Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Pasca diterapkannya 8 area perubahan reformasi birokrasi menuntut setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk dapat membangun organisasi yang good governance melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun nyatanya, masih banyak Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mendapatkan hasil SAKIP yang belum cukup baik karena belum tercapainya sasaran kinerja yang sudah ditetapkan. Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi (PSDMO) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan biro yang sangat penting untuk mengatur pengorganisasian Kementerian BUMN mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Keunikan Kementerian BUMN yang mengelola BUMN berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi (perusahaan) memerlukan strategi khusus untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan Model 7’S McKinsey. Dengan menggunakan konsep 7’S McKinsey, peneliti ingin melihat bagaimana implementasi model 7’S McKinsey dalam meningkatkan kinerja Biro PSDMO dan permasalahan apa yang dihadapi dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja di Biro PSDMO. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivisme. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan semua tahapan dalam proses penyusunan strategi jangka panjang sudah dilakukan, tidak terdapat tumpang tindih di dalam Biro PSDMO, penempatan SDM yang sudah tepat sesuai kompetensi, skills sudah ditetapkan dalam roadmap SDM, Style pimpinan tertinggi Biro PSDMO adalah demokratis dan kendali bebas dimana merupakan modal utama untuk meningkatkan kualitas kinerja organsiasi.

 

---

---

After the implementation of 8 areas of change in bureaucratic reform requires each Ministry/Institution/Local Government to be able to build a good governance organization through the Government Institution Performance Accountability System (SAKIP). However, in reality, there are still many Ministries/Institutions/Local Governments that have received SAKIP results which not been good enough because they have not achieved the performance targets that have been set. The Planning, Human Resources, and Organization (PSDMO) Bureau of the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) is a very important bureau to regulate the organization of the Ministry of SOEs from planning to evaluation. The uniqueness of the Ministry of SOEs that manages SOEs based on the principles of corporate (company) requires specific strategies to be able to make decisions based on the McKinsey 7's Model. By using the 7 'S McKinsey model, researchers want to see how the implementation of the 7' S McKinsey model in improving the performance of the PSDMO Bureau and what problems are being faced in order to improve performance management in the PSDMO Bureau. This research uses a positivism approach. The data used in this study were sourced from in-depth interviews and literature studies. The results of the study concluded that all stages in the process of formulating a long-term strategy had been carried out, there was no overlap within the PSDMO Bureau, HR placement was appropriate according to competence, skills were set in the HR roadmap, the highest leadership style of the PSDMO Bureau was democratic and laisez faire which was main capital to improve the quality of organizational performance

 

"

"ABSTRAKDengan berbagai situasi makro yang dihadapi, pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan dari perpajakan. Pada saat yang sama, aparat pajak di bawah Direktorat Jenderal Pajak, kerap mendapat sorotan terkait dengan tuduhan dan kecurigaan melakukan korupsi. Dalam hasil penelitian tahun 2005 yang dilakukan Transparency International, aparat pajak menduduki posisi yang cukup buruk, bersama dengan polisi dan aparat Bea Cukai. Keadaan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan reformasi administrasi perpajakan, yaitu implementasi pembenahan organisasi secara internal untuk mencapai kepercayaan dari masyarakat sebagai stakeholders. Karena itu penting untuk menguji apakah reformasi administrasi perpajakan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan intern oleh Inspektur Jenderal dan penerapan good governance, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai Wajib Pajak, yang kemudian mendorong kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian ini dilakukan di KPP Serpong. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan intern, good governance, citra organisasi dan kepatuhan Wajib Pajak. Setelah dilakukan uji normalitas, data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan analisis parametrik. Untuk menguji keterkaitan antar variabel digunakan path analysis (analisis jalur). Metode penelitian adalah survey, yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner.Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pengawasan intern di Direktorat Jenderal Pajak terhadap citra organisasi, dimana pengaruh tersebut bersifat langsung tanpa melalui variabel penerapan Good Governance. Variabel penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak juga berpengaruh signifikan terhadap citra organisasi. Secara bersama-sama pengawasan intern dan penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh signifikan terhadap citra organisasi. Secara keseluruhan, terdapat pengaruh signifikan dari pengawasan intern, penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak dan citra organisasi secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel penerapan good governance memiliki pengaruh lebih besar terhadap citra organisasi dibandingkan pengaruh pengawasan intern. Berdasarkan hasil temuan ini, pengawasan intern, penerapan good governance dan citra organisasi mempu menerangkan 84,8% dari kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak banyak ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap pembenahan internal yang terjadi pada organisasi Ditjen Pajak. Apabila reformasi administrasi perpajakan terlihat berlangsung dengan baik dan tidak sebatas slogan semata, dapat diperkirakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh penerapan good governance lebih besar terhadap citra organisasi, disarankan agar Ditjen Pajak memprioritaskan pada penerapan Good Governance, yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas. Good governance yang dilaksanakan dengan baik dan disertai sosialisasi, akan dapat membenahi kondisi internal organisasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak. Penerapan Good Governance di Ditjen Pajak perlu dirancang sedemikian rupa, agar masing-masing komponennya dapat terukur. Dengan keterukuran tersebut, maka peluang peningkatan kualitas peningkatannya akan semakin besar, karena masing masing unit kerja akan dapat menerima umpan balik atas kinerjanya dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.

---

In facing macro situations, Indonesian government attempt to maximize revenue from taxation. In the meantime, tax officer often viewed as related to corruption. In survey result year 2005 conducted by Transparency International, tax officers was in the bad rank, along with police and customs. This situation become consideration in starting tax reform, that is implementation of organization improvement in order to reach trust from society as organization stakeholder. Therefore it is important to examine if tax reform, specially related to intern monitoring conducted by General Inspectorate and good governance impelementation, may increase trust from society as taxpayer, that finally increase tax compliance.

This research is conducted in KPP Serpong. This research is conducted refers to intern monitoring theory, good governance, organization image and tax compliance. After normality test is conducted, data is analyzed with parametric analysis. To examine causality among variables is used path analysis. Research method is survey, that is conducted by spreading questionaires.

The result of this research indicate that there is significant influence from intern monitoring towards organization image, which directly without any significant influence through good governance implementation. Implementation of good governance also have significant influence toward organization image. Both of independent variables altogether shows significant influence toward organization image. Furthermore, there are significant influence from intern monitoring, implementation of good governance and organization image toward tax compliance.

This research also shows that implementation of good governance have more influence toward organization image compared to intern monitoring. According to this research, intern monitoring, implementation of good governance and organization image are able to explain 84,8% of tax compliance. This shows that tax compliance significantly determined by trust from society upon intern reform that is conducted to organization of Directorate General of Taxation.

According to result of this research, is recommended that Directorate General of Taxation give priority on implementation of good governance, and to inform the people afterward. Good governance that well implemented and followed by information for the society, will be able to improve intern condition and trust from society. Implementation of good governance needs to be designed, so that each of its component are measurable. By that, there is more opportunity to improve its quality, because each work unit will get feedback upon its performance in implementing good governance."

"Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengumpulkan aspirasi dan pengaduan dari masyarakat dalam rangka mendukung partisipasi publik yang merupakan prinsip good governance. SP4N-LAPOR! telah menjadi satu inovasi yang besar bagi pelayanan publik Indonesia karena telah berhasil menghubungkan Kementerian, Lembaga, Institusi, dan Pemerintah Daerah melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Karena banyaknya frekuensi pengaduan yang datang dari masyarakat, SP4N-LAPOR! mengumpulkan data pribadi pelapor, khususnya data administrasi kependudukan untuk keperluan verifikasi dan validasi. Sebagai sistem elektronik yang mengumpulkan data pribadi, SP4N- LAPOR! perlu mematuhi peraturan tentang perlindungan data pribadi serta keamanan sistem. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengumpulan Data Administrasi Kependudukan di SP4N-LAPOR! serta kepatuhannya terhadap peraturan perlindungan data pribadi dan keamanan sistem elektronik di Indonesia.

---

The National Complaint Handling Mechanism (SP4N-LAPOR!) is one of the government tools in collecting aspirations and complaints from the public in order to support public participation as one of the principles of good governance. SP4N-LAPOR! has been a game-changer for Indonesia’s public service as it connects Ministries, Agencies, Institutions, and Regional Government through integrated electronic systems. Due to the numerous complaints coming from the public, SP4N-LAPOR! collects personal data of the complainants specifically the population administration data in order to conduct a verification and validation method. As an electronic system that collects personal data, SP4N-LAPOR! needs to comply with the regulation concerning personal data protection as well as system security. Using the normative legal research methods, this thesis aims in identifying the need to collect Population Administration Data in SP4N-LAPOR! as well as its compliance with the personal data protection and electronic system security regulation in Indonesia."

"Program privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu program pemerintah guna meningkatkan kinerja BUMN sampai mencapai pada kinerja excellence. Upaya untuk mencapai kinerja excellence membutuhkan strategi yang tepat. Berdasarkan strategi-strategi BUMN yang telah dijalankan, dapat dikelompokkan dalam empat pola strategi yaitu: strategi pengembangan sistem manajemen, strategi penguatan budaya GCG (Good Corporate Governance), strategi penguasaan teknologi terkini dan strategi penguasaan pasar global. Penelitian ini ingin mengkaji pertama, sejauh mana pengaruh program privatisasi dan penerapan empat pola strategi BUMN tersebut di atas terhadap tercapainya kinerja excellence. Kedua, apakah ada hubungan antara penerapan empat pola strategi BUMN dan Keberhasilan program privatisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi pengambilan keputusan baik internal maupun eksternal BUMN dalam menekankan pola strategi yang diterapkan untuk keberhasilan program privatisasi dan mengoptimalkan pencapaian kinerja excellence. Teori dan konsep yang mendasari penelitian ini antara lain pertama, dari David Pull (2002) dan Stephen Moore (1987) terkait privatisasi yang menjelaskan privatisasi dapat mendorong peningkatan kinerja, efisiensi dan produktivitas. Kedua, dari Goelsch et. Al (2002), Beslerfield (2003) dan Kapplan & Norton (2004) terkait strategi pengembangan sistem manajemen yang masing ? masing menjelaskan sistem manajemen mutu, Total Quality Management dan mapping strategy untuk mencapai kinerja excellence. Ketiga, dari OECD (2004) dan Zarkasyi, M.W (2008) terkait strategi Good Corporate Governance yang menjelaskan implementasi GCG untuk meningkatkan kinerja BUMN. Keempat, dari Board (1994), Turban (2001) dan Landon (1994) terkait strategi penguasaan teknologi terkini yang menjelaskan pentingnya penerapan sistem informasi manajemen berbasis IT guna meningkatkan kinerja organisasi. Kelima, dari Jeffry Horisan (2003), Scot Dru (2005) dan Michael Porter (2000) terkait strategi penguasaan pasar global yang menjelaskan strategi pelayanan prima dan strategi untuk memenangkan persaingan di tingkat global. Keenam dari Malcolm Baldriedge Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) (2004) yang mengelompokkan kinerja excellence ke dalam tujuh indikator. Hipotesis mengacu teori yang telah disampaikan yaitu pertama diduga ada pengaruh yang positip program privatisasi dan empat pola strategi BUMN terhadap pencapaian kinerja excellence. Kedua, diduga ada korelasi positip antara empat pola strategi BUMN dan keberhasilan program privatisasi. Sampel penelitian adalah BUMN, anak perusahaan BUMN atau unit bisnis BUMN yang telah mengikuti program privatisasi. Total sampel yang dikirim kuesioner sebanyak 412 sampel, dan yang berhasil kembali dan dapat diolah sebanyak 188 sampel. Teknik análisis menggunakan structural equation modeling (SEM) dengan alat bantú software pengolahan data LISREL 8.70. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0,976 lebih besar dari 0,70, sehingga dapat dikatakan instrumen penelitian cukup dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Hasil uji validitas menunjukkan nilai, t hitung dari muatan faktor semua lebih besar dari t tabel (1,96) pada tingkat signifcant 0.05, sehingga dapat dikatakan indikator hasil penelitian memiliki validitas yang baik. Hasil Penelitian ini menunjukkan pertama program privatisasi yang dijalankan selama ini memberi pengaruh yang nyata terhadap pencapaian kinerja excellence BUMN. Hal tersebut menunjukkan semakin besar keberhasilan program privatisasi akan mendorong pencapaian kinerja excellence.. Penerapan strategi BUMN yang dikelompokkan ke dalam empat bentuk strategi, hanya strategi pengembangan sistem manajemen yang memberi pengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja excellence. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan strategi pengembangan sistem manajemen dapat mendorong pencapaian kinerja excellence. Penerapan ketiga strategi yang lain yaitu strategi penguatan budaya GCG, strategi penguasaan teknologi terkini dan strategi penguasaan pasar global tidak berpengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja excellence. Berdasarkan hasil identifikasi menunjukkan, penerapan strategi penguatan budaya GCG tidak berpengaruh nyata disebabkan beberapa indikator yang selama ini belum dijalankan secara lengkap dan tepat seperti pengembangan GCG dalam rencana jangka panjang perusahaan (RJP) , melakukan analisa SWOT dalam menyusun strategi GCG, penerapan prinsip dasar GCG seperti keadilan dan keterbukaan belum benar - benar memenuhi harapan pihak ? pihak terkait. Penerapan strategi penguasaan teknologi terkini tidak berpengaruh nyata disebabkan selama ini beberapa indikator terkait strategi penguasaan teknologi terkini belum benar ? benar dijalankan BUMN yaitu master plan IT, penerapan ISO 27001, knowledge management berbasis IT, aplikasi paperless, pemantauan kinerja berbasis IT, dan sistem proteksi. penerapan strategi penguasaan pasar global tidak berpengaruh nyata disebabkan beberapa indikator strategi penguasaan pasar global belum benar?benar dijalankan BUMN. Beberapa indikator tersebut antara lain analisa SWOT mengacu lima kekuatan persaingan, formulasi strategi yang menjabarkan strategi dari tingkat holding sampai unit bisnis dan kebijakan cluster. Kedua, program privatisasi memiliki korelasi positip dengan strategi pengembangan sistem manajemen, strategi penguatan budaya GCG, strategi penguatan pasar global. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan penerapan empat pola strategi BUMN tersebut di atas ada korelasi dengan keberhasilan program privatisasi. Berdasarkan hasil penelitian maka rekomendasi yang dapat disampaikan pertama; Pemerintah perlu mendorong percepatan program privatisasi agar upaya untuk mencapai kinerja excellence bisa segera terwujud. Kedua; Manajemen internal BUMN perlu memberi perhatian terhadap penerapan strategi pengembangan sistem manajemen, karena keberhasilan strategi ini memberikan pengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja excellence. Ketiga; Manajemen internal BUMN perlu memperhatikan terhadap beberapa indikator pada strategi penguatan budaya GCG seperti pengembangan GCG dalam rencana jangka panjang perusahaan (RJP), analisa SWOT dalam menyusun strategi GCG, penerapan prinsip dasar GCG seperti keadilan dan keterbukaan agar penerapan strategi tersebut dapat berpengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja yang excellence. Keempat, Manajemen internal BUMN perlu memperhatikan terhadap beberapa indikator pada strategi penguasaan teknologi terkini yaitu master plan IT, penerapan ISO 27001, knowledge management berbasis IT, aplikasi paperless, pemantauan kinerja berbasis IT, dan sistem proteksi, agar penerapan strategi tersebut dapat berpengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja excellence. Kelima, Manajemen internal BUMN perlu memperhatikan terhadap indikator pada strategi penguasaan pasar global yaitu analisa SWOT mengacu lima kekuatan persaingan, formulasi strategi yang menjabarkan strategi dari tingkat holding sampai unit bisnis dan kebijakan cluster agar penerapan strategi tersebut dapat berpengaruh nyata terhadap pencapaian kinerja excellence. Keenam, manajemen internal BUMN perlu memperkuat penerapan empat pola strategi agar program privatisasi dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

---

Privatization of the state?owned enterprises (BUMN) is one of the government programs to improve the performance of BUMN in order to achieve performance excellence. In order to achieve the performance excellence, it is necessary to set up the right strategy. Based on the BUMN Strategies which have been done, can be classified into four strategies namely: The development management system strategy, Strengthening the corporate culture strategy of Good Corporate Governance (GCG), The strategy of mastering the latest technology and The strategy of global marketing. This research is striving to examine: First, the extent of the impact of privatization programs and the implementation strategy of the four patterns strategy of the state ? owned enterprises mentioned above on the achievement of performance excellence. Second, this research also wanted to examine whether there is a connection between the privatization program and the application of the four patterns strategy of the state-owned enterprises. The results of the research are expected to provide information for decision making both internal and external of the BUMN in stresing that the strategy implemented to optimize the performance excellence and the success of the privatization program . The theories and the concepts that underlie this research include: First, the theories and the concepts of David Pull (2002) and Stephen Moore (1987) on privatization which describe the privatization may encourage improvement of performance, efficiency and productivity. Second, the theories and concepts of Goetsch et al (2002), Beslerfield (2003) and Kapplan & Norton (2004) on strategy development of management system, each of which describes the quality management system, total quality management and the mapping strategy to achieve performance excellence. Third, the theories and the concepts from OECD (2004) and Zarkasyi, M.W (2008) related to the Good Corporate Governance strategy that describes the implementation of good corporate governance to achieve performance excellence. Fourth, the theories and the concepts of Board (1994), Turban (2001) and Landon (1994) related to the mastering of the latest technology that explain the importance of the application of management information system based on information technology in order to improve the performance of the organization. Fifth, the theory and the concepts of Jeffry Horisan (2003), Scot Dru (2005) and Michael Porter (2000) related to global marketing strategy that explains the importance of managing the enterprises?s strategy, excellent services and cluster strategy in order to win the competition at the global level. Sixth, the theories and the concepts of Malcolm Baldriedge Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) (2004) related to performance excellence that classify the performance excellence into seven indicators. The hypothesis of this research refers to the theories and the concepts that have been presented: First, it is assumed that there are positive impacts of the privatization program and the four pattern strategies of the BUMNtowards the achievement of performance excellence. Second, related to positive correlation between the privatization program and the four patterns of strategy of the BUMN is acceptable. The samples of this research were the BUMN and its subsidiary enterprises or its Strategic Business Unit that have undergone a process of privatization. The total samples were sent questionnaires as many as 412 samples, of which made it back and as many as 188 samples can be processed. Analysis technique using Structural Equation Modeling (SEM) with the tools of data processing soft ware LISREL 8.70. The Reliability test results demonstrate the value, t calculated from the load factor of all is greater that t table (1,96) at 0,05 significant level, so it can be said to be indicators of having adequate and good validity of the research. The result of this research i.e. First, the privatization program gave the real impact towards the achievement of the performance excellence of the state-owned enterprises. This suggest that the greater success of the privatization program will promote the achievement of performance excellence. The implementation of strategies that are grouped into four patterns strategy, only the strategy of developing management system that gives the real impact on the achievement of performance excellence. This suggest that the success of developing the strategy of management system will give the real impact on the achievement of performance excellence. The other three strategies, namely the strategy of strengthening of corporate culture of GCG, mastering strategy of the latest technology and global market coverage strategy had no significant effect. Due to some indicators which are not yet implemented completely and correctly such as the development of GCG in the enterprises long-term plans, conducting SWOT analysis in formulating the strategy of GCG, implementing the basic principles of GCG such as justice and openness has not yet really meet the expectations of the parties concerned. The strategy of mastering of the latest technology caused no significant effect due to several indicators such as not yet actually run information technology (IT) master plan of the state-owned enterprises, implementation of ISO 27001, IT based knowledge management, paperless applications, IT-based performance monitoring, and protection system. The strategy of global market coverage had no significant effect due to several indicators i.e. the global market coverage strategy is not really run by the state ? owned enterprises. Some of the indicators among others SWOT analysis refers to the five forces of competition, the formulation strategy that outlines a strategy of the holding enterprises up to the unit level and the cluster policy. Second, the strategy of developing the management system, strengthening the corporate culture of good corporate governance, the strategy of strengthening of the global market coverage have a positive correlation with the success of privatization program. Based on the result of this research, so the recommendation can be made, i.e first, the government should encourage the acceleration of the privatization program in order to achieve performance excellence. Second, The internal management of the BUMN need to give attention to the strategy of developing management system, because the success of implementing this strategy will provide a real impact on the achievement of performance excellence. Third, some indicators on the strategy of strengthening of the corporate culture of GCG that is the development of GCG, implementation of basic principles of GCG such as justice and openness in order the implementation of the strategy will have a real impact on the achievement of performance excellence. Fourth, some indicators of the mastering of the latest technology such as master plan of the IT, implementation of ISO 27001, IT-based knowledge management , paperless application, IT- based monitoring system and the protection system should be implemented in order to achieve a real impact toward the achievement of performance excellence. Fifth, the indicators of the strategy of the global market coverage that is the SWOT analysis refers to the five forces of competition, the formulation of the strategy that explain the strategy from the level of holding enterprises up to the business unit level and the cluster policy should be clear so that the implementation of the strategy will have the real impact towards the achievement of performance excellence. Sixth, The internal management of the BUMN need to give attention to the implementation of four strategy models to achieve performance excellence in order to be able to achieve the objectives of privatization program ."

"Kewenangan Diskresi bagi pemerintah dalam prakteknya menimbulkan kontroversial Disatu sisi pemerintah gamang untuk menggunakan diskresi namun disisi lain dipandang sebagai bentuk ldquo kemerdekaan rdquo atau ldquo kebebasan bertindak rdquo tanpa batas hingga akhirnya mengakibatkan banyaknya pejabat pemerintah yang tersandung kasus hukum Hal ini dikarenakan pada saat itu belum adanya ketentuan yang menjadi dasar pedoman bagi pemerintah untuk menggunakan diskresi Hingga pada Tahun 2014 setelah melalui proses yang panjang lahirlah Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang didalamnya mengatur mengenai diskresi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjadi hukum materil dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan Kajian ini menelaah kewenangan diskresi pemerintah pasca lahirnya UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan keterkaitan kewenangan diskresi dengan prinsip prinsip good governance dan implikasi kewenangan diskresi terhadap perlindungan bagi masyarakat dan bagi pemerintah Kajian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder guna menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif Hasil kajian menyatakan bahwa kewenangan diskresi bagi pemerintah pasca UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah lebih tegas mengatur batasan prosedur dan akibat hukum diskresi dan mewajibkan pemerintah untuk berpedoman kepada prinsip prinsip good governance Undang Undang ini juga telah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pemerintah karena menjadi dasar hukum materiil di bidang Administrasi Pemerintahan.

---

Principles In practice discretion for the government raises some controversy Basically the government is still in doubt for taking such a discretion but in the other side they see it as the independency or ldquo freedom to act rdquo which lead some of government officers into legal case This thing is caused by the inexistence of rules and guidance for the government in the implementation of discretion Until 2014 and after a long way process Indonesian government has published the Law Number 30 of 2014 on Government Administration to become the material law in the enforcement of government duty This study analyze discretion after the enforcement of Law Number 30 of 2014 on Government Administration the link between discretion with the good governance principle and the implication of discretion towards the protection for society and government This study uses both of primary and secondary data for obtaining more comprehensive result of research The result of study states that discretion for the government after the enforcement of Law Number 30 of 2014 on Government Administration has regulated the limitation procedure and legal consequences in firmer basis towards of discretions and obliges the government to follow the good governance principles This regulation also gives legal protection for society and government for being the substantive legal basis in the field of Public Administration."

"Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Secara umum persoalan yang terjadi dalam pengawasan adalah lemahnya aparat pengawasan, sistem pengawasan internal yang kurang maksimal, serta rendahnya independensi auditor. Independensi dipengaruhi oleh struktur organisasi pemerintah, sumber pembiayaan, pola recruitment dan mutasi, pelaporan dan point of interest.Dalam rangka terciptanya good govemance, maka penting adarrya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

---

Government internal control is an important management function in a government governance. Through internal control, it can be determined whether a govemment agency has been carrying out its activities in accordance with the duties and functions effectively and effrciently, and in accordance with the plans, established policies, and regulations. In general, the problems that occurred in the control is the weakness of apparatus control, internal control systemst hose are less than the maximum, and the lack of auditor independence. The independence is affected by the government'so rganizational structure, sources of financing, the pattem of recruitment and mutation, reporting and point of interest.

In order to establish good governance, the existence of effectiveness and effrciency at any government agency is important. For that, we need the participation of all members of society, particularly the control agency to control and to guide the government agencies. Controlling is an important element in the management process of government, it has a strategic role to realize the public accountability in the goverment and development. Through a comprehensive control and policy guidance, it is expected that the ability of public administration which is currently considered to be weak, especially in the area of control, can be increased in order to build a more competitive bureaucratic infrastructure."

"Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai Lembaga Legislatif yang tergolong baru tetapi memegang peranan penting dalam pembuatan undang-undang yang akan menentukan kehidupan masyarakat di masa mendatang perlu terus berupaya untuk memperkenalkan diri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui track record yang dikelola melalui manajemen ketahanan lembaga dan kualitas produk legistlasi yang dihasilkannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai Unit Supporting System DPD RI untuk mewujudkan ketahanan lembaga DPD RI dari dalam adalah dengan turut berpartisipasi dalam program Reformasi Birokrasi yang sedang gencar dicanangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Salah satu hal mendasar dalam pengelolaan organisasi suatu lembaga adalah pengelolaan sumberdaya manusianya. Penelitian ini menggambarkan teknis pengelolaan sumberdaya manusia di lingkungan pegawai negeri sipil sebagai organisasi pemerintah dan dampaknya terhadap ketahanan lembaga yang didukungnya. Perbaikan manajemen pegawai negeri sipil ini memerlukan waktu yang tidak sedikit dan hanya dapat diwujudkan melalui konsistensi dari seluruh jajaran aparatur pemerintah yang terkait.

---

Indonesian Regional Representatives Council (DPD RI) as a Legislative Board are new but has important role in the making of laws that will determine the life of the community in the future. In order to keep survive DPD RI need to introduce theirselves and increase the community trust through a track record run through Institutional Resilience Management and produces quality legistlation products. One of the efforts made by the Secretariat General of DPD RI as a Supporting Unit System DPD RI to create the strong internal institutional resilience of DPD RI is also by participating in the Bureaucratic Reform program that is being intensively doing by the government through the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reform. One of the fundamental aspect of the organization management is the human resources. This study describes the technical management of human resources in the civil service within a government organization and its impact to the Institutional Resilience. Management improvement of the civil service consumes a lot of time and can only be created through the consistency of the whole range of government related apparatus."

"Pengawasan merupakan unsur terpenting dalam suatu sistem manajemen di dalam pemerintahan. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kendala yang dialami oleh APIP dalam menjalankan tugas sebagai pengawas internal pemerintah adalah kekurangannya sarana dan prasarana yang memadai khususnya terkait dibidang Informasi dan Teknologi (IT), yang mengakibatkan pelaksanaan sistem e-audit tidak berjalan dengan optimal. Selain itu, kuantitas dan kualitas auditor dalam melakukan proses audit yang sesuai dengan standar audit dan kode etik Inspektorat Jenderal masih sangat rendah, sehingga kualitas Laporan Hasil Pengawasan menjadi kurang akuntabel. Dalam penelitian ini diajukan dua masalah pokok yaitu bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Faktor-faktor apasaja yang menghambat sulit terwujudnya sistem pengawasan yang dapat mewujudkan Good Governance and Clean Governance. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan. Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) kerangka teori yaitu teori negara hukum, teori pengawasan dan teori pemerintahan yang baik. Adapun kerangka konsep yang digunakan adalah konsep sistem pengawasan dan konsep prinsipprinsip good governance and clean governance. Adapun faktor penghambat dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal antara lain adalah pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi (eaudit) yang belum optimal, serta pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal yang kurang maksimal. Atas dasar uraian tersebut maka perlu dilakukan re-sosialisasi terkait pentingnya penerapan e-audit yang harus dilakukan oleh auditor pada proses pengawasan internal di satuan kerjanya, selain itu perlu adanya koordinasi yang baik mengenai masalah Informasi dan Teknologi (IT) ke Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan permasalahan IT di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

---

Supervision is an important element in a system of management in government. One of the main factors that can support the successful implementation of control is the effectiveness of the role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), it is stipulated in Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number. 60 Year 2008 on Government Internal Control System. The problem faced by the APIP in stints as an internal watchdog of government is a drawback facilities and adequate infrastructure, especially related to the field of Information and Technology (IT), which resulted in the implementation of e-audit system is not running optimally. In addition, the quantity and quality of auditors in performing the audit in accordance with auditing standards and ethical codes of the Inspector General is still very low, so the quality of the Monitoring Reports to be less accountable.

In this study posed two main problems, namely how the system functional supervision performed by the Inspectorate General of the Ministry of Justice and Human Rights and the factors that hinder the difficult realization whatever, surveillance systems that can realize Good Governance and Clean Governance.

This research is a qualitative doctrinal law by using historical and comparative approach. In this study, used 3 (three) theoretical framework, namely the theory of a state of law, supervision theory and the theory of good government. As for the conceptual framework used was the concept of surveillance systems and the concept of the principles of good governance and clean governance. The limiting factor in the internal control performed by the Inspectorate General, among others, is the implementation of technology-based monitoring (e-audit) is not optimal, and the development of the quality and quantity of human resources in the General Inspectorate less than the maximum.

On the basis of the description it is necessary to re-socialization related to the importance of implementing e-audit should be done by the auditors on the internal supervision unit of work, in addition to the need for better coordination on the issue of Information and Technology (IT) to the Secretary General (Secretary General) Ministry of Justice and human rights to resolve IT issues at the Inspectorate General of the Ministry of Justice and human rights."

"Perkembangan konsep hak asasi manusia di Indonesia yang meliputi berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, sosial telah merubah paradigma klasik pemerintah sebagai "government is to govern" menjadi paradigma baru tentang pemerintah sebagai "government is to serve the people" sehingga masyarakat, tidak lagi menjadi objek dari kegiatan pemerintah tetapi berubah menjadi subyek dalam kegiatan pemerintah. Paradigma baru ini mengakibatkan perubahan peran pemerintah dari peran penguasa menjadi peran pelayan masyarakat, sehingga pemerintah tidak lagi sendirian untuk melakukan tugas-tugas kenegaraannya, akan tetapi pemerintah didampingi oleh sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra menciptakan good governance melalui pelaksanaan administrasi publik dalam proses governance.Adapun yang menjadi masalah adalah bagaimana sesungguhnya kaitan antara hak asasi manusia dan good governance, kemudian bagaimana birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan merubah struktur, substansi hukum dan budaya birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengemukakan kaitan antara hak asasi manusia dan good governance serta bagaimana perubahan struktur, aturan dan budaya birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris yang lebih dititik beratkan pada metode penelitian hukum normatif.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertama, kaitan antara hak asasi manusia dan good governance adalah terletak pada administrasi publik, jika administrasi publik dibuat serta dilaksanakan dengan baik maka akan tercipta good governance yang merupakan realisasi perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia. Kedua, Birokrasi sebagai mesin utama pemerintahan sangat berperan dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Hal ini terkait dengan fungsi birokrasi sebagai pelaksana dari administrasi publik sehingga struktur, substansi dan budaya hukum birokrasi yang baik akan mewujudkan administrasi publik yang baik, sebaliknya jika birokrasi secara struktur, substansi dan budaya hukumnya buruk maka akan tercipta maladministrasi.

---

The development of the human rights concept that covers various sectors of life whether political, economic, cultural, social, in Indonesia have changed the classic paradigm of government from "government is to govern" to a new paradigm of government as "the government is to serve the people" so that people are no longer be object of government activity but turned into a subject in government activities. This new paradigm resulted in changes the role of government from the public ruler becoming public servants, so to perform states duties, the government was no longer alone, it will be accompanied by the private sector and civil society as partners to create good governance through the implementation of public administration in the process of governance.

As for the problem is how exactly the link between human rights and good governance, and how the bureaucracy as the main engine of government changing it structure, legal substance, and bureaucratic culture in realizing good governance in Indonesia? Purpose of this research is suggested a link between human rights and good governance as well as how changes be made in the structure, rules and culture of bureaucracy in order to achieve good governance in Indonesia. This research uses the method of normative and empirical legal research, but more focused on normative legal research methods.

Thus it can be concluded that first, the link between human rights and good governance are located on public administration, if the public administraton created and executed properly then it will realizing good governance which is connected with the protection and realization of human rights. Second, the government bureaucracy as the main engine of governance was an essential instrument in realizing good governance in Indonesia, because it is associated with bureaucracy functions as the executor of the public administration. So the structure, substance and legal culture of bureaucracy should be in ideal form, in order to achieve good public administration for the realization of good governance in Indonesia. On the contrary, if the bureaucracy is bad in the structure, substance and legal culture the result are maladministration."

"Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik ataupun penerapannya dalam praktik pengelolaan perusahaan perlu senantiasa di lakukan evaluasi. Penilaian terhadap implementasi Good Corporate Governance ("GCG") atau assessment merupakan suatu hal yang sangat penting ketika mengelola praktik GCG. Dalam hal ini bagaimana implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia saat ini, Bagaimanakah kesesuaian penerapan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Publik Non-BUMN dan Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Publik Non-BUMN atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penerapan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Publik Non-BUMN adalah kurang sesuai. Hal ini disebabkan oleh indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak sesuai dengan karakteristik dari perusahaan publik Non-BUMN baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari best practices.

---

Implementation of Good Corporate Governance or its implementation in the practice of company management must be constantly evaluated. The assessment on the Good Corporate Governance ("GCG") is an utmost important when implementing the GCG practice. In this regards, it is needed to be assessed on how the implementation of Good Corporate Governance in Indonesia is currently, how the alignment of Decision of Secreteary of Ministry of State-Owned Enterprise No. SK-16 / S.MBU / 2012 is in the implementation of Good Corporate Governance in non-SOE public companies and how the role of Otoritas Jasa Keuangan (OJK/Indonesia Financial Services Authority/ IFSA) in monitoring the Non-SOE Public Company upon the mplementation of Good Corporate Governance.

This research uses the normative juridical method by the using secondary data. It is found that the implementation of Decision of Secreteary of Ministry of State-Owned Enterprise No. SK-16 / S.MBU / 2012 is in the implementation of Good Corporate Governance in non-SOE public companies is not quite appropriate. This is due to the indicator used in assessing the Good Corporate Governance does not match characteristics of the Non-SOE public company either from the applicable laws and regulation or from the best practices."