Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Kerjasama Penjualan yang dilakukan oleh Manajer Investasi dengan Bank sebagai agen penjual dalam pemasaran produk investasi unit Kontrak Pengelolaan Dana, dan perlindungan hukum bagi manajer investasi ketika agen penjual bertindak melebihi kapasitasnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penjualan. Dalam Perjanjian Kerjasama Penjualan ini, bank sebagai agen penjual mewakili perusahaan efek sebagai Manajer Investasi untuk menjual produk investasi berupa unit Kontrak Pengolaan Dana yang dilaksanakan oleh bank berdasarkan info memo yang diterbitkan oleh manajer investasi. Perjanjian Kerjasama Penjualan pada hakekatnya merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, terpisah dan terlepas dari Kontrak Pengelolaan Dana. Apabila agen penjual berhasil memasarkan produk investasi Kontrak Pengelolaan Dana, maka barulah dibuatkan Kontrak Pengelolaan Dana antara Manajer Investasi dengan masing-masing investor. Kontrak Pengelolaan dana pada saat ini merupakan salah satu bentuk investasi yang sedang berkembang pesat. Adapun yang dimaksud dengan Kontrak Pengelolaan Dana adalah bentuk pengelolaan dana investor yang dibentuk dengan perjanjian bilateral antara investor dengan Manajer Investasi, dimana untuk selanjutnya Manajer Investasi akan menginvestasikan uang investor tersebut dalam portofolio efek. Namun ternyata penggunaan agen penjual dalam pemasaran Kontrak Pengelolaan Dana dapat menimbulkan masalah hukum baru. Tanggung jawab Agen Penjual yang tidak diatur dan dibatasi oleh regulator pasar modal mengakibatkan Perjanjian Kerjasama Penjualan menjadi sangat penting peranannya untuk mengatur tugas dan tanggung jawab Agen Penjual secara terperinci.

---

This thesis discusses Selling Agreement between Investment Manager as the issuance and the management of the Discretionary Fund and Bank as Selling Agent of Discretionary Fund, and the legal protection for Investment Manager when Selling Agent fortress it's capacity as stated in Selling Agreement. In this Selling Agreement, Securities Company as Investment Manager represent by Bank as their investment product's Selling Agent, therefore Bank obliged to sell the investment product such as Discretionary Fund based on The Info Memo issued by Investment Manager. Discretionary Fund is made by the Investment Manager and the investor after the Selling Agent managed to sell the Discretionary Fund. Currently, Discretionary Fund is one of the most rapidly growing forms of investment. Essentially, Selling Agreement is an independent contract, separated and detached from Discretionary Fund. The definition of Discretionary Fund itself is investors fund management formed by bilateral agreement between the investors and Investment Manager, where for further more the Investment Manager will invest the investors fund in securities portfolios. Where in practise, another legal issue still arise from Discretionary Fund's managed by selling agent. The capital market regulation does not explicitly address the marketing and selling activities of Discretionary Fund by selling agent, and caused Discretionary Fund Unit Selling Agreement have an important role to regulate the work scope and responsibility activity of selling agent."

"Keikutsertaan Bank Syariah X sebagai agen penjual reksadana syariah merupakan bentuk luas kegiatan usaha dan eksistensi Bank Syariah dalam rangka memberikan pelayanan jasa bagi nasabah yang membutuhkan dananya diinvestasikan berdasarkan prinsip syariah. Tujuan adalah untuk menghindari diri dari investasi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Sebagai Agen (wakil) penjual Reksadana Syariah Bank Syariah mempunyai tanggung jawab sebagai penerima kuasa dari manajer investasi. Akan tetapi, sebelum mengetahui tanggung jawab Bank Syariah sebagai agen penjual Reksadana Syariah, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana pengaturan Bank Syariah sebagai agen (wakil) penjual reksadana syariah menurut ketentuan syariah di Indonesia dan bagaimana penerapan akad wakalah serta tanggung jawab Bank Syariah X sebagai agen penjual reksadana syariah kepada nasabah pembeli reksadana syariah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Pengaturan Bank Syariah sebagai agen penjual reksadana syariah tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Namun keberadaan Pasal 19 ayat (1) butir q jo Pasal 20 butir e, g, h UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan salah satu dasar hukum usaha Bank Syariah menjadi Agen penjual reksadana syariah. Akad yang digunakan antara Bank Syariah X dengan manajer investasi adalah akad wakalah yaitu akad pemberian kuasa dari manajer investasi kepada Bank Syariah untuk memasarkan dan menjual reksadana. Bank Syariah sebagai agen penjual reksadana syariah juga mempunyai hubungan hukum dengan pihak ketiga yaitu nasabah dimana akad yang digunakan juga akad wakalah. Tanggung jawab Bank Syariah X kepada sebatas kuasa yang diberikan manajer investasi. Sedangkan tanggung jawab kepada nasabah adalah memberikan informasi yang jelas, jujur, dan benar mengenai isi dari prospektus.

---

Participation of Bank Sharia? X as a selling agent of sharia mutual fund is an extended form of Bank Sharia? business activities and existence in order to provide service to the customers who need to invest their fund in accordance to sharia? principle. The goal is to prevent them from usury, uncertainty and gambling. As a sharia? mutual fund selling agent, sharia bank has a liability as a proxy holder from investment manager. However, prior to understand the liability of Bank Sharia as a Sharia? mutual fund agent, it is important to know in advance the regulatory aspect regarding sharia bank which become a sharia mutual fund agent according to sharia regulation in Indonesia and how the implementation of Wakalah Aqd and the laiability of bank Sharia? X as a sharia? mutual fund selling agent to the customer as well. This research is a normative legal research using literature research and analytical approach. Regulations for sharia? bank which become a sharia? mutual fund selling agent is not explicitly explained in the Sharia? Bank Law. However, the existence of Article 19 Point (1) section q in connection to Article 20 point e, g, h Law No. 21 Year 2008 Concerning Sharia? Bank is one of the legal basis for sharia bank business activities to become mutual fund selling agent. The Aqd that used between Bank Sharia? X and investment manager is Wakalah Aqd which give an authority from investment manager to sharia? bank to market and sell mutual fund. Sharia? bank as a sharia mutual fund selling agent has a legal relation with third party namely the customers where the Aqd used is also Wakalah. The liability of Bank Sharia X is limited to the authority given by investment manager. Meanwhile, the liability of Bank Sharia? X to the customer is to provide clear, honest and true informations regarding the content of the prospectus."

"Tesis ini membahas mengenai kegiatan perbankan yang kini semakin meluas, tidak hanya melayani aktivitas simpan pinjam akan tetapi Bank juga menjalankan kegiatan dalam melayani transaksi perdagangan instrumen pasar modal, seperti Efek Reksa Dana. Kegiatan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) diperbolehkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1999, dan diatur pelaksanaannya antara lain dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 serta Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-11/BL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Pedoman Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana Peraturan No. V.B.4. Namun demikian, dalam menjalankan aktivitasnya sebagai APERD dapat saja terjadi kemungkinan dimana Bank melakukan pelanggaran hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Nasabah yang menggunakan layanan Bank tersebut dalam transaksi Efek Reksa Dana.Di Indonesia memang belum terdapat ketentuan hukum yang secara khusus bertujuan untuk melindungi kepentingan Nasabah pengguna layanan perbankan dalam transaksi perdagangan Efek Reksa Dana, akan tetapi sejumlah aturan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (?Undang-Undang Perlindungan Konsumen?) ternyata layak untuk diterapkan sebagaimana telah dicontohkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.58/Pdt.G/2010/PN.Ska. Dengan memposisikan Nasabah Bank sebagai Konsumen dan Bank sebagai Pelaku Usaha sebagaimana hubungan hukum yang diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen, maka Bank sebagai Pelaku Usaha memiliki sejumlah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi terhadap Nasabahnya. Apabila Bank terbukti melanggar kewajiban hukumnya sehingga menimbulkan kerugian bagi para Nasabah, maka sudah selayaknya jika Bank bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diterapkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Nasabah pengguna layanan Perbankan.

---

This thesis discusses the activities of Banks which are now expanding, not only serve the activities of savings and loans but the Bank also conducts activity in the service of trade transactions of capital market instrument, such as the Investment Fund. Activities of the Bank as the Sales Agent of Investment Fund (APERD) allowed under the provisions of Law No. 7 of 1992 regarding Banking as amended by Law No. 10 of 1999, and governed its implementation by Circular Letter of Bank Indonesia No. 7/19/DPNP dated 14 June 2005 regarding the Application of Risk Management to the Bank which Conduct Activities Related to Investment Fund as amended by Circular Letter of Bank Indonesia No. 11/36/DPNP dated 31 December 2009 and also, Decision of the Chairman of Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. KEP-11/BL/2006 dated 30 August 2006 Regulation No. V.B.4. regarding the Code of Conduct for the Sales Agent of Investment Fund. However, in performing service as the Sales Agent of Investment Fund, there were some possible violations of law committed by the Bank which can cause damage to the Customer who use Bank?s services.Although Indonesia does not have laws which are specifically aim to protect the interests of users of Banking services in the relation with Customer's trading Investment Fund, but the provisions of law as outlined in the Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection ("Consumer Protection Law") was appropriate to be applied as has been exemplified in the Decision of the District Court of Surakarta No.58/Pdt.G/2010/PN.Ska. By assuming the users of Banking services as the Customer, the Bank as the Business Actor and their legal relationship as set out in the Consumer Protection Law, then the Bank as the Business Actor has a number of obligation and responsibility to be fulfilled to its Customers. If the Bank proved to have violated its legal obligation which causing damages to its Customer, then the Bank must be responsible for paying damages by reference to the provisions in the Consumer Protection Law which can be applied in order to provide legal protection for the Customer as the users of Banking services."

"Skripsi ini membahas keabsahan perjanjian jasa layanan uang tunai yang merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok PT. Bank ICB Bumiputera, Tbk. Keabsahan perjanjian dilihat dari Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 dan ditinjau dari KUHPerdata. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah karena pembentukannya telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/2011 dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata. Perjanjian kerjasama pemberian jasa layanan atas uang tunai tidak lain berjenis perjanjian pemborongan pekerjaan dan berhubungan dengan perjanjian pengangkutan.

---

This thesis discusses the validity of the cash services agreement which is to support the activities of the principal duties of PT. Bank ICB Bumiputera Tbk. Validity of the agreement viewed from Bank Indonesia Regulation No.13/25/PBI/2011 and in terms of the Civil Code. This research is normative, descriptive, results showed that the agreement made by the parties is invalid because its creation has met the Bank Indonesia Regulation No.13/25/PBI/2011 and legitimate agreement qualifies in the Civil Code. Cooperation agreement on the provision of services is not another type of cash chartering agreements related to employment and transport agreements."

"ABSTRAKPenerbitan Obiigasi Negara Ritel scri ORI004 pada bulan Maret 2008 merupakan salah satu kebijakan bidang ekonomi yang dikcluarkan dalam rangka memcnuhi Defisit Anggaran Pendapatan Negara (APBN). Salah satu jenis dari Surat Berharga Sobagai Surat Utang Negara (SUN) dijual secara rite] kepada masyarakat Indonesia. Dengan maksud agar masyarakat dapat mcmbcli Obligasi Negara Ritel tersebut dengan dana yang tidak banyak. Pokok permasalahan yang diangkat adalah hubungan hukum antara Pemerimah Republik Indonesia sebagai penerbit obligasi dengan Citibank, N.A. sebagai agcn penjual, hubungan hukum antara Citibank, N.A. sebagai agen penjual dengan Investor sebagai pemegang obligasi dan prosedur penyelesaian apabila agen penjual terkena pailit. Menggunakan metode penelitian hukum antara Iain penelitian hukum deskriptif normatif dan wawacara ke nara sumber. Hubungan hukum yang terjadi antara Penerbit yaitu Pemerintah Indonesia dan Agen Penjual dilandasi oIeh hukum perjanjian yang saling mengikat kedua belah pihak scsuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kcuangan Nomor I0/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Pcraturan Menteri Keuang Nomor 36lPMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Ncgara Ritel Di Pasar Perdana. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi amara Agen Penjual dengan Investor adalah hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang saling mengikat antara Agen Penjual dengan Investor yaitu dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada saat pemesanan dan pembelian Obligasi Negara Rite] tersebut. Lebih Ianjut agar Pemerintah mcncrbitkan aturan hukum mengenai Agen Pcnjual apabila tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Agar kodepan Pemerintah ketika mencrbitkan Obligasi Negara Ritel seri selanjutnya masyarakat melihat ini merupakan invcstasi yang menguntungkan dan aman berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Dengan harapan akan meningkatkan keberhasilan Pemerintah untuk mendapatkan dana dari masyarakat"

"Penelitian ini akan ditakukan pada Dana Pensiun Baok ABC, yaitu investasi Reksadana sahamnya. Penelitian ini akan melihat bagaimana Dana Pensiun Bank ABC memilih reksadana saham yang sesuai dengan arahan dari pengurus. pendiri, maupun pedoman investasi yang ada. Dana Pensiun Bank ABC juga menggunakan perusahaan jasa penilai investasi independenyaitu PT. Infovesta Utama. sebagai benchmark dalam memilih investasi dalam reksadana sahamnya. Oleh karena itu, penelitian ingin melihat keefektifan pemilihan reksadana saham yang telah dilakukan Dana Pensiun Bank ABC dan PT. lnvofesta Utama, dengan mengganakan metode Ilisk-A(jjusted Peiformaw:e, yaim Sharpe index, Jensen Index, Treynor index, dan information ratio; dan juga metode Market timing and Sensitivity, dengan menggunakan Treynor and Mazu:y model, dan llenriklcson and Merton model. Hasil dart penelitian ini menyatakan bahwa analisis pemilihan reksadana saham PT. Invofesta lebih baik dari Dana Pensiun Bank ABC berdasarkan kedua metode penilaian di atas.

---

This Study concentrates at ABC Bank's pension plan, which is the investment of equity fund.This Study want to see how ABC Bank's pension plan choosing their equity funds' investment which appropriate with the suggestion of the board of manager, founder1and investment handbook of ABC Bank's pension plan. Beside of titat. ABC Bank's pension plan afso use an independent ranking service corporation. PT. Invofesta Utama,. as their benclunark in selecting their investment in equity fimd. Because of that,. this study want to analyse the effectiveness of equity funds' selection done by ABC Bank's pension plan and PT. lnvofesta , with Risk-Adjusred Performance methods, using Sharpe index, Jensen Index. Treynor indeJ4 and information ratio; and Market timing and Sensitivity methodsusing Treynor and Mazuy modeland Henrikkson and Merton model. The result of the analysis with two methods used in this study is that PT. Invofesta Utama's analysis in selecting pension funds are much better than ABC Bank's pension plan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kegiatan bank sebagai trustee agent untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dengan mengacu pada aturan kegiatan bank yang diatur dalam PBI No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (trust). Di sektor perbankan sendiri, kegiatan bank sebagai trustee agent dapat dikatakan baru, khususnya untuk sektor migas. Penulisan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Penelitian ini membahas permasalahan terkait pengaturan, peran, dan tanggung jawab bank sebagai trustee agent, serta keuntungan penggunaan trustee agent dan permasalahan yang dialami dalam menerapkan PBI No. 14/17/PBI/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan trust di Indonesia mengacu pada Pasal 1317 KUHPerdata dan Pasal 6 huruf (n) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank sebagai trustee agent berperan penting sebagai intermediary bagi kelangsungan kegiatan-kegiatan migas baik tahap hulu maupun hilir. Penerapan PBI No. 14/17/PBI/2012 memberikan keuntungan dalam hal meningkatkan devisa hasil ekspor bagi negara, diversifikasi sumber pendapatan, kegiatan sebagai trustee agent ramah terhadap kegiatan hulu migas, dan mampu mencegah terjadinya wanprestasi. Namun dalam penerapannya masih terkendala beberapa masalah diantaranya kurangnya kesiapan perbankan Indonesia sendiri, kontrak migas yang sifatnya long term agreement, dan adanya ketidakpercayaan KKKS untuk menggunakan perbankan Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about bank activity as a trustee agent in support of oil and gas business in Indonesia, related to PBI Number 14/17/PBI/2012 concerning Bank Business Activity in the Form of Trust. In banking sector, bank?s role as a trustee agent is a new, particularly for oil and gas company. This research used juridical-normative method that refers to positive law or written norms law. This research would focus on the regulation, bank?s role, and bank?s responsibility as a trustee agent. Also, describe about the advantages and the problems found in the implementation. The research showed that this bank?s activity based on Civil Code Indonesia (KUHPerdata) Act. 1317 and Law Number 7/1992 amended by Law Number 10/1998 (Act. 6 (n)), bank can participate in upstream and downstream activity as an intermediary. The advantages of implementinng this regulation are: improving the receipt of export proceeds, diversification of bank income sources, the activity as a trustee agent is bankable for oil and gas upstream activity, and prevent default. On the implementation, there are several problems, such as the readiness of Indonesian Banking, the characteristic of oil and gas contract, and the lack of trust of KKKS (oil and gas contractor) to use Indonesian Banking."