Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 7 ayat (3) huruf a PP 10/1983 mengatur bahwa Izin untuk bercerai tidakdapat diberikan oleh Pejabat apabila bertentangan dengan ajaran agama yangdianut oleh PNS yang bersangkutan. Sebagaimana disabdakan oleh TuhanYesus dalam Injil Markus 10: 6-9, bahwa “apa yang telah dipersatukan Allah,tidak boleh diceraikan manusia”, maka kepada setiap orang yang telahmenikah berdasarkan ajaran agama Katolik, tidak dapat dilakukan perceraian.Berdasarkan ketetuan tersebut, maka akibat yang seharusnya terjadi terhadapPNS beragama Katolik adalah tidak dapat dilakukannya perceraian.Berdasarkan penelitian normatif-empiris yang Penulis lakukan dan analisaterhadap 5 putusan terkait, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 7ayat (3) huruf a PP 10/1983 telah tidak efektif diterapkan karena tidak pernahdijadikan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah perceraian yangmelibatkan PNS beragama Katolik sebagai Penggugat atau Tergugat didalamnya. Hal ini karena Majelis Hakim lebih mengedepankan syaratperceraian dalam Pasal 19 PP 9/1975 jo. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan.

---

Article 7 Paragraph (3) (a) of Government Regulation Number 10 of 1983

regulates that permission to divorce cannot be granted by the official if it is

against the religious teaching of the relevant civil servant. As stated by Jesus

in the Gospel of Mark 10: 6-9, “what God has united cannot be divorced by

humans”, then anyone who has been married under the Canonic Law cannot

be divorced. The consequence of these provisions is that Catholic Civil

Servants cannot divorce their spouse. Based on normative-empirical research

that the Author conducted and the analysis of 5 related court decisions, it can

be concluded that the provision in Art. 7 Par. (3) (a) of GR 10/1983 has not

been effectively applied because it was never used as a legal basis in solving

divorce proceedings involving Catholic Civil Servants. This is because the

Panel of Judges prioritizes the terms of divorce in Art 19 GR 9/1975 juncto

Art 39 Par. (2) Marriage Law."

"Tesis ini membahas tentang Bagaimana Prosedur dan Tata Cara Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil dan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, bentuk penelitian dalam tesis ini merupakan Yuridis Normatif. dalam melakukan penelitian penulis menganalisa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 341/Pdt.G/2009/PA.DPK. Tesis ini memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan analisa putusan pengadilan bahwa prosedur pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil Saran penulis di dalam penulisan ini adalah dalam rangka menciptakan aparatur pemerintah yang disiplin serta tertib administrasi untuk terwujudnya pemerintahan yang baik, diperlukan aparatur negara yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan.

---

This thesis discusses about How Divorce Procedures and Procedures for Civil Servants and whether the implementation is in accordance with Government Regulation Number 45 Year 1990 regarding Amendment to Government Regulation No.10 of 1983 on Marriage and Divorce permit Civil Servants, form of research in this thesis is a Juridical Normative. in conducting the study authors analyzed the Religious Court Decision No. 341/Pdt.G/2009/PA.DPK Depok.

This thesis gives the conclusion that based on the analysis of court decisions that implementation procedures are in accordance with the provisions of Government Regulation Number 45 Year 1990 regarding Amendment to Government Regulation No.10 of 1983 concerning marriage and divorce licenses Civil Service Advice writer in this writing is in order to create government apparatus and the orderly administration of discipline for the realization of good governance, the state apparatus is required to obey the statutory provision."

"ABSTRAKPasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh 3 hal, yaitu: a kematian salah satu pihak, b perceraian, c keputusan pengadilan. Tidak seperti putusnya perkawinan karena kematian saah satu pihak dan karena keputusan pengadilan yang biasanya tidak banyak menimbulkan masalah hukum, putusnya perkawinan karena perceraian justru banyak menimbulkan masalah-masalah hukum pada masyarakat. Salah satunya ialah timbul hasrat ingin bersatu kembali dalam satu perkawinan yang sah setelah terbitnya akta cerai. Yang menjadi permasalahan pokok dalam hal ini ialah realisasi atas hasrat tersebut ialah dengan cara mengajukan pembatalan perceraian ke pengadilan mengingat bagi non Muslim tidak dikenal istilah rujuk dan bagi yang beragama Kristen tidak dikenal cerai, sementara Penjelasan Pasal 72 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2003 mengatur bahwa alasan boleh diajukannya pembatalan akta ialah karena akta cacat hukum sebab dalam proses pembuatannya didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat data sekunder yang ada di perpustakaan maupun jurnal hukum lainnya. Kesimpulan: walaupun tidak ada istilah rujuk dan istilah cerai, namun perceraian telah dinyatakan sah sejak putusan pengadilannya didaftarkan di Kepaniteraan. Pembatalan perceraian tidak dapat diajukan dengan alasan masih saling mencintai dan sepakat untuk mengakhiri perceraian karena hal tersebut tidak termasuk dalam kriteria Penjelasan Pasal 72 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2006. Hal yang dapat dilakukan seharusnya ialah melakukan perkawinan kembali sesuai dengan prosedur perkawinan yang berlaku.

---

ABSTRACTArticle 38 of Law no. 1 Year 1974 regulates the marriage breakup caused by 3 things, namely a death of one party, b divorce, c court decision. Unlike the breakup of marriage due to the death of one party and because the court decision which usually does not cause many legal problems, the breakup of marriage due to divorce actually raises many legal problems to the community. One of them is the desire to re unite in a legitimate marriage after the issuance of the divorce certificate. The main problem in this case is the realization of the desire is by filing the cancellation of divorce to the court considering the non Muslims are not known terms of reference and for the Christian is not known divorce, while the Elucidation of Article 72 paragraph 1 of Law no. 23 Year 2003 stipulates that the reason for the cancellation of the deed is due to the legal deed because in the process of making it based on invalid and unauthorized information. The research method that writer use in this thesis writing is normative law, that is research conducted or aimed at written regulation and other legal materials that is secondary data exist in libraries and journals of other law. Conclusion although there is no term references and divorce terms, the divorce has been declared valid since the court 39 s decision was registered in the Registrar 39 s Office. The cancellation of a divorce can not be filed on the grounds of still loving and agreeing to end the divorce because it is not included in the criteria of Elucidation of Article 72 paragraph 1 of Law no. Act No. 23 Year 2006. What can be done should be to re marry in accordance with the applicable marriage procedure."

"Tesis ini membahas Fungsi Akta Perjanjian Pra Perceraian sebagai penyelesaian secara musyawarah mengenai akibat perceraian diluar Pengadilan yang memuat kesepakatan-kesepakatan para pihak yang akan bercerai sehingga dapat mempermudah, memperlancar, mempercepat pemeriksaan perkara di Pengadilan, sebagai akta perdamaian dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dapat menjamin kepastian hukum.bagi para pihak yang memperjanjikannya.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris.Hasil penelitian menyarankan jika terjadi perceraian, sebaiknya menggunakan pendekatan secara damai dengan membuat Akta Perjanjian Pra Perceraian, yang dapat dilaksanakan secara konsisten serta Notaris sebaiknya dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat, memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

---

This Thesis was discussed about the function of pre-divorce agreement certificate as the settlement of the divorce amicably about the result of divorce outside the court containing the agreements of the parties being divorced so that it would facilitate, accelerate the case proceedings in the court, as an act of peace in the form of an authentic act that has the strength of perfect evidence and it could guarantee the law assurance for the users of the act. This research is normative law research with explanatory features.Te result of this research suggested that if there was an occurrence of divorce case, it would be better in using peace approach and use pre-divorce agreement certificate which could be implemented consistently and public notary should socialize to the public people and he should have the ability and skill in carrying out the duties and responsibilities."

"Skripsi ini membahas perceraian dengan alasan suami menuduh isteri berzina disertai penyangkalan anak dan apakah pemeriksaan perceraian Li?an dalam Putusan Nomor:xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, lalu bagaimana kedudukan anak Li?an beserta akibat hukum suami istri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi ini dibuat berbentuk yuridis-normatif menggunakan metode deskriptif analitis. Dapat disimpulkan bahwa Suami menuduh istrinya berzina harus melihat dengan mata kepalanya sendiri tidak bisa hanya berdasarkan prasangka dan kecemburuan semata, tetapi tidak dapat membuktikannya dengan empat orang saksi maka dilakukan sumpah li'an sesuai Al-Qur'an surat an-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Berakibat suami istri bercerai untuk selamanya dan anak bernasab kepada istri, suami tidak wajib memberi nafkah.

---

This research discusses divorce by reason of the husband accuses his wife of adultery with the child and whether the denial of inspection Li'an divorce in Decision No. xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw in accordance with the provisions of Islamic law, and how the position of the child Li'an husband and wife and their legal consequences based on Islamic Law and Law No. 1 of 1974. This research paper is composed form of juridical-normative descriptive analytical method. It can be concluded that the husband accuses his wife of adultery should look eye his own head could not only based on prejudice and jealousy alone, but can not prove it by four witnesses then made oath according Li'an the Qur'an's vein an- Nur verse 6 to verse 9. Resulted divorced husband and wife and children and for nasab to the wife, the husband is not obliged to make a living."

"Suatu perkawinan biasanya diadakan dengan tujuan membangun keluarga. Namun, tidak jarang terjadi permasalahan dalam Rumah Tangga yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan melalui perceraian. Dari perceraian yang dilakukan, dimungkinkan munculnya kewajiban hukum yang dapat mengikat para pihak dalam perkawinan. Salah satu kewajiban yang mungkin muncul dalam hal ini adalah pemberian alimentasi atau biaya penafkahan yang diberikan setelah terjadinya perceraian. Kewajiban alimentasi akibat perceraian perkawinan menjadi penting untuk dibahas mengingat bahwa adanya ketidakpastian yang mungkin dihadapi dalam kelangsungan hidup oleh para pihak dalam perkawinan setelah terjadinya perceraian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana penggunaan data sekunder, yakni bahan pustaka dalam bentuk norma-norma hukum tertulis ditekankan, serta dilakukan perbandingan antara Indonesia dengan Inggris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, masih dibutuhkan pengaturan alimentasi akibat perceraian yang lebih komprehensif dikarenakan berbeda dengan sebagaimana yang terdapat di Inggris, pengaturan mengenai alimentasi akibat perceraian mengatur secara jelas mengenai hak-hak dan kedudukan para pihak dalam perkawinan dan juga anak, termasuk didalamnya mengenai jangka waktu pembayaran alimentasi, bentuk-bentuk alimentasi yang dapat dipilih, jumlah alimentasi yang dapat dibayarkan, serta syarat-syarat hal yang wajib dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam menetapkan suatu permohonan alimentasi. Dengan begitu, Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mengambil contoh dari Inggris dalam hal pengaturan mengenai alimentasi akibat perceraian perkawinan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

---

A marriage is usually held with the aim of building a family. However, it is not uncommon for problems to arise in the household that could eventually cause a marriage to break through a divorce. From the divorce that is carried out, it is possible for some legal obligations to emerge that can bind the parties of the marriage. One of the obligations that may arise in this case is the provision of alimony or maintenance fees that are given after the divorce. The obligation of alimony due to marital divorce is important to be discussed, given that there are uncertainties that may be faced in the survival of the parties of a marriage after the divorce. The approach used in this study is a normative juridical approach, where the use of secondary data, namely library materials in the form of written legal norms, is emphasized, and comparisons of the laws between Indonesia and England are made. The result of this study indicates that in Indonesia, a more comprehensive regulation of alimony due to divorce is still needed because contrast from what is available in England, the regulation regarding alimony due to divorce regulates the rights and positions of the parties of a marriage and also children clearly and comprehensively, including the term of alimony payment, the forms of alimony that can be filed, the amount of alimony that can be paid, and the conditions that must be considered by the Court in determining an alimony application. That way, the Indonesian government should be able to take an example from England in regulating alimony due to marriage divorce in order to provide legal certainty for the community.

"

"Suatu peristiwa perceraian dapat dibatalkan. Ketentuan pembatalan perceraian hanya berlaku untuk penganut agama selain Islam. Payung hukum atas ketentuan tersebut sampai saat ini hanya diatur dalam Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan tentang Pencatatan Pembatalan Perceraian dan peraturan pelaksananya. Namun, ketentuan tersebut masih belum dipahami dengan baik oleh penegak hukum khususnya Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 702/PDT.P/2019/PN.Tng. Dalam penetapan ini, Majelis Hakim menolak permohonan Para Pemohon terkait pembatalan perceraian karena Majelis Hakim merujuk pada Pasal 72 UU Administrasi Kependudukan tentang Pembatalan Akta Pencatatan Sipil. Penulis dalam tulisan skripsi ini akan membahas mengenai ketentuan perkawinan dan perceraian yang diatur dalam UU Perkawinan, serta membahas mengenai ketentuan pembatalan perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan analisis Penetapan Nomor 702/PDT.P/2019/PN.Tng. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis sehingga kesimpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yakni Pasal 43 dengan Pasal 72 UU Administrasi Kependudukan memiliki perbedaan makna dan penerapannya. Sehingga, Majelis Hakim dalam perkara pembatalan perceraian seharusnya hanya merujuk pada Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan saja sesuai asas lex specialis derogat legi generalis. Terlebih lagi, hanya dengan merujuk pada Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan, maka akta perceraian dari Para Pemohon akan dicabut sehingga secara otomatis akta perceraian tersebut tidak akan berlaku lagi. Selain itu, Para Pemohon juga seharusnya hanya merujuk pada Pasal 43 UU Administrasi Kependudukan saja.

---

A divorce event can be canceled. Divorce cancellation provisions only apply to adherents of religions other than Islam. Until now, the legal protection for this provision is only regulated in Article 43 of the Population Administration Law on Registration of Divorce Cancellation and its implementing regulations. However, this provision is still not well understood by law enforcers, especially the Panel of Judges in Stipulation Number 702/PDT.P/2019/PN.Tng. In this decision, the Panel of Judges rejected the Petitioners' petition regarding divorce cancellation because the Panel of Judges referred to Article 72 of the Population Administration Law on Cancellation of Civil Registration Deeds. The author in this thesis will discuss the provisions of marriage and divorce which are regulated in the Marriage Law, as well as discussing the provisions for cancellation of divorce based on statutory regulations in Indonesia which are then linked to the analysis of Stipulation Number 702/PDT.P/2019/ PN.Tng. This thesis uses a normative-juridical approach with descriptive-analytical data analysis method so that the conclusions obtained are in the form of an explanatory state. The conclusion from this thesis is that Article 43 with Article 72 of the Population Administration Law has different meanings and applications. Thus, the Panel of Judges in divorce annulment cases should only refer to Article 43 of the Population Administration Law according to the lex specialis derogat legi generalis principle. Moreover, only by referring to Article 43 of the Population Administration Law, the divorce certificates of the Petitioners will be revoked so that automatically the divorce certificates will no longer be valid. Apart from that, the Petitioners should only refer to Article 43 of the Population Administration Law only."

"ABSTRAKTesis ini meneliti mengenai akibat hukum perceraian antara suami isteri terhadapharta bersama yang belum dibagi yang menjadi objek dalam Perjanjian PengikatanJual Beli. Dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas harta bersamayang belum dibagi, diperlukan persetujuan dari mantan isteri atau suami, apabilatidak ada persetujuan maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidaksetuju itu. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 (dua) pokok permasalahan,yang pertama adalah bagaimana akibat hukum perceraian suami isteri terhadapharta bersama yang belum dibagi yang menjadi objek dalam Perjanjian PengikatanJual Beli? Lalu yang kedua adalah bagaimana tanggungjawab Notaris atasPerjanjian Pengikatan Jual Beli sebagaimana dalam putusan Majelis PemeriksaWilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor:02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/III/2015? Penelitian ini menggunakan metodeyuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis denganpendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untukmenganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinandan jabatan Notaris, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi danrelevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa, akibat hukum yang terjadi atas pembuatan PerjanjianPengikatan Jual Beli ini adalah dirugikannya pihak isteri sebagai orang yang turutmemiliki hak atas objek tersebut dan dirugikannya pihak pembeli dalam perjanjiantersebut. Lalu tanggungjawab Notaris atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli yangdibuatnya adalah dijatuhkannya sanksi administratif berupa teguran tertulis yangdijatuhkan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta karenaNotaris terbukti melanggar Pasal 16, 39 dan 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 TentangJabatan Notaris.

---

ABSTRACTThis thesis examines the legal consequences of a divorce between husband and wifeto the undivided joint marital property that being an object on sale and purchaseagreement. In making a sale and purchase agreement of undivided joint maritalproperty, the consent of the spouses is required, if the consent is none, it will causea losses to the disagreed party. In this study, the authors raised two main ideas,first, how is the effect of a divorce between husband and wife to the undivided jointmarital property that being an object on sale and purchase agreement? The secondis how the responsibility of Notary on the sale and purchase agreement asmentioned in Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI JakartaNomor: 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/III/2015? The research method thatwill be used in this study is juridical-normative. The results of this study indicatethat, the legal consequences of making this sale and purchase agreement is thedisadvantage of the wife as the person who also has the right to the object and alsodisadvantage of the buyer in the agreement. Then the responsibility of the Notaryon the Sale and Purchase Agreement he made is an administrative sanction in theform of written warning imposed by the Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris DKIJakarta because the Notary was proven to violate Articles 16, 39 and 47 LawNumber 2 Of 2014 Concerning Amendment to Law Number 30 Of 2002 ConcerningJabatan Notaris."