Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki dan perempuan cenderung stagnan dalam 3 dekade terakhir, berbeda dengan kondisi banyak negara lain yang semakin mengecil. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh pembangunan ekonomi terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia dalam kurun waktu 1986- 2018. Berbeda dengan penelitian yang ada di Indonesia sebelumnya yang banyak melihat kondisi mikro yang mempengaruhi perempuan untuk masuk dalam angkatan kerja, penelitian ini melihat kondisi makro yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan metode balanced panel data. Penelitian dilakukan di 26 provinsi yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 1986.Hasil penelitian menunjukkan pembangunan ekonomi berpengaruh pada TPAK perempuan dengan membentuk pola U. Partisipasi perempuan tinggi saat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sangat rendah, selanjutnya peningkatan share lapangan usaha primer dalam PDRB akan menurunkan partisipasi perempuan, namun saat share lapangan usaha sekunder dan tersier meningkat perempuan akan kembali masuk dalam pasar kerja meskipun hasilnya tidak signifikan. Kondisi tersubut disebabkan banyak provinsi di Indonesia langsung langsung berpindah ke lapangan usaha tersier dari lapangan usaha primer. Peningkatan penduduk perkotaan akan menurunkan partisipasi angkatan kerja perempuan. Sedangkan meningkatnya TFR, persentase perempuan berpendidikan tinggi, dan rata-rata upah mendorong perempuan untuk masuk dalam angkatan kerja.

---

Gender gap between female and male labor force participation rate tend to stagnant in the past three decades, contrary to many other countries which just narrowed the gap. This study attempts to identify the effects of economic development to female labor force participation in 1986-2018 in Indonesia. Vice versa to other previous research in Indonesia that use micro analysis to find condition that affects female join the labor force, this study use macro conditions by using balanced panel data method. The research focus in 26 provinces have existed in indonesia since 1986.The results show economic development has significant effect on female labor force participation and form a UShaped pattern. Female labor force participation is high when the gross regional domestic product (GRDP) is low. Increasing share of primary sector in the GRDP will decrease female participation, but when the share of secondary and tertiary sector are advance, women will re-enter the labor market, though it is insignificant. It could be caused by directly moved from primary to tertiary sector in many provinces. An increase of urban dwellers will reduce female LFPR. While increase in Total Fertility Rate (TFR), percentage of female with high educated and wage rate encourage female into the labor force."

"Skripsi ini mengkaji tentang faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi keputusan perempuan menikah untuk bekerja dalam lima kelompok umur (seluruh wanita menikah dalam usia kerja, 15-24, 25-35, 36-45, dan 46-60 tahun). Studi ini menemukan bahwa pendidikan dan upah suami secara signifikan mempengaruhi kemungkinan perempuan menikah di Indonesia untuk memasuki angkatan kerja. Determinan lain seperti jumlah anak dan umur memiliki korelasi yang tidak signifikan terhadap probabilitas partisipasi angkatan kerja. Selanjutnya, beberapa tahan dalam teori family life cycle terjadi di Indonesia yang mempengaruhi faktor sosial ekonomi. Penelitian ini juga memberikan informasi mengenai ketimpangan dan permasalahan budaya terkait pernikahan pada usia kerja dini untuk penelitian selanjutnya guna meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.

---

This undergraduate thesis examines the socio-economic factors that affect married women’s decision to work within five age groups (working age, 15-24, 25-35, 36-45, and 46-60). The study finds that education and husband’s wage significantly impact the likelihood of married women in Indonesia to enter the labor force. Other determinants such as number of children and age have insignificant correlation to probability of labor force participation. Furthermore, family life cycle theory occurs at some stages in Indonesia that affects the socio-economic factors. This research also provides information regarding inequality and cultural problems regarding marriage at the earliest of working age for further research to increase women’s labor force participation."

"Ditahun 1990 United Nation and Development Programe (UNDP) memperkenalkan Human Development Index (HDI), sebagai indikator alternatif keberhasilan pembangunan. Kelebihan HDI dibanding indikator konvensional terutama PDB dan PDB perkapita adalah lebih mampu memberikan gambaran tentang pemberdayaan (empowerment) yang dilihat dari perubahan perbaikan kapasitas dasar manusianya. Kelebihan ini memungkinkan dilakukannya analisis yang lebih holistik, kontekstual dan manusiawi tentang hubungan antara kemajuan ekonomi dengan tingkat kesejahteraan manusia. Implikasi analisis ini pemahaman yang lebih dalam tentang alokasi sumberdaya manusia yang efisien, dalam pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang, khususnya Indonesia.Berdasarkan uraian di atas, dirasakan perlunya studi tentang keterkaitan antara kemajuan/pembangunan ekonomi dengan partisipasi kerja dan atau kesempatan kerja. Studi ini dimungkinkan karena indikator HDI telah digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen DaIam Negeri yang diberi nama lndeks Pembangunan Manusia (IPM), untuk mengukur tingkatan status pembangunan manusia, 297 kabupaten/kotamadya di Indonesia tahun 1990. Jika IPM merupakan ukuran pemberdayaan, maka salah satu ukuran penting dari efektifitas pemberdayaan tersebut adalah Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK).Karena baik IPM maupun APAK mencerminkan permintaan dan penawaran, maka hubungan antara pembangunan ekonomi dengan partisipasi kerja dapat dianalisis dengan melihat hubungan APAK-IPM.Hasil studi menunjukkan peningkatan kapasitas dasar manusia cenderung meningkatkan keinginan (partisipasi) kerja. Terlihat perbedaan pola hubungan APAK-IPM berdasarkan kategori jenis kelamin, tempat tinggal (perkotaan-perdesaan) dan tingkat pendidikan. Perbedaan pola hubungan disebabkan karena faktor-faktor perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar wilayah dan atau sektoral, kelembagaan dan faktor-faktor sosial ekonomi seperti budaya, tata nilai dan pandangan hidup dalam masyarakat.Hasil studi di atas mengindikasikan bahwa optimalisasi individu sangat holistik dan konstektual. Implikasi kebijakannya adalah reoricnlasi dan atau evaluasi kebijakan pembangunan, agar lebih mengarah kepada pemenuhan kebutuban dasar, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kesenjangan ekonomi antar daerah, sektoral, pendidikan dan gender, pembangunan kelembagaan ekonomi dan perhatian yang lebih besar terhadap faktor-faktor non ekonomi."

"Pembangunan ekonomi inklusif dapat diartikan sebagai penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah. Konsep pembangunan inklusif tidak hanya dilaksanakan dalam program pembangunan nasional, tetapi juga harus diterapkan dalam pembangunan daerah bahkan hingga level desa. Dalam pemerataan pembangunan, kelembagaan ekonomi desa memegang peran penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi, optimalisasi potensi dan sumber daya. Sinergitas antar kelembagaan ekonomi desa di suatu daerah/kabupaten akan memberikan pengaruh besar dalam terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah kondisi daya dukung kelembagaan ekonomi desa yang meliputi: BUMDes, KUD, dan IKM sebagai independen variabel (X), dapat memberikan pengaruh nyata atau signifkan terhadap inklusivitas pembangunan ekonomi di Indonesia. Proksi inklusivitas pembangunan ekonomi ditinjau berdasarkan skor Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebagai dependen variabel (Y). Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu Infrastruktur Ekonomi, Karakteristik Wilayah, dan Penduduk Miskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, analisis regresi data panel menggunakan data cross section dan time series pada 369 kabupaten yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rentang waktu 2019-2021.Analisis regresi dalam penelitian ini akan mengurai hubungan antar variabel yang ditinjau secara keseluruhan dan berdasarkan 3 pilar IPEI, yaitu: 1. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, 2. Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, 3. Perluasan akses dan kesempatan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan kelembagaan ekonomi di tingkat desa memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif dalam kerangka pembangunan nasional. Keberadaan BUMDes, KUD, dan IKM sebagai unit usaha menunjukkan bahwa dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang diharapkan menjadi sebuah ekosistem pasar/ekonomi di tingkat lokal. Dari hasil estimasi dapat ditinjau ketiga komponen ini menunjukkan hasil positif signifikan terhadap IPEI. Berdasarkan tinjauan pada tiga (3) Pilar IPEI, ketiga aspek kelembagaan ekonomi desa tersebut juga menunjukkan hubungan positif signifikan. Penelitian ini merekomendasikan untuk penguatan, keberlanjutan dan sinergitas kebijakan terkait kelembagaan ekonomi desa. Serta mendorong agar pengukuran pembangunan ekonomi inklusif hingga pada level desa.

---

Inclusive economic development can be interpreted as creating broad access and opportunities for all levels of society in an equitable manner, increasing welfare, and reducing disparities between groups and between regions. The concept of inclusive development is not only carried out in national development programs, but must also be applied in regional development even down to the village level. In equitable village development, rural economic institutions play an important role in maintaining rural economic sovereignty. Synergy between rural economic institutions in a region/regency will have a major influence on the realization of inclusive and sustainable regional development. The purpose of this study was to see whether the carrying capacity of rural economic institutions which include: BUMDes, IKM and Koperasi Unit Desa (KUD) as independent variables (X), can have a real or significant influence on the inclusiveness of economic development in Indonesia. The economic development inclusiveness proxy is reviewed based on the Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) score as the dependent variable (Y). This study also uses control variables, namely Economic Infrastructure, Region Characteristics, and Population. This study uses a quantitative approach, panel data regression analysis using cross section and time series data in 369 regencies across Indonesia in the 2019-2021 timeframe.

Regression analysis in this study will break down the relationship between the variables reviewed based on overall aspect and the 3 pillars of IPEI, namely: 1. Economic growth and development, 2. Equal distribution of income and poverty reduction, 3. Expansion of access and opportunity. Analysis was also carried out on category 5 regions/large islands in Indonesia. The results of this study indicate that the existence of economic institutions at the rural level has an influence on inclusive economic development within the framework of national development. The existence of BUMDes, KUD, and IKM as business units shows that they can provide benefits to the community which are expected to become a market/economic ecosystem at the local level. From the estimation results, it can be seen that these three components show significant positive results for IPEI. The three institutional components of the rural economy show different relationships in influencing each IPEI pillar. This research recommends strengthening, sustainability and synergy of policies related to rural economic institutions. As well as encouraging measurement of inclusive economic development down to the rural level."

"Penelitian ini menganalisa dampak pengembangan infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan analisa Model Input-Output Antar Daerah. Interaksi antar sektor dan antar wilayah koridor merupakan konsep yang mendasari bagaimana meningkatkan perekonomian suatu wilayah yang diakibatkan adanya permintaan akhir sektor tertentu dan di wilayah tertentu. Peningkatan perekonomian ditandai dengan meningkatnya output dan pendapatan masyarakat serta distribusinya. Sepuluh besar sektor pembangunan yang menjadi sektor kunci pembangunan terbanyak adalah Koridor Ekonomi (KE) II yakni 5 sektor kunci, kemudian KE-V sebanyak 2 sektor kunci, KE-I, KE-III dan KE-VI masing-masing 1 sektor kunci, sedangkan di KE-IV tidak ada sektor kunci yang terkait. Sektor kunci akan sangat mempengaruhi peningkatan output dan pendapatan masyarakat. Besar kecilnya pengaruh tersebut ditentukan oleh angka pengganda output atau pendapatan. Dampak investasi infrastruktur di dalam MP3EI eksisting, belum menunjukkan dampak yang optimum dibandingkan skenario yang dibuat. Pilihan skenario terbaik sesuai komposisi investasi sesuai simulasi yang dibuat adalah sebagai berikut: a). Jika pertimbangannya hanya total output, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-1, Skenario-3, dan Skenario-2; b). Jika pertimbangannya hanya total pendapatan, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-2, Skenario-3 atau Skenario-1; c). Jika pertimbangannya hanya pemerataan output antar daerah, maka skenario investasi terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2; dan d). Jika pertimbangannya hanya pemerataan pendapatan antar wilayah, maka skenario terbaik adalah Skenario-3, Skenario-1, dan Skenario-2. Pembangunan perekonomian nasional di luar KE-I dan KE-II sampai saat ini belum dapat diandalkan dalam percepatan dan pemerataan perekonomian, namun memerlukan infrastuktur yang merata dan keberpihakan ke Kawasan Indonsesia Timur, mengingat hasil simulasi Skenario-4 menunjukkan hal yang lebih baik daripada program MP3EI (eksisting).

---

This research analyzes the impact of the infrastructure development in the MP3EI to the Indonesia?s economy by using an analysis model of Inter Regional Input-Output (IRIO). Interactions between sectors and between regions of the economic is the underlying concept of how to improve the economy of a region resulting from the existence of a certain sector of the final demand in a particular area. Improved economy characterized by increasing output and income of the community as well as its distribution. Ten major key sectors of the Indonesia development are as follows: Economic Corridor (EC)-II has 5 key sectors, then followed by EC-V with 2 key sectors, while EC- I, EC-III and EC-IV has only 1 key sector, whereas in the EC-VI has no key sector. Key sector would greatly influence an increase in output and income of the community. The influence of how great is determined by the multiplier number. The real impact of infrastructure investments (or existing) as mentioned in MP3EI, do not show the optimum impact compared to the scenarios created.

Best screenplay selection according to the composition of investments appropriate simulation made are as follows: a). If the reasoning is solely the total output, the best investment scenario is Scenario-1, Scenario, and Scenario-2; b). If the reasoning is just the total income, then the best investment scenario is Scenario-2, Scenario-3 or Scenario-1; c). If the reasoning is just equitable output between regions, it is the best investment scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2; and d). If the reasoning is just a revenue equalization between regions, the best scenario is Scenario 3, Scenario, and Scenario-2. Economic development outside of EC-I and EC-II to date has not been reliable in the acceleration and equitable distribution of national economy, but require a uniform infrastructure and alignments to Indonsesia Eastern Region, considering the results of the simulation Scenario-4 showed a better thing than a program MP3EI (existing)."

"ABSTRAKTesis ini membahas hubungan antara pembangunan manusia danpertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Barat pada tahun 2007 – 2011.Pembangunan manusia melalui pendidikan dianggap berpengaruh dalampertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktifitas dan pendapatanperkapita. Tingkat pendapatan perkapita yang tinggi mampu meningkatkanpembangunan manusia melalui alokasi biaya pendidikan dalam porsi konsumsipenduduknya. Dalam penelitian ini pembangunan manusia diukur dengan rataratalama sekolah, pertumbuhan ekonomi diukur dengan pendapatan perkapita.Penelitian ini menggunakan data panel (26 kabupaten/kota) model fixed effectdengan estimasi 2SLS (two stage least square). Hasil penelitian adalah terdapathubungan dua arah antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi diprovinsi Jawa Barat.

---

ABSTRACTThis thesis examines the relationship between human development andeconomic growth in the province of West Java in 2007-2011. Humandevelopment through education is considered influential in economic growththrough increased productivity and income per capita. High per capita incomelevels can improve human development through the allocation of the cost ofeducation in the consumption per capita. In this study of human development ismeasured by the average years of schooling, economic growth measured by percapita income. This study uses panel data (26 districts / cities) fixed effect modelto estimate the 2SLS (two stage least squares). Results of the study is that there isa two-way relationship between human development and economic growth in theprovince of West Java"

"Setelah terjadi penurunan harga minyak di pasaran dunia awal tahun 1980-an Indonesia mulai memperluas sektor-sektor ekonomi yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Pada batas tertentu, perubahan sikap terhadap mekanisme pasar itu telah membuat daya saing dan produktifitas sektor ekonomi nonmigas Indonesia meningkat mulai menjelang pertengahan tahun 1980-an. Namun, secara keseluruhan peningkatan daya saing tadi belum optimal karena pemerintah masih memiliki sikap mendua dalam menerima sistem ekonomi pasar. Sikap mendua tersebut terlihat dari kebijakan-kebijakan protektif yang diberikan terhadap subsektor atau komoditas tertentu, dan terhadap kelompok usaha tertentu.Kebijakan-kebijakan protektif tadi tidak terlepas dari kekosongan institusi-institusi yang diperlukan bagi pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang baik dan kekosongan institusi-institusi politik yang demokratis. Hingga berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998, baik institusi ekonomi pasar maupun institusi-institusi politik yang demokratis di Indonesia masih jauh dari memadai. Kecuali dengan kemajuan pada institusi pasar modal, institusi-institusi pada pasar uang maupun pasar barang dan jasa masih banyak kelemahan dan kekurangan. Institusi yang mencegah persaingan usaha tidak sehat hampir tidak ada. Bank Indoensia sebagai Bank Sentral, juga berada pada posisi subordinat dari pemerintah (eksekutif). Sementara, institusi-institusi yang mengatur eksternalitas dan memerangi praktek-praktek korupsi juga sangat tidak memadai.Goncangan harga minyak kedua yang terjadi pada tahun 1986, di satu sisi makin mendorong pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah sektor-sektor ekonomi yang diliberalisasi dan dideregulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut memang berhasil membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat tinggi melebihi rata-rata pertumbuhan tahunan sebelumnya. Namun memasuki fase ini, pemerintah Indonesia bukan saja tidak memperlihatkan upaya serius untuk membangun institusi-institusi ekonomi pasar, tetapi juga membiarkan perekonomian Indoensia tumbuh tinggi di atas kondisi bubble economy. Akibatnya, kondisi perekonomian Indonesia sejak akhir tahun 1980-an hingga sebelum krisis juga berhadapan dengan ancaman persoalan sosial yang berpotensi merusak pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi tadi.Ancaman persoalan sosial tadi memang tidak semuanya disumbangkan oleh persoalan ekonomi, melainkan juga konsekuensi dari sistem politik dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang dibuat pemerintah. Tetapi, kajian ini melihat, kesemuanya itu secara bersama-sama merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Besarnya angka kemerosotan ekonomi Indonesia setelah dilanda krisis tahun 1997 dan sulitnya memulihkan krisis tersebut jika dibanding dengan kemampuan negara-negara lain yang sama-sama dilanda krisis, menunjukkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditentukan oleh dukungan institusi politik, dan struktur serta perilaku sosial masyarakatnya. Dengan kata lain, bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan tergantung juga kepada sejauhmana negara mengeluarkan panduan kebijakan yang tepat, dan sejauhmana kesungguhan pemerintah bersama lembaga legislatif membuat kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan institusi-institusi yang diperlukan oleh sistem ekonomi pasar yang baik, lebih menyempurnakan lagi institusi-institusi politik, dan membuat kebijakan-kebijakan pembangunan sosial guna mewujudkan iklim sosial yang nyaman sebagai salah satu syarat dari iklim investasi yang baik."