Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh Elektronik Manjemen Penyidikan (EMP) terhadap efektivitas kinerja dari penyidik SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya. Kemudian penelitian ini juga akan menguku secara empirical mengenai implementasi EMP dengan substansi visi dan misi kepolisian Republik Indonesia atau POLRI yang tertuang dalam program PROMOTER. Analisa awal menunjukkan bahwa dengan adanya EMP penyidik di SUBDIT JATANRAS Pola Metro Jaya dapat menyelesaikan proses penyidikan lebih efisien dan meningkatkan kinerja penyidik. Namun demikian, belum terdapat indikator yang diukur secara empirik mengenai factor yang menyebabkan EMP menjadi pendorong dalam efektivitas kinerja penyidik. Selain itu, penerapan IT merupakan hal yang dituntut untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat modern yang sangat kompleks. Oleh karenanya, perlu diuji apakah EMP merupakan tuntutan perubahan zaman yang dibutuhkan oleh penyidik, dan apakah EMP telah merepresentasikan kebutuhan POLRI dalam visi misi yang tertuang secara komprehensif pada PROMOTER. Penelitian ini menggunakan mix-method research yang mana data kuantitatif melalui kuesioner akan diukur secara numerical dan menemukan indikator yang perlu di gali lebih jauh mengenai implementasi EMP. Penelitian ini menggunakan tiga teori yang spesifik menjelaskan pengaruh implementasi IT di kepolisian, teori efektivitas kinerja di departemen kepolisian yang membahas manajemen system informasi, dan konseptual mengenai strategi manajemen strategis, yang mana akan menjawab indikator-indikator dalam kuesioner. Penelitian ini akan menemukan factor yang spesifik terhadap efektivitas kinerja penyidik melalui penerapan EMP. Hal ini akan menunjang perbaikan system dan improvisasi kelembagaan jika peneliti menemukan indikator yang kurang memenuhi tujuan dari program PROMOTER dan efektivitas kinerja penyidik.

---

This research is a descriptive explanatory to answer how the impact of IT implementation that represented by Elektronik Manajemen Penyidikan (EMP) towards the effectivity performances of investigator personnel at SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya. Furthermore, this research will examine the effectiveness indicators through perspective of PROMOTER agenda and examines that with empirical evidence that found by field study through this research. The initial findings that became this research foundation for research questions found that the EMP implementation shows its effectiveness by examine through job performances quality of the investigators at SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya. However, this IT implementation among the investigation has been never evaluate yet or even reviewed by recent research. Moreover, the EMP implementation was not the only factor that could works to examine investigators performance. There are several factors that could be another reason why the effectivity of SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya increasing, such as the line goals of PROMOTER that complemented the EMP implementation. Therefore, this research will not only measure the EMP implementation, yet the other factors such as PROMOTER agenda. Since EMP was implemented while the PROMOTER also pushed by the POLRIs structure which one of the agenda is to answer the society complexity that also has effects to the police performance. This research employs several theories and concept that usually also employed by recent research about measuring IT implementation among police officers. Those theory and concepts such as IT implementation for law enforcement, data management, theory of police effectivity, and the management strategic concept. This research also will employ mixed-method research, where the quantitative will answer this research by numerical measurement, and the qualitative will completing and explaining what numerical data has found. From comprehensive data gathering, this research aims to evaluate the EMP implementation among SUBDIT JATANRAS Polda Metro Jaya and found the most and the lowest indicators that could improving the EMP implementation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh keberagaman Direksi terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena berdasarkan pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang membahas hal ini, terutama di Indonesia. Objek penelitian terdiri dari semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2016 dan menghasilkan 302 perusahaan sebagai sampel. Keberagaman Direksi diukur menggunakan rasio standar deviasi per rata-rata dan Indeks Heterogenitas Blau, sedangkan efektivitas pengendalian internal perusahaan diukur dengan metode scoring berdasarkan illustrative tools dari Kerangka Kerja Kontrol Internal Terpadu COSO 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberagaman masa jabatan Direksi terbukti memiliki dampak positif terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan akibat adanya kolaborasi berbagai perspektif dan informasi, sementara keberagaman latar belakang fungsional direktur terbukti memiliki dampak negatif akibat adanya konflik dan inefisiensi proses kelompok. Keberagaman lainnya yang diteliti, yakni usia, gender, latar belakang pendidikan, dan tingkat pendidikan, terbukti tidak memiliki pengaruh pada efektivitas pengendalian internal perusahaan. Penelitian ini memiliki implikasi terhadap perusahaan serta regulator terkait dengan ketentuan pembentukan anggota Direksi perusahaan yang ideal berdasarkan komposisi karakteristiknya, dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan.

---

ABSTRACTThis study aims to investigate the effect of directors diversity on the corporate internal control effectiveness. This research is important to conduct because based on the writer 39 s knowledge, there has not been any research that investigates the relationship between the directors diversity with the effectiveness of the company 39s internal control, especially in Indonesia. The research object consisted of all non financial companies listed on IDX in 2015 2016 and resulted in 302 companies as samples. The diversity of directors is measured using standard deviation per mean ratio and Blau Heterogeneity Index, while the corporate internal control effectiveness is measured by scoring method based on the illustrative tools of COSO rsquo s 2013 Internal Control Integrated Framework. The result of this study shows that directors tenure diversity proved to have positive impact on corporate internal control effectiveness due to team collaboration with many perspectives information, while director rsquo s functional background diversity proved to have negative impact due to conflicts and inefficient team process. The remaining diversity of directors characteristic, such as age, gender, educational background, and education level, proved to have no impact at all on corporate internal control effectiveness. This study is expected to have implications for companies and regulators, in terms of provision to establish ideal corporate director members based on their characteristic composition, in order to improve the corporate internal control effectiveness. "

"Menurut pendapat para pakar bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan dengan cara kekerasan telah ada semenjak Polisi lahir. Namun disebagian anggota Polisi banyak juga yang melakukan proses pemeriksaan tanpa harus dengan cara kekerasan. Didalam Tesis ini saya mengasumsikan bahwa para anggota penyidik Polri yang bertugas melakukan pemeriksaan mempunyai latar belakang sosial dan pendidikan yang sama, namun yang tidak bisa sama adalah pengalamannya.Pada Tesis ini saya menuliskan tentang fokus permasalahan yaitu timbulnya perbedaan-perbedaan diantara para penyidik didalam proses pemeriksaan terhadap tersangka Curas yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat bekerja, kondisi ruangan pemeriksa antara lain budaya kerja di kantor, kondisi ruangan pemeriksa, arahan atasan dan faktor lingkungan diluar tempat bekerja antara lain hadirnya orang lain yaitu keluarga tersangka, keluarga korban dan anggota LBH.Kami sangat tertarik untuk meneliti masalah ini karena belum menjadi perhatian pakar-pakar maupun penulis sebelumnya, mengapa terjadi perbedaan diantara penyidik didalam menangani proses pemeriksaan terhadap kasus pencurian dengan kekerasan dan kasus-kasus yang dikategorikan sama dengan Curas khususnya pencurian dengan kekerasan dengan sasaran kendaraan bermotor."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal perusahaan terhadap perubahan struktur modal perusahaan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ordinary least square da random-effect model. Penelitian ini menggunakan data panel dari 55 perusahaan pada sektor properti, real estate, dan konstruksi dan consumer good dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Hasil penelitian menujukkan bahwa profitabilitas memberikan pengaruh signifikan dengan koefisien yang negatif terhadap perubahan struktur modal perusahaan, yang mana sesuai dengan teori Pecking-Order. Kemudian antara sektor usaha jugaterdapat perbedaan dalam mempengaruhi perubahan struktur modal.

---

This study aims to analyze the influence of internal company factors on changes in the company's capital structure. The method used in this research is ordinary least square and random-effect models. This study uses panel data from 55 companies in the property, real estate, and construction and consumer good sectors from 2014 to 2018. The results showed that profitability had a significant effect with a negative coefficient on changes in the company's capital structure, which is in accordance with the Pecking-Order theory. Then between business sectors there are also differences in influencing changes in capital structure."

"Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab ketidak tuntasan secara utuh proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Ketidak tuntasan penyidikan ini akan berpengaruh pada tingkat produktifitas Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi serta kepastian hukum bagi masyarakat. Secara faktual di dapatkan hubungan penyebab ketidak tuntasan ini dengan pemahaman Instansi Kepolisian dan Kejaksaan mengenai kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang terkesan "Tarik menarik". Hai ini dipengaruhi oleh konflik lama, kerancuan dan tumpang tindihnya beberapa peraturan per-Undang-undangan tertentu yang bertalian erat dengan Tindak Pidana Korupsi, usaha-usaha pihak Kejaksaan untuk mengambil alih basil penyidikan Polri, disamping tingkat Sumber daya manusia dan keterpaduan fungsi oprasional pendukung Satuan Reserse Tipikor yang memerlukan pemberdayaan. Pemahaman kedua Instansi penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan Pidana di Indonesia, berawal dari pasal 284 ayat (2) UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, yang semula bersifat sementara namun berlaku hingga kini, yang kemudian menjadi semakin sulit dengan Iahirnya Keputusan Presiden RI No.31 tahun 1983 tentang BPKP dan Instruksi Presiden RI No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat serta UU No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI. Pelurusan secara proporsional materi peraturan per-Undang-undangan yang belum semestinya, dan alternatif pemecahan kewenangan penyidikan adalah merupakan upaya lebih memantapkan penanggulangan Korupsi yang cukup memprihatinkan Bangsa Indonesia saat ini."

"Mekanisme hubungan kerja antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Poiri dalam proses penyidikan tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Hubungan kerja tersebut meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemberian petunjuk, bantuan penyidikan (berupa bantuan teknis, bantuan taktis atau bantuan upaya paksa), penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, penghentian penyidikan, serta pelimpahan proses penyidikan tindak pidana. Dalam praktek di lapangan, hubungan kerja tersebut seringkali tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga menjadi penghambat dalam proses penyidikan tindak pidana.Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan aplikasi hubungan kerja penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana yang terjadi selama ini. Fokus tesis ini adalah hubungan kerja dalam bentuk koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh penyidik Polri pada Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menerapkan beberapa teknik pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dengan pedoman, dan kajian dokumen. Metode tersebut dipilih karena sifat dari masalah penelitian ini memerlukan pendalaman di mana peneliti harus memusatkan perhatiannya pada konteks yang dapat membentuk pemahaman mengenai fenomena yang diteliti.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan kerja dalam bentuk koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh penyidik Polri dalam proses penyidikan tindak pidana belum seluruhnya berjalan dan bahkan ada yang tidak berjalan sama sekali, sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dengan kata lain bahwa aplikasi hubungan kerja tersebut telah menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan adanya perbedaan batas-batas kewenangan yurisdiksi dari masing-masing aparat penegak hukum, tidak efisiennya koordinasi dan pengawasan yang dilakukan penyidik Poiri terhadap penyidik pegawai negeri sipil, adanya perbedaan persepsi-dari instansi lain terhadap penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri, dan tidak adanya ketentuan mengenai penjatuhan sanksi terhadap penyimpangan hubungan kerja yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut.Implikasi dari tesis ini adalah perlunya perubahan terhadap ketentuanketentuan yang mengatur tentang mekanisme hubungan kerja antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Polri agar tidak menghambat proses penyidikan tindak pidana dan tidak menyimpang dari ketentuan perundangundangan.Daftar Kepustakaan : 22 buku + 18 perundang-undangan + 3 bacaan dari internet + lampiran-lampiran."

"Tesis ini tentang peran penyidik dan penyidik pembantu dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan yang difokuskan pada peran yang dimainkan ( role playing ) oleh penyidik dan penyidik pembantu. Tesis ini disusun berdasarkan suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, melalui metode etnografi dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara.Tesis ini menunjukan bahwa didalam laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan terbentuk suatu lingkungan sosial yang didalamnya terdapat struktur sosial dimana pada lingkungan tersebut terdapat jaringan sosial yang terjadi karena ada hubungan sosial antara penyidik atau penyidik pembantu dengan atasannya, hubungan atasan penyidik dengan pihak yang berperkara (pihak pelapor dan pihak orang yang dilaporkan), hubungan penyidik atau penyidik pembantu dengan pihak penegak ketentuan peran dan hubungan penyidik atau penyidik pembantu dengan pihak berperkara yang kemungkinan satu kelompok dalam lingkungan sosial lain dalam kehidupannya sebagai manusia. Pada hubungan ini terjadi pertukaran sumber daya dan hubungan kekuasaan-ketergantungan yang mana hubungan tersebut pada dasarnya merupakan tata hubungan antar peran. Pada posisi penyidik dan penyidik pembantu sebagai pelaksana proses penyidikan mereka bertindak sebagai aktor dan individu lain sebagai target. sebagai seorang aktor, penyidik dan penyidik pembantu diminta untuk melakukan peran tertentu oleh individu lain. Peran yang diharapkan tidak selalu sesuai dengan ketentuan didalam proses penyidikan (ketentuan peran) sehingga timbul konflik antar peran ketika terjadi pertentangan diantara peran yang diharapkan berkaitan dengan peran mana harus dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Pada kondisi seperti ini penyidik dan penyidik pembantu akan mempertimbangkan pengambilan peran berdasarkan kekuasaan dan ketergantungannya pada seseorang. Tingkat kekuasaan dan ketergantungan dapat dianalisa dengan memperhitungkan sumberdaya yang dipertukarkan, nilai sumber daya dan keberadaan serta keterbatasan sumber daya dimana pada akhirnya dapat diketahui keberadaan persediaan ( supply ) dan permintaan ( demand) seorang penyidik dan penyidik pembantu terhadap suatu sumber daya.Sumber daya yang dipunyai ( supply) oleh seorang penyidik dan penyidik pembantu adalah kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum selama dalam proses pidana sebagai proses awal untuk menentukan seseorang berbuat atau tidak berbuat suatu tindak pidana disamping itu selama melaksanakan proses pidana secara hukum ia diberikan kesempatan untuk menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan tertentu misalnya kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penangguhan penahanan, penyitaan, dan lain-lain dimana kewenangan tersebut berhubungan dengan kepentingan atau kebutuhan orang lain sedangkan sumber daya yang dibutuhkan ( demand) oleh penyidik dan penyidik pembantu sebagai manusia yang mempunyai berbagai lingkungan sosial secara umum sama. Sumber daya tersebut berbentuk pertama kebutuhan biologi atau kebutuhan primer. Kedua Kebutuhan sosial atau kebutuhan sekunder. :Ketiga Kebutuhan adab atau kemanusiaan.Pada jaringan sosial yang terjadi karena hubungan antar peran, peran yang dimainkan (role playing ) oleh penyidik dan penyidik pembantu dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan dipilih peran dari yang berasal dari posisi yang menguntungkan ( posisi yang menyediakan demand / kebutuhan sumber daya yang bernilai ) bagi penyidik dan penyidik pembantu sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan hidup. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sikap dan perilaku atasan, Penegak ketentuan hukum ( ketentuan peran ), Motivasi dari diri pribadi. Berdasarkan hal ini peran yang dimainkan tidak selalu sesuai dengan ketentuan peran ( peraturan atau ketentuan hukum) sehingga terbentuk peran-peran yang mungkin salah satunya dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Peran tersebut adalah peran sebagai fasilitator, peran sebagai mediator, peran sebagai alat bagi kepentingan pihak tertentu dan sebagai penegak hukum.Kepustakaan : 83 Buku + 30 Dokumen + 9 Internet."

"Secara khusus tesis ini meneliti tentang koordinasi antara penyidik dan oditur militer dalam penyelesaian perkara di daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut . (1) Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana koordinasi antara penyidik dan Oditur Militer dalam penyelesaian Perkara di Daerah Hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, (2) Untuk mengetahui dan menggambarkan hambatan dalam melakukan koordinasi tersebut, (3) Untuk mengetahui dan menggambarkan kebijakan apa yang telah ditempuh dalam mengatasi hambatan tersebut, (4) Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana pengawasan oditur militer terhadap berkas perkara yang dikembalikan kepada penyidik.Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer, oditur militer bukanlah yang berwenang menentukan apakah suatu perkara pidana dilimpahkan ke peradilan militer seperti pada Kejaksaan artinya meskipun sebelumnya Perwira Penyerah Perkara meminta saran pendapat hukum oditur militer karena sifatnya saran pendapat jadi tidak mengikat, akhirnya Perwira Penyerah Perkara juga menentukan. jika terdapat pertentangan antara oditur militer dengan keputusan Perwira Penyerah Perkara maka perbedaan pendapat tersebut diputus oleh Pengadilan Militer Utama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi antara penyidik dan oditur militer belum berjalan sebagaimana yang telah ditentukan Hukum Acara Pidana Militer. Hambatan yang paling mendasar adalah menyangkut sarana dan komunikasi. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan terus meningkatkan koordinasi."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aspek kecerdasan emosional dan kepuasan kerja terhadap kinerja personil penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Aspek kecerdasan emosional sebagai variabel bebas yang pertama terdiri dari indikator kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati dan ketrampilan sosial. Sedangkan untuk aspek kepuasan kerja sebagai variabel bebas kedua terdiri dari indikator pekerjaan yang menantang, reward yang sesuai, kondisi kerja yang mendukung dan dukungan rekan kerja.Penelitian ini dilakukan terhadap 74 responden yang menjadi sampel dari populasi 230 personil penyidik pada Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya. Pemilihan sampel dilakukan dengan tehnik simple random sampling. Sedangkan untuk penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui tehnik survey menggunakan kuesioner tertutup. Tehnik analisa data menggunakan analisis regresi dan regresi ganda. Hasil analisis regresi digunakan mengetahui hubungan antara masing-masing variabel bebas dan variabel terikat, sedangkan analisis regresi ganda untuk mengetahui hubungan secara bersama-sama antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.Dari hasil penelitian diketahui bahwa (1) terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara aspek kecerdasan emosional dan kinerja personil penyidik pada Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, (2) terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara aspek kepuasan kerja dan kinerja personil penyidik pada Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya, (3) terdapat hubungan yang sigifikan dan positif antara aspek kecerdasan emosional dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja personil penyidik pada Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya.

---

This research aims to determine the relationship between aspects of emotional intelligence and job satisfaction on the performance of the investigators personnel in the Directorate of Specials Criminal Investigation at Jakarta Police. Aspects of emotional intelligence as the first independent variable consisted of indicators of selfawareness, self-regulation, motivation, empathy and social skills. As for the aspect of job satisfaction as a second independent variable consisted of indicators is challenging work, rewards are appropriate, supportive working conditions and support colleagues.

This research was conducted on a sample of 74 respondents from the population of 230 investigator personnel in the Directorate of Specials Criminal Investigation at Jakarta Police. The sample selection is done by simple random sampling technique. Whereas for this study using quantitative methods of data collection through a survey technique using the enclosed questionnaire. Techniques of data analysis using regression and multiple regression analysis. Regression analysis is used to know the relationship between each independent variable and the dependent variable, while multiple regression analysis to determine the relationship jointly between the independent variables on the dependent variable.

The survey results revealed that (1) there is a significant and positive relationship between emotional intelligence and performance aspects of the investigators personnel in the Directorate of Specials Criminal Investigation at Jakarta Police, (2) there is a significant and positive relationship between job satisfaction and performance aspects of the investigators personnel in the Directorate of Specials Criminal Investigation at Jakarta Police., (3) there is a positive relationship between aspects sigifikan and emotional intelligence and job satisfaction together on performance of the investigators personnel in the Directorate of Specials Criminal Investigation at Jakarta Police."

"Penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh dukungan organisasi, komitmen pada organisasi, dan kepuasan kerja anggota terhadap kinerja anggota penyidik dan penyidik pembantu di Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Metro Jaya. Fenomena kinerja penyidik dan penyidik pembantu sangat penting karena berkontribusi kepada kinerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode survey sampel. Data yang digunakan adalah data primer dengan bantuan kuesioner yang diadaptasi dari teori dukungan organisasi, komitmen organisasi, kepuasan kerja (Minnesota Satisfaction Quesioner), dan kinerja (berdasarkan penilaian atasan). Populasi penelitian berjumlah 150 orang (anggota penyidik dan penyidik pembantu Dirkrimsus Polda Metro Jaya). Sampel penelitian yang terjaring sebanyak 101 anggota penyidik dan penyidik pembantu Dirkrimsus Polda Metro Jaya, pengambilan sampel didasarkan pada aturan Roscoe (1982). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Regresi berganda dengan bantuan software SPSS Ver 19,0 dan Microsoft Excell 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dukungan organisasi, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja penyidik dan penyidik pembantu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sedangkan secara parsial terdapat pengaruh dukungan organisasi terhadap kinerja penyidik dan penyidik pembantu pada Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Metro Jaya begitu juga dengan variabel kepuasan kerja hanya variabel komitmen organisasi yang tidak berpengaruh secara signifikan. Temuan empiris ini mengindikasikan bahwa dukungan organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja penyidik dan penyidik pembantu pada Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Metro Jaya tapi belum pada komitmen kerja. Demikian pula dimensi dukungan organisasi yang berpengaruh signifikan hanya pada respon terhadap pegawai yang menghadapi masalah. Untuk dimensi kepuasan kerja hanya pada pembayaran dan supervisi Faktor lain yang memiliki peran penting dalam mendukung kinerja yang belum tercakup dalam penelitian ini adalah kepemimpinan, budaya organisasi, iklim, motivasi kerja kinerja berpengaruh positif dan signifikan.

---

This study aimed to determine the effect of Organizational Support, Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Performance Against Members Investigator and Investigator Assistant Special Criminal Investigation Directorate (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya. The phenomenon of the investigator and the investigator Assistant performance is very important because it contributes to the Special Criminal Investigation Directorate's performance in carrying out its duties and functions.

This study uses a sample survey. The data used are primary data with the help of a questionnaire adapted from the theory of organizational support, organizational commitment, job satisfaction (Minnesota Satisfaction Questionnaire), and performance (based on the assessment supervisor). The population amount 150 people (members of the investigator and the investigator Assistant Dirkrimsus Polda Metro Jaya). The research sample were netted as many as 101 members of the investigator and the investigator assistant Dirkrimsus Polda Metro Jaya, sampling is based on the rule of Roscoe (1982). The analysis technique used in this study is the technique of multiple regression with SPSS Ver 19.0 and Microsoft Excel 2007.

The results showed that there are significant organizational support, organizational commitment, job satisfaction and the performance of the investigator and the investigator assistant at the Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Partially, there are significant organizational support to the performance of the investigator and the investigator Assistant at the Dirkrimsus Polda Metro Jaya as well as job satisfaction variables only variable organizational commitment not significant.

The empirical findings indicate that organizational support and job satisfaction affect the performance of the investigator and the investigator Assistant at Dirkrimsus Polda Metro Jaya but not at work commitment. Similarly, the dimensions of the support of society together have significant effect only in response to an employee who has a problem. For the dimensions of job satisfaction only on payment and supervision. Another factor that has an important role in supporting the performance of which is not covered in this study are leadership, organizational culture, climate, work motivation to significant impact performance."