Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tenaga kerja asing (TKA) adalah orang asing yang bukan berasal dari Indonesia, tetapi melakukan kegiatan bekerja di wilayah Indonesia. Filosofi dasar penggunaan TKA adalah sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja lokal, serta perluasan kesempatan kerja, oleh karena itu investasi asing di Indonesia sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Di satu sisi keberadaan para TKA dibutuhkan untuk transfer skill and technology, tetapi disisi lain keberadaan para TKA membuat kemungkinan pelanggaran yang dilakukan semakin besar terlebih saat adanya kebijakan pembebasan visa. Alih-alih untuk meningkatkan devisa dari turis asing, TKA ternyata melakukan kegiatan bekerja. Hal tersebut dibuktikan dari banyaknya kasus pelanggaran TKA yang ditemui tidak memiliki izin bekerja. Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, proses perizinan penggunaan TKA menjadi lebih disederhanakan. Tetapi, dalam pasal 33 pada peraturan tersebut disebutkan adanya koordinasi dalam pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk tetap menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Melalui koordinasi diharapkan pengawasan para TKA menjadi lebih optimal dan menekan kasus pelanggaran TKA yang terjadi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist, dan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Penelitian ini mengaitkan pelaksanaan koordinasi yang terjadi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM dengan teori Skala Kebijakan Koordinasi oleh Les Metcalfe (1994). Hasil penelitian menunjukkan, koordinasi yang telah dibangun cukup kuat antar kementerian didukung dengan instrumen komunikasi yang digunakan dan keberadaan TIMPORA, tetapi program-program sinergitas yang dicanangkan oleh Menteri Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Menteri Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia belum selesai dikembangkan sehingga menghambat dalam optimalisasi pengawasan dan masih besarnya ego sektoral yang ada di lingkungan kementerian.

---

Foreignworkers are foreignerswho are not from Indonesia, but carry out work activities in Indonesian territory. The basic philosophyofusing foreign workers is as a series of efforts to increase investment, transfer of technology and transfer of expertise to local workers, and expand employment opportunities, therefore foreign investment in Indonesia is entirely aimed at the welfare of the Indonesian people. On the one hand, the presence of foreign workers is needed to transfer skills and technology, but on the other hand the presence of foreign workers makes the possibility of violations committed even greater when there is a visa exemption policy. Instead of increasing foreign exchange from foreign tourists, the TKA turned out to do work activities. This is evidenced from the many cases of violations of foreign workers found not to have a work permit. Since the issuance of Presidential Regulation No. 20 of 2018 concerning the Use of Foreign Workers, the licensing process for the use of TKA has become simplified. However, Article 33 of the regulation mentions coordination controlling. Controlling aims to maintain the sovereignty of the nation and state. Through coordination it is hoped that the supervision of TKA will become more optimal and reduce the cases of TKA violations that occur. The research approach used is a qualitative approach with a post-positivist paradigm, and data collection is done through in-depth interviews and literature studies. This research links the implementation of coordination that occurs in the Ministry of Manpower and the Ministry of Law and Human Rights with the theory of the Coordinating Policy Scale by Les Metcalfe (1994). The results showed that the coordination that had been built was quite strong between ministries supported by the communication instruments used and an exist of TIMPORA, but the synergy programs launched by the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia had not yet been developed so as to hamper the optimization of controlling and there is still a large of sectoral ego within the ministry."

"Penelitian ini membahas mengenai koordinasi kelembagaan di antara Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI, dan Kementerian Luar Negeri dalam tata kelola TKI Arab Saudi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan di antara Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri dalam penempatan dan perlindungan TKI Arab Saudi kurang optimal. Selain itu, hambatan dalam koordinasi kelembagaan ini berasal dari regulasi yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, persepsi dan pemahaman lembaga yang berbeda, sikap ego sektoral dan kurang optimalnya komunikasi.

---

This research discusses about the inter-organizational coordination among ministry of manpower, national board for placement and protection of indonesian overseas workerand ministry of foreign affair in indonesian migrant worker governance for Saudi Arabia. This is a qualitative research. The data were collected by means of indepth interview, observation, and document studies.The results show that Interorganizational coordination among these three institutions are not optimal yet. However, there are still 4 major obstacles to deal with, such as, lack of regulation, difference in perception and understanding, sectoral ego, and the lack of communication."

"Penelitian ini membahas tentang penyebab mengapa Polri di dalam sistem TIM PORA diharuskan melakukan optimalisasinya dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA), berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan intelijen, intelijen strategis, optimalisasi dan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka analisis. Untuk menguatkan penelitian ini, digunakan pula teori law enforcement dari McDowell. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dasar pengawasan orang asing di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta turunannya, yang mengganti undang-undang keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Upaya optimalisasi pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Baintelkam Polri yaitu, pertama, menetapkan Peraturan Kapolri sebagai turunan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait kewenangan Polri dalam pengawasan orang asing di Indonesia. Kedua, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memaksimalkan pengawasan Orang Asing/ TKA. Ketiga, mensosialisasikan peranan Polri dalam pengawasan Orang Asing kepada para WNA. Keempat, meningkatkan intensitas pengawasan WNA di lapangan sesuai Tupoksi Polri di Indonesia. Kemudian 3. Dalam perspektif analisis intelijen stratejik, peran Baintelkam polri dalam melakukan pengawasan WNA (khususnya jurnalis asing) dapat dilakukan dimulai dari data dan informasi yang disediakan dari masing-masing supporting unit TIM PORA. Selanjutnya, pengawasan juga dilakukan pada UPT, kuasa perwakilan/atase imigrasi di luar negeri yang berkaitan dengan pemberian ijin masuk ke Indonesia berupa visa dimana kerawanan mulai terjadi pada area tersebut seperti penjamin/sponsor fiktif ketika memohon visa RI di KBRI.

---

This study discusses the reasons why the National Police in the TIM PORA system are required to optimize their handling of violations committed by Foreign Citizens (WNA), based on Law no. 2 of 2002 concerning the Unitary State of the Republic of Indonesia Police. This research also uses an intelligence approach, strategic intelligence, optimization and legislation as an analytical framework. To strengthen this research, law enforcement theory from McDowell is also used. This research uses qualitative method with case study research. The results of this study explain that the basis for monitoring foreigners in Indonesia is regulated by Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and its derivatives, which replaces the previous immigration law, namely Law Number 9 of 1992. Efforts to optimize the supervision of foreigners carried out by Baintelkam Polri are, first, establishing the National Police Chief Regulation as a derivative of Law Number 2 of 2022 regarding the authority of the National Police in supervising foreigners in Indonesia. Second, communication and coordination with related Ministries/Institutions in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police. Then 3. communication and coordination with related Ministries/Agencies in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police. Then 3. communication and coordination with related Ministries/Agencies in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police"

"ABSTRAKIstilah pekerja/buruh migran sudah dikenal di dunia, namun di Republik Indonesia istilah pekerja/buruh migran disebut sebagai Tenaga Kerja Asing atau TKA. Dalam menggunakan TKA perlu diketahui bagaimana pengaturan mengenai tata cara, instansi yang berwenang, pengawasan, dan sanksi pelanggaran terhadap penggunaan TKA yang bekerja di wilayah Republik Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di lain sisi perlu juga diketahui bagaimana pelaksanaan pengaturan tersebut di lapangan dikaitkan dengan masalah TKA Ilegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan mengenai penggunaan TKA yang meliputi aspek persyaratan administratif, tata cara, dan sanksi atas pelanggaran penggunaan TKA sudah memadai, namun diperlukan pengaturan TKA Ilegal terkait pengawasan TKA. Dalam pelaksanaan pengaturan mengenai penggunaan TKA di lapangan, terdapat permasalahan meliputi pengawasan secara administratif dan pengawasan di lapangan. Dalam praktiknya para pengawas masih menggunakan mekanisme surat-surat rekomendasi untuk melakukan pengawasan di lapangan karena pembentukan Tim Pora membutuhkan koordinasi antar-instansi, tidak hanya imigrasi tetapi juga instansi lainnya, yang pengawas anggap tahap administrasi koordinasi cukup menghabiskan waktu. Adapun terkait TKA Ilegal di lapangan, Pengawas Ketenagakerjaan memilih tidak menggunakan istilah TKA Ilegal dan menggunakan istilah TKA yang bermasalah.

---

ABSTRAKThe term migrant workers is well known in the world, but in the Republic of Indonesia the term migrant workers is referred to as Tenaga Kerja Asing or TKA. In the usage of foreign workers, it is necessary to know how the arrangement of procedures, authorized institutions, supervision and sanction of violations against the usage of foreign workers who working in the territory of the Republic of Indonesia based on applicable legislation in Indonesia. On the other hand, it is also necessary to know how the implementation in practice is associated with the problem of illegal foreign workers TKA Ilegal . This research uses Normative Juridical Research method which is conducted analytical descriptive with qualitative approach. The results of this study indicate that the regulation on the usage of foreign workers covering administrative requirements, procedures and sanctions for violation of using foreign workers is sufficient, but it is necessary to regulate the illegal foreign workers regarding supervision of the foreign workers. In the practice, there are problems in administrative supervision and supervision in the field. In practice the supervisors still use the recommendation letters mechanism to carry out the investigation because Tim Pora requires inter institution coordination, not only immigration but also other institutions which the supervisor considers the phase of coordination administration to be time consuming. As for illegal foreign workers, the Employment Supervisor chose not to use the term ldquo TKA Ilegal rdquo and use problematic foreign workers instead."

"Permasalahan sosial di lingkungan masyarakat semakin bervasiasi, dan potensinya cederung meningkat dari tahuan ketahun. Salah satunya yang sering terjadi adalah permasalahan orang asing dan ketenagakerjaan. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kawasan dengan tingkat aktifitas industri dan pembangunan yang tinggi. Industri dan pembangunan di negara berkembang sudah tentu memerlukan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, baik tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal maupun luar negeri sebagai tenaga ahli dan program alih kemampuan. Namun pada kenyataannya banyak ketidaksesuaian antara yang seharusnya dan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ketenagakerjaan asing perlu diawasi pelaksanaannya oleh pihak-pihak terkait seperti Dinas Imigrasi, TNI-Polri, dan unsur-unsur lainnya, yang pada pelaksanaanya dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Di pihak Kepolisian, termasuk polisi di Polres Kota Tangerang dalam menghadapai permasalahan sosial tersebut merupakan salah satu tugas dari Unit Pengawasan Orang Asing (POA) dibawah Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam). Terkait dengan hal inilah maka tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis mekanisme atau praktik pengawasan orang asing oleh Unit POA di wilayah hukum Polres Kota Tangerang, termasuk potensi ancaman serta hal-hal yang menghambat yang menyertainnya. Untuk menjawab masalah ini, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teori intelijen dan dasar intelijen, manajemen SDM, pengawasan serta konsep imigrasi untuk menginterpretasikan pelaksanaan pengawasan orang asing oleh Kepolisian. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, sementara data di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.

---

Social problems in the community are increasingly varied, and their potential tends to increase from year to year. One of the things that often happens is the problem of foreigners and employment. Tangerang Regency is an area with a high level of industrial activity and development. Industry and development in developing countries of course require human resources as workers, both workers from local communities and abroad as experts and skills transfer programs. But in reality there are many discrepancies between what should be and what is happening in the field. Therefore, the implementation of foreign manpower needs to be monitored by relevant parties such as the Immigration Service, TNI- Polri, and other elements, in which the Foreigner Supervision Team is formed. On the police side, including the police at the Tangerang City Police, dealing with these social problems is one of the tasks of the Foreigner Monitoring Unit. Related to this, the main objective of this research is to analyze the mechanism or practice of monitoring foreigners by the Foreigner Monitoring Unit in the jurisdiction of the Tangerang City Police, including the potential threats and the things that hinder them. To answer this problem, this research will be conducted using qualitative methods, using intelligence theory and basic intelligence, human resource management, supervision and immigration concepts to interpret the implementation of surveillance of foreigners by the Police. Data were collected by conducting interviews, observation and documentation, while data were analyzed qualitatively using interactive methods."

"Berdasarkan data yang dihimpun Komando Pertahanan Udara Nasional pelanggaran wilayah udara menunjukan trend peningkatan secara signifikan, dalam kurun tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 tercatat sebanyak 287 pelanggaran wilayah udara nasional Indonesia. Salah satu upaya mencegah potensi ancaman atas pelanggaran wilayah udara dengan melakukan pengawasan terhadap pesawat militer maupun sipil asing yang melintasi ruang udara wilayah kedaulatan negara kesatuan RI Oleh karena itu permasalahan yang diteliti dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana kegiatan Intelijen Kohanudnas dan koordinasi stakeholder izin terbang dalam pengawasan pesawat asing. Penelitian difokuskan pada kegiatan intelijen udara di Kohanudnas dan koordinasi izin terbang di Kemenlu, Mabes TNI dan Kemenhub menyangkut analisis terhadap aspek, intelijen udara dan koordinasi pengawasan pesawat asing dalam prespektif ketahanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa deskriptif analitis dan mengacu kepada kajian teoritis tentang Pengawasan, Intelijen Udara, Koordiansi, Regional dan National Security serta Ketahanan Nasional. Hasil penelitian dan analisa pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengawasan pesawat asing melalui kegiatan Intelijen Kohanudnas ditemukan kendala karena keterbatasan operasional radar dan geografi wilayah terutama kegiatan pesawat asing di perbatasan sedangkan koordinasi stakeholder izin menyangkut aspek regulasi, komunikasi dan belum adanya sistem satu pintu perizinan pesawat asing.Setiap stakeholder memiliki fungsi dan perannya masing-masing terkait pengelolaan izin terbang pesawat asing akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah bahwa kesatuan koordinasi yang tepat merupakan hal utama dengan demikian Intelijen Kohanudnas diharapkan dapat melakukan penindakan terhadap pesawat asing yang melanggar ketentuan perizinan. Pengelolaan izin terbang pesawat asing di wilayah udara kedaulatan negara hendaknya berjalan dalam harmoni suatu kerangka ketahanan nasional yang kokoh dan mapan, saling menunjang satu dengan lainnya secara terpadu serta berdampak pada rasa aman dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

---

Based on data collected by the National Air Defense Command airspace violations showed an increasing trend significantly, in the period of 2011 to 2015, there were 287 violations of national airspace Indonesia. One effort to prevent potential threats to airspace violations by monitoring the military aircraft and civilian foreigners who cross the air space sovereign territory of the unitary state of Indonesia Hence the problems studied in this thesis is how the activities of the Intelligence Kohanudnas and coordination of stakeholder flight clearance in oversight foreign aircraft.. The study focused on air intelligence activities at Kohanudnas and coordinating Stakeholder flight clearance y at the Ministry of Foreign Affairs, the TNI Headquarters and the Ministry of Transportation regarding the analysis of aspects, aerial intelligence and coordination of monitoring foreign aircraft in the perspective of national security. This study used a qualitative method with descriptive analysis and refers to the theoretical study of Supervision, the Air Intelligence, coordination, Regional and National Security and National Resiliance. Results of research and analysis of the discussion can be concluded that the surveillance of foreign air through intelligence activities Kohanudnas many obstacles because of operational limitations of radar and geography of the region, especially the activities of foreign aircraft at the border while coordinating stakeholder consent concerning aspects of regulation, communication and the absence of one door system permits foreign aircraft. Each stakeholder has a function and their respective roles related to managing foreign aircraft flight clearance but the bottom line is that unity proper coordination is the main thing thus Kohanudnas Intelligence is expected to take action against foreign aircraft violating licensing requirements. Management permit foreign aircraft flying in the airspace of sovereign states should go in harmony a national security framework is sturdy and well established, mutually supporting each other in an integrated and impact on the safety and wellbeing of the whole community."

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia. Penataan kembali struktur pengorganisasian yang lebih terintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan bank sehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikian dapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini oleh pemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedudukan dan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawas Perbankan di Indonesia serta mekanisme koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan bank. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian menunjukan bahwa didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan serta memiliki kedudukan diluar pemerintah. Koordinasi antara OJK dengan BI telah diatur dalam Pasal 39 UU OJK, yaitu dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan meliputi: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya dan penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank serta data lain yang dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

---

This thesis discusses the position of the Otoritas Jasa Keuangan pursuant to Act No. 21 of 2011 on the Otoritas Jasa Keuangan in terms of regulation and supervision of banking in Indonesia. Restructuring required a more integrated organization of institutions that perform the function of oversight in the banking industry as well as non-bank financial industry so as to achieve effective coordination mechanism and thus can achieve the stability of the financial system. This integrated institution born by the government in the form of the Otoritas Jasa Keuangan. The main problems discussed in this study is the status and whereabouts of the Otoritas Jasa Keuangan as a Regulatory and Supervisory Institute of Banking in Indonesia as well as the coordination mechanism between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia in terms of regulation and supervision of banks. This research is a form of normative documents and by conducting studies using qualitative methods of data analysis.

Research shows that based on Article 1 paragraph (1) of the Otoritas Jasa Keuangan Act which states that the Otoritas Jasa Keuangan is an independent body and free from interference by other parties, which have the functions, duties, and powers of regulation, supervision, inspection, and investigation and have a position outside the government. Coordination between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia has been provided for in Article 39 of Otoritas Jasa Keuangan Act, namely in making banking supervision regulations include: minimum capital obligations of banks, banking information system that is unified, policy receipt of funds from abroad, receipt of foreign currency funds and external commercial borrowing country, banking products, derivative transactions, banking activities and the determination of other banking institutions are categorized as systemically important banks as well as other data are excluded from the provisions of the confidentiality of the information."

"Tesis ini membahas mengenai keikutsertaan Indonesia dalam World Trade Organilaion (WTO) ya ng berimpli kasi sangal besar terhadap keberadaan lapangan kerja di Indonesia. Oleh karena itulah dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa masalah tentang Bagai mana Pengaturan Perdagangan lnternasional Jasa Tenaga Kerja terutama mengenai Market Access dan Domestic Regulation dalam lingkup General Agreement on Trade in Service (GATS) di WTO.Selain itu juga akan dipaparkan apakah pembukaan Market Access melalui studi offer dibidang jasa tenaga kerja asing di Indonesia tclah sesuai dengan kepentingan nasional pada umumnya serta bagaimanakah kontribusi positif serta permasalahan penggunaan Tenaga Kcrja Asing dalam sektor perba nkan dan hubungannya dengan kepcntinganjas.a tenaga kerja di Indonesia pada khususnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa markel access bagi tenaga kerja asing di sektor perbankan Indonesia hanya terbuka bagi level manager dan direktur ke alas sehingga sccara kepentingan nasional Indonesia masib melindungi keberadaan Tenaga Kerja Indonesia. Selain i tu sebagai kom pensasi terhadap penggunaan tenaga kerja asing, perusahaan diwa]ibkan un tu k.men unjuk tenaga kerja Indonesia pendamping dcngan tujuan ada sebuah transfer of knowledge yang bermanfaat bagi tenaga kerja Indonesia lainnya.

---

The focus of this studies concerning about the joined oflndonesia to World Trade Organitation which has an implication on the labour market in Indonesia. Because of that this study wi ll take the topic as the problem solver about how does General Agreement on Trade in Service (GATS) regulate the Manpower lntemalional trade especially on the market access a nd Movement of Natural Persons. This study also focus op the Indonesian National Objecti ve Policy on the National Manpower in the relation with that market access.The study shows that the market access for banking sector's foreign workers only openc for the director, commisioner, a nd the branch manager of foreign banking in Indonesia and get the fact that the use of that foreign workers must give a transfer of knowledge for Indonesia Worker during the job."

"ABSTRACTPada tahun 2017, jumlah TKA telah meningkat menjadi 85.974 TKA yang sebagian besarnya berasal dari China. Peningkatan jumlah TKA di indonesia tersebut merupakan dampak dari penanaman modal, yang mana berpotensi untuk menimbulkan permasalahan ketenagakerjaan, dimana tenaga kerja Indonesia menjadi sulit untuk bersaing dengan para tenaga kerja asing tersebut. Bahkan, bagi beberapa tenaga kerja indonesia, bersaing dengan sesama merekapun masih merupakan permasalahan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai permasalahan ketenagakerjaan terkait dengan tenaga kerja asing ini dengan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan yang menghasilkan penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini, pengaturan penggunaan TKA terkait pembatasan telah diatur dengan cukup baik, dimana peraturan terkait telah menuangkan pembatasan tersebut dalam rangka melindungi hak dan kewajiban dari para Tenaga Kerja Indonesia sendiri, namun begitu kekurangan dari pengaturan mengenai penggunaan TKA tersebut terletak pada penegakkan hukumnya yaitu pengawasan, dimana pengawasan yang dilakukan baik oleh Tim Pengawas Ketenagakerjaan maupun oleh Tim Pengawas Orang Asing tidak menjalankkan tugasnya dengan baik.

---

ABSTRACTIn 2017, the amount of Foreign Workers in Indonesia rise up to 85.974 workers in which most of them are from China. The rise of this Foreign Workers in Indonesia is an effect of Direct Investment, which might cause some problems in terms of employment, whereas Indonesias own workers struggles to keep up with those Foreign Workers. Moreover, for some of Indonesia`s own workers, it is still hard for them to compete with each others. In this research, it will discuss those problems with the methods of normative juridicial by researching literature materials that produce analitycal descriptive research typology. Based on the result of this research, the arrangement rules for the use of Foreign Workers in Indonesia are quite enough to provide the rights of Indonesia`s own workers, but there are still some major drawbacks, where it lays on the monitoring and supervision system that needs to be fixed."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing pada kategori pendidikan dan pelaksanaannya di Pribadi Bilingual Boarding School. Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing pada kategori pendidikan dan memberikan gambaran terkait pelaksanaannya di Pribadi Bilingual Boarding School. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan analisis data kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu dibentuk pengaturan terkait standar kemampuan Tenaga Kerja Asing dalam berbahasa Indonesia; peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh instansi teknis yang berbeda perlu diselaraskan atau disinkronkan; Pemerintah juga harus meningkatkan koordinasi dan pengawasan prosedur penggunaan Tenaga Kerja Asing pada kategori pendidikan yang melibatkan beberapa atau lintas kementerian.

---

ABSTRACTThis paper discusses the regulation on the use of foreign manpower in the category of educational services and their implementation in PribadiBilingual Boarding School. This study aims to determine the use of arrangements of Foreign Workers in the education category and provide an overview related to its implementation in Pribadi Bilingual Boarding School. This research is descriptive qualitative analysis. Results of this study suggest that it is necessary to establish standards related settings capability Foreign Workers in Indonesian language; regulations issued by different ministries need to be aligned or synchronized; The government should also improve coordination and monitoring procedures for use of Foreign Workers in the education categoryinvolving several ministries."