Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 213081 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Friska Audia Ersitamara
"ABSTRAK
Tulisan ini dilatarbelakangi oleh tingginya laju deforestasi hutan di Indonesia khususnya di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Pengawasan dan regulasi yang lemah menjadikan sektor kehutanan rentan terhadap korupsi. Pemberian izin oleh pemerintah dalam rangka alih fungsi lahan serta hak guna usaha yang bermasalah memperlihatkan adanya sebuah hubungan timbal balik antara korporasi dan pemerintah dalam penerbitan izin. Pemberian izin yang mudah dengan cara ilegal tersebut kemudian berkontribusi atas penghancuran hutan. Penghancuran hutan tersebut merupakan salah satu langkah untuk membuka lahan yang awalnya merupakan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit. Tulisan ini akan berusaha menjelaskan permasalahan tersebut dalam kerangka pemikiran state-corporate crime untuk menemukan hubungan antara korupsi dan deforestasi.

ABSTRACT
This paper is dedicated for high rates of deforestation in Indonesia, particularly in Buol District, Sulawesi Tengah Province. Weak supervision and regulation makes the forestry sector vulnerable to corruption. The granting of permits by the government in the context of land conversion and the issue of cultivation rights shows a reciprocal relationship between the company and the government in issuing permits. Ease of licensing illegally contributes to forest destruction. Destroying the forest is one step to clear land that was originally a forest area into an oil palm plantation. This paper will try to explain the problem in the framework of the state-corporate crime thinking to find a relationship between corruption and deforestation.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Shinta Purwitasari
"Tesis ini membahas Pluralisme Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Hak Guna Usaha Perkebunan di Indonesia Studi Kasus Tumpang Tindih Dengan Pertambangan, Kehutanan dan Tanah Ulayat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Kebijakan pengaturan sektor pertanahan khususnya dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha dalam implementasi banyak aturan yang mendasarinya.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha perkebunan di Indonesia dan permasalahan yang diakibatkan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha dan untuk mengetahui sejauh mana pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha di Indonesia mengakibatkan tumpang tindih Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lain khususnya perizinan pertambangan, perizinan kehutanan dan tanah ulayat beserta dampaknya.
Hasil dari penelitian ini adalah pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tidak dapat terlepas dari kebijakan pemerintah dalam sektor lainnya yaitu sektor pertambangan dan kehutanan, serta tanah ulayat dan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tersebut menyebabkan tumpang tindihnya Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lainnya terutama dengan sektor pertambangan dan kehutanan, serta tumpang tindih dengan tanah ulayat penyelesaiannya tidak mudah karena masing-masing sektor berpegang kepada Undang-Undang sektoralnya dan Undang-Undang sektoral itu sama derajatnya.

This thesis focuses on the Pluralism of Government Policy in the Stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) for Plantation in Indonesia (Study Case on Overlapping of Mining, Forestry and Communal Rights). The research is legal norm in nature and the data collection to be used shall be conducted through library research with a statue approach. Regulation policy in the land sector, in particular the stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) in practice is based on many regulations.
The objective of this research is to reveal the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation in Indonesia and the problems attributable to pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) and to reveal the extent of pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) in Indonesia causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation with other sectors, especially with the mining permit, forestry permit and communal rights along with its effects.
The result of this research reveals that the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) is closely related to the government’s policies in other sectors, namely the mining, forestry and communal rights sectors and therefore causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) with other sectors, mainly with mining, forestry and communal rights sectors in which the settlement is not easy as each of those sectors has their own law having equal legal force.
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mulyana
"Sejak Tahun 2015 Pemerintah Indonesia menargetkan kebijakan pemberian akses legal
terhadap pengelolaaan hutan negara seluas 12,7 hektar melalui program perhutanan sosial
(Hutsos) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan mencegah
deforestasi. Tulisan ini menelusuri desa-desa penerima Hutsos dan membandingkannya
dengan desa-desa yang memiliki hutan yang tidak menerima Hutsos di tiga pulau
Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi di Indonesia. Dengan pendekatan mixed method,
penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan apakah dengan memberikan akses legal
kepada masyarakat yang dikelola oleh lembaga ekonomi lokal dalam program perhutanan
sosial dapat meningkatkan pertumbuhan usaha di desa dan menekan laju deforestasi.
Analisis secara empiris mengunakan metode Instrumental variable dan untuk
memperdalam faktor-faktor yang mempengaruhi outcome tersebut dilakukan in-depth
interview dengan stakeholder. Temuan studi ini menunjukkan bahwa keberadaan Hutsos
belum berdampak signifikan kepada pertumbuhan jumlah usaha dan deforestasi.
Penyebab belum berdampaknya program Hutsos terhadap pertumbuhan usaha di desa
karena lahan yang terbatas akibat restriksi peraturan pasca penetapan hutan sosial,
kapasitas wirausaha sumber daya pengelola hutan, belum terintegrasi program hutan
sosial dengan program desa dan rendahnya modal dan pemanfaatan teknologi pengolahan
hasil hutan. Sementara, Hutsos belum berdampak pada deforestasi karena rendahnya
kualitas perencanaan pengelolaan hutan dan intervensi kebijakan terkait penanaman
hutan di lahan kritis yang belum optimal.

Since 2015 the Government of Indonesia has targeted a policy of providing legal access
to the management of state forests covering an area of 12.7 hectares through the social
forestry program (SFP) to improve the welfare of forest communities and prevent
deforestation. This paper traces village SFP beneficiaries and compares them to villages
that have forests that did not receive SFP on the three islands of Sumatra, Kalimantan
and Sulawesi in Indonesia. With a mixed method approach, this study seeks to answer the
question whether providing legal access to communities managed by local economic
institutions in SFP can increase business growth in villages and reduce the rate of
deforestation. The empirical analysis used the Instrumental variable method and in-depth
interviews were conducted to deepen the factors that affect the outcome. The findings of
this study indicate that the existence of SFPs has not had a significant impact on the
growth in the number of businesses and deforestation in both protected and production
forests zone. The reason why the SFP has not yet had an impact on business growth in
villages is due to limited land due to restrictions on post-determination of social forests,
the entrepreneurial capacity of forest managers, not yet integrated SFP with village
programs and low capital and utilization of forest product processing technology.
Meanwhile, SFP has not yet had an impact on deforestation because of the low quality of
forest management planning and policy interventions related to forest planting in critical
land that has not yet optimal.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Ihya Syari`udin
"ABSTRAK
Angka kerusakan hutan di Indonesia dari tahun ke tahun makin mengkhawatirkan. Dari data FAO pada tahun 2010, Indonesia menduduki peringkat ketiga negara dengan kerusakan hutan terbesar di dunia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ditengarai sebagai salah satu penyebab dari deforestasi. Selain itu penelitian ini juga menguji keberadaan environmental kuznets curve dalam pengelolaan hutan di Indonesia.
Penelitian kali ini mencoba menganalisis mengenai penyebab yang mendasari terjadinya deforestasi dengan menggunakan pendekatan tutupan hutan, di mana apabila luas tutupan hutan semakin menurun berarti angka deforestasi semakin meningkat. Variabel bebas yang digunakan adalah PDRB, kepadatan penduduk, kemiskinan pedesaan, luas HPH, harga kayu, konversi hutan dan panjang jalan. Metode analisis yang digunakan adalah estimasi dengan menggunakan estimasi data panel.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh negatif terhadap tutupan hutan. Hasil penelitian ini juga, menunjukan environmental kuznets curve terbukti keberadaannya dalam pengelolaan hutan di Indonesia.Variabel lain yang berpengaruh terhadap tutupan hutan adalah kemiskinan pedesaan dan panjang jalan

ABSTRACT
Rate of forest destruction in Indonesia always increase. In 2010, Indonesia ranked third countries with the world's largest forest destruction. High population grow suspected as one cause of deforestation. In addition, this study also tested the existence of environmental kuznets curve forest management in Indonesia.
The purpose of this study was to analyze causes of deforestation use forest’s cover approach, where if the forest’s cover decrease, it mean deforestation rate is increase.The independent variables used are GDP, density of population, rural poverty, extensive logging, timber prices, forest conversion and path length.We use panel data regreesion with random effect model.
The results showed that the population density negatively affect forest’s cover.This study shown the existence of environmental kuznets curve forest management in Indonesia. Other variables that influence forest’s cover is rural poverty and road.
"
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muharayma Aminah Anasya
"Angka deforestasi yang tinggi, terutama di Riau, Sumatera menjadi latar belakang karya akhir ini. Industri bubur kertas dan kertas serta korupsi merupakan salah satu penyebab deforestasi yang saling berhubungan terutama di Riau. Aktivitas korporasi X di konsesi-konsesinya ini masih dipertanyakan legalitasnya akibat perizinan IUPHHK-HTI yang di dapat dari bupati yang terlibat kasus korupsi pada tahun 2001-2007. Selain itu, penebangan hutan alam dan lahan gambut merusak lingkungan, ekosistem hutan dan menyebabkan konflik sosial yang terjadi di Pulau Padang. Dengan berbagai masalah yang ada, korporasi X tetap melakukan penebangan hutan di Riau. Karya akhir ini akan berusaha menganalisis permasalahan tersebut menggunakan corporate crime dan perspektif green criminology untuk menjelaskan bahwa korupsi dan corporate crime menyebabkan deforestasi berkepanjangan di Riau.

The high rate of deforestation, especially in Riau, Sumatra, is the background of this paper. The pulp and paper industry and corruption are among the interconnected causes of deforestation, especially in Riau. The legality of X's corporate activities in its concessions is still questionable due to the IUPHHK-HTI permit obtained from Bupati who was involved in a corruption case in 2001-2007. In addition, the logging of natural forests and peatlands destroys the environment, forest ecosystems and causes social conflicts that occur on Padang Island. With the various problems that exist, X corporation continues to cut forests in Riau. This paper will attempt to analyze these problems using corporate crime and a green criminology perspective to explain that corruption and corporate crime cause prolonged deforestation in Riau."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Alfian Pratama
"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi kebijakan PNBP sektor kehutanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor kehutanan sebelum dan setelah rezim Undang-Undang No. 20 tahun 1997 ditunjukan dari berkembangan konsep dan pengelolaan PNBP yang lebih baik namun terdapat permasalahan dalam implementasinya. Implementasi kebijakan PNBP kehutanan yang dipengaruhi oleh faktor regulasi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi masih memiliki hambatan sehingga berimplikasi pada pembangunan hutan.

This research explains about policy implementation of non-tax state revenue of forestry sector in Indonesia. This study was conducted to get an overview of the implementation of the forestry sector of non-tax state revenue policy. This study uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results of this research indicate that the development of policy implementation of non-tax revenue state of forestry sector before and after law regime No. 20 in 1997 shown from better concept and management of non-tax state revenues but there are still many barriers in implementation. Forestry policy implementation of non-tax revenue influenced by regulation, communication, resources, disposition and bureaucratic barriers that have implications for forest development."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S52963
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nadya Ayu Riandini
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan dari perkembangan sektor perbankan terhadap perkembangan sektor perindustrian dan agrikultur di negara-negara ASEAN-5. Perkembangan sektor perbankan diukur menggunakan dua variabel, yaitu kredit perbankan yang disalurkan kepada sektor swasta, dan akses perbankan. Dengan menggunakan analisis data panel dengan metode fixed effect pada negara ASEAN-5 selama periode 2007-2016, penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari kredit perbankan yang disalurkan kepada sektor swasta dan akses perbankan terhadap perkembangan sektor perindustrian di ASEAN-5. Sedangkan, terdapat pengaruh signifikan dari kredit perbankan yang disalurkan kepada sektor swasta dan akses perbankan terhadap perkembangan sektor agrikultur di ASEAN-5.

This study aims to analyze the relationship of banking sector development towards industrial sector development and agricultural sector development in ASEAN 5 countries. Banking sector development is measured by 2 variables, which are domestic credit to private sector by banks, and bank access. By using a panel data analysis with fixed effect method on ASEAN 5 countries during 2007 2016, this study concluded that domestic credit to private sector by banks and bank access do not significantly affect the industrial sector development in ASEAN 5. Meanwhile, domestic credit to private sector by banks and bank access are found to significantly affect the agricultural sector development in ASEAN 5. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mulyaningsih
"Perubahan fungsi kawasan hutan Indonesia ke fungsi lain tidak bisa lepas dari aktivitas pembangunan ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat bergantung kepada kekayaan alamnya untuk mendukung proses pembangunannya, dan ini telah mempengaruhi penutupan hutan. Integrasi ke pasar global mungkin telah memperburuk luas penutupan hutan di Indonesia. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalis pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap deforestasi di Indonesia.
Untuk tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan persamaan ekonometri dengan menggunakan penutupan hutan sebagai variabel terikat dan beberapa variabel kontrol yaitu luas HPH, luas HTI, luas perkebunan kelapa, luas perkebunan kelapa sawit, luas perkebunan karet, PDRB, kepadatan penduduk dan harga kayu bulat dunia. Penelitian ini menggunakan data panel dari 27 provinsi di Indonesia pada periode 2004-2010. Persamaan diestimasi dengan menggunakan metode fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan secara signifikan meningkatkan deforestasi di provinsi Indonesia.

The conversion of Indonesian forest region to other function cannot be detached from the activity of economic development. As a developing country, Indonesia is highly dependent on natural resources to support its development and this has affected the forest cover. The integration to global market may have exacerbated the size of Indonesian forest cover. Thus the study aims to analyze the effect of trade openness on deforestation in Indonesia.
To that purpose, the study applies an econometric equation that uses forest cover as the dependent variable and a number of controlling variables including forest concession area (HPH), industrial forest plantation area (HTI), coconut plantation area, palm plantation area, rubber plantation area, GRDP, populatio density, the log world price. The study uses the panel data of 27 provinces in Indonesia from the period 2004 to 2010. The equation is estimated by fixed effect method. The result indicate that trade openness has significantly increased the deforestation in Indonesia’s provinces.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Redianto Uki Pratama
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor kehutanan di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori administrasi pajak dari McMaster yang menggunakan 3 (tiga) variabel yaitu identifikasi, penetapan, dan pemungutan yang masing-masing mempunyai indikator-indikator.
Hasil dari penelitian ini adalah implementasi administrasi pajak bumi dan bangunan sektor kehutanan sudah cukup baik namun masih terdapat beberapa penghambat dalam proses pemungutan dari pajak bumi dan bangunan sektor kehutanan yaitu kurangnya penegakan hukum dan sumber daya manusia.

The aim of this research is to analyze the implementation of property tax collection on forestry at Bogor County Stalls. The research is used quantitative approached with descriptive method, and the data collecting technique that used are indepth interview and literature study. This research used McMaster’s Teory of tax administration that have three variables, there are identification, assessment, and collection, each of them have an indicators.
The results of this research is the implementation of property tax administration of the forestry sector has been quite good, but there are still some obstacles in the process of collection of property tax the forestry sector is the lack law enforcement and human resources.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S46641
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuni Asril Sani
"Disiplin geografi senantiasa berorientasi pada pendekatan holistik dengan ciri utama memadukan pemahaman akan proses fisik-alamiah dan proses sosial. Pada awalnya, usaha pemaduan tersebut dilakukan secara kualitatif namun perkembangan zaman metode yang digunakan dilakukan secara kuantitatif dan saat ini menggunakan Sistim Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh. Salah satu masalah yang menarik adalah penerapannya pada kajian mengenai deforestrasi.
Kajian yang terkait telah dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai hubungan kepadatan penduduk dan tingkat kemiskinan terhadap deforestasi. Untuk itu penting dilakukan pengujian beberapa metode ( Statistik Peason dan Spatial Autocorrelation) untuk mengetahui hubungan variabel tersebut.
Hasil kajian menunjukkan bahwa kepadatan penduduk dan tingkat kemiskinan memiliki korelasi dan autokorelasi yang positif dengan deforestasi meskipun angka yang di tunjukkan relatif kecil. Selain itu, penggunaan metode spatial autocorrelation memungkinkan kita melihat wilayah- wilayah mana yang signifikan sehingga muncul angka autokorelasinya.

Geography always try to understanding with a holistic approach with combine physical process and social processes. Initially, the effort was undertaken as a qualitative development of the age but the method used be either quantitative, and at this time we can use Geographical Information System and Remote Sensing. One of the interesting problems is the study on the implementation is deforestation.
Related study has been conducted by several researchers on the relationship of population density and poverty rate with deforestation. It is important to know the relationship between each variables by use several methods (Statistics Peason and Spatial Autocorrelation).
The results of the study show that population density and poverty level have a positive number both of correlation and autocorrelation with deforestation, although the numbers is relatively small. In addition, the use of spatial autocorrelation method allows us to see where areas give a significant number.
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009
S34066
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>