Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan yang proactive membuat Jepang ikut berkontribusi dalam kestabilan dunia. Konflik Palestina-Israel merupakan salah satu konflik yang saat ini belum menemukan solusinya. Jepang berkontribusi dengan memberikan bantuan ke Palestina melalui Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD). CEAPAD merupakan kerangka kerjasama yang diinisiasi oleh Jepang dan mengajak negara-negara Asia Timur untuk membantu Palestina dan memperkuat hubungan antara negara-negara di Asia Timur. Negara yang tergabung dalam CEAPAD bekerjasama dengan memberikan bantuan teknis kepada Palestina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan konsep kebijakan luar negeri, bantuan luar neger, serta konstruktivisme. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi literatur dan wawancara dengan Duta Besar Palestina di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan Jepang ke Palestina berperan sebagai pelindung kepentingan nasionalnya. Selain itu bantuan yang diberikan hanya sebatas bantuan finansial, teknis maupun pengembangan negara karena bantuan yang diberikan tersebut tidak akan berselisih dengan politik Amerika di kawasan konflik tersebut. Bantuan Jepang melalui kerangka CEAPAD juga menjadi sarana Jepang dalam mencapai kepentingan-kepentingan negaranya yaitu pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara serta memperlihatkan keaktifan Jepang dalam konflik internasional.

---

This thesis deal with the Japanese perspective to providing assistance to Palestine. Particular emphasis placed on Japans government initiative in providing assistance to Palestine under the Cooperation among East Asian countries for Palestinian Development (CEAPAD) scheme. This study uses qualitative methods and four of the most prominent concepts in this thesis are foreign policy, foreign aid, soft power, and constructivism. Sources in this thesis were basesd on data collection from university libraries in Jakarta. Literature and materials such as books, journals, magazines and newspaper which are published in Indonesian and in english were used in order that the historical method of organizing the data may be achieved. The findings of this study indicate that Japan basically aims to provide assistance to Palestine in order to protect her national interests. i.e. to protect a stronger informal foundation for its already large economic presence built up since 1970s. Moreover the Japanese assistance to Palestine is only limited to financial, technical cooperation and grant aid. Japanese assistance through CEAPAD is also as a tool to achieve japans national interest, especially in Asia."

"Tesis ini membahas tentang efektivitas bantuan Indonesia ke Palestina dalam menangani dampak konflik Palestina-Israel. Adapun permasalahan yang dibahas adalah diplomasi Indonesia tentang permasalahan Palestina, kebijakan luar negeri Indonesia dalam membantu Palestina, efektivitas bantuan pemerintah Indonesia dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke Palestina. Terdapat tiga konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep diplomasi, konsep kebijakan luar negeri dan konsep efektivitas bantuan kemanusiaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif dengan memperoleh data melalui wawancara dan kajian studi pustaka (library interview). Tesis ini menemukan bahwa Indonesia telah melakukan berbagai langkah diplomasi di forum internasional sebagai upaya untuk mengajak seluruh masyarakat internasional mendukung upaya penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk selalu memberikan bantuan kepada Palestina baik dalam bentuk diplomasi maupun bantuan lainnya. Bantuan yang disalurkan oleh pemerintah Indonesia efektif dalam hal diplomasi akan tetapi belum cukup efektif dalam pendanaan dan capacity buiding. Sedangkan bantuan dari ACT yang telah efektif karena telah memenuhi lima kriteria dalam pemberian bantuan kemanusiaan.Kata Kunci : Efektivitas, Bantuan Indonesia, Konflik Palestina-Israel

---

This thesis discusses the effectiveness of Indonesian assistance to Palestine in dealing with the impact of the Palestinian-Israeli conflict. The issues discussed were Indonesian diplomacy on the Palestinian issue, Indonesia's foreign policy in helping Palestine, the effectiveness of Indonesian government assistance and Aksi Cepat Tanggap (ACT) to Palestine. There are three theoretical concepts used in this study, namely the concept of diplomacy, foreign policy concepts and the concept of effectiveness of humanitarian assistance. The method used in this study is descriptive analysis by obtaining data through interviews and library interviews. This thesis found that Indonesia had taken various steps in diplomacy in international forums as an effort to encourage the entire international community to support efforts to resolve conflicts between Palestine and Israel. The Indonesian government is committed to always providing assistance to Palestine both in the form of diplomacy and other assistance. Assistance channeled by the Indonesian government is effective in terms of diplomacy but has not been sufficiently effective in funding and capacity building. While assistance from ACT has been effective because it has fulfilled the five criteria in providing humanitarian assistance."

"Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bantuan yang diberikan oleh Jepang melalui program bantuan ODA untuk sektor pertanian Indonesia khususnya Wonogiri dalam pembangunan Waduk Serbaguna Wonogiri dan dampak dari bantuan tersebut. Penelitian diawali dengan membahas kondisi sosial dan ekonomi di Wonogiri sebelum bantuan datang, kemudian bantuan yang diberikan Jepang dalam pembangunan waduk dan juga tindakan pemerintah Indonesia terkait pembangunan waduk serta dampak apa yang muncul setelah waduk dibangun bagi masyarakat Wonogiri. Skripsi ini mengambil tahun penelitian antara 1974 hingga 1983, pengambilan tahun 1974 dikarenakan bantuan Jepang mulai masuk ke Wonogiri sedangkan tahun 1983 diambil karena perubahan yang terjadi setelah waduk ada.

---

The focus of this research is to describe aid who given by Japan through

aid program of ODA for the agricultural sector of Indonesia especially Wonogiri

in development of Multipurpose Dam Wonogiri and the impact of aid. This

research begin with studying of social and economics condition in Wonogiri

before aid come, then what aid that given by Japan in development of DAM and

as well the action of Indonesia government related the DAM also what affect that

emerging after the DAM built to Wonogiri society. This research take research

year between 1974 until 1983, intake year 1974 because of Japan aid start step

into Wonogiri while 1983 taken because change that happened after DAM was

there."

"Di Indonesia, banyak sekali terjadi penyuluhan hukum oleh Notaris melalui media internet. Hal tersebut menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN mengenai kewenangan Notaris yang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Salah satu Notaris yang menggunakan media internet untuk memberikan penyuluhan hukum kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris adalah Notaris (SHW). Notaris (SHW) menggunakan media internet seperti website, telekonferensi, video konferensi, dan media internet lain yang memungkinkan bagi Notaris (SHW) dan Pengguna Jasa atau Klien Notaris dapat berkomunikasi. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris dengan menggunakan media internet, khususnya website seharusnya hanya memberikan informasi yang bersifat pengumuman atau yang tidak mengandung promosi. Oleh sebab itu, Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Undang-Undang Telekomunikasi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimanakah batasan-batasan kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian desriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu Notaris (SHW) telah melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris mengenai rahasia jabatan dan larangan-larangan bagi Notaris. Oleh karena itu, Notaris (SHW) dapat dikenai sanksi-sanksi yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris memiliki batasan dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet, seperti penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang diberikan kewenangan secara langsung oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

In Indonesia, there is a lot of legal counseling by Notary Public through internet media. It causes the violation of the provisions of Article 15 paragraph 2 letter e The Notary Law regarding the authority of Notary Public giving legal counseling in connection with the making of Deed. One of Notary who uses the internet media to provide legal counseling to the Service Users or Notary Clients is Notary SHW . Notary SHW uses internet media such as websites, teleconferencing, videoconferences, and other internet media that make it possible for Notary SHW and Service Users or Notary Clients to communicate. Legal counseling given by Notary to Service Users or Notary Clientsby using internet media, especially website should only give information that is announcement or not containing promotion. Therefore, how is the authority of Notary in providing legal counseling through internet media viewed from The Notary Law, Ethics Code of Notary, Telecommunication Law, and Electronic Information and Transaction Law. How is the limitations of Notary 39 s authority in providing legal counseling through internet media. This research use a normative juridical research method, descriptive research type, with secondary data type, in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. Also, data collection tool using document study, with qualitative data analysis method and descriptive analytical research result. The result of the research, that Notary SHW has violated the provisions of The Notary Law, and Ethics Code of Notary concerning the secret of function and the prohibitions for the Notary. Therefore, Notary SHW may be imposed to sanctions contained in The Notary Law and Ethics Code of Notary. The Notary has limitations in providing legal counseling through internet media, such as the implementation of General Meeting of Shareholders which is given authority directly by Limited Liability Companies Act."

"Pandemi COVID-19 memberi berbagai dampak bagi banyak manusia di dunia. Pembatasan sosial sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ternyata menimbulkan masalah sosial bagi kehidupan masyarakat. Salah satu upaya untuk mengatasi persoalan sosial tersebut bagi masyarakat rentan adalah dengan upaya perlindungan sosial. Bantuan sosial non-reguler yang dikeluarkan pemerintah menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial agar masyarakat miskin dan rentan tidak semakin terpuruk kondisinya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yang membahas mengenai upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial dilihat dari upaya pada ranah politik, administratif dan operasional. Penelitian dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara terhadap 15 orang yang terdiri atas pemerintah baik pemerintah pusat, DKI Jakarta, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pada ranah politik lebih banyak ditentukan oleh rapat tingkat tinggi di jajaran presiden dan menteri. Pada ranah administratif, penyusunan petunjuk teknis pada keputusan dirjen, gubernur bahkan perjanjian kerjasama merupakan langkah untuk menerjemahkan kebijakan yang dirumuskan pada ranah politik menjadi lebih teknis sehingga dapat menjadi acuan pada pelaksanaan agar tujuan dapat tercapai. Pada ranah operasional, keterlibatan para aparat birokrasi dalam pelaksanaan menjadi kunci dalam melakukan intervensi. Kerjasama lintas sektoral juga menjadi hal kunci dan upaya menerapkan pendekatan terintegrasi sesuai prinsip kebijakan perlindungan sosial.

---

The COVID-19 pandemic has had various impacts on many people around the world. As an effort to prevent the spread of the COVID-19 virus, social restrictions turned out to be the cause of social problems in people's lives. One of the efforts to overcome these social problems for vulnerable people is social protection. Non-regular social assistance is a form of social protection so that the poor and vulnerable people do not get worse under challenging times. This research is a descriptive study with qualitative methods that discusses the government's efforts to provide social assistance in the political, administrative, and operational domains. This research was conducted by study of documentation and interviews with 15 informants from the government, and beneficiaries. The study results show that activities in the political sphere are determined mainly by high-level meetings in the ranks of the president and ministers. In the administrative sphere, the preparation of technical guidelines is a step to translate policies formulated in the political sphere into more technical ones so that they can be used as a reference for implementation to achieve goals. In the operational sphere, the involvement of the street-level bureaucracy in execution is the key to conducting interventions. Cross-sectoral collaboration is also crucial to implement an integrated approach according to the social protection policy principles."

"ABSTRAKKorupsi bukan hanya menjadi masalah suatu negara saja, tetapi sudah berkembang sebagai masalah transnasional karena melibatkan berbagai negara. Contohnya adalah banyak koruptor di Indonesia yang melarikan diri dan aset hasil kejahatannya ke luar negeri, terutama negara-negara yang menjadi safe haven. Salah satu negara yang sering menjadi tempat penyimpanan aset hasil korupsi Indonesia adalah Singapura. Indonesia dan Singapura telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption UNCAC. UNCAC memuat berbagai strategi penting untuk penanganan korupsi baik di level nasional maupun internasional. Salah satu terobosan penting dalam UNCAC adalah kerjasama internasional dalam asset recovery yang dapat dilakukan melalui mutual legal assistance MLA. Meskipun Indonesia dan Singapura sama-sama sudah meratifikasi UNCAC, akan tetapi Indonesia menghadapi kesulitan dalam menerapkan kerjasama MLA terkait asset recovery dengan Singapura. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kerjasama MLA terkait asset recovery antara Indonesia dan Singapura menurut kerangka UNCAC dipengaruhi oleh perilaku dan faktor domestik di antara kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama MLA antara Indonesia dan Singapura dalam upaya pengembalian asset hasil korupsi belum efektif karena adanya tantangan dari faktor politik domestik serta perbedaan eksternalitas isu pemberantasan korupsi yang berpengaruh terhadap perilaku masing-masing negara. Tantangan-tantangan tersebut terdiri dari tantangan internal yang berasal di Indonesia yaitu: 1 political will kurang didukung oleh aktor-aktor di level domestik, 2 masalah harmonisasi UNCAC dengan peraturan nasional, 3 system kerahasiaan bank, 4 kemampiuan teknis yuridis yang dialami dalam proses pembuatan MLA, serta 5 masalah kapasitas dan koordinasi antar lembaga penegak hukum yang terlibat dalam MLA dan asset recovery, terutama Kemenkumham sebagai otoritas pusat. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan dari segi eksternal, yaitu: 1 kepentingan Singapura terkait investasi asing, 2 lack of trust, dan 3 prinsip dual criminality.

---

ABSTRACTCorruption is not only a state solution, but it develops as a transnational problem because of various countries. An example is a lot of corruptors in Indonesia who are the result of their crimes abroad, especially the countries that become safe haven. One of the countries that is often the place where Indonesia 39s corruption is stored is Singapore. Indonesia and Singapore have ratified the United Nations Convention against Corruption UNCAC. UNCAC is an important step for both national and international handling. One of the key breakthroughs in UNCAC is to assist in the recovery of assets that can be done through mutual legal assistance MLA. Although Indonesia and Singapore have both ratified UNCAC, Indonesia is facing difficulties in implementing MLA cooperation related to asset recovery with Singapore. This study aims to analyze how MLA cooperation related to recovery of assets between Indonesia and Singapore by UNCAC. The result of the research indicates that MLA cooperation between Indonesia and Singapore in the effort of recovering the assets of corruption has not been effective because there are factors that support the internalities and issues of externalities of corruption eradication issues that give rise to the behavior of each country. These challenges consist of internal origin in Indonesia 1 political will is not supported by domestic actors, 2 UNCAC harmonization problems with national regulations, 3 confidential bank system, 4 juridical ability who are involved in the MLA process, and 5 capacity and inter agency coordination issues involved in MLA and asset recovery, especially Kemenkumham as the central authority. In addition, Indonesia also faces external obstacles, namely 1 investment related Singaporean interests, 2 lack of trust, and 3 dual crime principles."

"[Skripsi ini membahas diplomasi ekonomi antara Jepang dan Indonesia melaluiBantuan Pembangunan Resmi pada masa Orde Baru tahun 1973—1979.Hubungan diplomasi antara kedua negara dimulai dengan pampasan perang padatahun 1958—1970. Setelah hubungan kedua negara membaik pasca Perang DuniaII, diplomasi ekonomi antara kedua negara menjadi semakin dalam melaluiinvestasi dan bantuan, termasuk Bantuan Pembangunan Resmi. Bantuan dariJepang tersebut memberikan banyak manfaat bagi Indonesia untuk membangunnegaranya dan Jepang mendapatkan banyak keuntungan melalui investasinya diIndonesia. Pada skripsi ini juga akan dibahas mengenai investasi Jepang diIndonesia yang memunculkan berbagai reaksi baik dari dalam negeri maupun dariluar negeri. Reaksi yang diterima Jepang salah satunya adalah tuntutan untukmemberikan jumlah bantuan yang sama besar dengan keuntungan yang Jepangdapatkan dari investasinya di Indonesia. Hal itulah yang kemudian menjadikanIndonesia sebagai salah satu negara utama penerima Bantuan Langsung Resmidari Jepang., This thesis discusses about economic diplomation between Japan and Indonesiathrough Official Development Assistance (ODA) during the New Order period,between 1973 to 1979. Diplomatic relation between two countries began with warreparation in 1958 until 1970. After the relation between two countries cooleddown since the end of World War II, economic diplomatic between them movetowards deeper relation with investment and assistance, include OfficialDevelopment Assistance. Japan’s assistance gave Indonesia a lot of help to docountry development and Japan got a lot of advantages because of theirinvestments in Indonesia. Also, this thesis will give explanations about Japan’sinvestments in Indonesia that caused a lot of reaction from internal and eksternal.One of the reaction was Japan sued to give Official Development Assistance toIndonesia as big as what they got from their investments in Indonesia. This is oneof other main reasons which caused Indonesia became one of majors recipient ofJapan’s Official Development Assistance.]"

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai kecantikan khas Jepang yang disajikan dalam iklan Shinzui sebagai produk lokal Indonesia selama dua dekade, yaitu dekade tahun 2000an dan dekade tahun 2010an. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan teori semiotika oleh Roland Barthes. Metode yang digunakan skripsi ini adalah deskriptif analisis dan studi kepustakaan. Hasilnya adalah iklan-iklan Shinzui merepresentasikan cantik khas Jepang yaitu kulit putih alami, yang juga diinginkan di Indonesia. Kecenderungan iklan Shinzui terhadap Jepang karena citra Jepang yang baik di Indonesia, salah satunya mengenai kecantikan.

---

ABSTRACTThis study discusses the Japanese beauty presented in Shinzui advertisements as a local Indonesian product for two decades, 2000s and 2010s. This study was written using the theory of semiotics by Roland Barthes. The method used in this paper is descriptive analysis and literature study. The result is Shinzui advertisements represents Japans beautiful natural white skin, which is also desirable in Indonesia. The tendency of Shinzui advertisement towards to Japan because Japan has a good image in Indonesia, one of them is about beauty."