Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan penjual sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli. PPJB merupakan perjanjian pendahulu sebelum perjanjian pokoknya yaitu Akta Jual Beli (AJB). Dalam jual beli atas tanah dan bangunan lazim didahului dengan pembuatan PPJB di hadapan notaris disertai dengan dibuatnya akta kuasa dan perjanjian pengosongan sebelum kemudian dilakukan pembuatan AJB di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) apabila kewajiban para pihak telah terpenuhi. Agar kewajiban tersebut dapat terpenuhi tentunya diperlukan itikad baik dari pihak penjual dan pembeli. Kewajiban yang tidak terpenuhi oleh penjual dengan alasan wanprestasi tentulah harus dibuktikan oleh pihak pembeli. Permasalahan dalam tesis ini yaitu perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak pembeli atas wanprestasi yang dilakukan penjual dan akibat hukum terhadap AJB yang dibuat berdasarkan wanprestasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen serta dianalisis dengan cara pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa PPJB, akta kuasa, dan akta perjanjian pengosongan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi pihak lain. Selama kesemuanya itu dibuat berdasarkan kehendak bersama dan tanpa paksaan/tekanan pihak lain, serta dibuat di hadapan notaris yang menjadikannya sebuah akta autentik. Akibat hukum yang timbul terhadap AJB yang dibuat berdasarkan wanprestasi terhadap PPJB dan hanya diurus oleh pihak pembeli saja tidak menghilangkan otentisitas aktanya, selama AJB dibuat berdasarkan akta kuasa menjual juga dibuat di hadapan notaris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the defaults on the Purchase Binding Agreement (PPJB) made by the seller resulting in losses for the buyer. PPJB is the predecessor agreement before the main agreement, the Sale and Purchase Act (AJB). In the sale and purchase of land and buildings, it is usually preceded by making PPJB before a notary public accompanied by a deed of power of attorney and an evacuation agreement before then making an AJB before the Land Acting Maker (PPAT) if the obligations of the parties have been fulfilled. So that these obligations can be fulfilled, of course, good faith is needed from the seller and buyer. Obligations that are not fulfilled by the seller on the grounds of default must certainly be proven by the buyer. The problem in this thesis is the legal protection for the fulfillment of buyer's rights over defaults made by sellers and the legal consequences of AJB made based on these defaults. The research method used is normative juridical research with analytical descriptive research type. The type of data used in this study is secondary data with data collection tools such as document studies and analyzed by means of a qualitative approach. The results of this study are that the PPJB, the deed of attorney, and the deed of the void agreement guarantee the protection and fulfillment of the rights of one party who feels disadvantaged due to the default of the other party. As long as all of them are made based on mutual will and without coercion/pressure from other parties, and made before a notary public who makes it an authentic deed. The legal consequences arising from AJB made based on defaults against PPJB and only managed by the purchaser does not eliminate the authenticity of the deeds, as long as the AJB is made based on the sales authorization deed it is also made before a notary."

"Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah eksistensi perjanjian yang terganggu pelaksanaannya dikarenakan terdapat sejumlah pihak yang tidak bisa memenuhi prestasi atau kewajiban kontraktualnya dengan mendalilkan pandemi Covid-19 sebagai kategori keadaan memaksa (force majeure). Penelitian ini membahas pelaksanaan perjanjian akibat terjadinya wanprestasi karena pandemi Covid-19 di Indonesia dan Malaysia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan pada kedua negara yang menjadi fokus perbandingan dalam penelitian ini. Simpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya ketentuan yang secara khusus menyatakan pandemi Covid-19 sebagai force majeure baik dalam hukum perjanjian Indonesia maupun Malaysia mengakibatkan suatu sengketa kontrak yang terjadi harus dinilai berdasarkan kasus per kasus serta memperhatikan kesesuaiannya dengan berbagai ketentuan yang berlaku. Saran yang dapat diberikan adalah para pihak yang akan mengadakan perjanjian sebaiknya merumuskan klausul tentang force majeure secara tegas dan jelas, serta dapat melakukan renegosiasi sebagai upaya pelaksanaan perjanjian apabila tidak ditemukan klausul yang secara jelas mengatur tentang kondisi tertentu karena pelaksanaan perjanjian tetap harus diupayakan sebab adanya kekuatan mengikat pada setiap perjanjian yang dibuat secara sah.

---

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on various aspects of people’s lives, one of which is the existence of contracts whose implementation has been disrupted because there are some of parties who cannot fulfill their achievements or contractual obligations by postulating the Covid-19 pandemic as a category of force majeure. This research discusses the implementation of contracts due to defaults due to the Covid-19 pandemic in Indonesia and Malaysia. The method used is normative juridical by examining laws and regulations and court decisions in the two countries which are the focus of comparison in this research. The conclusion of this research is that there are no provisions specifically stating the Covid-19 pandemic as a force majeure in both Indonesia and Malaysia contract law resulting in a contract dispute that occurs must be assessed on a case-by-case basis and pay attention to its compliance with various applicable provisions. Advice that can be given is that the parties who are going to enter into a contract should formulate clauses regarding force majeure explicitly and clearly, and also can renegotiate as an effort to implement the contract if no clause is found that clearly regulates certain conditions because the implementation of the contract must still be pursued because of the existence of binding force on any contract made legally."

"Skripsi ini akan membahas mengenai dua bentuk gugatan perdata yang terdapat pada perkara terkait surat pemesanan unit apartemen. Surat pemesanan unit apartemen merupakan dokumen pengikat antara calon pembeli dan pelaku pembangunan ketika jual beli terjadi saat apartemen belum dibangun atau dalam tahap pemasaran. Surat ini merupakan salah satu objek gugatan yang lazim ketika perkara tersebut didasari dengan terlewatnya batas serah terima unit apartemen oleh pelaku pembangunan. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan perbandingan. Atas adanya beberapa miskonsepsi akan dasar-dasar gugatan wanprestasi dan PMH, maka penelitian ini akan membahas peraturan-peraturan terkait surat pemesanan unit apartemen, unsur-unsur dalam gugatan yang berbentuk wanprestasi dan PMH serta perbedaannya, dan pertimbangan hakim. Analisis yang dilakukan dalam penulisan ini didasari dengan studi kasus pada dua putusan dengan gugatan wanprestasi dan dua gugatan putusan PMH yang nantinya akan menggambarkan perbedaan keadaan gugatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian pada penulisan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk gugatan yang terdapat pada perkara terkait surat pemesanan unit apartemen sejatinya berbentuk wanprestasi sebab hubungan hukum yang terdapat pada pembeli dan pelaku pembangunan didasari oleh perikatan jual beli yang tertuang pada surat pemesanan unit apartemen.

---

This thesis will discuss two forms of civil lawsuits contained in cases related to apartment unit reservation letters. Apartment unit reservation letter is a binding document between prospective buyers and development actors when the sale and purchase occurs when the apartment has not been built or is in the marketing stage. This letter is one of the common lawsuit objects when the case is based on the missed deadline for the handover of apartment units by the development actor. This paper is prepared using doctrinal research method with comparative approach. Due to some misconceptions about the basics of default and tort lawsuits, this research will discuss regulations related to apartment unit reservation letters, elements in a lawsuit in the form of breach of contract, tort and their differences, and the judge's consideration. The analysis conducted in this paper is based on a case study of two decisions with default lawsuits and two tort lawsuits which will illustrate the differences in the circumstances of the lawsuit. Based on the results of the research in this paper, it can be concluded that the form of lawsuit contained in cases related to apartment unit reservation letters is actually in the form of default because the legal relationship between buyers and development actors is based on the sale and purchase agreement contained in the apartment unit reservation letter."

"Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah sehingga daerah memiliki kewenangannya sendiri untuk melaksanakan pemerintahan. Salah satu tolak ukur dalam penilaian sistem desentralisasi adalah dari segi keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menentukan bahwa bagi daerah kekuasaan pengelolaan keuangan negara diserahkan kepada kepala daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Penyerahan kekuasaan pengelolaan keuangan kepada kepala daerah dapat dimaknai sebagai bentuk kemandirian keuangan daerah karena terpisah pengelolaannya dari keuangan pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan daerah layaknya suatu badan hukum yang didirikan oleh negara, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban negara. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya, daerah memiliki sumber-sumber pendanaan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain yang sah. Meskipun terdapat berbagai sumber pendanaan tersebut, masih terdapat celah fiskal sehingga daerah masih membutuhkan dana dari sumber lain seperti pinjaman yang mengakibatkan daerah memiliki kewajiban utang. Dalam melaksanakan pemerintahan, terdapat berbagai macam risiko yang dapat menyulitkan kondisi keuangan daerah. Kesulitan keuangan yang berlarut-larut akan mengakibatkan daerah gagal untuk memenuhi kewajibannya atau yang disebut dengan gagal bayar. Dalam menangani gagal bayar guna menjamin kelangsungan aktivitas pemerintahan daerah, diperlukan suatu mekanisme penanganan gagal bayar. Penelitian ini fokus kepada analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah sebagai badan hukum publik serta mengenai penanganan gagal bayar daerah dalam pengaturan keuangan daerah di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang serta disusun secara deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan status badan hukum daerah dapat ditemukan dalam pengelolaan keuangannya, terutama dalam aspek kekuasaan pengelolaan keuangan, sumber pendapatan, serta penganggaran. Kemudian, penelitian ini menemukan bahwa penanganan gagal bayar daerah dalam pengaturan keuangan daerah di Indonesia masih memiliki kekurangan karena tidak memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada para pihak yang terlibat.

---

Decentralization is the transfer of power from the central government to regions so regions have their own authority to govern. The financial aspect is one of the indicators of decentralization. Law Number 17 of 2003 on State Finance stipulates that for regions, the authority to manage state finances is delegated to regional heads to manage their own respective region’s finances. The delegation of authority to manage their own finances is interpreted as the regional finance’s independence due to its distinction from the central government’s financial management. This shows that a region resembles a state-established legal person, thus separates its rights and obligations from the state’s. To conduct their obligations, regions have revenue sources that consists of original regional revenue, transfer revenue, and other legitimate regional revenue. Although those sources of funding exist, there are still fiscal gaps which requires regions to find funding from other sources, namely loans which results in debt obligation for regions. Regions face risks in governing which could cause distress to the region’s finances. Protracted financial distress could results in regions defaulting on their obligations. In dealing with default to ensure the continuity of regional government, a mechanism to manage default is requisite. This study primarily concerns on analyzing the financial management of regions as a public legal person and the default management for regions in Indonesian regional finance regulations. The methodology utilized in this study is juridical-normative with a statutory approach along with a descriptive structure. This study finds that region’s financial management, particularly in the areas of financial management authority, revenue resources, and budgeting, reflects their status as a public legal person. This study also discovered that the default management in Indonesian regional finance regulation still have shortcomings since it fails to provide adequate legal protection to the parties involved."

"Setelah berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat beberapa kasus gagal bayar perusahan asuransi yang menyebabkan pemegang polis mengalami kerugian, salah satunya yakni Kasus Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912). Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perlindungan hukum pemegang polis oleh peraturan perundang-undangan dan OJK dalam kasus gagal bayar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912?, dan 2. Bagaimana peran dan tanggung jawab OJK dalam upaya penyelesaian hak-hak pemegang polis dalam kasus gagal bayar Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912?. Dalam menganalisis permasalahan yang diteliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder dan melakukan studi kepustakaan serta menggunakan pendekatan penelitian Perundang-Undangan dan pendekatan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Perlindungan hukum pemegang polis yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan secara umum terdapat di dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, tetapi dalam kaitannya dengan kasus gagal bayar AJB Bumiputera 1912 terdapat permasalahan yakni tidak ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang perusahaan asuransi berbentuk Asuransi Bersama (Mutual Insurance) sesuai dengan amanat dalam Pasal 7 ayat (3) UU 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Sedangkan perlindungan hukum oleh OJK dilakukan secara preventif sudah dilakukan dengan pemeriksaan, pengawasan dan rekomendasi untuk melaksanakan serangkaian ketentuan dan persyaratan dan pedoman yang ada dalam POJK No. 73 /Pojk.05/2016. 2. Peran dan tanggung jawab OJK dalam upaya penyelesaian hak-hak pemegang polis sudah dilakukan dengan menerapkan POJK Nomor 63 /POJK.05/2016. Tetapi peran dan tanggung jawab itu masih belum maksimal sehingga sampai saat ini kasus AJB Bumiputera 1912 ini belum terselesaikan.

---

After the establishment of Otoritas Jasa Keuangan (OJK), there were several cases of insurance company that caused policy holders to suffer losses, one of the cases that occurred was the case of Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera 1912). The problems analyzed in this research are: 1. How is the legal protection of policyholders by laws and regulations and OJK in the case of failure to pay of the AJB Bumiputera 1912?, and 2. What are the roles and responsibilities of OJK in efforts to settle the rights of policy holders in the case of failure to pay of AJB Bumiputera 1912?. The results of this study are: 1. Legal protection for policyholders provided by legislation is generally contained in UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, but in relation to the AJB Bumiputera 1912 default case there is a problem, namely that there is no special law that regulates insurance companies in the form of Mutual Insurance in accordance with the mandate in Article 7 paragraph (3) of UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. While legal protection by OJK is carried out in a preventive manner, it has been carried out with inspection, guidelines contained in POJK No. 73 /Pojk.05/2016. 2. The roles and responsibilities of OJK in efforts to settle the rights of policyholders have been carried out by implementing POJK Number 63 / POJK.05/2016. But the roles and responsibilities are still not maximized so until now the case of AJB Bumiputera 1912 has not been resolve."

"Persinggungan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum, gugatan Wanprestasi, dan tindak pidana penipuan terjadi karena pada dasarnya unsur dari masing-masing tiga perbuatan tersebut melarang dilakukannya perbuatan dengan unsur penipuan. Unsur penipuan dari segi perdata dapat ditemukan pengaturannya pada Pasal 1328 KUHPerdata, sedangkan dari segi pidana dapat ditemukan pada Pasal 378 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dilakukannya penelitian ini untuk membahas 2 (dua) pertanyaan penelitian: Pertama, mengenai persinggungan konsep antara pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan wanprestasi, dan tindak pidana penipuan. Kedua, mengenai bagaimana konsep pengajuan gugatan keperdataan bila diterapkan terhadap perkara putusan Nomor 449K/Pid/2001. Penelitian ini menunjukkan bahwa Letak persinggungan antara pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan wanprestasi dan tindak pidana penipuan ada pada perbuatan pelaku yang memiliki unsur penipuan (bedrog). Terhadap perkara NS permasalahan hukum yakni tidak terpenuhinya prestasi atas perjanjian pengadaan kayu yang dibuat oleh NS dengan YBJ. Maka terhadap perkara NS dapat dilakukan pengajuan gugatan perdata terhadap perkara NS.

---

The intersection between a lawsuit against the law, a lawsuit for Default, and a criminal act of fraud occurs because basically, the elements of each of these three acts prohibit committing acts that contain elements of fraud. The element of fraud from a civil perspective can be found in Article 1328 of the civil code , while from a criminal perspective it can be found in Article 378 of the Criminal Code. This study uses a normative juridical method. This research was conducted to discuss 2 (two) research questions: First, regarding the intersection of concepts between filing a lawsuit against the law, a lawsuit for default, and a criminal act of fraud. Second, regarding how the concept of filing a civil lawsuit is applied to the case of decision Number 449K/Pid/2001. This study shows that the intersection between filing a lawsuit against the law, a lawsuit for default, and a criminal act of fraud is in the actions of the perpetrators who have elements of fraud (bedrog). In the case of NS, there are legal issues, namely the non-fulfillment of achievements in the timber procurement agreement made by NS and YBJ. Then the NS case can be filed a civil lawsuit against the NS case."

"Penelitian ini adalah berkaitan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa ketika terjadi kepailitan dari penjual yang semestinya akta-akta tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengalihan hak atas tanah, sebagaimana kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 705K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Sedangkan dalam kasus di Putusan Pengadilan Niaga Nomor 13/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Jkt.Pst., apabila ada kepailitan maka Akta PPJB serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa tidak dapat digunakan dalam peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang akibat hukum pernyataan pailit terhadap Akta PPJB serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa. Selain itu juga tentang kedudukan hukum debitur pailit dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Adapun pengumpulan datanya dilakukan melalui studi dokumen. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat dinyatakan bahwa dalam konteks kepailitan, Akta PPJB serta Akta Pemindahan Hak dan Kuasa dinyatakan sebagai sah dan mengikat karena harga telah dibayar lunas dan fisik tanah telah dikuasai oleh pembeli. Selain itu karena adanya kepailitan maka debitur tidak berwenang untuk menghadap PPAT dalam rangka pembuatan AJB.

---

This research is related to the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) and the Deed of Transfer of Rights and Authority when bankruptcy occurs to the seller which such deeds should be used as the basis for the transfer of land rights, as is the case of the Supreme Court Decision Number 705K/Pdt. Sus-Pailit/2021. However, in the case of the Commercial Court Decision Number 13/Pdt.Sus-GLL/2020/PN.Jkt.Pst., when bankruptcy occurs, the PPJB Deed and the Deed of Transfer of Rights and Authority cannot be used in the transfer of land rights. Therefore, the problem in question of this research is about the legal consequences of the bankruptcy declaration on the PPJB Deed and the Deed of Transfer of Rights and Authority. In addition, it is also concerning the legal standing of the bankrupt debtor in making the Sale and Purchase Deed (AJB) before the Land Deed Official (PPAT). This normative juridical research uses secondary data which is analyzed qualitatively. The data collection is conducted through document study. Based on the analysis that has been carried out, it can be stated that in the context of bankruptcy, the PPJB Deed and the Deed of Transfer of Rights and Authority are declared valid and binding since the price has been fully paid and the physical land has been controlled by the buyer. In addition, due to bankruptcy, the debtor is not authorized to appear before the PPAT in respect of making the AJB."

"Tesis ini membahas mengenai putusan-putusan pengadilan yang menentukan kekuatan hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas satuan rumah susun dalam hal developer wanprestasi berdasarkan studi putusan-putusan pengadilan. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU Rumah Susun) dalam pengaturannya, memberikan celah bagi developer untuk membuat PPJB di bawah tangan. Diikuti dengan lahirnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah yang dalam pengaturannya, mengharuskan PPJB dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi perspektif pengadilan memandang kekuatan hukum PPJB atas satuan rumah susun terhadap developer yang melakukan wanprestasi dan perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun dengan PPJB yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskrpitif analitis. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perspektif pengadilan menentukan PPJB sebagai perjanjian yang sah menurut hukum. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pembeli satuan rumah susun terhadap developer yang wanprestasi dapat berupa ganti rugi, dapat pula berupa pemenuhan perjanjian apabila hal tersebut dimungkinkan dengan diikuti adanya denda keterlambatan dari developer.

---

This thesis discusses about court decisions on the legal force of apartment sale and purchase agreement towards developer who breach the contract based on study of court verdicts. Law No. 20 of 2011 concerning Apartment, provide a gap for developers to make the sale and purchase in an under hand, meanwhile after the promulgation of Ministerial Regulation No. 11 of 2019 concerning The System of House Sale and Purchase Agreement, required the sale and purchase agreement should be made and signed in front of a Public Notary. The issues raised in this study include court perspective in seeing the legal force of apartment sale and purchase agreement towards developer who breach the contract, also the legal protection towards the purchaser with only sale and purchase agreement on their hand. This research is using normative juridical method with descriptive analytical research typology. The results of this study are the court perspective decide that the sale and purchase agreement as a legitimate contract by law. About the legal protection that purchaser of a apartment can get towards developer who breach the contract can be a compensation, it also can force developer to fulfill the agreement followed by paying late fees."

"ABSTRAKPerbankan merupakan salah satu penggerak perekonomian dalam suatu negara. Perbankan memberikan jasa dalam sektor keuangan kepada masyarakat melalui simpanan dan pinjaman atau kredit. Dalam pemberian fasilitas kredit kepada nasabah, bank dapat menerima agunan dari debitur. Agunan tersebut dapat dilakukan pengikatan jaminan kebendaan berupa hak tanggungan atau hipotek. Fungsi dari pemberian jaminan kebendaan tersebut adalah jika debitur melakukan wanprestasi bank dapat menjual agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman debitur tanpa persetujuan dari debitur. Permasalahan hukum yang sering terjadi atas penjualan agunan debitur yang tidak dilakukan pengikatan jaminan kebendaan oleh bank dilakukan tanpa persetujuan kreditur dan penetapan oleh pengadilan. Dalam proses penjualan tersebut peran PPAT sangat penting yaitu membuat Akta Jual beli. Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT harus berdasarkan dokumen yang sah, akta yang tidak dibuat berdasarkan dokumen yang sah dapat menjadi dasar dari gugatan para pihak yang dirugikan akibat akta jual beli tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap Debitur yang obyek jaminannya telah dijual oleh kreditur tanpa persetujuan pemegang hak, menganalisis Tanggung jawab PPAT Terhadap Akta jual Beli obyek jaminan yang dijual oleh kreditur tanpa persetujuan pemegang hak. Penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perlindungan hukum nasabah dan tanggung jawab PPAT terhadap pembatalan akta jual beli. Teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis hasil penelitian secara mendalam, holistic (utuh) dan komprehensif. Hasil analisa adalah pertama, bahwa kreditur yang melakukan penjualan atas obyek agunan debitur yang tidak dibebankan jaminan kebendaan harus dengan persetujuan debitur dan atas penetapan pengadilan jika hal tersebut dilanggar maka hak dari debitur dapat dipulihkan kembali, Kedua, dalam pembuatan akta jual beli yang terdapat kelalaian PPAT, PPAT dapat diberikan sanksi berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara), onzetting (pemecatan), pemberhentian dengan tidak hormat.

---

ABSTRACTBanking is one of the economic drivers in a country. Banking provides services in the financial sector to the public through savings and loans or credit. In providing credit facilities to customers, banks can accept collateral from debtors. The collateral can be bound by collateral in the form of a mortgage or mortgage. The function of providing this material guarantee is if the debtor defaults, the bank can sell the collateral as repayment of the debtor's loan without the approval of the debtor. Legal issues that often occur over the sale of debtor collateral that is not bound by the bank are committed without the creditor's approval and court ruling. In the sales process, the role of PPAT is very important, namely making a Sale and Purchase Deed. The Sale and Purchase Deed made by PPAT must be based on valid documents, deeds that are not made based on valid documents can be the basis for the claims of the parties who are disadvantaged due to the sale and purchase deed. The problems raised in this study are legal protection for debtors whose collateral object has been sold by creditors without the consent of the rights holder, analyzing the PPAT's responsibility for the sale and purchase deed of collateral objects sold by creditors without the consent of the rights holder. The writing of this thesis is a prescriptive normative juridical research. The data used in writing this law is secondary data, both in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The primary legal materials used are in the form of laws and regulations related to customer legal protection issues and PPAT responsibility for cancellation of sale and purchase deeds. The data collection technique in writing this thesis is literature study or document study. The data analysis method used by the author is a qualitative analysis method, namely by analyzing the results of the research in depth, holistically and comprehensively. The results of the analysis are first, that the creditor who sells the collateral object of the debtor that is not subject to material guarantees must be subject to the approval of the debtor and upon court's decision, if this is violated, the rights of the debtor can be restored, PPAT can be given sanctions in the form of warning, warning, schorsing (temporary dismissal), onzetting (dismissal), disrespectful dismissal."

"Notaris dalam membuat akta wajib memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan isi akta dengan memperhatikan asas kecermatan dan prinsip kehati-hatian. Dalam melaksanakan jabatannya Notaris memerlukan wawasan yang luas dan selalu memperhatikan mengenai perkembangan keilmuan dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, hal tersebut bertujuan agar Notaris tidak salah dalam mengkonstruksikan kehendak para pihak ke dalam suatu akta. Metode penelitian dalam tesis ini ialah bentuk penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian preskriptif Hasil penelitian ini adalah akibat hukum akta sewa menyewa rumah yang dibuat berdasarkan PPJB adalah sah dan mengikat bagi para pihak dalam perjanjian serta berlaku bagi undang-undang bagi para pihak karena akta PPJB Nomor 22 telah dilakukan secara lunas sehingga secara yuridis materiil dianggap telah terjadi peralihan hak kepemilikan sehingga calon pembeli berhak untuk menyewakan objek miliknya kepada pihak lain yang dituangkan kedalam Akta Sewa Menyewa Nomor 23, akan tetapi pada kasus ini Penulis berpendapat bahwa Notaris salah dalam merumuskan persoalan hukum antara para pihak. Seharusnya Notaris membuat akta pinjam pakai bukan akta sewa menyewa karena pihak penyewa dibebaskan dari pembayaran harga sewa. Perlindungan hukum bagi pihak yang menyewakan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa sehingga menimbulkan kerugian terhadapnya apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata maka pihak yang menyewakan berhak untuk memperoleh hak-haknya kembali akibat wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa dengan meminta pemenuhan prestasi, ganti kerugian, dan pengembalian objek sewa

---

Notary is obliged to provide legal counselling by paying attention to the deed carefully. Notary requires extensive knowledge, looking for knowledge developments, and paying attention to the rule of the law in order of the occupation, to avoid legal problems in the future. This research analyze the decision of the judges about the law consequences of the lease deed based on PPJB and legal protector for the lessoe due to default that causing loss based on the decision of high court Medan number 8/pdt/2022.PT MDN. The research method in this thesis is a form of doctrinal research by using typology of research. The result of this research indicates that legal consequences of the lease deed based on PPJB is valid and binding the parties of the agreement because the PPJB deed Number 22 has been paid in full so that it is legally considered that there has been a transfer of ownership rights so that prospective buyers are authorized to rent their objects to other parties as stated in the Lease Deed Number 23. However, the notary made a mistake in classifying a legal problem. Legal issues in the case lead to problems in the form of loan deed. Notaries should make a loan deed instead of a lease deed because the tenant is exempt from paying the rental price. Legal protector for the lessoe due to default that causing loss associated to article 1267 KUHPerdata, then the lessoe has the right to get the object of the rent back due to the default that caused by the lessee by asing for the fulfilment of the contents of the agreements, compensation, and return of the object of the lease"