Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reaksi sosial yang diberikan terhadap suatu kenakalan anak sangat menarik untuk dibahas. Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada tidak hanya merubah bentuk dari kenakalan atau bahkan kejahatan itu sendiri, melainkan juga bentuk reaksi sosial yang diberikan kepadanya. Penelitian ini secara kualitatif membahas virtual moral panic dan digital vigilantism yang diberikan sebagai reaksi terhadap juvenile cyber delinquency yang dilakukan oleh seorang anak di dalam sosial media. Berdasarkan data yang telah diperoleh, penelitian ini menemukan bahwa (1) tindakan yang dilakukan ditujukan untuk memberikan efek jera kepada anak, (2) memberikan rasa aman terhadap komunitas, serta (3) terdapat penjelasan hubungan virtual moral panic yang dapat menyebabkan digital vigilantism."

"Kenakalan remaja yang marak terjadi, memerlukan penanganan dari pihak keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sekolah sebagai instansi resmi memiliki peran yang siginifikan dalam menangani kenakalan remaja. Salah satu cara yang sekolah dapat lakukan untuk menangani kenakalan remaja adalah melakukan pendidikan karakter, dimana hal ini dapat menjadi salah satu cara agar para remaja dapat mengurangi kegiatan yang bersifat negatif dan lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat positif. Sistem ketarunaan yang diterapkan di SMKN 61 Jakarta menjadi keunikan dari SMKN 61 Jakarta sendiri dalam melaksanakan pendidikan karakter. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui peran dari ketarunaan SMKN 61 Jakarta dalam mengatasi kenakalan remaja dan faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan pendidikan ketarunaan di SMKN 61 Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan adalah dengan wawancara, observasi, dan studi literatur. Adapun peran ketarunaan dalam mengatasi kenakalan remaja yaitu dengan memperkecil kesempatan mereka untuk melakukan kenakalan remaja dengan memperpadat waktu mereka dengan kegiatan positif, menginternalisasi mereka dengan karakter yang harus dimiliki seorang taruna, dan membiasakan mereka melakukan kebiasaan positif. Hal tersebut akhirnya berdampak pada perubahan taruna dan taruni yaitu kenakalan yang mereka lakukan menjadi berkurang dan terdapat perubahan positif lainnya yaitu perubahan sikap, fisik, dan performa akademis.

---

Juvenile delinquency is rife, requiring treatment from the family, school, and community. Schools as official institutions have a significant role in dealing with juvenile delinquency. One of method that schools can do to deal with juvenile delinquency is character education, it can reduce activities of adolescents that are negative and more directed at positive activities. Ketarunaan system that implemented at SMKN 61 Jakarta is unique from SMKN 61 Jakarta itself in carrying out character education. This research aim the role of the ketarunaan SMKN 61 Jakarta to resolve juvenile delinquency. This research uses a qualitative approach with descriptive research design. The data collection techniques used in this research are in-depth interviews, observation, and literature studies. The results of this research role of ketarunaan to resolve juvenile delinquency is to reduce their chances of juvenile delinquency by tightening their time with positive activities, internalizing them with the character that must be possessed by taruna, and getting them into positive habits. This is make impact on the change in taruna dan taruni, delinquency they do becomes reduced and there are other positive changes that is change of attitude, physical, and academic performance."

"Merebaknya isu mengenai hak asasi manusia berdampak pula pada bidang hukum pidana khususnya yang mengatur mengenai kenakalan anak (Juvenile Delinquency), yang menunjukkan adanya pergeseran penerapan kebijakan kriminalnya terutama pada sistem penjatuhan hukuman yaitu dari pemidanaan dengan tujuan penjeraan menjadi bentuk pembinaan dengan asas proporsionalitas sebagai penyeimbangnya. Hal ini dilakukan dengan mengingat karakteristik khusus yang dimiliki anak sehingga dengannya anak diharapkan dapat terayomi dan terlindungi. Namun dalam penerapannya terlihat adanya suatu ketimpangan dimana tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas mengakibatkan tidak semua anak pelaku mendapatkan perlindungan yang sama, sebagaimana yang terjadi pada anak pelaku pengulangan tindak pidana yang jelas-jelas "dirugikan" haknya untuk mendapatkan perlindungan dari ketiadaan dan kekaburan aturan yang mengatur seputar perbuatannya tersebut. Kedaan ini menyebabkan anak secara tidak langsung tetap mendapatkan perlakuan yang sama dengan pelaku tindak pidana dewasa yaitu pemidanaan dengan pemberatan dan hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dari perlindungan anak sebab apabila kesejahteraan anak yang harus diutamakan maka semua peradilan yang dilakukan untuk anak haruslah mendasarkan pertimbangannya pada upaya pembinaan dan bukan pada berat-ringannya kesalahan anak. Menyadari hal tersebut maka dirasakan pentingnya untuk mengadakan perubahan dan penyempurnaan terhadap berbagai produk hukum yang berkaitan dan juga secara khusus terhadap Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang merupakan produk kekhususan bagi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang masih berlaku pada saat ini. RUU KUHP yang sedang disusun telah memberikan jawaban yang jelas yaitu tidak dimungkinkannya anak pelaku pengulangan tindak pidana untuk memperoleh pernberatan hukuman dan kemungkinan besar akan diberlakukan untuk menutupi kekosongan hukum dalam UU pengadilan Anak selama UU pengadilan Anak belum diamandemen."