by families earning 30% to 80% of the community median income according to The United States federal housing programs ( (Chatfield, Melissa, & Warnock, 2000) cited in (Salama & Alshuwaikhat, 2006)). However, the sustainability aspect of housing is often overlooked. Affordability in housing is generally considered through the construction cost which is utterly not the case. Affordability of housing is should be considered through the design, location, condition, neighborhood, transportation access, etc. These housing affordability approaches are indirectly related to housing sustainability, in which a concept that benefits the overall housing cost within its long-term performance. With respect to this statement, housing construction should be engineered to be affordable without ignoring the aspect of sustainability. The proper engineering for the construction method of the housing can be implemented in order to achieve housing affordability without ignoring sustainability aspect. "

"Perumahan adalah hal yang penting bagi masyarakat, karena berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan. Sayangnya, perumahan yang terjangkau tidak mudah diakses oleh publik, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat telah meluncurkan Program Satu Juta Rumah pada tahun 2016 untuk kelompok berpenghasilan rendah. Masalah perumahan adalah urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama pengembang yang akan membantu mereka menyediakan rumah. Fokus penelitian menjelaskan tentang perumahan publik bekerja pada satu juta perumahan di kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dari dimensi implementasi kebijakan dari Malcolm Goggins, et.al (1990), yang terdiri dari bentuk dan isi kebijakan, kemampuan antar organisasi, dan kondisi yang mempengaruhi kebijakan. Dari ketiga dimensi tersebut, di analisis dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan perumahan pada program Satu Juta Rumah di kota Depok masih memiliki beberapa masalah, seperti: tidak ada peraturan khusus untuk mengatur program, kinerja yang buruk antar organisasi, dan hubungan antar organisasi, ekonomi dan politik.

---

Housing is an important thing to the people, because it is related to daily life, welfare and security. Unfortunately, affordable housing cannot be easily accessed by public, especially low-income groups. The central government has been launched One-Million housing program in 2016 for low-income groups.

Housing issues are concurrent affair between central government and local government alongside the developer that will help them to provide houses. The focus of research explains about how public housing works on one-million housing in Depok City.

The research used a post-positivist approach from the dimensions of Malcolm Goggins, et.al policy implementation (1990), which are the content and form of policy, abilities of inter-organizations, and the conditions that affects the policy. From the three dimensions, the research analyzed with in-depth interview and study literature.

The result of research shows that the housing provision on one-million housing program in Depok City still have some problems, such as: there is no specific regulations to regulate the program, bad performance by the organizations, and the relations of inter-organizations, economics and politics."

"Dalam mengatasi persoalan ketersediaan rumah bagi MBR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan berupa pengenaan kewajiban kepada pengembang untuk menyediakan dan membiayai rumah susun sederhana/murah (RSS/M) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 20% dari luas efektif yang dikembangkan. Alternatif lain dalam pemenuhan kewajiban tersebut adalah konversi dalam bentuk dana yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi nilai ekonomis dari pemenuhan kewajiban pengembang dalam penyediaan rumah susun sederhana bagi MBR yang muncul akibat kebijakan dimaksud dan membandingkan antara penyerahan dalam bentuk bangunan dengan konversi kewajiban dalam bentuk dana. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa potensi ekonomi dari kontribusi kewajiban pengembang mampu mengurangi backlog. Terdapat kesenjangan pandangan antara Pemerintah dan Pengembang dalam menentukan pilihan kebijakan. Konversi memberikan kemudahan bagi pengembang dalam memenuhi kewajibannya, karena nilai konversi lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun RSS/M. Sementara Pemerintah Provinsi memandang konversi tidak dapat mengatasi persoalan sebenarnya dalam penyediaan RSS/M karena dana hasil konversi tidak bisa digunakan langsung untuk perbaikan layanan perumahan. Dana tersebut termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah, digunakan untuk pembangunan kota secara umum. Regulasi yang jelas dan penerapan yang konsisten disertai dengan sanksi, serta penegakkan hukum yang kuat diperlukan untuk menjamin ketersediaan hunian yang berimbang dengan mengutamakan rumah publik.

---

In addressing the issue of housing for low incomes communities, Jakarta Provincial Government has created policies that use obligation for developers to provide social housingfor low-income society as much as20% of the effective area developed. Another alternative in the fulfillment of this liability is conversion into funds that granted to the Jakarta Provincial Government. The purposes of the study are to analyzing the potential economic value for the fulfillment of the developer obligationson providingsocial housing for lowincome communities comes from the policy and comparing the submission in the form of a building with an obligation conversion in cash.

The result shows that economics potential of contribution liability of developers were able to reduce the backlog. There is a gap between the Government and developer point of view in determining the alternatives. Conversion facilitates the developers to meet its liability easily, because the conversion value is lower if it`s compared to the cost to build the social housing. While in fact Jakarta Provincial Government looked at the conversion cannot overcome the problems on providing social housing because the funds from the conversion cannot be used directly as a housing repairing services.

The funds included in legal others revenue, used to urban development in general. Clear regulation and consistent application accompanied by punishments, and strong law enforcement is required to ensure availability on providing housing that balanced with priority the public housing and at the other hand control the development of commercial housing."

"Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi semua kalangan di perkotaan merupakan tantangan bagi pengambil kebijakan. Adanya keterbatasan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah khususnya golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR , maka dibutuhkan peran pemerintah berupa penyediaan perumahan bersubsidi. Salahsatu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau yaitu berupa Kredit Kepemilikan Rumah KPR Sejahtera Tapak dengan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP. Namun pemanfaatan perumahan bersubsidi ini dinilai belum optimal, masih banyak rumah yang belum dihuni. Pertumbuhan perumahan bersubsidi ini pun berkembang ke wilayah pinggiran karena tingginya harga lahan di pusat kota. Demikian pula kecamatan Bojonggede yang pertumbuhannya tidak terlepas dari perkembangan wilayah Jabodetabek memiliki angka rumah kosong tertinggi di wilayah perkotaan Cibinong Raya. Fenomena kekosongan tersebut ironisnya terjadi ditengah maraknya pembangunan perumahan yang sedang berlangsung. Tujuan penelitian ini menganalisa faktor penyebab terjadinya kekosongan rumah pada perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan grounded theory dalam jangka waktu penelitian bulan Maret- Juni 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dan penelusuran literatur. Tahapan analisa berupa proses coding, kategorisasi, dan penyusunan tematik sehingga menghasilkan grounded theory. Proses mengkosongkan rumah di Kecamatan Bojonggede dimulai dari persepsi pemilik mengenai perumahan, motivasi membeli rumah dan motivasi mengkosongkan rumah. Hasil penelitian faktor penyebab rumah kosong di Kecamatan Bojonggede yaitu adanya kebutuhan sosial domestik dan aspek budaya pemilik.

---

The provision of decent and affordable housing for all urban communities is a challenge for policymakers. The existence of limited ability to meet the basic needs of houses, particularly for the Low Income Communities, the government's role is needed in the form of provision of subsidized housing. One of the government's efforts in increasing the access to a decent and affordable housing is in the form of Sejahtera Tapak Home Ownership Loan Kredit Kepemilikan Rumah KPR by utilizing the Housing Loan Liquidity Facility Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan FLPP . However, the utilization of this subsidized housing is considered not optimal, there are still many houses that have not been occupied. The expansion of the subsidized housing is also developing to the suburban area because of the high price of land in the city center. Similarly, Bojonggede District whose development cannot be separated from the development of Jabodetabek Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi area has the highest number of vacant houses in Cibinong urban area. The phenomenon of these vacant properties is ironic in the midst of the ongoing housing development.

Therefore, this study aims to analyze the factors that cause the vacant houses in Low Income Communities housing. This research used qualitative method with grounded theory approach in the period of research from March to June 2018. Data collection was done through field observation, in depth interview, and literature review. Moreover, the steps of the analysis conducted were coding process, categorization, and thematic arrangement to establish the grounded theory. The process of vacating the houses in Bojonggede District starts from the owner's perception of housing, the motivation to buy the house, and the motivation to vacant the house. The result of this research that the phenomenon of vacant houses in Bojonggede District is influenced by the social domestic needs and cultural aspects of the owners. "

"Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan akan hunian yang berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam bentuk pelaksanaan program perumahan terjangkau. Meskipun program-program perumahan terjangkau marak diadakan di berbagai negara, terdapat beragam permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Di Indonesia sendiri, pembiayaan perumahan terjangkau dengan berbagai program bantuan pembiayaan yang ada tergolong belum terjangkau, terutama bagi MBR. Makalah ini menganalisis faktor-faktor utama penyelenggaraan perumahan guna merancang Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan Program Perumahan Terjangkau sebagai upaya untuk meningkatkan penyediaan perumahan dan aksesibilitas pembiayaan perumahan bagi MBR. Pada makalah ini, faktor-faktor utama penyelenggaraan perumahan dianalisis menggunakan Interpretive Structural Modeling (ISM) untuk menentukan hubungan timbal balik antara faktor-faktor tersebut. Hasil analisis tersebut pun menjadi masukan terhadap Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan Program Perumahan Terjangkau untuk meningkatkan penyediaan perumahan dan aksesibilitas pembiayaan perumahan bagi MBR yang dirancang menggunakan pendekatan Manajemen Pemangku Kepentingan.

---

Every country has a responsibility to meet the need for quality housing for low-income earners by implementing affordable housing programs. Although affordable housing programs are widely implemented in various countries, there are various problems faced within the implementation. In Indonesia, affordable housing finance with various existing financing assistance programs is classified as unaffordable, especially for low-income earners. This paper analyzes the main factors that are most influential towards affordable housing program problems in order to design an Affordable Housing Program Stakeholder Engagement Plan as an effort to improve housing provision and accessibility of housing finance for low-income earners. In this paper, the main factors of housing management are analyzed using Interpretive Structural Modeling (ISM) to determine the interrelationships between these factors. The results of the analysis also become input for the Stakeholder Engagement Plan for the Affordable Housing Program to improve housing provision and the accessibility of housing finance for low-income households, which is designed using a Stakeholder Management approach."

"

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi perbedaan pengaturan sertifikat laik fungsi untuk rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan perumahan dan dasar hukum rumah bersubsidi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal belum memiliki sertifikat laik fungsi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang yang ditinjau melalui aspek hukum, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Terdapat tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan pengaturan sertifikat laik fungsi memberikan kecenderungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pengembang untuk lebih memilih bantuan pembiayaan perumahan yang tidak mempersyaratkan sertifikat laik fungsi. Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, hanya mengatur penerbitan sertifikat laik fungsi untuk rumah baru dan perpanjangan sertifikat laik fungsi, Namun belum diatur penerbitan sertifikat laik fungsi untuk rumah yang sudah ada (existing).

 

---

ABSTRACT

This study aims to find out the implications of differences in function-worthy certificate regulation for subsidized housing for low-income people in the implementation of housing finance policies and subsidized home legal basis that have been used by low-income people in terms of not having a function-worthy certificate issued by the local government. This research is a normative legal research that is reviewed through legal aspects, regulations which are then related to the reality or practice that occurs in the field using a legal approach, case approach, historical approach, and comparative approach. There are three legal materials used in this study, namely primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The results of the study show that the difference in function-worthy certificate settings tends to tend to low-income communities and developers to prefer housing finance assistance that does not require a function-worthy certificate. Then based on existing regulation, only regulates the issuance of function-worthy certificates for new homes and extension of function-worthy certificates, but it has not been regulated the issuance of function-worthy certificates for existing homes.

"

"Keterjangkauan hunian menjadi sebuah isu yang telah lama muncul dan masih berlangsung hingga saat ini di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya peningkatan penduduk pada suatu wilayah yang mengakibatkan permintaan akan hunian semakin meningkat di saat tanah semakin terbatas, terutama pada wilayah perkotaan. Hunian sejatinya merupakan ruang yang sangat dibutuhkan manusia untuk dapat tinggal dan bertahan hidup dimana hunian mengambil peran untuk mengokupasi kegiatan manusia sehingga sangat  mempengaruhi vita activa yang terjadi didalamnya. Kesulitan dalam menjangkau suatu hunian dirasakan oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, terutama masyarakat berpendapatan rendah (MBR) yang mendapatkan dampak paling signifikan. Padahal, MBR juga memiliki kebutuhan yang mungkin lebih banyak daripada masyarakat dari kelas ekonomi lain sehingga memerlukan ruang yang dapat membantu atau mempermudah aktivitasnya di tengah keterbatasan ekonomi yang dimiliki. Penulisan skripsi ini menitikberatkan  analisis terhadap pemahaman hunian terjangkau bagi MBR beserta dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya dalam menjangkau suatu hunian. Keterbatasan biaya yang bertentangan dengan banyaknya kebutuhan ruang yang harus dipenuhi untuk dapat menjalankan vita activa membuat MBR harus memprioritaskan kebutuhan utamanya terlebih dahulu sehingga keterjangkauan hunian menjadi sebuah proses dinamis yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. 

---

Housing affordability has been an issue for a long time and remains to be an issue in many countries, including Indonesia. This happened as a result of the increasing population in a particular area, which led to a rise in housing demand when land availability remained the same, particularly in urban areas. Dwelling takes on the role of occupying human activities within a space, which has a significant impact on the vita activa that occurs inside. The difficulty of reaching a house is felt by most people who live in urban areas, especially low-income communities, which have the most significant impact. Due to their financial limitations, the low-income communities may actually have more requirements than those of individuals from other income categories, so they require a space that can help or support their activities. This thesis emphasizes the analysis of low-income communities' perceptions of affordable housing and the variables affecting such perceptions. Financial limitations juxtaposed with the numerous necessities of space that must be fulfilled in order to perform vita activa push low-income communities to put their most important needs first, this makes housing affordability an evolving process that changes over time."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses Implementasi Program FLPP untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menggunakan konsep Implementasi Kebijakan serta menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Bogor. Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan angka kemiskinan yang tinggi berkaitan erat dengan hunian tempat tinggal masyarakat di Kabupaten Bogor. Pada pertengahan tahun 2019, terjadi pengurangan kuota FLPP serta penyediaan rumah bersubsidi sehingga menyebabkan calon penerima Program FLPP kesulitan mendapatkan kepastian untuk dapat menempati hunian. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Wawancara mendalam secara individual dilaksanakan terhadap 10 Informan.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program FLPP untuk MBR di Kabupaten Bogor belum berjalan dengan baik, karena hingga saat ini program FLPP belum berjalan secara sistematis sebab belum memiliki perencanaan kinerja pengembangan program yang menjadi tolak ukur pencapaian, serta masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat program FLPP untuk MBR. Penelitian ini menemukan faktor yang mempengaruhi kendala Implementasi Program karena belum seragamnya pemahaman para aktor implementasi mengenai kebijakan yang diampu; Minimnya ketersediaan sumber daya manusia, kewenangan, fasilitas, dan keuangan; Rendahnya pembagian tugas dan tanggung jawab antar aktor serta terdapat ketidaktepatan sasaran kepada MBR pada Implementasi Program FLPP. Kehadiran suatu sistem baru di PPDPP dinilai dapat membantu proses percepatan alur pemilikan hunian dan memonitor pelaksanaan program untuk mengurangi terjadinya kecurangan oleh beberapa pihak. 

---

The research objective was to describe the implementation process of the FLPP Program for Low Income Communities (MBR) using the concept of Policy Implementation and to describe the factors that influence the implementation of the policy in Bogor Regency. Increased population growth and high poverty rates are closely related to community housing in Bogor Regency. In mid-2019, there was a reduction in the FLPP quota as well as the provision of subsidized housing, causing potential recipients of the FLPP Program to have difficulty obtaining certainty to occupy a residence. This study used a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Individual in-depth interviews were conducted with 10 informants. The results showed that the implementation of the FLPP Program for MBR in Bogor Regency has not been going well, because until now the FLPP program has not run systematically because it does not have a program development performance plan that is a benchmark for achievement, and there are still inaccuracies in the targeting of FLPP program beneficiaries for MBR. This study found the factors that influence the program implementation constraints due to the lack of uniform understanding of the implementing actors regarding the policies being handled; Lack of availability of human resources, authority, facilities and finance; The low division of duties and responsibilities among actors and there is a lack of targeting to MBR in the implementation of the FLPP program. The presence of a new system in PPDPP is considered to be able to help the process of accelerating the flow of residential ownership and monitoring program implementation to reduce the occurrence of fraud by several parties."

"Kondisi backlog kepemilikan rumah di Indonesia per tahun 2023 masih berada pada angka 12.7 juta unit, khususnya di Jakarta per tahun 2021 masih berada pada angka 1.3 juta unit. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan pihak yang terdampak dari situasi tersebut mengingat perhitungan backlog didasarkan pada jumlah rumah tangga MBR yang belum memiliki rumah. Situasi backlog terjadi sehubungan dengan ketersediaan tanah bagi pembangunan rumah MBR yang kian hari makin menipis. Artinya, sumber daya tanah bagi usaha perumahan belum maksimal dikelola dengan adil bagi kemakmuran rakyat sesuai Pasal 13 UUPA. Tak hanya itu, kondisi backlog menunjukkan bahwa hak konstitusional akan lingkungan tempat tinggal yang baik dan sehat pun belum sepenuhnya diterima seluruh rakyat Indonesia. Menyiasati backlog, pemerintah tengah menjalankan Program Satu Juta Rumah Susun Perkotaan menurut RPJMN 2020-2024 dengan melibatkan Perumnas, swasta, serta masyarakat swadaya sebagai pelaku pembangunan. Pada perkembangannya, terdapat BP3 dan Bank Tanah sebagai dua badan baru yang memiliki beberapa tugas dan fungsi serupa dengan Perumnas dalam kaitannya dengan penyelenggaraan maupun penyediaan tanah bagi rumah MBR. Pembentukan kedua badan tersebut memungkinkan adanya kolaborasi, atau justru hanya membuat overlapping kelembagaan saja yang dapat memperlambat penyediaan rumah bagi MBR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal serta pendekatan komparatif untuk menyempurnakan mekanisme penyediaan tanah serta kelembagaan dalam penyelenggaraan rumah MBR di Indonesia melalui perbandingan dengan Singapura dalam program public housing-nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan Bank Tanah untuk mengadakan tanah secara berkala serta pemanfaatan tanah BMN/BMD merupakan mekanisme penyediaan tanah yang tepat untuk mengatasi backlog saat ini. Selanjutnya, koordinasi antara instansi pemerintah pemilik tanah BMN/BMD dengan Perumnas di Jakarta maupun antara Bank Tanah dengan Perumnas di wilayah lain dapat menyederhanakan kelembagaan dalam penyelenggaraan rumah MBR seperti antara URA-SLA-HDB di Singapura. Terakhir, keberadaan BP3 yang memiliki tugas dan fungsi sama seperti Perumnas perlu ditinjau kembali.

---

The condition of housing backlog in Indonesia per 2023 still falls in the number of 12.7 million units, particularly in Jakarta with 1.3 million units per 2021. The low-income communities (MBR) are mostly affected by this situation since backlog is calculated by the total of MBR household that has not had their own house. Backlog occurs in regards with the decrease of land supply for developing MBR housing. This means that the land resources for housing development has not been fairly managed for the prosperity of the people as stated in Article 13 of UUPA. Besides, backlog shows that the constitutional right of living in a good and healthy environment has also not been fully received by all Indonesian people. To solve this, the government is currently running the One Million Urban Flats Program based on RPJMN 2020-2024 which involves Perumnas, private parties, and self-reliance community in its development. As time passes, there are two newly constituted bodies called BP3 and Land Bank which possess similar functions as Perumnas in terms of developing MBR housing or supplying land resources for its development. This situation can either promote a collaboration or an overlapping between institutions that causes delay in providing MBR housing. This study uses doctrinal research method and comparative approach to maximize the land supply mechanism and the institutions within MBR housing development in Indonesia through a comparison with Singapore's public housing program. This study concludes that the involvement of Land Bank and the utilization of BMN/BMD-land are the proper land supply mechanism to overcome housing backlog. Furthermore, the coordination between government agencies possessing BMN/BMD-land and Perumnas in Jakarta or between Land Bank and Perumnas in other areas can simplify the institutions in MBR housing development just like URA-SLA-HDB in Singapore, which eventually leads to further examination of BP3's existence."

"Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia telah memprakarsai pembangunan daerah, salah satunya dengan menetapkan Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai kawasan industri, yang menyebabkan laju migrasi ke daerah ini meningkat. Kawasan industri yang efisien mempertimbangkan perumahan bagi karyawannya, sayangnya pemenuhan perumahan masih menjadi masalah besar di Kabupaten Cileungsi. Program Sejuta Rumah merupakan program pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi pekerja berpenghasilan rendah yang terus meningkat. Namun, perumahan yang disediakan melalui program ini masih dianggap tidak berkelanjutan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan dan keterjangkauan perumahan dan memberikan perbaikan perumahan yang dapat dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan angket, wawancara, dan observasi. Kriteria keberlanjutan dan keterjangkauan yang digunakan untuk menilai diperoleh melalui tinjauan literatur dari beberapa jurnal. Data yang diperoleh melalui kuesioner diolah dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Rumah yang dianalisis tidak sepenuhnya berkelanjutan dan terjangkau. Ada beberapa aspek perumahan yang tidak berkelanjutan seperti: aksesibilitas, efisiensi energi dan air, bahan dan kualitas, dan ukuran rumah. Sementara itu, tidak terjangkau bagi penduduk dengan pendapatan bulanan kurang dari Rp 4.000.000.

---

In order to spur economic growth, the Indonesian government has initiated regional development, one of which is by establishing Cileungsi District, Bogor Regency, West Java as an industrial area, which causes the rate of migration to this area to increase. An efficient industrial area considers housing for its employees, unfortunately housing fulfillment is still a big problem in Cileungsi Regency. The One Million Houses Program is a government program to accommodate the growing need for affordable housing for low-income workers. However, the housing provided through this program is still considered unsustainable. This paper aims to analyze the sustainability and affordability of the housing and provide improvements to housing that can be implemented. This research uses questionnaires, interviews, and observations. The sustainability and affordability criteria used to assess were obtained through a literature review of several journals. The data obtained through the questionnaire were processed using validity and reliability tests. The homes analyzed are not fully sustainable and affordable. There are several aspects of housing that are not sustainable such as: accessibility, energy and water efficiency, materials and quality, and size of the house. Meanwhile, it is not affordable for residents with a monthly income of less than IDR 4,000,000.

"