Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 125523 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Khuzaifah Hanum
"ABSTRAK
Penelitian ini mendiskusikan dinamika pengelolaan zakat di Indonesia kontemporer sebagai sebuah ranah tindakan strategis (strategic action fields/SAFs). Di dalam SAFs, terdapat sejumlah aktor yang berkontestasi memperebutkan posisi dan sumberdaya strategis di dalam ranah. Sektor pengelolaan zakat menjadi sebuah ranah yang diperebutkan karena di dalamnya terdapat zakat sebagai sumber dana yang cukup potensial. Penelitian ini melihat bahwa dinamika pengelolaan zakat merupakan upaya formalisasi praktik zakat itu sendiri. Proses formalisasi tersebut secara resmi dimulai sejak tahun 1999 dengan disahkannya UU 38/1999 dan kemudian digantikan dengan UU 23/2011 sebagai institusi baru dalam ranah pengelolaan zakat. Perubahan institusi tersebut secara signifikan mengubah pola hubungan (network) dan juga kerangka kognisi (cognition frame) aktor dalam tindakannya. Penelitian ini mengoreksi bahwa posisi aktor di dalam SAFs pada satu waktu yang bersamaan dapat saling tertuka sebagai incumbent atau challenger. Dalam kondisi tersebut, aktor terus mengembangkan cognitive frame-nya dalam mereposisi jaringan sosial di dalam ranah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkombinasikan penelitian jenis naratif, etnografi, dan studi kasus dalam mendalami dinamika pengelolaan zakat di Indonesia kontemporer.

ABSTRACT
This research discusses the dynamics of zakat management in Indonesia contemporary as the strategic action fields (SAFs). In SAFs, there are actors which are competing to fight over position and resources in the field. Zakat sector is becoming the contestested field because in that field there are zakat as the potential resources. This research sees that the dynamic of zakat management was an effort to formalize the zakat practice itself. The formalizing process was formally started since 1999 which coincide the enactment of first zakat act (UU 38/1999), which then revised by second zakat act (UU 23/2011) as the institution in the field of zakat management. This institutional change has significantly transformed the social network and the cognitive frame of the actors and their actions in the field. This research gives a glance that actor position as "incumbent" or "challenger" in the SAFs can exchange reciprocally at the same time. In that situation, actors are trying to develop their cognitive frame in repositioning their social network in the field. This research uses the qualitative approach combining the narrative, etnography, and case study research in investigating the dynamics of zakat management in Indonesia contemporary."
2019
T55353
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asih Riska Nurmasari
"Penelitian ini membahas dua permasalahan, yaitu kedudukan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS dalam ruang lingkup hukum administrasi negara dan pelaksanaan pengelolaan zakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan tujuan penelitian untuk mengkaji kedudukan pendirian BAZNAS sebagai penyelenggara pengelolaan zakat secara nasional dan mengkaji pelayanan publik dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BAZNAS berkewajiban menjalankan kegiatan pelayanan jasa publik dalam pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Adanya pengawasan secara eksternal dari masyarakat maupun dari pemerintah diharapkan dapat mencapai tujuan pelayanan yang diselenggarakan oleh BAZNAS guna mewujudkan kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan hak beragama sesuai syariat Islam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk menyalurkan zakat yang lebih merata dalam masyarakat.

Research discusses about two problems, that is about the position National Zakat Agency BAZNAS within the scope of the administrative law and implementation zakat management of public services. The method used in this research is normative juridical, the purpose of this research is to study the establishment BAZNAS position as organizer of zakat management nationally and examines public service in the implementation of zakat management. BAZNAS is an institution that organizes tasks of the government is authorized to make the management of zakat nationwide. As an organization of public service providers, BAZNAS obliged to run the activity of public services in collecting zakat, distribution, and utilization of zakat in the areas of health, education, and economics. Their external supervision from the public and from the government is expected to achieve the purpose of service organized by BAZNAS to realize the government 39 s obligation to organize religious rights, to improve the welfare of society and to distribute zakat more evenly in society.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66079
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Handayani
"Indonesia memiliki potensi zakat sebesar Rp 327 triliun namun tidak dibarengi dengan realisasi penghimpunannya. Tingkat efisiensi yang rendah menjadi kendala atas penghimpunan dana zakat di Indonesia. Selain tingkat efisiensi, perlu dilakukan identifikasi faktor determinan yang mempengaruhi efisiensi sehinga dapat dijadikan tolok ukur bagi OPZ yang mengalami inefisiensi untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur tingkat efisiensi OPZ Nasional dan mengidentifikasi faktor determinan yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dua tahap yaitu, pada tahap pertama melakukan pengukuran efisiensi dengan analisis Data Envelopment Analysis (DEA) berdasarkan asumsi CRS dan VRS dengan pendekatan intermediasi dan orientasi output. Variable input terdiri dari dana ZIS terhimpun, aktiva tetap dan biaya gaji karyawan, sedangkan variable output terdiri dari Dana ZIS tersalurkan dan biaya operasional. Pada tahap kedua, hasil skor efisiensi akan menjadi variabel terikat yang akan dianalisis menggunakan Regresi Tobit untuk mengidentifikasi faktor determinan yang mempengaruhi efisiensi pada OPZ. Adapun variabel bebas yang digunakan dalam analisis regresi tobit adalah size asset, usia OPZ, jumlah cabang, dan jenis OPZ. Hasil Penelitian menunjukan bahwa LAZISNU adalah satu-satunya OPZ yang dapat mencapai efisiensi optimal dengan skor efisiensi 100% baik dengan asumsi CRS maupun VRS selama periode penelitian 2018-2022. BAZNAS mencapai efisiensi optimal berdasarkan asumsi VRS dengan skor efisiensi 100% selama periode penelitian namun mengalami inefisiensi berdasarkan asumsi CRS pada tahun 2021 dengan skor efisiensi 94%. Sedangkan Dompet Dhuafa dan Rumah Zakat belum mencapai efisiensi yang optimal pada tahun 2020 dan 2021 berdasarkan asumsi CRS dan pada tahun 2021 berdasarkan asumsi VRS. Faktor determinan yang mempengaruhi efisiensi pada OPZ Nasional secara positif signifikan adalah size asset dan secara negatif signifikan adalah jenis OPZ. Sedangkan, variabel usia dan jumlah cabang tidak memiliki pengaruh terhadap efisiensi OPZ.

Indonesia has a zakat potential of IDR 327 trillion but this is not accompanied by the realization of its collection. The low level of efficiency is an obstacle to collecting zakat funds in Indonesia. Apart from the level of efficiency, it is necessary to identify determinant factors that influence efficiency so that it can be used as a benchmark for ZMOs that experience inefficiency for future improvements. The aim of this research is to measure the level of efficiency of the National ZMO and identify the determinant factors that influence it. This research uses a two-stage Data Envelopment Analysis (DEA) method, namely, in the first stage, measuring efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA) analysis based on CRS and VRS assumptions with an intermediation approach and output orientation. The input variable consists of collected ZIS funds, fixed assets and employee salary costs, while the output variable consists of disbursed ZIS funds and operational costs. In the second stage, the results of the efficiency score will become the dependent variable which will be analyzed using Tobit Regression to identify determinant factors that influence efficiency in ZMO. The independent variables used in the Tobit regression analysis are asset size, ZMO age, number of branches, and ZMO type. Research results show that LAZISNU is the only ZMO that can achieve optimal efficiency with an efficiency score of 100% using both CRS and VRS assumptions during the 2018-2022 research period. BAZNAS achieved optimal efficiency based on VRS assumptions with an efficiency score of 100% during the research period but experienced inefficiency based on CRS assumptions in 2021 with an efficiency score of 94%. Meanwhile, Dompet Dhuafa and Rumah Zakat have not achieved optimal efficiency in 2020 and 2021 based on CRS assumptions and in 2021 based on VRS assumptions. The determinant factor that influences efficiency in the National ZMO in a significantly positive way is asset size and in a significantly negative way is the type of ZMO. Meanwhile, the variables age and number of branches have no influence on ZMO efficiency."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mahmudi
Yogyakarta: P3EI Press, 2009
658.15 MAH s (1);658.15 MAH s (2)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Zaza Griyandini
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan pengendalian internal di BAZIS DKI Jakarta. Fokus penelitian dilakukan pada aktivitas pengendalian internal pada program pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah yang mendukung pengendalian internal di seluruh proses kerja dan yang dilakukan oleh setiap Bidang dari mulai tahap pengumpulan, penyaluran, hingga pencatatan transaksinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta sudah cukup baik, dapat dilihat dari penerapan prinsip pengendalian internal COSO yang sebagian besar telah dilakukan. Sedangkan untuk prinsip pengendalian internal COSO yang belum diterapkan artinya BAZIS DKI Jakarta harus memberi perhatian atas prinsip tersebut pengendalian internal dalam tubuh BAZIS DKI Jakarta dapat lebih sempurna

ABSTRACT
This study aims to see the implementation of internal controls in BAZIS DKI Jakarta. The focus of research conducted on internal control activities at the program distribution of zakat, infaq and shadaqah supporting internal control in the whole process and the work done by every field from the start to the collection, distribution, up to the recording of transactions. The results showed that the internal control activities carried out by BAZIS DKI Jakarta is good enough, it can be seen from the implementation of the COSO internal control principles that have largely been done. As for the COSO internal control principle is not applied means BAZIS Jakarta should pay attention to the principles of the internal controls in DKI Jakarta BAZIS body can be more perfect."
2016
S63021
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lia Nezliani
"Potensi zakat di Indonesia mencapai 3,4% dari total PDB tahun 2010, atau Rp217 triliun. Namun demikian realisasi penghimpunan zakat skala nasional baru mencapai 3-5% dari potensi tersebut atau total mencapai Rp8 triliun per akhir tahun 2019. Hal ini menunjukan bahwa gap atau kesenjangan sangat lebar yaitu antara potensi  dan realisasi dalam penghimpunan Zakat. Salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya realisasi penghimpunan zakat adalah karena kurangnya kepercayaan Muzaki terhadap Amil. Apabila pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk secara otomatis memungut dari gaji bulanan ASN (Aparat Sipil Negara) pegawai di lembaga negara atau otoritas keuangan maka diperlukan suatu assessmen tentang tingkat kepercayaan pegawai otoritas keuangan untuk membayar zakat kepada Amil dalam hal ini BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan tugas pengumpulan dan pengelolaan zakat secara nasional.
Tesis ini bertujuan untuk mengukur kepercayaan Pegawai Otoritas Keuangan kepada BAZNAS dalam bentuk indeks kepercayaan Pegawai Otoritas Keuangan untuk membayar zakat ke BAZNAS. Indeks diukur berdasarkan International Zakat Core Principles. Tesis ini melakukan studi kepada Pegawai BI, OJK, LPS dan Kemenkeu. Hasil penelitian menghasilkan indeks "percaya" dari 220 Responden. Indeks terdiri dari Indeks Fungsi Intermediasi, Indeks Manajemen Risiko dan Indeks Tata Kelola Syariah. Seluruh indeks masuk dalam kategori "percaya".

The potential Zakat in Indonesia reached 3.4% of total GDP in 2010, or reached Rp233 trillion. However, the realization of zakat collection on a national scale only reached about 3-5% or Rp8 trillion in total as of the end of 2019. The lack of Muzaki's confidence in Amil is one of the factors which is expected. If the government has a purpose to issue a Presidential Regulation to deduct automatically from the monthly salary of ASN (State Civil Apparatus), employees in state institutions, or financial authorities, then an assessment of the level of trust of financial authority employees is required. In this case BAZNAS as he authorized institution to conduct collecting and managing zakat nationally. This thesis aims to measure the trust index of Financial Authority Employees to pay zakat to BAZNAS based on the International Zakat Core Principles. Thus this thesis will conduct a study of Financial Authority Employees (BI, OJK, LPS and Ministry of Finance). This thesis constructs the trust index of Financial Authority Employees to pay zakat to BAZNAS (100 scale) based on International zakat core principles which is composed of Intermediation Function, Risk Management and Shari'ah Governance, and the overall trust index.
The index produces a "trust" grade from 220 respondents represented by BI, OJK, LPS and Ministry of Finance. The break down of index consists of Intermediation Function Index, Risk Management Index and Sharia'ah Governance Index also produces a "trust" grade.
"
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T55039
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 2007
S21305
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Umrotul Khasanah
"Secara teoritis, kemiskinan merupakan akibat dari praktek kebijakan ekonomi yang tak sesuai dengan azas keseimbangan. Islam menganggap disiplin ekonomi (pemanfaatan sumber daya produktif dengan pertimbangan efisiensi biaya dan optimalisasi manfaat sosial) sebagai bagian atau salah satu aspek keseimbangan dalam tanggungjawab sosial yang harus dijaga. Fungsi ekonomi sebagai bagian dari tanggungjawab sosial sangat diutamakan dalam Islam demi tercapainya keharmonisan dalam hubungan aghniya-masakin (kaya-miskin). Dalam Islam, banyak mekanisme tanggungjawab sosial bisa dilaksanakan, antara lain melalui zakat, infak sedekah, wakaf, jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah, dan sebagainya. Tesis ini menaruh perhatian pada masalah pengelolaan dana zakat.
Sesuai dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian tesis ini yang berkaitan dengan paradigma sosial, yaitu pendayagunaan dana zakat bagi pemberdayagunaan umat, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, menelusuri hubungan sebab-akibat sebagaimana berlaku dalam penelitian "fakta sosial' dan juga pemahaman mendalam (verstehen dalam istilah Weber). Metodologi ini lebih bersifat mementingkan aspek kedalaman, bukan hanya berorientasi pada keluasan cakupannya.
Persoalan zakat yang menyimpan potensi ekonomi sangat besar dipandang panting melihat cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya. Kendali Islam mendorong setiap pribadi untuk bekerja secara cerdas, berkompetisi dan berprestasi, Islam juga menentang kerakusan, keserakahan, dan kepemilikan kekayaan secara berlebihan. Apabila seluruh mekanisme tanggungjawab sosial yang Islami itu benar-benar dilaksanakan, masyarakat Islam bisa menjadi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, dan terbebas dari segala bentuk ketimpangan sosial.
Dalam penelitian ini ditemukan, bahwa ternyata terdapat empat model organisasi pengelola zakat, yaitu model birokrasi (pemerintah), model organisasi bisnis, model organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) dan model tradisional.
Dalam hal penghimpunan dana zakat, sejumlah badan dan lembaga amil zakat yang menganut model birokrasi, model organisasi bisnis, dan model organisasi kemasyarakatan, telah mampu mengerahkan dana zakat dalam jumlah besar, dari ratusan juta rupiah hingga belasan miliar rupiah pertahun. Mereka mampu berbuat begitu karena mereka menerapkan prinsip dan proses manajemen pengelolaan zakat secara profesional. Pengelolaan zakat ditangani dengan perencanaan matang serta didukung suprastruktur dan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, lembaga amil dengan model tradisional hanya mampu membuat kinerja konstan, dari tahun ke tahun tidak mengalami perkembangan berarti.
Dalam hal pendayagunaan dana zakat, lembaga amil model organisasi bisnis dan model birokrasi sudah siap dengan rencana pendistribusian dan program pemberdayaan sehingga pemanfaatan dana zakat bisa dilakukan secara terarah. Hal ini antara lain disebabkan keunggulan manajemen mereka yang ditandai dengan penyusunan skala prioritas dalam pendayagunaan zakat yang dibuat atas dasar urgensi kebutuhan fakir-miskin dan Para asnaf lainnya. Selain itu, mereka juga menerapkan nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan, dan terbuka bagi auditing oleh akuntan publik. Semua itu dituangkan dalam sistem dan prosedur kerja yang rapi.
Yang masih menjadi kelemahan umum organisasi amil zakat adalah lemahnya upaya pengembangan jaringan antar-lembaga (aliansi strategis), serta kegiatan koordinasi, integrasi dan sinergi. Apabila aspek manajemen ini diperbaiki, perolehan dana zakat diperkirakan akan dapat ditingkatkan dan program pemberdayaan umat pun dapat dilaksanakan secara lebih luas dan lebih terarah.

Analysis on the Model of Zakah Fund Management in Indonesia: A Study on Zakah Fund Raising Agents and Institutions Theoretically, poverty is a phenomenon brought about by practices of economic policy that deviates the principle of equilibrium. Islam regards the economic discipline (the use of productive resources by taking into accounts of cost efficiency and most advantages of social utility) as part of equilibrium in the social responsibility. Economic function as part of social responsibility is urgently demanded by Islam in order to achieve a harmonious equilibrium in the relation-ship between the haves and the haves-not. In Islam, many social responsibility mechanisms can be performed among others through zakah, infak, sedekah, wakaf jizyah, kharaj, rikaz, ghanimah, and so forth.
This thesis pays attention to the problems of zakah fund management. In accordance with the problem brought up in the research of this thesis that relates to the social paradigm (the utility of zakah fund for ummah empowerment), this research used qualitative methodology, tracing the cause-effect relationship as validated in the research on "social fact" and deep comprehension (versetehen as Weber saying). This methodology puts heavier stresses on the depth aspect, in addition to the breadth aspect.
The zakah problem hides a huge economic potential, so it is considered import-ant to view how it is utilized, based on its social function for the community interest that affects the haves and the haves-not communities. As we know that not only does Islam motivate every individual to work, compete and achieve smartly, but it also aggresses greediness, covetousness and exaggerate ownership of asset. If all the mechanisms of social responsibility is really carried out, the Islamic community can be the one with high level of prosperity, and free from any kinds of social deviation.
In this research, it was found that there are four models of zakah fund raising agents or institutions, namely the bureaucracy model, the business organization model, the non-government organization model and the traditional model.
In the case of zakah fund collection, a number of zakah fund raising agents or institutions with the bureaucracy model, the business organization model, the non-government organization model can mobilize zakah fund in a huge account, from hundreds million rupiah up to teens billions rupiah. They are able to do so now that they apply the principles and the processes of professional management. The zakah is tackled in Islamic shariah, with fine planning and supported further by sufficient infrastructures and supra-structures. Meanwhile, the zakah fund raising institutions with the traditional model can only make a constant performance, year after year they do not undertake a significant development.
In the case of zakah fund utility, the zakah fund raising agents or institutions with the bureaucracy model and the business organization model, usually prepare with planned distribution and empowerment programs so that the utility of the zakah fund can be performed in a directed manner. This is partly caused by their management excellence that is marked by the arrangement of priority scale in the use of the fund on the basis of the haves-not needs. Besides, they also apply the values of accountability and transparency in the finance management, and be open to audit by the public accountants. All it is detailed in the neat procedure and system.
That what is still a general weakness in the zakah fund raising organizations is the weak effort in inter-institutional network development (strategic alliance), as well as coordination, integration and synergism. If these aspects of management are mended, the mobilization of zakah fund will presumably be able to be increased and the empowerment programs for the community (ummah) can be performed in a broader scale.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T11926
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adi Wibowo Wendar
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas serta menganalisis pengendalian internal terhadap siklus penerimaan dan pengeluaran dana zakat pada LAZIS XYZ. Analisis dilakukan terhadap komponen kontrol aktivitas pada pengendalian internal. Penulis melakukan pengamatan, wawancara, maupun studi pustaka untuk menganalisis prosedur-prosedur yang dilakukan oleh LAZIS XYZ dalam menerima maupun mengeluarkan dana zakat. Siklus penerimaan dan pengeluaran LAZIS XYZ hanya terdiri dari satu siklus yaitu penerimaan dan pengeluaran kas. Penulis menilai beberapa prosedur yang diterapkan telah memiliki sistem pengendalian internal yang baik tetapi masih terdapat beberapa prosedur lain yang masih perlu untuk diperbaiki

ABSTRACT
This report discusses and analyzes the internal control processes in the revenue and expenditure of zakat on LAZIS XYZ.The analysis was conducted to control activities components on internal control framework. The author uses observation, interview, and literature study to analyze the procedures performed by LAZIS XYZ in receiving and issuing zakat funds. Revenue cycle and expenditure cycle on LAZIS XYZ consists of cash receipt and disbursement cycle. The author assesses some of the procedures already have a good system of internal control but some other still need to be improved."
2016
S63920
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mhd Izuddin Abdul Aziz
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang tinjauan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Indonesia berdasarkan mandat Pasal 6 dan 7 undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011. Pasal 6 dan 7, merupakan inti dari pelaksanaan pengelolaan zakat serta inti dari kewenangan yang dimiliki oleh BAZNAS dalam menyelenggarakan pengelolaan zakat. Di satu sisi, Pasal 6 dan 7 memberikan kewenangan yang sangat besar bagi BAZNAS sebagai pengelola tunggal zakat negara, namun disisi lain, kewenangan ini direduksi oleh pasal-pasal lain yang ada dalam undang-undang zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana BAZNAS memahami tugasnya sebgaai pengelola tunggal zakat negara berdasarkan undang-unang zakat serta pelaksanaanya, dan bagaimana pelaksnaan dPasal 6 dan 7 undang -undang zakat pada BAZNAS provinsi dan Kab kota serta hubungan yang terbentuk antara BAZNAS dan LAZ. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS menjadi tidak efektif karena banyaknya fungsi yang dimiliki oleh BAZNAS. Pelaksanaan pengelolaan zakat di setiap lokasi penelitian memiliki perbedaan, tergantung pada kondisi masyarakat, pemerintahan dan geografis wilayahnya, dan juga hubungan yang terbentuk antara BAZNAS dan LAZ hanya didasari pada pelaksanaan pengelolaan zakat, koordinasi sebagai sesama pengelola zakat dan hierarkis sebagai pembantu BAZNAS. Oleh karena itu diperlukan pemisahan fungsi-fungsi yang saat ini ada pada BAZNAS agar tujuan pengelolaan zakat dapat tecapai.

ABSTRACT
This study discusses the review of the management of zakat by BAZNAS in Indonesia based on the mandate of Article 6 and 7 of zakat law number 23 of 2011. Articles 6 and 7, are the core of the implementation of zakat management and the core of the authority possessed by BAZNAS in organizing zakat management . On the one side, Articles 6 and 7 provide enormous authority for BAZNAS as the sole manager of state zakat, but on the other side, this authority is reduced by other articles contained in the zakat law. The purpose of this study is to find out how BAZNAS understands its duties as the sole manager of state zakat based on zakat laws and their implementation, and how the implementation of Articles 6 and 7 of zakat laws in provincial and district city BAZNAS as well as the relationship formed between BAZNAS and LAZ . This study uses normative juridical research methods and qualitative methods. This study found that in the implementation of zakat management conducted by BAZNAS became ineffective because of the many functions possessed by BAZNAS. The implementation of zakat management in each research location has a difference, depending on the condition of the community, government and geographical area, and also the relationship formed between BAZNAS and LAZ is only based on the implementation of zakat management, coordination as fellow zakat managers and hierarchical as BAZNAS assistants. Therefore it is necessary to separate the functions that currently exist in BAZNAS so that the objectives of zakat management can be achieved.
"
2020
T54938
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>