Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan kebijakan implementasi tapping box sejak tahun 2013 dengan tujuan melakukan pengawasan kepada wajib pajak guna optimalisasi penerimaan pajak restoran, sehingga dalam penelitian ini akan menganalisa apakah implementasi tapping box efektif atau tidak sejak awal implementasi hingga tahun 2018. Skripsi ini menganalisis mengenai implementasi tapping box pada Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori keefektifan implementasi kebijakan oleh Matland dengan hasil penelitian bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara dimensi dengan implementasi tapping box, dan terdapat pula faktor pendukung juga faktor penghambat dalam pelaksanaan implementasi tapping box. Faktor pendukung yaitu adanya upaya hukum yang jelas, adanya kesadaran Wajib Pajak, adanya keunggulan dari alat atau sistem yang digunakan dan adanya dukungan yang diberikan dari lembaga-lembaga terkait implementasi tapping box. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya keengganan wajib pajak, sumber daya manusia yang kurang memadai, keterbatasan jumlah alat tapping box, dan terdapat kendala teknis.

---

The Government of South Tangerang City has issued a policy of implementing tapping boxes since 2013 to supervise taxpayers to optimize restaurant tax revenue, so this research will analyze whether the implementation of tapping boxes is effective or not from the beginning of implementation until 2018. This thesis analyzes the implementation of tapping boxes on Restaurant Tax in the City of South Tangerang. This research uses a post-positivist research approach with descriptive analysis methods and uses techniques of collecting data by literature study and in-depth interviews. This implementation analysis uses the theory of the effectiveness of policy implementation by Matland with the results of the study that there are still mismatches between dimensions and the implementation of tapping boxes, and there are also supporting factors as well as inhibiting factors in the implementation of tapping box implementation. Supporting factors are the existence of clear legal remedies, the awareness of taxpayers, the superiority of the tools or systems used and the support given from institutions related to the implementation of tapping boxes. While the inhibiting factors are the reluctance of taxpayers, inadequate human resources, the limited number of tapping box tools, and there are technical problems."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Implementasi Tapping Box Pada Pajak Restoran di Kota Bogor. Jumlah restoran di Kota Bogor dalam perkembangannya terus meningkat khususnya sejak tahun 2012 hingga 2014. Namun meskipun penerimaan pajak restoran selalu meningkat tiap tahunnya, persentase angka pencapaian antara target dan realisasi pajak restoran pada tahun 2013 dan 2014 menurun sehingga dapat dikatakan bahwa pajak restoran yang diterima belum optimal, oleh karena itu pemerintah Kota Bogor pada tahun 2015 mengeluarkan kebijakan implementasi tapping box. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori Edwards III dengan hasil penelitian bahwa dimensi dari faktor keberhasilan implementasi tidak seluruhnya terpenuhi, serta terdapat beberapa hambatan yaitu hambatan dari wajib pajak itu sendiri dan hambatan dari fiskus yang mengakibatkan implementasi tapping box terhambat dalam pelaksanaannya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the implementation of the Tapping Box on Restaurant Tax Bogor. Number of Restaurant in Bogor city keep on increasing especially since 2012 to 2014, but though the tax revenue always increase every years, the percentage of tax revenue enhancement on 2013 and 2014 suprisingly decrease so it can be called that the tax revenue not on optimum condition therefore on 2015 government of Bogor city initialized implementation of tapping box policy. This research used a post positivist approach with descriptive analysis method and used data collection techniques literature and in depth interviews. Analysis of the implementation of this study used the theory of Edwards III to the result that every dimension of implementation are fulfilled, but there were still obstacles in the implementation, such as the obstacle from the tax payer and technical obstacles resulted in less optimized tapping box implementation in Bogor city."

"Jumlah restoran di Kota Bekasi dalam perkembangannya selalu meningkat khususnya sejak tahun 2018 hingga 2021 yang ditandai dengan adanya kenaikan wajib pajak restoran yang selalu terjadi setiap tahunnya. Namun realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target setiap tahunnya dan mengalami ketidakstabilan yang cenderung menurun. Untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran dan melakukan upaya terhadap pengawasan pajak restoran, Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah memasang aplikasi pengelola data di beberapa restoran yaitu tapping box. Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan tapping box pada pajak restoran di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori implementasi Edwards III hasil penelitian bahwa dimensi dari faktor keberhasilan dan kepatuhan wajib pajak tidak seluruhnya berjalan dengan baik yaitu sarana dan prasarana yang belum mendukung; dan adanya penolakan dari wajib pajak restoran terkait implementasi kebijakan tapping box serta terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan implementasi. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tapping box sebagai salah satu bentuk pengawasan pajak restoran di Kota Bekasi diantaranya adalah kendala sosialisasi, kendala teknis, dan pemasangan yang belum merata.

---

The number of restaurants in Bekasi City is always increasing, especially from 2018 to 2021 which is marked by an increase in the restaurant tax payer which always occurs every year. However, the realization of restaurant tax revenue in Bekasi City never reaches the target every year and experiences instability which tends to decrease. To increase restaurant tax revenue and make efforts to supervise restaurant taxes, the Regional Revenue Agency for the City of Bekasi has installed a data management application in several restaurants, namely tapping box. This study analyzes the implementation of the tapping box policy on restaurant taxes in Bekasi City. This study uses a post positivist research approach with descriptive analysis methods and uses literature study data collection techniques and in-depth interviews. This implementation analysis uses Edwards III's implementation theory. The research results show that the dimensions of success factors and taxpayer compliance are not all going well, namely facilities and infrastructure that are not yet supportive; and there was resistance from restaurant taxpayers regarding the implementation of the tapping box policy and there were several obstacles in the implementation. The obstacles faced in implementing the tapping box policy as a form of oversight of restaurant taxes in Bekasi City include socialization constraints, technical constraints, and uneven installation.

"

"Potensi penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan sangat potensial. Namun masih terdapat masalah-masalah yang terjadi di dalam pemungutan pajak restoran itu sendiri yang mengakibatkan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan belum optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Restoran yaitu dengan cara ektensifikasi dan intensifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh DPPKAD dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh DPPKAD Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah untuk menigkatkan pemerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan dilakukan upaya ekstensifikasi dan intensifkasi. Upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh DPPKAD adalah dengan cara penjaringan wajib pajak restoran. Sedangkan upaya intensifikasi yang dilakukan dengan cara, sosialisasi pajak restoran, pengawasan pemeriksaan pajak restoran, pengadministrasian pajak restoran, dan upaya penegakan hukum.

---

Potential tax revenue in Tangerang Selatan?s restaurants is very potential. But there are still problems that occur in the restaurant itself taxation resulting tax revenue in South Tangerang City restaurants is not optimal. Therefore we need the government's efforts in improving the Tangerang Salatan?s restaurant tax receipts by way of extensification and intensification.

The purpose of this study was to analyze the efforts of what is being done by Tangerang Selatan's government in increasing tax revenue in Tangerang Selatan's restaurants as well as any barriers faced by Tangerang Selatan's government in the implementation of top tax collection. The approach used in this study is qualitative. Data was collected by conducting interviews and literature.

The results of this study is to boost rrestaurants tax revenue in Tangerang Selatan and intensifkasi extension efforts. Efforts undertaken by Tangerang Selatan's government extension is to crawl to the top taxpayer. While efforts were made by way of intensification, socialization restaurant tax, restaurant tax audit supervision, administration of the restaurant tax, and law enforcement efforts."

"ABSTRAKPengintegrasian sistem informasi ke dalam sistem pemungutan pajak daerah dilakukan BPKD Kota Tangerang dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang berdasarkan konsep dan teori yang relevan. Selain itu skripsi ini bertujuan untuk menjabarkan kendala yang dihadapi pada implementasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan konsep implementasi kebijakan Edwards III, implementasi pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang masih kurang baik, hal ini disebabkan oleh berberapa kendala antara lain adalah sosialisasi yang tidak merata, masalah komunikasi dan masalah sumber daya. Kendala yang terdapat pada variabel komunikasi adalah transmisi perintah masih terhambat oleh birokrasi, kurang kritisnya staff dalam menerima perintah/ komando dari setiap atasannya dan kurangnya pemahaman staff terhadap muatan peraturan yang ingin diimplementasikan. Kendala yang terdapat pada variabel sumber-sumber adalah kurangnya kualitas staff dan fasilitas yang dibutuhkan.

---

ABSTRACTThe integration of information systems into the local tax collection system conducted BPKD Tangerang City in order to utilize information technology that aims to provide convenience for the taxpayer in fulfilling tax obligations. This paper discussed the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system in Tangerang City. The purpose of this paper is to explain of how is the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system and to outline the obstacle encountered in the implementation. The approach used in this study is a post positivist approach with descriptive research with literature review and field research as data collection techniques. Based on the policy implementation concept by Edward III, the implementation of restaurant rsquo s tax collection by online system is not been good, this is caused by several obstacles such as uneven socialization, communication problems and resource issues. Constraints contained in communication variables are transmission of command that still hampered by bureaucracy, less critical staff in receiving order command from his superiors, and lack of staff in understanding the regulatory content that want to be implemented. Constraints contained in source variables are the lack of quality staff and the facilities needed."

"Adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan terdapat beberapa restoran di Kota Bekasi yang menyetorkan jumlah pajak restorannya dengan jumlah yang tidak seharusnya dan masih banyaknya restoran yang belum terdata menjadi Wajib Pajak restoran di Kota Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi beserta hambatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur/ dokumen, dan survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu strategi ekstensifikasi dan strategi intensifikasi. Hambatan dalam optimalisasi penerimaan pajak restoran di Kota Bekasi diantaranya adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak untuk berkontribusi, kurangnya sifat kooperatif pada Wajib Pajak, kurangnya jumlah petugas, kurangnya sarana dan prasarana, dan peraturan yang berlaku kurang tepat.

---

The findings from the Audit Board of the Republic of Indonesia indicating there are several restaurants in Bekasi City that deposit the amount of restaurant tax with the amount that should not and still many restaurants have not been recorded Taxpayer restaurant in the city of Bekasi. The purpose of this study is to describe the strategy of optimizing the restaurant tax revenues in Bekasi City and its obstacles. This study used a qualitative approach with data collection techniques through in depth interviews, literature document studies, and field surveys.

The results showed that the optimization strategy of restaurant tax revenues in Bekasi City is broadly divided into two namely extensification strategy and intensification strategy. Obstacles in the optimization of restaurant tax revenues in the City of Bekasi include the lack of understanding and awareness of Taxpayers to contribute, lack of cooperative nature of Taxpayers, lack of staff, lack of facilities and infrastructure, and regulations that apply less appropriate."

"Pajak Hiburan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. Selama dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 penerimaan Pajak Hiburan selalu mencapai dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dengan banyaknya penduduk Tangerang Selatan yang taraf hidupnya menengah keatas, maka hiburan sangat dibutuhkan dan merupakan potensi bagi penerimaan Pajak Hiburan. Penerimaan dari sektor Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pemungutan Pajak daerah untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah yang ada di wilayahnya guna meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki strategi yang dapat membantu dalam melaksanakan proses administrasi bagi penerimaan Pajak Hiburan secara optimal. Strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan terdiri dari ekstensifikasi dan intensifikasi. Namun dalam proses optimalisasi penerimaan Pajak Hiburan terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yaitu kendala eksternal dan kendala internal. Dari kendala yang dihadapi merupakan suatu hal yang harus diperbaiki agar dalam rangka penerimaan Pajak Hiburan menjadi optimal.

---

Entertainment tax has contributed significantly to the Revenue South Tangerang City. During from 2009 to 2013 Entertainment Tax receipts are always reaching of the targets set by the government of South Tangerang City. With many residents of the South Tangerang middle and upper living standards, it is much needed entertainment and a potential for tax revenues Entertainment. Local Tax receipts greatly influenced by the ability of the regional organization responsible for the collection of local taxes to optimize the potential of local taxes in their area in order to increase local tax revenue.

In order to optimize the Entertainment Tax receipts, South Tangerang City Government has a strategy that can assist in carrying out the administrative process for receiving optimally Entertainment Tax. Strategies implemented by the South Tangerang City Government consists of the expansion and intensification. But in the process of optimizing the Entertainment Tax receipts are the constraints faced by the Government of South Tangerang city, that is external constraints and internal constraints. The constraints faced is must be corrected in order to be optimal revenue of Entertainment Tax."

"ABSTRAKPenurunan pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kota Tangerang Selatan mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yaitu dengan membuat sistem online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses administrasi pajak daerah serta mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dalam pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasilnya adalah proses administrasi pajak daerah dalam pemungutan pajak restoran dengan sistem online di Kota Tangerang Selatan sudah tepat, sesuai dengan 13 indikator administrasi pajak daerah yang terbagi dalam tiga tahapan yaitu identifikasi, penetapan, dan pemungutan. Kelebihannya adalah memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kelemahannya adalah sistem online akan terhambat jika ada gangguan koneksi internet serta adanya resiko rekayasa penerimaan pajak yang dilakukan pihak bank.

---

ABSTRACTThe decreasing of the growth of restaurant tax revenues in South Tangerang City encourages local government to improve services to tax payerss that is by creating an online system in restaurant tax collection. This study aims to analyze the process of local tax administration and identification an advantage and disadvantage in restaurant tax collection with online system in South Tangerang CIty. This study uses quantitative approach with in depth interview. As a result, the process of local tax administration in restaurant tax collection with online system in South Tangerang City is appropriate, in accordance with 13 indicators of local tax administration which are divided into 3 stages of identification, assessment and collection. The advantage is to facilitate tax payers to fulfill their tax obligations and the disadvantage is online system will be hampered if there is an interface on internet connection, also the risk of engineered tax revenue made by the bank."

"ABSTRAKRendahnya tax ratio terkait pemungutan PBB pertambangan batubara di ProvinsiSumatera Selatan salah satunya disebabkan karena ketidakmampuan Kanwil DJPSumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam menyediakan data pembanding.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan implementasi strategidalam meningkatan penerimaan PBB pertambangan batubara di ProvinsiSumatera Selatan. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif denganparadigma post-positivisme dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalahwawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yangdigunakan untuk meningkatkan penerimaan PBB pertambangan batubara adalahekstensifikasi pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak dan perluasan basispajak, serta intensifikasi pajak berupa penyempurnaan administrasi pajak dansosialisasi perpajakan. Implementasi strategi dilakukan oleh semua KPP Pratamadi wilayah administrasi Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.Dalam pelaksanaannya, tidak semua strategi telah direalisasikan yaitu penggunaanteknologi pesawat drone. Hal tersebut karena adanya skala prioritas dan jugakendala yang dihadapi dalam proses pemungutan PBB pertambangan batubara.Kontrol strategi oleh KPP Pratama dan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan BangkaBelitung dilakukan dengan rapat koordinasi secara berkala dengan tujuan untukmengevaluasi pelaksanaan strategi di KPP Pratama.

---

ABSTRACTInability of South Sumatera and Bangka Belitung DGT Regional Office inproviding comparative data is one of factors of the low level of tax ratio inProperty Tax on Coal Mining collection. This research is aimed to analyze thestrategy and it?s implementation in increasing the Property Tax on Coal Miningrevenue. The research is conducted with post-positive paradigm, quantitativeapproach, and in-depth interview as data collection technique. As the result, thestrategies are tax extensification and tax intensification. Tax extensificationincludes expanding the number of tax payers and tax bases. Tax intensificationincludes tax administration improvement and tax socialization. The strategyimplementation was done by all Pratama Tax Offices. Utilization of drone aircrafttechnology is one of strategies which is not implemented yet. Priority level andsome obstacles as the factors. Regular meetings are done by Pratama Tax Officesand South Sumatera and Bangka Belitung DGT Regional Office to implement thecontrolling function;"

"Skrispi ini membahas mengenai implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2010-2012. Penulisan ini berangkat dari ketertarikan penulis terhadap Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru di dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan pajak. Skripsi ini mengangkat dua permasalahan yaitu bagaimana implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan serta hambatan yang terjadi di dalam implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan dapat dikatakan kurang baik. Hal tersebut dikarenakan perizinan yang berbelit, memakan waktu yang cukup lama, proses perizinan yang dipungut biaya padahal seharusnya tidak dan perbedaan pemahaman antara aparat pemerintah daerah dengan peraturan daerah perihal dasar penerimaan pajak parkir.

---

This thesis discusses the implementation of the parking tax policy in South Tangerang City in 2010-2012. This writing departs from the author's interest in South Tangerang City as a new autonomous region in implementing a tax policy. This thesis raises two problems, namely how to implement the parking tax policy in South Tangerang City and the obstacles that occur in this implementation. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the implementation of the parking tax policy in South Tangerang City as a whole can be said to be not good. This is because licensing is complicated, takes quite a long time, the licensing process is charged when it shouldn't be and differences in understanding between local government officials and regional regulations regarding the basis of parking tax revenue."