Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas bagaimana peran FFM (Fact Finding Mission) UNHRC dalam upaya menerapkan Responsibility to Protect. Badan investigasi tersebut dibentuk oleh PBB melalui Dewan Hak Asasi Manusia untuk melihat fakta – fakta yang terjadi terkait dengan krisis kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah berlangsung lama terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Upaya Dewan Hak Asasi Manusia merupakan upaya pencegahan langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah yang digunakan adalah Live-Case Study, yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang masing berlangsung atau belum selesai atau belum berakhir. Hasil dari penelitian adalah adanya bentuk pelanggaran hukum dalam lingkup hukum intenasional yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya, sehingga perlu diambil tindakan untuk mengadili pelanggaran hukum yang terjadi dan perlu dilakukan investigasi lebih lanjut oleh badan investigasi yang dibentuk PBB dengan metode yang tepat untuk memperbaiki krisis kemanusiaan yang terjadi terhadap etnis Rohingya.

---

This Research explains the role of the UNHRC’s FFM (Fact Finding Mission) in the effort to implement the Responsibility to Protect.The investigative body was formed by the United Nations through the Human Rights Council to look at the facts related to the long running humanitarian crisis and human rights against the Rohingya ethnicities in Rakhine State.This research uses a normative legal research method with approach used is Live-Case Study, which is a case study approach to legal events that ae ongoing or have not been completed or have not ended. Theresult of the research is that there are forms of legal violations within the scope of international law committed by the Myanmar government against the Rohingya ethnicity, so that action needs to be taken to prosecute the violations of the law that have occurred and further investigations need to be carried out by an investigative agency established by the United Nations with the right method to solve the humanitarian crisis and human rights against the Rohingya ethinicity."

"Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan jumlah pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di Indonesia. Faktor pendorong utama yang menyebabkan migrasi ini adalah kondisi yang memburuk di kamp pengungsi Cox's Bazar di Bangladesh, termasuk kekurangan pangan, layanan kesehatan yang tidak memadai, kurangnya keamanan, serta ketidakpastian masa depan di kamp pengungsian.Di sisi lain, Indonesia dianggap sebagai negara yang lebih baik dalam menangani pengungsi, ini sebagai faktor penarik bagi para pengungsi Rohingya. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam penanganan pengungsi dengan menyediakan tempat penampungan, makanan, dan layanan kesehatan dasar. Namun, tantangan yang dihadapi dalam menangani arus pengungsi ini cukup kompleks, termasuk keterbatasan sumber daya maupun timbulnya penolakan masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis factor pendorong dan penarik pengungsi Rohingya melakukan migrasi ke Indonesia, ancaman serta kerentanan yang ditimbulkan, serta mengkaji langkah-langkah dan strategi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi dan mengelola dampak yang ditimbulkan oleh pengungsi Rohingya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dipengaruhi oleh pertimbangan kemanusiaan. Penelitian ini juga menemukan tingkat ancaman dari pengungsi Rohingya di Indonesia berada pada tingkat medium dengan kerentanan yang tinggi. Insiden seperti konflik sosial dengan penduduk lokal, tindak pidana penyelundupan manusia, dan potensi pelanggaran hukum merupakan beberapa dampak yang ditimbulkan, Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan langkah-langkah mitigasi seperti peningkatan pengawasan, dan revisi kebijakan terkait penanganan pengungsi

---

In recent years, there has been a significant increase in the number of Rohingya refugees seeking protection in Indonesia. The primary push factors driving this migration include the deteriorating conditions in the refugee camps at Cox's Bazar in Bangladesh, which encompass food shortages, inadequate healthcare services, lack of security, and the overall uncertainty of the future in these camps.

Conversely, Indonesia is perceived as a better country for handling refugees, serving as a pull factor for the Rohingya refugees. The Indonesian government has demonstrated a strong commitment to managing refugees by providing shelter, food, and basic healthcare services. However, the challenges faced in managing this influx of refugees are quite complex, including limited resources and the emergence of societal resistance.

This study aims to analyze the push and pull factors influencing the migration of Rohingya refugees to Indonesia, the threats and vulnerabilities posed, and to examine the measures and policy strategies adopted by the Indonesian government in addressing and managing the impacts of the Rohingya refugees.

The findings indicate that the Indonesian government’s policy towards Rohingya refugees is driven by humanitarian considerations. The study also reveals that the threat level posed by Rohingya refugees in Indonesia is medium, with high vulnerability. Incidents such as social conflicts with local residents, human smuggling activities, and potential legal violations are among the impacts identified. To mitigate these risks, it is necessary to implement measures such as enhanced surveillance and revisions to policies related to refugee management."

"This research intends to prove that globalization is not always related to homogenization process. For such a purpose this research described how Betawi youngsters construct their ethnis identity and how they consume Betawi cultural television program in the constructuin of their ethnis identity. As a constructuinist, the resercher used case study with multi level analysis design. The results suggest that on a one side among cases studied their characteristics as orang Betawi can still be seen, but on the other side, their ethic identity is weekened while a new ethnis identity is formed."

"Setiap kelompok etnik mempertahankan identitas mereka melalui ekspresi budaya yang kontinu untuk menciptakan boundaries etnik, arsitektur kemudian menjadi salah satu aspek dimana boundaries tersebut tercipta. Didasari teori yang melandasi identitas etnik serta boundaries pada arsitektur urban, dilakukan pengamatan terhadap Jalan Pancoran, yang merupakan salah satu kawasan Pecinan yang paling aktif. Menggunakan pendekatan experiential, pengamatan menunjukan hadirnya boundaries yang terwujud dalam atmosfer ruang terbangun, sehingga dapat diidentifikasi indikasi akan keberadaan identitas etnik Tionghoa pada arsitektur kawasan Jalan Pancoran.

---

Every ethnic group preserve and maintain their identity by continual expression of their culture, in which ethnic boundaries are created. Architecture then becomes one aspect in which these boundaries manifest. Based on the theory that underlines the concept of ethnic identity and boundaries within urban architecture, an observation towards Jalan Pancoran area was done, as it is one of the most active areas in Jakarta’s Pecinan. Using experiential approach, the result of the observation shows presences of boundaries that manifests within the atmosphere of built architecture, which identifies the presence of indications over Chinese ethnic identity within the architecture around Jalan Pancoran area."