Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (organization crime) dan sudah bersifat transnasional (transnational crime). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. Kota-kota besar di Indonesia merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran narkoba. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Tesis ini menganalisis mengenai Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Polres Jakarta Barat Studi Kasus: Pengungkapan Pabrik Sabu Di Cipondoh Tangerang. Dimana dalam kasus tersebut dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi, dan sangat rahasia. Tindak pidana narkoba yang telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Pabrik sabu Cipondoh ini mampu memproduksi sabu setara dengan sabu kualitas impor. Bahkan dikatakan bahwa pabrik sabu pertama di Indonesia yang kualitasnya setara dengan kualitas impor. Adapun Bentuk penanganan terhadap kasus tindak pidana dalam konteks penanganan kasus pabrik sabu Cipondoh ini dilakukan mulai dari: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan barang bukti lewat laboraturium. Sedangkan dalam penanganan kasus pabrik Cipondoh ini terdapat faktor penghambat yakni: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Aparatur Penegak Hukum; 3.Faktor Lingkungan; 4.Faktor Masyarakat; 5.Faktor SDM; 6.Faktor Kebudayaan, sementara faktor yang membantu penanganan Pabrik sabu Cipondoh Tangerang ini adalah: 1.Faktor Hukum; 2.Faktor Penegak Hukum; 3.Sarana & Prasarana; 4.Faktor Masyarakat.

---

The narcotics offense is a form of unusual crime that is carried out systematically, using high-level modus operandi and sophisticated technology, and performed in an organized manner (organization crime) and transnational in nature (transnational crime). With the enactment of Law Number 35 of 2009 on Narcotics replacing Law Number 22 of 1997 and Law Number 9 of 1976 signifies the seriousness of the government in overcoming the danger of narcotics abuse. The big cities in Indonesia are transit areas of drug trafficking, but along with the development of world globalization, the big cities in Indonesia have become drug trafficking markets. Law enforcement against narcotics offenses has been largely carried out by law enforcement officers and received many verdicts. Law enforcement should be expected to become a deterrent factor against the increase of narcotics illicit trade and trafficking. However, in reality, as law enforcement intensifies, the narcotics trafficking and illicit trade also increase.

This thesis analyzes the Narcotics Offense Handling by the West Jakarta Sub-regional Police Case Study: Disclosure of the Crystal Meth Factory in Cipondoh, Tangerang. In this case, the offense is performed together, in fact by a well-organized, orderly and covert syndicate. The drug offense developed into a transnational crime, applying the use of sophisticated modus operandi and technology, including securing proceeds from the drug offense. The Cipondoh crystal meth factory was able to produce crystal meth of imported quality. It was in fact stated as the first crystal meth factory in Indonesia with a quality equivalent to imported quality. The handling of the criminal case in the context of the Cipondoh crystal meth factory case was conducted beginning with: summons, arrest, detention, search, seizure, laboratory examination of evidence. In handling the Cipondoh factory case, there are impeding factors namely: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Officer Factor; 3.Environmental Factor; 4.Community Factor; 5.Human Resources Factor; 6.Cultural Factor, whereas factors that facilitate the handling of the Cipondoh Tangerang crystal meth factory are: 1.Legal Factor; 2.Law Enforcement Factor; 3.Infrastructure; 4.Community Factor. "

"Penelitian ini bertujuan untuk; a. mendeskripsikan dan menganalisis regulasi yang mengatur penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika di Polres Metro Jakarta Barat. b. menjelaskan bagaimana strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana narkotika berupa 120 Kg Narkotika Jenis Sabu oleh Polres Metro Jakarta Barat. c. mendeskripsikan apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Narkotika jenis sabu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pemilihan narasumber dengan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian di Polres Jakarta Barat. Hasil penelitian ini menjelaskan Pertama, Regulasi yang mengatur mekanisme penanganan dan operasi kejahatan tindak pidana narkotika diatur pada UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksana KUHAP. Kedua, strategi pelaksanaan operasi penanganan kejahatan tindak pidana 120 kg narkotika jenis sabu mencakup : 1. Environment Scanning, dalam tahap ini merupakan pemetaan terhadap situasi serta dampak lain yang ditimbulkannya, 2. Strategy formulation merupakan tahapan yang merumuskan segala kebijakan yang akan diimplementasikan. 3. Strategy Implementation dimana pada tahap ini merupakan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun. 4. Strategy Evaluation dimana pada tahap ini merupakan tahap analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketiga, faktor yang menjadi penghambat pengungkapan kasus 120 Kg Sabu antara lain; adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam menetapkan status seseorang sebagai tersangka atau saksi, masih banyak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan narkotika, adanya wilayah hukum yang terlalu luas, masyarakat yang tidak melaporkan kegiatan pemasok maupun pengedar narkoba, sumber daya manusia polisi yang masih minim kompetensi dan faktor budaya masyarakat yang apatis. Sedangkan faktor pendukungnnya antara lain; faktor hukum adanya UU No.35 Tahun 2009 mendukung pemberantasan korupsi, aspek sarana dan prasarana yang mumpuni, dan kerjasama yang baik dari masyarakat. Sedangkan saran dari penelitian ini; pertama, perlunya revisi atas Undang-Undang Tentang Narkotika. kedua, diperlukan sosialisasi secara masif mengenai bahaya dan macam-macam narkoba, Ketiga, perlu dibentuk satgas anti narkoba dalam yang memiliki fungsi membentuk budaya peduli terhadap tindak pidana ini.

---

The research aims to (a) describe and analyse regulations governing the handling of narcotics crime operations held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, (b) explain the strategies for carrying out operations to handle narcotics crimes in the form of 120 kg of methamphetamine held by West Jakarta Metropolitan Police Resort, and (c) describe the factors supporting and hindering the uncovering the case involving the 120 kg of methamphetamine. The research employs the descriptive qualitative approach. Informants are selected through the purposive sampling technique. The research location is at West Jakarta Metropolitan Police Resort. The results of the study reveal that: first, regulations governing the mechanisms for handling narcotics crimes are Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code, Law No. 2 of 2002 concerning Indonesian National Police, Law No. 35 of 2009 on Narcotics, and Government Regulation No. 27 of 1983 concerning Guidelines for the Implementation of Criminal Procedure Code. Second, the strategy to implement operations to handle the crime involving 120 kg of methamphetamine includes: (1) environment scanning—mapping the situation and other impacts caused by the situation; (2) strategy formulation—formulating policies that will be implemented; (3) strategy implementation—carrying out policies that have been prepared; and (4) strategy evaluation—analysing and evaluating the implementation of the policies. Third, factors hindering the uncovering the 120-kilogram methamphetamine case include: the different perceptions of law enforcement officers in determining a person's status as a suspect or witness; the existence of law enforcement officers abusing narcotics; the large jurisdiction; the reluctance of people to report the activities of drug suppliers or dealers; the lack of competence of police human resources; and the apathetic culture of society. Meanwhile, the supporting factors include: the existence of Law No. 35 of 2009 that supports the eradication of corruption; the aspects of qualified facilities and infrastructure, and the existence of a good cooperation from the community. Based on the results, the author strongly recommends that the related and relevant agencies to (1) revise the narcotics law, (2) hold massive socializations on the dangers and types of drugs, and (3) establish an anti-drug task force in order to build the awareness and care about the crimes."

"Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis penggunaan teknik penyelidikandalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kepolisian ResortMetro Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatifyang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan datayang dilakukan dengan cara wawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dantelaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya curanmor diwilayah hukum Polres Jakarta Barat, disebabkan karena belum terbongkarnyajaringan pelaku curanmor yang terdiri dari pelaku, pengirim dan penadah hasilkejahatan. Saat ini penegakan masih lebih difokuskan pada pelaku pencurian,sedangkan pelaku pengiriman dan penadah tidak seluruhnya dapat diungkap,mengingat kendaraan bermotor sangat mudah berpindah tempat dan diubahbentuknya. Berdasarkan hasil wawancara dan praktik dilapangan, kemudahanperubahan bentuk dan perpindahan kendaraan hasil curian ini juga mempersulitkepolisian dalam menemukan bukti kejahatan dan pengungkapan tuntas kasuscuranmor. Kondisi ini, mendorong munculnya pelaku-pelaku pencurian baik pelakubaru maupun residivis, karena masih ada penadah yang akan menerima hasil curian.Artinya sisi demand dan supply masih tetap berjalan, pelaku pencurian masihmendapatkan nilai ekonomis dari kejahatannya, sehingga masih terus melakukankejahatan curanmor. Selain upaya yang dapat dilakukan oleh Satreskrim PolrestroJakarta Barat adalah menggunakan teknik penyelidikan yaitu controlled deliveryyang dapat mengungkap seluruh pelaku dalam jaringan kejahatan curanmor, dalamhal ini pelaku, pengirim dan penadah yang kedudukannya berada di luar Kota JakartaBarat. Pada masa mendatang penerapan teknik penyelidikan Controlled Delivery pengiriman yang diawasi oleh pihak kepolisian, diharapkan dapat mengungkapjaringan, modus maupun menangkap seluruh pihak terkait dengan pencuriankendaraan bermotor. Pengungkapan jaringan dan modus ini diharapkan dapat lebihefektif untuk menanggulangi bahkan menghilangkan kejahatan pencurian kendaraanbermotor karena meliputi pula upaya pencegahan kejahatan yaitu denganmenghilangkan nilai ekonomis dari kejahatan.

---

This thesis discusses the results of research on the analysis of the use of investigationtechniques in the handling of criminal theft of motor vehicles at the Police ResortWest Jakarta Metro. This research is done by descriptive qualitative method thatcomes from primary and secondary data with data collecting method done by indepthinterview, expert interview, observation and document review. The result ofthe research shows that the existence of curanmor in West Jakarta Police area iscaused by the unfamiliar network of curanmor perpetrators consisting of theperpetrator, the sender and the felon of the crime result. Currently enforcement is stillmore focused on the perpetrators of theft, while the perpetrators of delivery andpenadah not entirely can be revealed, given the motor vehicle is very easy to moveand changed its shape. Based on the results of interviews and field practice, the easeof change of form and the transfer of stolen vehicles also makes it difficult for thepolice to find evidence of crime and complete disclosure of the case of curanmor.This condition, encouraging the emergence of the perpetrators of theft of both newand recruited perpetrators, because there are still penadah who will receive the loot.This means that the demand and supply side is still running, the theft perpetratorsstill get the economic value of the crime, so still continue to commit crime curanmor.In addition to efforts that can be done by Satreskrim Polrestro West Jakarta is to usea controlled delivery investigation technique that can reveal all the perpetrators incrime network curanmor, in this case the perpetrators, senders and penadah whoseposition is outside the West Jakarta. In the future the application of controlleddelivery supervised surveillance investigation techniques by the police, is expectedto reveal the network, mode and capture all parties related to motor vehicle theft.Disclosure of networks and modes is expected to be more effective to overcome andeven eliminate the crime of motor vehicle theft because it includes also crimeprevention efforts is to eliminate the economic value of crime."

"ABSTRAKTindak pidana perjudian merupakan tindak pidana asal penyebab terjadinya tindak pidana lain seperti pencurian, pencurian dengan kekerasan, penculikan, bahkan pembunuhan. Tindak pidana perjudian tidak bisa dikurangi crime total nya. Langkah yang bisa dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat adalah melakukan pengungkapan perkara atau meningkatkan angka crime clearance terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat Jakarta Barat. Dengan meningkatnya pengungkapan perkara tindak pidana perjudian di masyarakat Jakarta Barat, diharapkan para tersangka yang ditangkap oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat mendapatkan efek jera deterrence effect . Hal ini yang menjadi suatu ketertarikan bagi penulis, dengan tingginya angka pengungkapan tindak pidana perjudian di wilayah Jakarta Barat, apakah efek jera tersebut diperoleh bagi para pelaku tindak pidana perjudian? Apakah terdapat hal-hal lain yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum tindak pidana perjudian sehingga mampu memberikan efek jera bagi para pelaku? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan metode economic analysis of law EAL dengan alat bantu cost benefit analysis CBA untuk menghitung efisiensi penegakan hukum perjudian di wilayah Jakarta Barat selama tahun 2013-2016. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa 1 trend crime total dan trend crime clearance tindak pidana perjudian meningkat sebesar 2,5 selama 3 tahun berturut-turut; 2 perjudian jenis togel menempati urutan pertama dan perjudian online menempati urutan kedua dalam kuantitas selama tahun 2013-2016; 3 Kecamatan Tambora menempati urutan pertama sebagai tempat kejadian perkara terbesar selama tahun 2013-2016; 4 88,26 dari 179 perkara selama tahun 2013-2016 memperoleh putusan hakim selama satu tahun ke bawah; 5 13,25 dari 320 pelaku yang ditangkap selama tahun 2013-2016 merupakan residivis; 6 Putusan pidana yang diberikan hakim terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera, karena untung yang diperoleh para pelaku perjudian lebih besar dibanding dengan lamanya masa hukuman; 7 KUHP tidak mengatur batas minimal ancaman pidana, sehingga bukan menjadi suatu kesalahan bagi Hakim untuk memberikan hukuman pidana yang ringan, serta bukan suatu kesalahan bagi Jaksa untuk memberikan tuntutan yang ringan; 8 Perlunya peningkatan kompetensi penyidik; 9 Masih banyaknya pembiaran dan rasa acuh tak acuh bagi masyarakat apabila menemukan terjadinya tindak pidana perjudian di sekitarnya.

---

ABSTRACTThe gambling crime constitute a criminal act origin cause of the other crimes, such as theft, violent theft, kidnapping, even murder. Public couldn rsquo t reduce the total number of gambling crimes. A steps that could be taken by West Jakarta Metro Police Resort is to disclosure the case or increasing the crime clearance rate against gambling crimes that emerged in West Jakarta society, it is expected that the suspects who was arrested by the investigator of West Jakarta police officer received a deterrent effect. It is what became an interest for the writer, with the high disclosure gambling crimes verdict number in West Jakarta, are the deterrent effects were obtained for the suspect Is there are other things that affects the criminal law enforcement effectiveness of gambling in order to give a deterrent effect for the players This research using the normative juridical method which supported by the economic analysis of law method EAL , with cost benefit analysis CBA as a tools to calculate the efficiency of gambling rsquo s law enforcement in West Jakarta area during 2013 2016. The approach use in this research is a qualitative approach which supported by quantitative data. This research found that 1 the crime total trend and crime clearance trend of criminal gambling is increased by 2,5 for 3 years in a row 2 Gambling kind of ldquo togel rdquo ranks the first and online gambling is in the second place in the quantity during 2013 2016 3 Tambora District ranked first as the largest crime scene during 2013 2016 4 88,26 of the 179 cases during 2013 2016 get the judicial decisions over the past year 5 13,25 of the 320 perpetrators that arrested during 2013 2016 is a recidivists 6 The judicial decision are too light, so it does not provide a deterrent effect, because the benefit the perpetrators got from gambling crimes are greater than the length of the punishment 7 KUHP does not set a minimum limits of criminal penalties, so is not the judges fault to give light criminal penalties, also a mistake of prosecutor to give a light demands 8 The needs of improving the investigators competence 9 There are a lot of people ignorance and indifference even they finds gambling crimes arounds."

"Penanganan kasus tindak pidana aborsi dalam tesis ini berawal dari terbongkarnyapraktik aborsi yang berawal dari beberapa situs website yang tersebar di Internet.Tempat praktik aborsi berkamuflase sebagai kantor lembaga hukum dan tour travel Gayatri di Jalan Cimandiri No.7 RT06/04 Cikini, Menteng, Jakarta Pusatini, yang kemudian digeledah oleh petugas dari Subdit III SumdalingDitreskrimsus Polda Metro Jaya. Adapun faktor yang diduga penyebab meluasnya praktik aborsi di Indonesia adalah: 1 meningkatnya perilaku permisif dan seksbebas dikalangan remaja baik diperkotaan maupun di pedesaan; 2 memintapertolongan orang untuk mengugurkan kandungan baik secara tradisional tenaganon medis maupun secara modern tenaga medis ; 3 tempat praktik aborsi baikyang dilakukan oleh oknum dukun beranak, bidan atau perawat cukup tersedia dikota maupun di desa; 4 praktik aborsi yang dilakukan secara terselubung diklinik-klinik bersalin dan rumah sakit baik negeri maupun swasta juga tersedia dikota-kota besar, ditambah lemahnya kontrol sosial dan sanksi sosial; dan 5 adanya anggota masyarakat yang malah ikut mengambil keuntungan darikehadiran klinik terselubung itu. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia,praktik aborsi seperti yang dibongkar polisi dalam penelitian ini, termasukkejahatan atau yang dikenal dengan istilah 'Abortus Provocatus Criminalis'.Tindakan abortus ini dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Upaya yangdilakukan oleh penyidik Subdit Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telahmemenuhi 3 dimensi, 1 yakni dimensi sistem normatif dimana penyidikmenerapkan aturan hukum yakni KUHP Pasal 346, 367, 348, dan 349 dan jugaUndang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatandimana para tersangkadikenakan sanksi pidana; 2 dimensi sistem administratif dimana penyidik jugamelakukan koordinasi dan interaksi dengan pihak lain pihak Ikatan DokterIndonesia IDI dan ahli kebidanan, dan pihak kejaksaan negeri selaku penuntutumum, dan juga 3 dimensi social system dimana penyidik juga mendefinisikankasus tersebut terhadap dampaknya kepada masyarakat umum. Sementara ituguna menunjang penyelidikan dan penyidikan kasus aborsi, kompetensi SDMSubdit Sumdaling harus ditingkatkan dikarenakan dari data yang diperoleh masihbanyak penyidik pembantu yang belum mengikuti pendidikan kejuruan untukmeningkatkan kompetensi dalam bidang penyidikan kasus-kasus khusus sepertikasus aborsi dan sejenisnya. Begitu juga sarana, prasarana dan pendanaan gunamenunjang kerja dari penyidik.

---

The handling of the criminal act of abortion case in this thesis began with theunveiling of an abortion practice that was found from several websites on theinternet. The abortion facility operated under the guise of Gayatri law office andtour travel agency on Jalan Cimandiri No.7 RT 06 04 Cikini, Menteng, CentralJakarta, which was then searched by officers of Subdit III SumdalingDitreskrimsus Sub Directorate III of Environmental Resources, Special CriminalInvestigation Directorate of Jakarta Metro Police. The widespread of the practiceof abortion in Indonesia is presumably caused by the following factors 1 theincrease of permissive behavior and free sex among teenagers in cities and ruralareas 2 people seeking help for abortion by traditional methods non medicalpersonnel and modern methods medical personnel 3 the availability of placesthat provide abortion performed by traditional birth attendants, midwives ornurses in cities and rural areas 4 the practice of abortion performed covertly inmaternity clinics and hospitals, both public and private, is also available in majorcities, along with weak social control and social sanctions and 5 communitymembers who take advantage of such covert clinics. According to Indonesian law,the abortion practice as unveiled by the police in this research is considered acrime or otherwise known as 'Abortus Provocatus Criminalis'. This act ofabortion is categorized as a criminal act. Efforts undertaken by Subdit SumdalingDitreskrimsus investigators of Jakarta Metro Police have fulfilled these 3dimensions, 1 the dimension of normative system in which the investigatorsapplied the rule of law namely KUHP Criminal Code Articles 346, 367, 348,and 349 and also Law Number 36 of 2009 regarding health in which the suspectsare subject to criminal sanctions 2 the dimension of administrative system inwhich the investigators also coordinated and interacted with other parties, IkatanDokter Indonesia IDI Indonesian Medical Association and obstetricians, and thedistrict attorney as public prosecutor, and also 3 the dimension of social systemin which the investigators also defined the case in terms of its impact on thegeneral population. Meanwhile, in order to support inquiry and investigation ofabortion cases, Subdit Sumdaling needs to improve the competency of itspersonnel because according to the obtained data, many of the assistantinvestigators have not pursued vocational education to improve their competencyin the area of special case investigation such as abortion cases and others. Thesame goes for facilities, infrastructure and funding that are needed to support thetask of investigators"

"Melihat permasalahan yang semakin kompleks dan permasalahan kejahatan curanmor dengan berbagai modus operandi yang terus mengalami perkembangan, tentunya membuat Polri terus berupaya mengungkap tindak pidana curanmor guna tertib dan tegaknya hukum.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui modus operandi pelaku curanmor, pengambilan keputusan oleh Kapolsek dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sedangkan manfaat penelitian ini, berupa manfaat praktis dan manfaat akademik.Manfaat praktis, ditujukan bagi Polri khususnya Polsek Kelapa Dua dalam proses pengambilan keputusan terhadap penanganan tindak pidana curanmor.Sedangkan secara akademis sebagai kajian dan pengembangan ilmu kepolisian di lingkungan Polri.Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan kesimpulan hasil pembahasan bahwa modus operandi tindak pidana curanmor di wilayah hukum Polsek Kelapa Dua diantaranya waktu pada umumnya pada malam hari, di tempat pertokoan/perbelanjaan, warnet, kantor yang tidak dilengkapi dengan kunci ganda.Dalam pengambilan keputusan, Kapolsek melakukan alternatif penanggulangan terdiri dari dua alternatif. Namun dari kedua alternatif tersebut yang dianggap efektif adalah alternatif pertama terdiri dari : (1) melakukan tindakan preventif, melakukan himbauan-himbauan kepada pemilik warnet/pertokoan, (2) menghimbau masyarakat untuk segera melakukan tindakan hukum bila terjadi curanmor, (3) melakukan kerjasama dengan pihak dealer, (4) pembuktian forensik, (5) kerjasama dengan pihak kepolisian wilayah.Terjadinya curanmor dipengaruhi oleh factor internal yaitu dilihat dari aspek penegak hukum, kemampuan personel dan dukungan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal meliputi undang-undang, faktor masyarakat, budaya, gangguan kamtibmas, dan faktor ekonomi.

---

Seeing the increasingly complex problems and crime problems curanmor with various modus operandi had been developed, of course, make the police continue to unravel the crime of curanmor to order and upholding hukum.Tujuan this study to determine the modus operandi of the perpetrators curanmor, decision-making by the police chief and the factor- factor mempengaruhi.Sedangkan benefits of this research, in the form of practical benefits and practical benefits akademik. Manfaat, intended for police, especially police Kelapa Dua in the decision-making process on the handling of criminal acts curanmor.Sedangkan academically as police study and development of science in environmental Polri. Tesis The method uses a qualitative approach to the conclusion of the discussion deskriptif.

Berdasarkan that the modus operandi of criminal offenses in the jurisdiction police curanmor Coconut Two of time is generally in the evening, at the mall / shopping, cafe, offices are not equipped with key decision ganda.Dalam decision, the police chief did consist of two alternative countermeasures alternatif. Namun of these two alternatives are considered effective is the first alternative consists of: (1) preventive action, doing call-to persuade the owner of the cafe / shopping, (2) calling on the public to immediately curanmor legal action in the event, (3) to cooperate with the dealer, (4) forensic evidence, (5) cooperation with the police wilayah.Terjadinya curanmor influenced by internal factors that can be seen from the aspect of law enforcement, personnel capabilities and infrastructure support . The external factors include legislation, factors of society, culture, security and order disruption, and economic factors."

"Personel Bhabinkamtibmas Polres Metro Jakarta Barat merupakan salah satu petugas polisi yang terdampak pandemi Covid-19, dengan penambahan beban kerja yang memicu stres kerja sehingga menurunkan kepuasan kerja yang pada akhirnya mengganggu efektivitas organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan kerja dan faktor-faktor penentu kepuasan kerja personel Bhabinkamtibmas Polres Metro Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dengan teknik pengumpulan data eksplanatori sekuensial mixed methods design yaitu intepretasi hasil analisis data kuantitatif yang di follow-up secara kualitatif dengan maksud agar data kualitatif membantu memberikan gagasan yang lebih mendalam dan memperluas atau menerangkan hasil kuantitatif yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan kepuasan kerja yang terbesar pada dimensi pelayanan sosial dan pengawasan-teknis. Personel Bhabinkamtibmas merasakan ketidakpuasan terbesar pada dimensi kompensasi dan peluang promosi. Seperempat dari populasi memiliki tingkat kepuasan kerja rendah. Faktor karakteristik demografis yang berpengaruh secara signifikan hanya masa kerja, sedangkan untuk jenis kelamin, usia, pangkat, tingkat pendidikan, dan status perkawinan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Faktor karakteristik organisasi yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap kepuasan kerja adalah keadilan prosedural sedangkan untuk faktor karakteristik pekerjaan yang berpengaruh paling besar terhadap kepuasan kerja yaitu identitas tugas.

---

The Bhabinkamtibmas personnel of the West Jakarta Metro Police are one of the police officers affected by the Covid-19 pandemic, with an additional workload that triggers work stress, thereby reducing job satisfaction which in turn disrupts organizational effectiveness. This study aims to analyze job satisfaction and the determinants of job satisfaction of Bhabinkamtibmas personnel at the West Jakarta Metro Police. This study uses the positivism paradigm with sequential explanatory data collection techniques mixed methods design, namely the interpretation of the results of quantitative data analysis which is followed-up qualitatively with the intention that qualitative data help provide deeper ideas and expand or explain the quantitative results obtained. The results showed the greatest job satisfaction in the dimensions of social services and technical supervision. Bhabinkamtibmas personnel felt the greatest dissatisfaction with the dimensions of compensation and promotion opportunities. A quarter of the population has a low level of job satisfaction. The demographic characteristic factors that have a significant effect are only years of service, while gender, age, rank, education level, and marital status do not have a significant effect. The organizational characteristic factor that has the greatest influence on job satisfaction is procedural justice, while the job characteristic factor that has the greatest influence on job satisfaction is task identity."

"Tesis ini membahas masalah pelayanan yang terkait dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang makin canggih, cepat, tepat, aman dan menyenangkan atas pelayanan. Salah satu instansi yang pelayanan yang masih menjadi sorotan masyarakat adalah pelayanan di Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi. Polda Metrojaya, yang memiliki tugas pelayanan atas Surat Ijin Mengemudi. Pelayanan ini masih sering dikeluhkan masyarakat. Penyebabnya adalah pelayanan tidak standar, terutama yang menyangkut ujian teori maupun ujian praktek, persyaratan yang kurang jelas, waktu penyelesaian, masih adanya biaya yang tidak seragam, praktek pencaloan dan tempat pelayanan yang tidak nyaman. Proses pelayanan Surat Ijin Mengemudi oleh Direktorat Lalu Lintas Polri Polda Metrojaya untuk wilayah administrasi pemerintah daerah Khusus Ibukota masih sentralisasi, sedangkan kesatuan Lalu Lintas di Polres untuk wilayah pemerintah di luar Daerah Khusus Ibukota diberikan kewenangan untuk mengeluarkan dan menerbitkan SIM. Untuk mengkaji dan melakukan penelitian secara ilmiah kualitas pelayanan Surat Ijin Mengemudi pada Satuan Pelayanan Administrasi Surat Ijin Mengemudi Polda Metrojaya dengan menggunakan pendekatan Indek Kepuasan Masyarakat, yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pendekatan ini dipilih karena metode ini didesign dan divalidasi untuk dapat digunakan dalam berbagai sektor jasa/pelayanan terutama dalam lembaga pemerintah. dan memiliki keunggulan antara lain: memiliki tingkat validasi dan reliabilitas yang tinggi. Hasil penelitian ini adalah untuk Satuan pelayanan adminitrasi Surat Ijin mengemudi di Polres Metro Tangerang unsur Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, di Polres Bekasi Kota unsur Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi dan untuk Polres Bekasi Kabupaten antara lain unsur Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan serta Kenyamanan lingkungan. Unsur unsur tersebut masih mengecewakan dan belum memuaskan masyarakat sehingga perlu dibenahi dan di tingkatkan. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya menyusun program peningkatan pelayanan publik berkaitan dengan Kejelasan Petugas Pelayanan dan Kemudahan mendapatkan informasi, Kesopanan dan Keramahan Petugas, Kenyamanan Lingkungan, Kelayakan Gedung Perkantoran/pelayanan, Ketersediaan Toilet bersih dan tempat ibadah, Ketersediaan tempat praktek, Ketersediaan tempat foto kopi, Kecepatan Pelayanan Kepastian Jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan. penyusunan standar operasional prosedur, pemenuhan sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, dan evaluasi pelayanan publik.

---

This thesis discusses nowadays service problems related with the needs and desires of community that increasingly sophisticated, fast, accurate, safe and fun for the service. One of the agencies service that is still be public spotlight is department of Administrative Services Unit for Driver's License. Polda Metrojaya, which had task of servicing over driver's license, is often complained by community. The causes are nonstandard care, especially concerning to theory test and practical exam, unclear requirement, completion time, variably cost, practice of brokering, and uncomfortable service place. Driver's license service processed by the Directorate of Traffic Police Polda Metrojaya for local government administrative region Special Capital is still centralized, while the Traffic Police unit to areas outside the government's Special Capital Region was given authority to issue and publish driver’s license.

To assess and carry out scientific research quality of a driver's license at the Administrative Services Unit at Polda Metrojaya by using the approach of Community Satisfaction Index, which has been issued by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. This approach was chosen because the method is designed and validated for used in various service sectors / services, especially in government institutions and has advantages such as: has a high level of validation and reliability.

Results of this study, for driving license administration services unit in Tangerang Metro Police Service Officers were clarity and ease of getting information elements, in the City of Bekasi Police Officer were official politeness and hospitality, environment leisure, office building / services feasibility, availability of clean toilets and worship places, availability of practicing place, availability of a copy shop, and in Bekasi Police District were certainty of schedule, service speed, and convenience environment. The elements are still disappointing and unsatisfactory the communities that need to be addressed and improved.

Recommendation of this study is the need to establish program to improve public services relating to the Clarity of Services Officer and the ease of getting information, courtesy and hospitality of Officer, Environment Leisure, Feasibility of Office Building / services, availability of clean toilets and worship places, availability of practising place, availability of copy shop, service schedule and speed assurance, comfortable environment, preparation of standard operating procedures, compliance infrastructure, information and communication technology, and evaluation of public services."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian tentang penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Fakta yang terjadi menunjukan bahwa kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan selama kurun waktu dua tahun terakhir cukup tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan penelitian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor tingginya kebutuhan hidup di kota Jakarta, sehingga menyebabkan orang makin nekad melakukan pelanggaran hukum. Dari sekian banyak jumlah kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi, kasus pencurian kendaraan bermotor dengan modus menggunakan kunci letter T dan gunting gembok pagar rumah merupakan kasus yang paling tinggi jumlah kasusnya. Penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, diawali dengan adanya laporan dari warga masyarakat yang melaporkan bahwa adanya suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan, setelah itu dilakukan proses penyidikan dengan tahap pemeriksaan pendahuluan, setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan akan dilakukan penilaian oleh Kasat Reskrim mengenai kelayakan penyidikan apakah sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP, setelah itu dilakukan penyidikan dan langkah selanjutnya adalah penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam prakteknya, penanganan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan dalam Meminimalisir Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan adalah dengan melakukan kegiatan kepolisian yang bersifat preventif.

---

ABSTRACT

This thesis describes the results of research on the handling of the crime of theft by weighting is performed by Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. The fact is happening shows that the criminal case of theft by weighting in the jurisdiction of Polres Metro Jakarta Selatan for the last two years is quite high. This research was conducted using qualitative observations by the method of collecting data through interviews, observation and research documents. The results showed that the high number of cases of theft by weighting is caused by several factors, including the factor of the high demand for living in the city, causing more and more people desperate to have violated the law. Of the many theft by weighting the number of cases that occur, motor vehicle theft cases by mode using the key letter T and scissors padlock fence is the case for the highest number of cases. Handling criminal cases of theft by weighting is performed by Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, beginning with the reports from citizens who reported that the existence of a criminal offense of theft by weighting, after it conducted the investigation with the preliminary investigation stage, after the preliminary examination will assessment conducted by Invisible Criminal investigation on the feasibility of whether it is appropriate to set out in the Criminal Procedure Code, after the investigation is done and the next step is the completion and submission of the case file to the Public Prosecutor. In practice, handling criminal cases of theft by weighting performed by the Polres Metro Jakarta Selatan are influenced by internal factors and external factors. Some of the efforts made by the Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan minimize Theft Crime by weighting in jurisdiction Polres Metro Jakarta Selatan is by the conduct preventive."

"Kasus penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika yang fenomenal di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat adalah pengungkapan kasus artis AP dan penelitian ini membahas tentang pemanfaatan Teknologi Sekuriti Informasi dalam pengungkapan kejahatan narkotika artis AP. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertama, regulasi yang mengatur kaitannya dengan tanaman ganja, ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanaman ganja dan zat aktifnya lainnya dikelompokkan dalam lampiran Daftar Narkotika Golongan I. kemudian diperbaharui dengan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, tanaman ganja dan zat aktif yang dilarang. Kedua, faktor yang menjadi penghambat pengungkapan penyalahgunaan narkotika oleh tersangka AP, antara lain : 1) Alat komunikasi yang digunakan pelaku menggunakan kode rahasia atau password, sehingga pihak penyidik menemui kesulitan dalam mengambil data-datanya; 2) Pelaku tidak kooperatif dalam memberikan informasi kepada penyidik mengenai jaringan narkobanya. Ketiga, strategi pemanfaatan teknologi sekuriti informasi dalam kejahatan narkotika artis AP oleh Polres Jakarta Barat dilakukan penyidik dengan menggunakan teknologi informasi, dengan melakukan analisa komunikasi media sosial milik tersangka dam nomor telepon seluler milik tersangka yang terdapat dalam database jaringan narkoba oleh Tim Analis Polres Jakarta Barat.

---

Narcotics abuse cases are closely related to illicit drug trafficking as part of the world of international crimes. One of the most phenomenal narcotics abuse cases occurring in the jurisdiction of West Jakarta Metropolitan Police Resort is the disclosure of the case involving an artist called AP. The research discusses the use of information security technology in uncovering the narcotics crime involving AP. The research employs the qualitative approach using a case study. The results of the research reveal three points. First, the regulations governing the relationship with cannabis plants are stated in Law Number 35/2009 concerning Narcotics. Cannabis plants and other active substances are grouped in the attachment to the Narcotics List Category I. The regulation, then, is updated with the Ministry of Health Regulation Number 13/2014 concerning Changes in Narcotics Classification stating that cannabis plants and other active substances are prohibited. Second, the factors that hinder the disclosure of narcotics abuse involving AP are (i) the communication tool used by the perpetrator uses a secret code or password so that investigators have difficulty in retrieving the data and (ii) perpetrators are not cooperative in providing information to investigators about their drug network. Third, the strategy of using information security technology in uncovering the narcotics crime involving AP is carried out by investigators using information technology by analysing the suspect's social media communications and the suspect's cell phone number contained in the drug network database belongs to the police."