Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perang selama ini dalam pemikiran masyarakat awam dikenal sebagai suatu peristiwa yang memilukan, tidak adil, dan sebagai sebuah tragedi kemanusiaan. Namun, perang sebenarnya dapat menjadi suatu peristiwa yang adil. Dalam upaya mencapai keadilan tersebut, Agustinus mencetuskan sebuah teori yang mengatur apa saja yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang berperang, yang dikenal sebagai Just War Theory. Ada pun teori ini dikembangkan lebih lanjut oleh Michael Walzer pada abad 20. Just War Theory yang dikembangkan oleh Walzer ini menjadi alat analisis yang akan penulis pergunakan untuk membuktikan pelaksanaan Perang Dunia II di Eropa sebagai sebuah perang yang adil.

---

War is commonly known as an event that only brings misery, injustice, and a tragedy of humanity. But, war actually can become an event which is just. In order to make war as a just war, Augustine arranged some theories that can make a war become a just war, which is known as “Just War Theory”. In the 20th century, Michael Walzer has successfully developed the just war theory into a whole new level. In my opinion, this theory can become an instrument to prove that there are justice that contained in World War II in European Region, and this war is a just war that happened in the 20th century."

"Kerajaan Jepang yang sejak akhir abad ke-19 telah berkembang menjadi negara modern, sudah memperlihatkan sifat-sifat imperialismenya.Negara itu telah mulai dengan ekspansinya untuk menguasai negara-negara tetangganya di daratan Asia, dimulai berturut-turut dari Manchuria, Korea dan China. Rupanya Jepang telah menganggap dirinya sebagai pemimpin Asia dan menghendaki agar seluruh bangsa Asia berhimpun dibawah pimpinan Jepang untuk bersama-sama menentang hegemoni bangsa Barat atas bangsa Asia.Pada waktu pecah Perang Dunia Kedua yang dimulai di Eropa, pada tanggal 8 Desember 1941 Jepang menyerang,pangkalan angkatan laut Amerika di Pearl Harbor, untuk selanjutnya bergerak secara cepat ke selatan untuk mencaplok sejumlah negara di kawasan Asia, diantaranya nusantara Indonesia yang waktu itu bernama Hindia Belanda. Dalam peperangan yang menentukan di pulau Jawa, sejak kapitulasi Belanda pada tanggal 9 Maret 1942, Jepang berhasil menduduki dan menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda.Seluruh Tentara Hindia Belanda yang disebut KNIL di pulau Jawa menjadi takiukan Jepang, dan anggota-anggotanya, terutama yang berwarga Belanda, dijadikan tawanan perang. Mereka dikurung dalam sejumlah kamp khusus, tidak saja di pulau Jawa, bahkan sampai dibawa ke luar wilayah Indonesia, dimana mereka banyak dipekerjakan sebagai buruh kasar di berbagai proyek pertahanan di tempat-tempat yang mempunyai nilai strategis militer. Tidak hanya anggota militer, Jepang juga menginternir seluruh penduduk warga Belanda dan mengasingkan mereka dalam kamp-kamp tertutup yang dijaga keras oleh tentara Jepang.Sejak dimasukkan dalam kamp-kamp tahanan itulah para penghuni kamp mulai merasakan penderitaan-penderitaan tak terhingga akibat perlakuan Jepang yang diluar perikemanusiaan selama masa pendudukan Jepang hingga akhir perang. Jepang secara terang-terangan telah menunjukkan sikapnya yang anti Barat dan ambisinya untuk menjadi Pemimpin Asia, yang dimanifestasikannya pada perlakuannya terhadap orang-orang Barat yang dapat ditaklukkannya. Pihak Sekutu menamakan para tawanan-perang dan interniran itu APWI.Kapitulasi Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945 ternyata belum berarti pembebasan dari penderitaan bagi para tawanan-perang dan interniran yang selama ini hidup dalam kamp-kamp tertutup, karena para penghuni kamp kini terpaksa menghadapi situasi baru yang sama sekali tidak terperkirakan sebelumnya.Bangkitnya bangsa Indonesia untuk merdeka sejak 17 Agustus 1945, telah menggerakkan suatu revolusi yang dahsyat untuk mengusir Jepang dari tanah airnya dan menentang penjajahan kembali oleh Belanda.Sikap anti Belanda dan anti Jepang pada para pemuda pejuang Indonesia telah membawa mereka ke ekses-ekses revolusi, sehingga banyak orang Belanda dan Jepang menjadi sasaran keganasan revolusi. Tentara Sekutu yang datang di Jawa dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang dan memulangkan para tawanan-perang dan interniran Sekutu, telah memicu pecahnya bentrokan-bentrokan fisik berdarah antara para pejuang Indonesia dengan tentara Sekutu yang secara kentara melindungi kembalinya kolonialis Belanda di Indonesia.Pada tahun 1946 persengketaan antara Indonesia dengan Sekutu akhirnya dapat diredakan melalui kerjasama Indonesia dan Sekutu dalam penyelesaian bersama atas pemulangan APWI dari pulau Jawa. Dengan menggunakan aparat POPDA dan dengan segala keterbatasan sarana, pada pertengahan tahun 1946 pemerintah Indonesia berhasil dalam menangani suatu tugas kemanusiaan untuk memulangkan sebanyak 36.280 APWI, yang kebanyakan terdiri dari wanita dan anak-anak.

---

Allied Prisoners-Of-War And Internees (A.P.W.I.) In Java and Their Repatriation after The End Of The WarThe Japanese Empire that had grown to be a modern country since the end of the 19`h century, had shown its imperialistic character. They began their expansive behavior to conquer neighboring countries in the mainland of Asia, beginning consecutively from Manchuria, Korea, and China. It seemed that Japan had viewed itself as the leader of Asia and wanted to unite the entire nations of Asia under its leadership to challenge the hegemony of the Western Nations over the Asian Nations.At the time the World War II was raging in Europe, on the 8`h of December 1941 the Japanese attacked the United States naval base at Pearl Harbor, in order to be able to move swiftly southward to annex a number of countries in the Asian region, among which was the Indonesian archipelago that was then called the Netherlands-Indies. After a decisive battle in the island of Java, the Dutch colonial army surrendered on the 9`h of March 1942. Since then Japan managed to conquer and control the entire territory of the Netherlands-Indies.The entire Dutch armed forces in the island of Java named KNIL, was captured by the Japanese. Members of the KNIL, especially the Dutch nationals, were made as prisoners of war. They were not only confined in several camps located in Java but also moved to other territories outside of Indonesia, where they were employed as forced labor in many defense projects which has a military strategic value. Not only military members, Japan also interned the entire Dutch citizens and exile them into closed camps, heavily guarded by Japanese soldiers.Since the moment being placed in the prisoner's camps, the Dutch camp occupants experienced immense sufferings as the result of the Japanese inhuman conduct during the time of the Japanese occupation until the end of the war. Japan had blatantly demonstrated its anti-western attitude and ambition to become the leader of Asia, which was manifested on their conduct upon the conquered westerners. The Allies named the prisoners of war and internees as APWI.The surrender of Japan on the 15th of August 1945 was not automatically meant freedom from persecutions for the prisoners of war and internees lived in closed camps, because these camp occupants had still to face other new unpredictable situations outside their camps. The rising spirit of independence among Indonesian people since the 17'h of August 1945, had created a massive revolution to expel Japan from their homeland and to denounce the return of Dutch colonialism.The anti Dutch and anti-Japan attitude on the young Indonesian freedom fighters had lead them to the excess of revolution, so much that a great many Dutch people and Japanese became the target of the savage of revolution. The Allied Forces which had landed in Java with the official task of disarming the Japanese Forces and releasing the prisoners of war and internees, triggered the outbreak of bloody physical clashes with the Indonesian freedom fighters who believed that the Allied Forces were clearly protecting the return of Dutch colonialism.On 1946 the dispute between Indonesia and the Allies was finally subdued through cooperation between Indonesia and the Allies in a joint solution on the repatriation of the APWI from Java. By utilizing the POPDA apparatus within the limitation of the means available, in the middle of 1946 the Indonesian government succeeded in achieving the task for humanity to evacuate as many as 36,280 APWI, who mostly were women and children, to their assembly points in Allied controlled areas."

"Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi pertempuran Kursk sebagai titik balik Perang Dunia II di front timur. Sumber diperoleh dari beberapa surat perintah pertempuran yang diambil dari arsip Uni Soviet dan buku-buku sejarah. Artikel ini menggunakan metode sejarah untuk menjelaskan unsur kekuatan pasukan Uni Soviet, kepemimpinan dan strategi mereka dalam pertempuran melawan pasukan Jerman. Artikel ini menyimpulkan bahwa dengan kekuatan pasukan Uni Soviet yang besar dan kepemimpinan yang baik, pasukan Uni Soviet mampu bertahan dan menyerang balik pasukan Jerman dalam pertempuran Kursk.

---

This article aimed to reconstruct the battle of the Kursk as a turning point of World War II on the eastern front. Sources obtained fromsome of the order of battles taken from Soviet Union`s archives and some history books.  This article uses historical methodology to explain the element of Soviet Union`s forces, leaderships and their strategy in the fight against German forces. This article concludes that the massive forces of the Soviet Union and good leaderships are able to defend and counter-attack the German Forces on the eastern front."

"Tulisan ini membahas praktik collaborationnisme yang terjadi di Prancis pada Perang Dunia II. Praktik tersebut dijalankan oleh kelompok-kelompok Prancis yang bekerja sama dengan Nazi Jerman pada periode Occupation 1940-1944. Tujuannya adalah untuk melihat sejarah pembentukan, aktor, dan kiprahnya. Metode yang dipakai adalah kualitatif melalui pemaparan deskriptif dengan menggunakan data-data kepustakaan. Penelitian menunjukkan bahwa collaborationnisme dilakukan dalam dua tingkat : politik dan militer. Politik kolaborasi dilakukan oleh para tokoh berhaluan kiri, namun selama Perang Dunia II berlangsung, mereka bergeser ke kanan ekstrem. Selain itu ditemukan pula bahwa mereka tidak bersandar sepenuhnya pada gagasan rasis dan antisemitis, sebagaimana hal tersebut menjadi haluan yang digariskan Nazi Jerman. Pada praktiknya mereka menjadikan gagasan antikapitalis dan antikomunis sebagai titik temu dan mendukung antisemitisme untuk meraup dukungan. Gagasan dan ambisi pribadi juga merupakan faktor pendorong pergeseran haluan tersebut.

---

This paper discusses collaborative practices that occurred in France during World War II. Those practices were carried out by French groups working alongside Nazi Germany in the Occupation period of 1940-1944. The focus is to describe the foundation, actors, and their involvement. The method used is qualitative with descriptive elaboration using bibliographical sources. The study shows that collaborationnisme is practiced within two levels : political and military. The politics of collaboration was carried out by left-leaning figures, but during World War II, they shifted to the extreme right. It also is found that they did not rely entirely on racist and antisemitic ideas, as this became the direction outlined by Nazi Germany. In practice, they make anticapitalist and anticommunist ideas a meeting point and support antisemitism to gain support. Personal ideas and ambitions are also factors driving this turnaround."

"ABSTRAKSkripsi ini menguji teori norma ekonomi Michael Mousseau menggunakan studi kasus Perang Dunia I. Metode yang digunakan adalah congruence test. Sepuluh negara objek yang terdiri dari Serbia, Austria-Hungaria, Rusia, Jerman, Prancis, Inggris, Turki Otoman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat dites terlebih dahulu memiliki norma contract intensive economy (CIE) atau tidak. Empat dari sepuluh negara terbukti masuk golongan negara CIE, yaitu Jerman, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Kemudian, penulis menguji dua hipotesis teori norma ekonomi melalui interaksi keempat negara tersebut di Perang Dunia I. Hasilnya, hipotesis pertama yang menyatakan negara CIE tidak akan saling berperang tidak terbukti dalam pengujian. Sedangkan, hipotesis kedua yang berbunyi negara CIE demokratis tidak akan menyerang negara demokratis lainnya bisa dibuktikan dalam pengujian.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to test Michael Mousseau’s economic norms theory with First World War as its case study. By using congruence test method, I test ten countries that involved in First World War. They are Serbia, Austro-Hungary, Russia, Germany, France, Great Britain, Turkey Ottoman, Italy, Japan, and United States of America. First, I examine which countries were fulfilling CIE characteristics. Germany, France, Great Britain, and USA passed this test. After that, I have to prove two hypotheses provided by this theory through the interactions of these states. The results show that first hypothesis which stated that CIE countries would be at peace with each other’s comes contrast with the facts. The second hypothesis, which stated that democratic CIE countries would refrain to attack another democratic countries, is well proven through the facts."

"The Second World War was a defining event in modern world history. Indias manpower and financial resources enabled the British Empire in particular and the Allies in general to win against the Axis powers. The Indian troops fought from Hong Kong in the east up to Italy in the west. The present monograph, based on archival data, attempts to highlight the complex interrelationship between Indian armed forces, society, and World War II. This monograph is a corrective to the cultural studies approach of totally neglecting blood and gore. But what is aimed here is not merely a traditional narrative of military history. Rather than merely providing a chronological account of military operations, an attempt has been made to integrate military history with the social and cultural contexts. Tools, ideas, and institutions of violence are fused with the host social fabric and the cultural context. The book is divided into two parts. The first four chapters of the book study the impact of manpower and economic mobilization and internal security on the Indian society, while the last three chapters of the volume deal with the Indian armed forces in combat. The aim is to show the interrelationship between training, technology, and tactics in the battlefields. Wherever possible, soldiers views of combat and the home front are given. Hence, the monograph is a blend of both history from the top and history from below."