Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis pola penyelewengan beban perjalanan dinas, khususnya dalam hal pola jenis kasus yang sering terjadi, penyebab terjadinya penyelewengan, serta tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kementerian di Indonesia dalam periode tahun 2015 2017. Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian, yaitu kuantitatifdan kualitatif. Metode kuantitatif bertujuan untuk menemukan pola jenis kasus secara keseluruhan serta memilih dan merinci jenis kasus dengan jumlah temuan terbesar. Metode kualitatif bertujuan untuk memperdalam informasi melalui wawancara terhadap kementerian yang paling sedikit melakukan jenis kasus yang diteliti guna menemukan rekomendasi penanganan jenis kasus tersebut. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa pola jenis kasus terbesar dalam penyelewengan perjalanan dinas adalah penggunaan tarif perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan. Hasil penelitian kualitatif menjelaskan bahwa pola jenis kasus tersebut dapat terjadi disebabkan oleh pelaksanaan fungsi dan tanggungjawab yang tidak optimal dari petugas-petugas yang berperan dalam proses pembayaran dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

---

This study aims to analyze the pattern of misappropriation of official travel expenses, especially in terms of the pattern of types of cases that often occur, the causes of fraud, as well as follow up on the recommendations given. The sample used in this study was all ministries in Indonesia in the 2015 2017 period. This study used two research methods, namely quantitative

and qualitative. The quantitative method aims to find the pattern of the types of cases as a whole and to select and detail the types of cases with the largest number of findings. The qualitative method aims to deepen information through interviews with the ministries that have conducted at least the types of cases studied in order to find recommendations for handling these types of cases. The results of quantitative research show that the pattern of the largest types of cases in the misuse of official travel is the use of official travel fares that are not in accordance with the provisions. The results of the qualitative research explain that the pattern of these types of cases can occur due to the non-optimal implementation of the functions and responsibilities of the officers who play a role in the payment process and accountability for official travel."

"Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya belanja pemerintah untuk kegiatan perjalanan dinas. Namun pada prakteknya banyak ditemukan penyimpangan (fraud) dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas ini di pemerintah daerah. Dengan menggunakan data kerugian daerah akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas yang diperoleh dari hasil audit BPK RI pada 542 pemerintah daerah selama tahun 2015-2017, studi ini menemukan adanya hubungan negatif antara gaji rata-rata pegawai publik dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap nilai kerugian daerah akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas, namun menunjukkan hubungan positif antara jarak pemerintah daerah ke Jakarta terhadap nilai kerugian daerah akibat kasus penyimpangan perjalanan dinas. Bukti empiris dari studi ini diharapkan dapat menjadi masukan didalam merumuskan kebijakan publik terkait pelaksanaan perjalanan dinas di daerah.

---

Indonesia is a very large archipelago country. The obligation of the government to provide public services in all areas of Indonesia is one of the reasons the importance of government spending in public official travel activities.  In practice many frauds were found in the implementation of these official travel activities, specially in local government. By using the local government loss due to cases of official travel fraud from BPK RI audit report during 2015-2017, this study found a negative correlation between average salary of public employees, and also the Internal Financial Monitoring System to government loss due to cases of official travel. But in otherwise shows a positif correlation between the distance of the local government to Jakarta to government loss due to cases of official travel. Empirical evidence from this study is expected to be an input in formulating public policies related to implementation of the official travel in local government."

"Ketidakefektifan pengendalian penyakit TB paru di kota Administrasi Jakarta Selatan ditinjau dari angka kesembuhan yang kurang dari target nasional yaitu <85% serta adanya peningkatan kasus TB paru di kota Administrasi Jakarta Selatan terjadi terus-menerus dari tahun 2015-2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor risiko yaitu cakupan rumah sehat dan kepadatan penduduk dengan proporsi kasus TB paru BTA positif di kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian menggunakan studi ekologi melalui pendekatan spasial. Data penelitian bersumber dari data sekunder. Data diolah secara statistik menggunakan uji korelasi pearson product moment dan analisis spasial menggunakan teknik overlay. Hasil analisis statistik menunjukkan tidak adanya korelasi antara variabel cakupan rumah sehat dan kepadatan penduduk dengan proporsi kasus TB paru BTA positif di kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2015-2017 (p value >0,05). Secara spasial adanya pengaruh antara variabel cakupan rumah sehat dengan proporsi kasus TB Paru BTA positif dilihat dari pola spasial hanya terdapat di kecamatan kecamatan Kebayoran Baru dan Pasar Minggu serta variabel kepadatan penduduk dengan proporsi kasus TB Paru BTA positif dilihat dari pola spasial hanya terdapat di kecamatan Kebayoran Lama. Ini menunjukkan bahwa ada peluang terdapatnya korelasi pada faktor risiko lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini. Sehingga, peneliti lain dapat meneliti lebih lanjut dengan faktor risiko yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini.

---

The ineffectiveness of pulmonary TB disease control in South Jakarta that was reviewed from the recovery rate less than the national target of <85% and an increase in pulmonary TB cases in the South Jakarta occurred continuously from 2015-2017. This study aims to analyze risk factors of healthy home coverage and population density with the proportion of smear-positive pulmonary TB cases in South Jakarta.  This study used ecological studies through a spatial approach. The data was sourced from secondary data. The data were processed statistically using Pearson product moment correlation test and spatial analysis using overlay technique. The results of statistical analysis showed that there was no correlation between the variable coverage of healthy homes and population density with the proportion of positive smear pulmonary TB cases in South Jakarta in 2015-2017 (p value >0.05). Spatially there is an effect between the variable of healthy homes coverage with the proportion of positive smear pulmonary TB cases viewed from the spatial pattern only found in the sub-districts of Kebayoran Baru and Pasar Minggu and the population density variable with the proportion of positive smear pulmonary TB cases viewed from the spatial pattern only found in Kebayoran Lama sub-district. This indicates that there is a chance of other risk factors correlation that were not included in this study. Thus, other researchers can further research the risk factors that are not included in this study."

"Tesis ini disusun guna menganalisis dampak dari keberadaan koneksi politik pada perusahaan terhadap aktivitas pengungkapan anti-korupsi melalui penyampaian laporan aktivitas anti-korupsi di Indonesia, dengan pemanfaatan variabel pemoderasi gender wanita di jajaran direksi selama periode tahun 2015-2017 pada perusahaan-perusahaan non-finansial yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penyusunan teori mengenai dampak dari keberadaan koneksi politik yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan pengungkapan anti-korupsi, serta pengaruh dari gender wanita pada komposisi jajaran direksi di Perusahaan terhadap tingkat pengungkapan anti-korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa terhadap data-data laporan keuangan beserta disclosure-nya dari setiap perusahaan non-finansial yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, pengumpulan data-data profil pemangku kepentingan di Perusahaan yang terdiri dari status jabatan dan profil koneksi politik yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan. Pada penelitian ini juga dilakukan identifikasi data-data terkait dengan jajaran direksi perusahaan yang terdiri dari data status jabatan dan status gender dari para anggota direksi perusahaan. Atas data-data laporan perusahaan dan disclosure-nya tersebut dilakukan penyusunan indeks anti-korupsi perusahaan yang terdiri dari 7 kategori indeks dengan total 43 sub-kategori indeks pengungkapan anti-korupsi, untuk digunakan dalam analisis regresi dan estimasi korelasi hubungan dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari keberadaan koneksi politik yang dimiliki perusahaan terhadap pengungkapan anti-korupsi, serta pengaruh dari keberadaan gender wanita di jajaran direksi terhadap hubungan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan koneksi politik yang dimiliki oleh CEO berdampak negatif terhadap pengungkapan anti-korupsi pada perusahaan non-finansial di Indonesia selama periode tahun 2015-2017. Pada hasil penelitian ini juga ditemukan bahwa meskipun keberadaan gender wanita pada jajaran direksi perusahaan tidak secara langsung berdampak pada pengungkapan anti-korupsi, namun apabila keberadaan gender wanita ditempatkan dalam posisi sebagai pemberi pengaruh bagi keberadaan koneksi politik di perusahaan, maka CFO dengan gender wanita di perusahaan mampu yang memperlemah dampak dari keberadaan koneksi politik terhadap penyampaian laporan aktivitas anti-korupsi di perusahaan.

---

This thesis analyzed the impact from political connections existence to anti-corruption disclosure activities through the submission of anti-corruption reports from non-financial companies which were listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2015-207 period, by considering also female gender in board as moderating variable in the study. The research was expected to give contribution to the theory developments related to the impact from political connections existence to anti-corruption disclosure activities, as well as the influence of female gender on board on the level of anti-corruption disclosure. Study methodology used were data analysis of financial statement (include its discosure statements) from all the non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange, data collection of shareholders, independent commissioners, and CEO regarding to their positions status and their political connection profiles. Another study methodology used were identification of board of director data which consisted of boards position status and boards gender status. With regards to data analysis of financial statements (include its discosure statements), a company anti-corruption index was developed, which consists of 7 categories and a total of 43 anti-corruption sub-categories index. The index were used in regression analysis and correlation estimation to find the impact from political connections existence to anti-corruption disclosure activities, as well as the influence of female gender on board on the impact from political connections existence to anti-corruption index. The results of this study indicate that the existence of political connections owned by the CEO has a negative impact on the disclosure of anti-corruption in non-financial companies in Indonesia during the period 2015-2017. This study also found that the presence of female gender in the board did not directly affect the disclosure of anti-corruption. However, should the presence of female gender was placed as an influencer for the political connections existence in the company, the study could found that the CFO with female gender were able to diminished the impact from the existence of political connections to anti-corruption disclosure in the company."

"Pada tahun 2015 terdapat 71 kasus gizi buruk yang terjadi di Kota Bogor. Pada tahun 2016 menurun menjadi 65 kasus gizi buruk dan terdapat 522 kasus balita dibawah garis merah (BGM). Pada tahun 2017 kasus gizi buruk di Kota Bogor 63 kasus, tetapi pada kasus balita dibawah garis merah menurun menjadi 370 kasus. Anggaran kesehatan Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun 2015-2017. Anggaran kesehatan Kota Bogor terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembiayaan program perbaikan gizi bersumber publik di Kota Bogor pada tahun 2015-2017. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode crossectional yaitu dengan cara membandingkan besaran pembiayaan kesehatan program perbaikan gizi di Kota Bogor pada tahun 2015-2017 dengan pendekatan District Health Account (DHA). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa biaya untuk program perbaikan gizi di Kota Bogor meningkat setiap tahunnya, sumber pembiayaan paling besar berasal dari APBD Kota Bogor. Berdasarkan analisis seluruh dimensi biaya program perbaikan gizi di Kota Bogor paling besar digunakan untuk kegiatan pemberian PMT.

---

In 2016 decreased to 65 cases of malnutrition and there were 522 cases of children under five under the red line (BGM). In 2017 cases of malnutrition in Bogor City 63 cases, but in ix cases of children under five under the red line decreased to 370 cases. Bogor City's health budget has decreased from 2015-2017. Bogor City health budget continues to decline from 2015 to 2017.

The purpose of this study is to analyze the financing of publicly sourced nutrition improvement programs in Bogor City in 2015-2017.

In this study a quantitative descriptive approach was conducted using a cross-sectional method by comparing the amount of health financing for nutrition improvement programs in Bogor City in 2015-2017 with the District Health Account (DHA) approach.

The results of this study found that the cost for nutrition improvement programs in Bogor City increased every year, the largest source of funding came from the Bogor City Budget. Based on the analysis of all dimensions of the cost of nutrition improvement programs in the city of Bogor, the largest is used for PMT giving activities."

"Hipertensi adalah penyebab utama kematian dan kecacatan di tingkat global dan merupakan faktor risiko untuk penyakit kronis lainnya termasuk penyakit jantung iskemik dan gagal ginjal. Penelitian ini bertujuan menilai trend dan determinan hipertensi yang terkait dengan karakteristik individu dan gaya hidup. Desain penelitian ini adalah studi longitudinal dengan analisis time series memanfaatkan data studi kohor faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) tahun 2015-2017 di kota Bogor. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 711 responden. Analisis bivariat menggunakan uji repeated ANOVA, Friedman dan Wilcoxon, oneway ANOVA, Kruskal-Wallis dan Mann-Whitney serta Chi-square. Sedangkan analisis multivariat menggunakan uji regresi logistik ganda. Hasil penelitian tahun 2015-2017 menunjukkan prevalensi hipertensi meningkat dari 31,9% menjadi 45,9%. Kenaikan juga ditunjukkan pada rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik, asupan energi, karbohidrat, protein, lemak, natrium dan aktifitas fisik. Pada penelitian ini diperoleh faktor paling dominan mempengaruhi status hipertensi tahun 2015-2017 yaitu asupan karbohidrat berlebih. Responden dengan asupan karbohidrat berlebih berisiko 5,14-14,58 kali mengalami hipertensi dibandingkan dengan asupan karbohidrat cukup. Variabel lain yang berpengaruh terhadap status  hipertensi adalah status gizi, usia, jenis kelamin, asupan protein, kebiasaan merokok dan asupan lemak.

---

Hypertension is a leading cause of death and disability on a global level and is a risk factor for other chronic diseases including ischemic heart disease and kidney failure. This study aimed to assess trends and determinants of hypertension associated with individual characteristics and lifestyle. The design of this research was a longitudinal study with time series analysis utilizing cohort study data of risk factors for  Non-Communicable Diseases 2015-2017 in Bogor. The number of samples in this study were 711 respondents. Bivariate analysis used repeated ANOVA, Friedman and Wilcoxon, oneway ANOVA, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney and also Chi-square tests. Meanwhile, the multivariate analysis used multiple logistic regression. The results of the 2015-2017 study showed that the prevalence of hypertension increased from 31.9% to 45.9%. The increase was also shown in the average systolic and diastolic blood pressure, energy, carbohydrates, protein, fat, sodium intake and physical activity. In this study, it was found that the most dominant factor affecting hypertension status in 2015-2017 was excess carbohydrate intake. Respondents with excess carbohydrate intake had a 5,14-14,58 times risk of developing hypertension compared to those with sufficient carbohydrate intake. Other variables that affect hypertension status were nutritional status, age, gender, protein intake, smoking habits and fat intake."

"ABSTRAKLaporan Magang ini membahas pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas mekanisme langsung (LS) pada Pusdiklat Keuangan Umum khususnya terkait diklat lokakarya e-performance. Pertanggungjawaban akan dibandingkan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta Standar Operasional Prosedur yang ada. Meskipun ditemukan beberapa perbedaan namun secara keseluruhan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas lokakarya e-performance dengan mekanisme langsung (LS) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

---

ABSTRACTThis report explains about the accountability of official travel cost with direct mechanism (LS) in General Finance Training Center, specifically relate to e-performance workshop training. The accountability will be compared with applicable rules and regulations as well as the existing standard operating procedures (SOP). Although some differences were found, the accountability of official travel cost for e-performance workshop training with direct mechanism is adequately appropriate in accordance to the rules, regulations and the applicable standard operating procedures."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas pada Sekretariat Jenderal Kementerian ABC. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum memadainya pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas di Sekretariat Jenderal Kementerian ABC karena terdapat temuan perjalanan dinas dari Badan Pemeriksa Keuangan. Pengendalian Internal atas Pengelolaan Perjalanan Dinas yang dilakukan Manajemen, Tim Penilai dan Tim Reviu menilai bahwa pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas telah memadai untuk dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan, namun di sisi lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan terjadinya penyimpangan. Penelitian ini menggunakan kriteria pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagai alat evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui reviu dokumen dan wawancara dengan beberapa pegawai di Sekretariat Jenderal Kementerian ABC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas di Sekretariat Jenderal Kementerian ABC telah efektif. Namun implementasi pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas tersebut belum maksimal karena identifikasi risiko yang tidak lengkap dan belum ada pengendalian yang memadai untuk memitigasi risiko tersebut. Selain itu adanya kelemahan dalam melakukan pengendalian internal tingkat entitas dan pengendalian utama teknologi informasi dan komunikasi turut memengaruhi pengendalian internal atas pengelolaan perjalanan dinas di Sekretariat Jenderal Kementerian ABC.

---

This research aims to evaluate internal control over the management of official travel at the Secretariat General of the ABC Ministry. This research was motivated by inadequate internal control over the management of official travel at the Secretariat General of the Ministry of ABC due to findings of official travel from the Financial Audit Agency. Internal Control over the Management of Official Travel carried out by Management, the Assessment Team and the Review Team assesses that the internal control over the management of official travel is adequate to minimize the occurrence of irregularities, but on the other hand, the Financial Audit Agency still finds irregularities. This research uses the criteria in Minister of Finance Regulation Number 17 of 2019 concerning Internal Control over Financial Reporting as an evaluation tool. The method used in this research is a case study with qualitative research approach. Research data was obtained through document reviews and interviews with several employees at the Secretariat General of the ABC Ministry. The research results show that internal control over the management of official travel at the Secretariat General of the ABC Ministry is effective. However, the implementation of internal controls for managing official travel has not been optimal because risk identification is incomplete and there are no adequate controls to mitigate those risks. Apart from that, there are weaknesses in carrying out internal control at the entity level and the main control of information and communication technology which also affects the internal control over the management of official travel at the Secretariat General of the ABC Ministry."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri di kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia dengan mekanisme pembayaran langsung. Penulis menemukan bahwa mayoritas kesalahan penyajian dokumen pertanggungjawaban terletak pada kesalahan pembebanan akun perjalanan dinas. Selain itu, proses verifikasi yang dijalankan memiliki perbedaan dengan SOP-18/SET.M.EKON.3.3.2/2008, dimana pada praktiknya tidak terdapat penyaji data namun terdapat admin routing slip. Penulis juga menemukan bahwa dalam praktiknya, surat perintah membayar dapat dicetak oleh verifikator, hal ini dapat berdampak pada tingginya resiko kecurangan yang mungkin terjadi. Penulis menyarankan agar bagian keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pemisahan tugas untuk verifikator dan pencetak surat perintah membayar, dengan cara menambah jumlah sumber daya manusia yang dipekerjakan, agar kedepannya proses verifikasi dapat berjalan dengan semakin efisien dan efektif.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the verification process of the accountability documents for domestic office travel with direct payment mechanism in the Ministry of Coordinator of Economic Affairs. The author found out, most of the accountability document errors are related to wrong office travel account. Beside that, there are several differences between the implementation of verification process and SOP 18 SET.M.EKON.3.3.2 2008, practically there is no data renderer but there is a routing slip admin. The author also found that the verificator have the authorization to print the payment statement letter, this could result in higher risk of fraud that might happen. The author suggest that the finance team of the Ministry of Coordinator of Economic Affairs should segregate the duties for verificator and the payment statement letter officer, by adding the number of personnels, so the verification process could be more efficient and effective in the future. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas perusahaan dan tingkat suku bunga terhadap yield spread pada perusahaan yang menerbitkan obligasi di Indonesia. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terkait likuiditas perusahaan adalah penelitian dari Chen, Liao & Tsai (2010), dan untuk tingkat suku bunga adalah penelitian dari dari Kim & Stock (2014). Dalam jurnal Chen, Liao & Tsai (2015), likuiditas perusahaan penerbit diharapkan berpengaruh terhadap yield spread. Kondisi perusahan yang tak tentu akan menyinggung kemampuan likuiditas perusahaan. Tingkat suku bunga berdasarkan jurnal Kim & Stock (2014) diharapkan berpengaruh terhadap spread yield obligasi korporasi. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2015-2017 dengan menggunakan sampel 18 perusahaan. Penelitian menggunakan Ordinary Least Square pada model penelitian sehingga menunjukkan adanya hasil yang konsisten terhadap teori namun ada yang berbeda dari teori yang digunakan. Dalam penelitian ini menambahkan variabel kontrol yaitu coupon, leverage, logarithm of the rupiah amount of the bond issued, rating, bid-ask proportional dan maturity.

---

The main purpose of this research is to identify the impact of interest rate volatility and liquidity on corporate bond yield spread in Indonesia. Several researchers have done research about corporate liquidity by using Chen, Liao & Tsai (2010) model, and Kim & Stock (2014) journal for researches about the current interest rate. In Chen, Liao & Tsai journal (2010), the corporate liquiditiy is expected to give impact to the yield spread. Uncertain situation in the company will affect the corporate liquidity. According to Kim & Stock (2014), the interest rate is expected to influence to the corporate bond yield spread. This research use 18 sample within 2015-2017 time periode. Researcher uses Ordinary Least Square, so that there is a consistent result of the theory but there is a different result from the theory used. In this research, the following control variables are added: coupon, leverage, logarithm of the rupiah amount of the bond issued, rating, bid-ask proportional and maturity."