Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, kita tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa masih banyak terdapat penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum diasumsikan membutuhkan perlindungan khusus (children in need Special protection) karena rentan dengan kekerasan, penyalahgunaan prosedural formal hukum dan rawan perampasan hak-haknya untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi. Salah satu cara memberikan perlindungan tersebut adalah dengan memberikan satu intervensi hukum, baik hukum positif mapun proses penanganan perkara anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa kepada anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Akan tetapi undang-undang ini tidak secara tegas menentukan bahwa hakim hendaknya memprioritaskan tindakan daripada pidana terhadap anak. Sering terjadi adalah menjatuhkan pidana kepada anak daripada memberikan alternatif tindakan, baik mengembalikan kepada orang tua, menyerahkan kepada negara atau menyerahkannya kepada Departemen Sosial. Aparat penegak hukum pun belum memahami benar mengenai adanya diversi/pengalihan terhadap anak pelaku tindak pidana yang harus dilakukan sejak awal anak melakukan suatu perbuatan pidana. Lebih lanjut anak-anak yang ditahan tidak. boleh kehilangan hak-haknya sebagaimana anak-anak lain."

"Tesis ini membahas tentang Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh petugas dalam menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan berupa rehabilitasi sosial, pendampingan dan melakukan upaya untuk memperjuangkan restorative justice dalam penyelesaian kasus hukum. Penanganan tersebut secara umum bertujuan untuk mendapatkan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dan secara spesifik untuk menghilangkan trauma serta stigma negatif yang ada di masyarakat.

---

This thesis discussed about handling of children in conflict with the law in Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani. This research is qualitative descriptive design. Research results shown that the treatment is done are social rehabilitation, assistance and efforts to fight for restorative justice in the solution of legal cases. The treatment generally aims to get behavior change towards the better and specially to eliminate the trauma and negative stigma in society."

"The implementation of the Number 3 Act of 1997 about juvenile judicial process, it is provided a substantial role to Socialization Counseling Officer in relation with reporting of social research proposed as one of considering materials that will be mandatory used by a judge in concluding of juvenile case. However, a report of social research has actually not completely been made as one of considering materials by judge, thus it exist a special dilemma, and what it becomes their problematic factor that triggers such occurrence. The method used in this research is a qualitative approach, and its data collection was carried out by a depth interview. In this writing, author makes use juvenile deviational and delinquency concepts with respect to community-based building and social reporting concepts from a number of experts. From results of study, author finds out some constraints faced by Social Counselor in proposing of social research in relation with given recommendations. These constraints include : human resource conditions owned by social counselors, budgetary limitation, means and infrastructures as well as gap between social counseling officers and another law enforcement officials, therefore social counselors are remain underestimate and their recommendations do not obtain a sufficient good response."

"Penelitian ini menganalisis secara kriminologis adanya paradoks diversi yang melibatkan anak dalam kasus tawuran di Jakarta dengan menggunakan teori paradoks dan konsep-konsep kriminologi. Berdasarkan analisis pada data kualitatif deskriptif, temuan empiris mendapati bahwa kebijakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) bergantung konteks masalah. Sedangkan tawuran yang terjadi lebih sering dipicu oleh tindakan balas dendam antar-kelompok yang mengarah pada perilaku geng. Penelitian juga menemukan paradoks dalam cara berpikir antara cara pandang formal dengan cara pandang kontekstual dalam memahami diversi pada anak dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA). Temuan cara pandang ini berujung pada temuan bahwa adanya paradoks diversi di tingkat implementasi (mikro), aturan hukum (meso), dan konsep (makro). Melalui telaah teoritis penelitian akhirnya memunculkan konsep penamaan ‘antinomi diversi’, yaitu tentang dua pernyataan yang seolah divalidasi oleh nalar, namun pada akhirnya membuahkan kegagalan. Atas dasar temuan ini, penelitian menindaklanjutinya dengan melakukan analisis peramalan kebijakan SPPA dan analisis strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Hasil analisis secara keseluruhan merekomendasikan perlunya stakeholders mencari solusi praktis secara berkala setiap tahun untuk mengatasi kasus tawuran anak di Jakarta yang mengarah kepada perilaku kelompok geng. Kemudian penting untuk pemerintah melakukan telaah ulang kebijakan yang memunculkan permasalahan paradoks diversi dalam penanganan ABH dalam SPPA di semua tingkatan.

---

This study analyses criminologically the paradox of diversion involving children in brawl cases in Jakarta using paradox theory and criminological concepts. Based on the analysis of descriptive qualitative data, the empirical findings found that the diversion policy for children in conflict with the law (ABH) depends on the context of the problem. Meanwhile, brawls that occur are more often triggered by inter-group revenge actions that lead to gang behaviour. The research also found a paradox in the way of thinking between a formal perspective and a contextual perspective in understanding diversion for children in the juvenile criminal justice system (SPPA). The findings of this perspective lead to the finding that there is a paradox of diversion at the implementation (micro), rule of law (meso), and concept (macro) levels. Through theoretical analysis, the research finally came up with the concept of naming the 'antinomy of diversion', which is about two statements that seem to be validated by reason, but ultimately result in failure. Based on these findings, the research followed up by conducting a SPPA policy forecasting analysis and a strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis. The results of the overall analysis recommend the need for stakeholders to find practical solutions periodically every year to overcome cases of child brawls in Jakarta that lead to gang behaviour. Then it is important for the government to review policies that raise paradoxical problems of diversion in handling ABH in SPPA at all levels."

"Dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum, aparat penegak hukum masih menggunakan asumsi sebagaimana penanganan orang dewasa. Proses penangkapan, penahanan, dan prosedural administrasi penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan kasus anak nakal masih sama dengan delik orang dewasa. Padahal kondisi anak berbeda dengan orang dewasa, terutama sekali dari sudut fisik, mental dan sosial. Selain itu, aparat penegak hukum masih beranggapan bahwa pengadilan adalah jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk membuat anak tersebut menjadi baik kembali. Bahwa pidana yang dijatuhkan baruslah cukup berat sehingga anak tidak berani lagi mengulangi perbuatannya. Tidak jarang proses pengadilan yang diasumsikan oleh aparat penegak hukum sebagai jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan perkara anak nakal, ternyata menghasilkan putusan yang kontradiksi dengan aturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dengan adanya putusan PN. Jak.Sel. No. 1673/PID/B/2003/PN.Jak.Sel. dalam kasus Peri Uripno al. Peri, seorang anak berumur 10 (sepuluh) tahun, yang diputus oleh Hakim PN.Jak.Sel., dengan putusan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, pasal 362 KUHP, dan di hukum penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari. Menurut Pasal 26 jo. pasal 24 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan, bahwa pemberian sanksi terhadap anak nakal didasarkan pada perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang berusia 8 tahun hingga 12 tahun, hanya dikenakan tindakan seperti, dikembalikan kepada orang tua, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara; sedang anak yang telah berusia di atas 12 tahun sampai dengan 18 tahun dijatuhkan sanksi pidana. Melihat hal itu, keberadaan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam prakteknya tidak memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi anak secara maksimal."

"ABSTRAKTesis ini berangkat dari fenomena peningkatan jumlah Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Adanya peningkatan jumlah ABH tersebut juga terlihat melalui maraknya pemberitaan atas ABH di berbagai media di Indonesia, yang justru menstigmatisasi kelompok ABH. Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian metode campuran, dengan metode kualitatif sebagai metode primer dan metode kuantitatif sebagai metode sekunder. Metode kuantitatif digunakan di awal penelitian sebagai pengantar yang menggambarkan stigmatisasi media atas ABH melalui analisis isi terhadap 5 media online dan 2 stasiun televisi. Ada pun metode kualitatif digunakansebagai metode utama untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai dampak dari stigmatisasi media atas ABH terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi ABH. Strategi penelitian yang dipakai dalam metode kualitatif adalah dengan studi kasus terhadap ABH dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan di Bengkulu Tahun 2016, yang dibedah dengan menggunakan konsep felt dan enacted stigma dari Scambler dan Hopkins (1986). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media belum menjalani perannya sebagai lembaga masyarakat yang memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi anak dengan stigmatisasi yang masih dilakukannya terhadap ABH. Dampak dari stigmatisasi media atas ABH tersebut, berdasarkan hasil penelitian, merugikan kepentingan terbaik bagi ABH di masa depan.

---

ABSTRACTThis thesis based on the phenomenon of increasing the number of Children in Conflict with Law (ABH) in Indonesia. The increase in the number of ABH is also seen through the rise of news on ABH in various media in Indonesia, which actually stigmatize the ABH group. This thesis uses a mixed method research approach, with qualitative method as primary method and quantitative method as secondary method. Quantitative methods were used at the beginning of the study as an introduction, describing media stigmatization of ABH through content analysis of 5 online media and 2 television stations. There are also qualitative methods used as the main method to answer research questions about the impact of media stigmatization on ABH on the rehabilitation andreintegration process of ABH. The research strategy used in qualitative methods is with case studies of ABH in the case of rape and killing in Bengkulu 2016, which was explained using the felt and enacted stigma concepts of Scambler and Hopkins (1986). The results show that the media has not yet fulfilled its role as a community institution that fulfills the rights and provides protection for children with the stigmatization that they still do against ABH. The impact of media stigmatization on ABH, on the basis of research results, harms the best interests of ABH in the future."

"Polisi sebagai lembaga pertama dalam menangani anak yang melanggar hukum memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan diversi. Kebersediaan polisi memberikan diversi dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap diversi. Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa polisi memiliki persepsi yang beragam terhadap diversi. Berdasarkan data diversi pada Polresta Pekanbaru menunjukan angka yang kecil dibandingkan dengan wilayah lain di Riau. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh persepsi petugas polisi khususnya di Polresta Pekanbaru dalam pengambilan keputusan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan teori persepsi oleh Allport (1957) yang mengatakan bahwa ada tiga aspek dalam terbentuknya persepsi yaitu kognitif, afektif dan konatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang dilakukan terhadap 45 Anggota Satreskrim Polresta Pekanbaru. Penelitian ini menguji hipotesis utama yaitu persepsi petugas kepolisian dan faktor usia, jenis kelamin, serta pendidikan anak mempengaruhi pengambilan keputusan diversi oleh polisi. Hasil penelitian menggunakan analisa regresi linier berganda menunjukan adanya pengaruh persepsi petugas kepolisian terhadap keputusan diversi (0,000 < 0,05) dan jenis pelanggaran terbukti memperkuat pengaruh persepsi terhadap keputusan diversi. Namun, hasil juga menemukan bahwa faktor usia, jenis kelamin dan pendidikan anak tidak mempengaruhi keputusan diversi (0,098 > 0,05). Kesimpulannya persepsi petugas kepolisian mempengaruhi keputusan diversi sejalan dengan teori Allport bahwa persepsi polisi dalam menentukan diversi pada anak dipengaruhi oleh kognitif, afektif dan juga konatifnya, meskipun demikian ternyata faktor usia, jenis kelamin, dan pendidikan anak tidak mempengaruhi oleh diversi. Hal ini terjadi karena polisi cenderung menganut gaya legalistik dan bersikap tidak percaya terhadap orang diluar institusi. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan yaitu diperlukan adanya pelatihan dan pendidikan bagi pihak Polresta Pekanbaru yang bergantung pada kriteria individu polisinya yang memfokuskan pada aspek pembentukan persepsi.

---

The police, as the first institution to handle children who violate the law, have the authority to make diversion decisions. The police's willingness to provide diversion is influenced by their perception of diversion. Previous research suggests that police have varying perceptions of diversion. Based on data on diversion at the Pekanbaru Police Station, the number is small compared to other regions in Riau. Thus, this study aims to see the influence of perceptions of police officers, especially at the Pekanbaru Police Station, in making diversion decisions for children in conflict with the law. This study uses the theory of perception by Allport (1957) which says that there are three aspects in the formation of perception, namely cognitive, affective and conative. This research uses a quantitative approach with a survey method conducted on 45 members of the Criminal Investigation Unit in Pekanbaru Police. This study tested the main hypothesis, namely the perception of police officers and the factors of age, gender, and education of children affecting diversion decision making by the police. The results of the study using multiple linear regression analysis showed the influence of police officers' perceptions on diversion decisions (0.000 <0.05) and the type of offense proved to strengthen the influence of perceptions on diversion decisions. However, the results also found that the factors of age, gender and education of children did not affect diversion decisions (0.098 > 0.05). In conclusion, the perception of police officers affecting diversion decisions is in line with Allport's theory that police perceptions in determining diversion in children are influenced by cognitive, affective and conative factors, however, it turns out that the age, gender, and education of children do not affect diversion. This happens because the police tend to adhere to a legalistic style and are distrustful of people outside the institution. Therefore, the recommendation is that there is a need for training and education for the Pekanbaru Police that depends on the individual criteria of the police that focuses on aspects of perception formation."