Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kuliner di Kecamatan Mampang. Fokus penelitian ini yaitu menganalisa implementasi program PKT pada UMKM Kuliner di Kecamatan Mampang Prapatan. Keberhasilan implementasi program dinilai berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle dimana memuat dimensi-dimensi seperti kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang terlibat, kekuasaan kepentingan strategi, karakteristik aktor, dan daya tanggap kelompok sasaran. Metode penelitian yang digunakan yakni melalui pendekatan post-positivist, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Implementasi program PKT pada UMKM Kuliner dinyatakan berhasil karena telah memuat delapan indikator, satu indikator yang belum memuat yakni indikator karakteristik aktor dimana dalam keberjalanan program PKT di Kecamatan Mampang Prapatan belum menjelaskan secara rinci karakteristik tersebut.This study discusses The Implementation of Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) program to Culinary Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) at Mampang Prapatan District. The focus of this research is to analyze The Implementation of Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) program to Culinary Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) at Mampang Prapatan District. The successful implementation of the program is assessed based on the theory put forward by Marilee S. Grindle which includes dimensions such as the interests of the target group, the types of benefits, desired changes, location of decision making, program implementers, resources involved, power of strategic interests, actor characteristics, and responsiveness of the target group. The method of this research used post-positivist approach, the techniques of this research with literature studies and in-depth interviews. The Implementation of Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) program to Culinary Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) at Mampang Prapatan District is success because that explain eight indicators, one indicator that did not explain is actor characteristics."

"Skala usaha pada UMKM memang menjadi salah satu upaya yang ingin dicapai oleh para pelaku usaha untuk melihat perkembangan usahanya. Peran digitalisasi dalam kegiatan usaha juga menjadi faktor pendukung skala usaha. Beberapa studi juga berpendapat bahwa adopsi digitalisasi berkorelasi positif terhadap kegiatan UMKM terutama di masa pandemi Covid-19. Adopsi digitalisasi dilihat sebagai pendorong tingginya tingkat skala usaha melalui tingkat pendapatan dan jumlah tenaga kerja. Peneliti menambahkan tingkat pendidikan sebagai variabel kontrol antara pengaruh adopsi digitalisasi dengan skala usaha. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei pada UMKM kuliner di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adopsi digitalisasi tidak memiliki pengaruh signifikan dengan skala usaha. Namun, jika dikontrol dengan tingkat pendidikan menunjukkan adanya pengaruh antara adopsi digitalisasi dan skala usaha meskipun arah pengaruh berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengaruh antara adopsi digitalisasi dan skala usaha dapat dimoderasi oleh tingkat pendidikan sebagai faktor-faktor sosiologis.

---

Business scale in MSMEs is one of the efforts that business actors want to achieve to see the development of their business. The role of digitalization in business activities is also a supporting factor for business scale. Several studies also argue that the adoption of digitalization has a positive correlation with MSME activities, especially during the Covid-19 pandemic. The adoption of digitalization is seen as driving high levels of business scale through income levels and the number of workers. Researchers added education level as a control variable between the influence of digitalization adoption and business scale. In this research, researchers used a quantitative approach with a survey method on culinary MSMEs in Depok City. The results of this research show that digitalization adoption does not have a significant influence on business scale. However, if controlled for education level, it shows that there is an influence between digitalization adoption and business scale, although the direction of influence is different. Thus, the results of this study show that the influence between digitalization adoption and business scale can be moderated by the level of education as sociological factors."

"Penelitian ini membahas mengenai implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro,kecil dan menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan adalah manajemen strategi, capacity building, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi strategi peningkatan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari delapan indikator yang digunakan, hanya dua indikator yang terpenuhi sedangkan enam indikator lainnya tidak terpenuhi.

---

This research discusses about Implementation of Capacity Building Strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. The purpose of this research is to analyze implementation of capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprise by The Center of Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province. Theories which are used to analyze in this research are strategic management, capacity building and Small Medium Enterprise. The approach used in this research is post positivist paradigm with in-depth interview, observation and document study.

The result of this research shows that the implementation of a capacity building strategy for Micro, Small and Medium Enterprises by the Centre for Education and Training, Cooperative, SME and Trade, DKI Jakarta Province has not been going well. This can be seen from eight indicators used, only two indicators were fulfilled, while six other indicators were not fulfilled."

"Tesis ini membahas mengenai proses Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT Kab. Sukabumi dalam mengkonstruksi budaya organisasi melalui komunikasi pada aktivitas layanan dalam upaya meningkatkan UMKM di Kab. Sukabumi. Penelitian ini dilakukan melaui metode studi kasus dalam paradigma interpretif. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan terhadap pemahaman budaya organiasi secara interpretif yang dijelaskan Papa dan koleganya, dan beberapa konsep pendukung dalam teori komunikasi organisasi. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa PLUT melalui konsultan-konsultannya mengkonstruksi budaya organiasi melalui: pertama, empat pendekatan komunikasi yang mengkonstruksi budaya: bahasa dan cara pandang dunia; struktur pengetahuan; makna yang disepakati dan diingkari; dan ragam sudut pandang budaya. Kedua, tipe-tipe komunikasi yang berkontribusi terhadap konstruksi budaya: metafora; naratif; ritus dan upacara; komentar rekleksif; dan tema fantasi.

---

This thesis discusses about the process of The Center of Integrated Business Service Sukabumi Regency in constructing organizational culture through communication in service activity in the efforts of enhancing MSMEs in Sukabumi Regency. This research was conducted through case study method in interpretive paradigm. Concepts used in this research are approaches to understanding organizational culture interpretively described by Papa et. al., and some supporting concepts in organizational communication theories. The results of the research show that PLUT, via its consultants, constructed organizational culture through first, four approaches of communication constructing culture language and worldview knowledge structures consensual and contested meanings and a multiple cultures perspectives. Second, the types of communication that contribute to the construction of culture metaphors, narratives, rites and ceremonies, reflexive comments, and fantasy themes. "

"Pertambahan UMKM di kota yang pesat tidak di dukung dengan jumlah area yang digunakan untuk berdagang akibatnya berdagang di tempat yang tidak semestinya. Hal ini berdampak pada kenyamanan warga kota dan keindahan kota yang menjadi semrawut dan jauh dari kata tertib. Di sisi lain, keberadaan UMKM membantu menaikkan perekonomian Jakarta, mengurangi angka pengangguran dan memenuhi kebutuhan para konsumen UMKM.Skripsi ini menjelaskan keberadaan UMKM dan tempat berdagang yang seharusnya serta mengetahui pentingnya keberadaan UMKM pada ruang publik kota. Skripsi ini juga melihat bagaimana fasilitas perdagangan menjadi unsur penting dalam kota. Berbagai macam fasilitas perdagangan menyediakan tempat berdagang UMKM sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Ruang publik juga membutuhkan kehadiran Usaha Mikro dan Kecil sebagai fasilitas yang menghidupkan suasana. Oleh karena itu dibutuhkan penataan yang baik agar menciptakan kota yang indah dan rapih demi kenyamanan warga kota.

---

The rapid increment of MSMEs in city are not supported by the area of trading itself, as a result, they trade in undue places. This has an impact on the comfort of the citizen and the beauty of the city which becomes chaotic and far from the orderliness. On the other hand, the presence of MSMEs helps raise the economy of Jakarta, reduce unemployment and meet the needs of MSMEs consumers.

This thesis explains the existence of MSMEs and the appropriate place for trading as well as the importance of MSMEs in urban public space. This thesis also describes how trade facilities become an important element in a city. Various trade facilities provide a place for SMEs to run their business in accordance with local regulations. Public space also requires the presence of Micro and Small Business as a facility which enliven the atmosphere of city. Therefore, it needs a good arrangement in order to create a well ordered city for the convenience of citizens."

"Penelitian ini menganalisis strategi terhadap Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Besarnya jumlah UMKM di Indonesia disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi menciptakan tuntutan bagi perusahan-perusahan besar di Indonesia untuk ikut serta memberdayakan pelaku UMKM. Berkaitan dengan kedua hal tersebut, BUMN dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL, termasuk di dalamnya mendukung pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, di mana peneliti memperoleh data dari jurnal, buku, artikel, Laporan Tahunan perusahaan BUMN, dan sumber kredibel lainnya. Data utama yag digunakan dalam analisis strategi ini bersumber dari Laporan Tahunan 38 perusahaan BUMN tahun 2021-2022. Data kemudian dikaitkan dengan teori strategi penerapan TJSL. Hal ini untuk mendapatkan gambaran terkait penelitian terdahulu yang lebih luas. Hasil kajian literatur dan analisis memperlihatkan implementasi program TJSL BUMN yang dilakukan oleh Perusahaan naungan BUMN dengan target pelaku UMKM mayoritas menggunakan percampuran dari citizenship strategy yang memiliki fokus utama untuk memenuhi kebutuhan seluruh pemangku kepentingan termasuk perusahaan itu sendiri, dan reciprocal strategy yang memiliki fokus memenuhi tujuan ekonomi sekaligus ekspektasi sosial, moral, dan lingkungan dari masyarakat. Dapat dilihat bahwa strategi TJSL yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN dalam upaya mendukung perkembangan UMKM difokuskan kepada kebutuhan pemangku kepentingan secara luas serta memenuhi ekspektasi sebagai perusahaan di bawah naungan BUMN. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memberikan gambaran terkait dengan jenis implementasi TJSL Perusahaan BUMN. Bagi Ilmu Kesejahteraan Sosial, penelitian ini memberikan pemahaman terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, terutama di lingkup makro dan kebijakan sosial.

---

This research analyzes the strategy of the Environmental Social Responsibility (CSR) Program by State-Owned Enterprises (SOEs) towards empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. The large number of MSMEs in Indonesia accompanied by high employment creates demands for large companies in Indonesia to participate in empowering MSME actors. In connection with these two matters, SOEs in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-6/MBU/09/2022 of 2022 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-05/MBU/04/2021 concerning Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises have an obligation to implement TJSL, including supporting the empowerment of MSMEs. This research uses the literature review method, in which researchers obtain data from journals, books, articles, Annual Reports of state-owned companies, and other credible sources. The main data used in analyzing this strategy comes from the Annual Reports of 38 state-owned companies in 2021-2022. The data is then linked to the theory of the strategy for implementing CSR. This is to get a broader picture of previous research. The results of the literature review and analysis show that the implementation of SOE TJSL programs carried out by SOE companies targeting MSMEs mostly uses a mixture of citizenship strategies that have a primary focus on meeting the needs of all stakeholders including the company itself, and reciprocal strategies that have a focus on meeting economic goals as well as social, moral and environmental expectations from the community. It can be seen that the CSR strategies undertaken by state-owned companies in an effort to support the development of MSMEs are focused on the needs of stakeholders at large as well as fulfilling expectations as a company under the auspices of SOEs. This research can be a reference in providing an overview related to the type of implementation of TJSL for state-owned companies. For Social Welfare Science, this research provides an understanding related to Environmental Social Responsibility, especially in the macro scope and social policy."

"Tesis ini membahas tentang penjaminan kredit UMKM melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Penjaminan kredit ini diberikan kepada UMKM yang layak secara usaha (feasible), tetapi tidak memenuhi syarat untuk mengakses kredit/atau pembiayaan ke bank (nonbankable). Pelaksanaan program KUR ini melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, perusahaan penjamin, dan perbankan. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana pelaksanaan program KUR dalam konteks hukum perjanjian? Kedua, apakah kebijakan penjaminan kredit UMKM melalui program KUR sudah mencerminkan tanggung jawab negara? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya serta untuk menilai programprogram yang dijalankan.Hasil penelitian ini adalah bahwa kedudukan pemerintah selaku wakil negara dalam konteks kontrak bisnis termasuk dalam tindakan hukum publik. Di sisi lain, tindakan pemerintah tersebut termasuk dalam konteks hukum perdata. Dalam kedudukan pemerintah selaku subjek hukum perdata maka statusnya sama dengan subjek hukum perdata lainnya, dia bisa kehilangan imunitas publiknya sehingga dalam berperkara dia dapat digugat dan menggugat di hadapan pengadilan sebagaimana halnya dengan anggota masyarakat biasa. Selanjutnya, pengeluaran negara yang dibebankan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dan imbal jasa penjaminan (IJP) tersebut telah menimbulkan transformasi hukum secara yuridis dari keuangan negara sebagai keuangan publik menjadi keuangan badan hukum lain yang berstatus yuridis badan hukum privat. Risiko fiskal akan terjadi apabila kebutuhan dana IJP meningkat dan penambahan PMN pada badan usaha milik negara (BUMN) penjamin tidak mencukupi sehingga mengakibatkan adanya penambahan alokasi dana yang lebih besar dari APBN. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan rakyat, status risiko fiskal merupakan konsekuensi hukum yang mempunyai nilai tanggung jawab negara, mengingat bobot risiko fiskal yang mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

---

This thesis discusses MSMEs credit guarantee through the micro credit program (KUR). This loan guarantee is awarded to viable MSMEs businesses (feasible) but they are not qualified to access credit/financing from banks (nonbankable). The implementation of the micro credit program involves three parties, namely the government, corporate underwriters, and banking. Based on this background, the formulation of the problem in this study are as follows (i) how is the KUR program implementation in the context of contract law? (ii) is the MSMEs credit guarantee policy already reflected the state's responsibility? To answer these problems the author uses normative legal research methods and this research is descriptive and evaluative, which is a study that is intended to provide data about human as precisely as possible, circumstances, and other symptoms and to assess the implemented programs.

Results of this study is that the position of the government as the representative of the state in the context of business contracts included in the public legal action. On the other hand, the government's actions, including in the context of civil law. The status of government's position as the subject of civil law is equal with other subjects, it could lose immunity in litigating public so that it can be sued in a court as well as common people. Furthermore, public expenditure charged to the budget of income and expenditure (budget) in the form of state capital participation (PMN) and underwriting compensation (IJP) cause the transformation of the juridical laws from the state finances as public finance to privat finance of other legal entity. Fiscal risk would occur if the IJP increased funding requirements and the addition of PMN in guarantor state-owned enterprises (SOEs) are not sufficient so that resulting in the addition of a greater allocation of funds from the state budget. Under the provisions of the legislation of social welfare, fiscal risk status is a consequence of the law of state responsibility which has value, given the weighting of fiscal risk that promotes the interests and welfare of the community."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) peran pembelajaran partisipasi dalam pengembangan usaha fakir miskin menuju kemandirian; dan (2) tingkat partisipasi fakir miskin dalam meningkatkan pengembangan usaha; serta (3) merumuskan model pembelajaran bagi fakir miskin untuk mengembangkan kemandirian usahanya. Penelitian dilaksanakan di tiga kecamatan di Kabupaten Bogor dengan responden sebanyak 254 fakir miskin, yang diambil secara total sampling/sensus. Data dianalisis dengan statistik deskriptif. Data yang berskala ordinal ditransformasi menjadi skala interval dan analisis data dilakukan dengan analisis korelasi Pearson. Pembelajaran partisipatif telah berhasil menumbuhkembangkan kemauan dan kemampuan untuk berusaha. Ikrar yang diucapkan pada setiap awal pertemuan pekanan menjadi pengunggah kesadaran fakir untuk mengembangkan usahanya, tetapi masih berfokus pada pengembangan usaha secara individu. Tingkat partisipasi dalam memanfaatkan modal pinjaman untuk mengembangkan usahanya tergolong tinggi dalam kehadiran pada pertemuan kelompok, pengembalian pinjaman, dan kegiatan menabung. Model pembelajaran partisipasif bagi fakir miskin yang efektif dilakukan dalam dua tahapan. Tahap yang pertama ialah pemberdayaan masyarakat miskin dengan pembelajaran partisipasif yang diikuti oleh pemanfaatan zakat sebagai modal produktif untuk pengembangan usaha fakir miskin, disertai pendampingan, seperti yang telah dilakukan. Tahap yang kedua adalah penguatan usaha yang dilakukan dengan mendinamiskan kelompok sehingga mereka dapat melaksanakan usaha bersama menuju kemandirian."