Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan KUHAP adalah untuk memberikan kepastian hukum sehingga terdapat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum, demi tercapainya keadilan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut sering terjadi pertarungan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif terutama dalam putusan majelis hakim. Ganti kerugian adalah perlindungan hak serta konsekuensi adanya pelanggaran hak asasi tersangka, terdakwa atau terpidana. Namun pengaturan mengenai ganti kerugian pasca putusan bebas masih mengandung banyak perdebatan. Salah satu contohnya adalah mengenai perbedaan penafsiran jangka waktu pengajuan ganti kerugian. Keadilan substantif dengan keadilan prosedural bertarung mengakibatkan pengajuan ganti kerugian tersebut ditolak karena dianggap telah kadaluarsa. Padahal ganti kerugian itu sendiri telah menjadi hak asasi yang diatur dalam konvensi internasional apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dengan ditolaknya pengajuan tuntutan ganti kerugian maka diperlukan upaya hukum lanjutan atas hal tersebut. Oleh karena itu, dalam Skripsi ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pengaturan tuntutan ganti kerugian pasca putusan bebas serta pertentangan antara keadilan prosedural dengan Keadilan Substansial dalam tuntutan ganti kerugian pasca putusan bebas. Skripsi ini menggunakan Bentuk penelitian yuridis normatif, sehingga metode yang digunakan adalah studi kepustakaan

---

ABSTRACT

The purpose of the Criminal Procedure law is to provide legal certainty so that there is a protection from arbitrary acts of law enforcement. In order to achieve this goal, it is often that struggle occurred between procedural justice and substantive justice, especially in the decisions of the judges. Compensation is the protection of rights and the consequences of violations of the rights of suspects, defendants or convicted persons. However, the regulation regarding compensation after the verdict, still contains much debate. One example is the difference in interpretation of the period for submitting compensation. Substantive justice fights with procedural justice resulted in the submission of compensation being rejected because it is considered to be expired. Even though compensation itself has become a human right which is regulated in international conventions in the event of human rights violations. With the rejection of the claim for compensation, further legal remedies are needed for this matter. Therefore, in this paper will be discussed further about the regulation of compensation claims after the verdict and the conflict between procedural justice and Substantial Justice in the claims for compensation after the verdict. This article will also deeply discuss a comparative analysis with Australia and Singapore by revisited the similar judicial decisions on the issue of compensation after acquittal verdicts."

"Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengandung beberapa asas didalamnya, Salah satunya adalah asas diferensiasi fungsional. Asas ini berarti penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakan suatu asas 'penjernihan' (clarification) dan ?modifikasi? (modification) fungsi dan wewenang antara aparat penegak hukum. Asas diferensiasi fungsional mulanya bertujuan untuk dipergunakan sebagai sarana koordinasi horizontal dan saling checking antara penegak hukum, terutama antara polisi selaku penyidik dengan jaksa selaku penuntut umum. Berdasarkan pasal 1 butir 1 dan 4 jo pasal 1 butir 6 huruf a jo pasal 13 KUHAP, maka jelas terlihat penjernihan dan pembagian secara tegas antara fungsi dan wewenang polisi sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan. Walaupun asas diferensiasi fungsional ditekankan antara polisi dengan jaksa, namun berpengaruh terhadap semua sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Bagi Polri hal itu berakibat menumpuknya penanganan laporan dan pengaduan yang harus ditindaklanjuti yang pada akhirnya menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan tugas-tugas penyidikan, seperti lambatnya pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan bolak baliknya berkas perkara. Bagi jaksa asas diferensiasi fungsional telah menjadikan spektrum dan cara pandang jaksa dalam memberantas kejahatan menjadi sempit. Hal ini karena jaksa tidak terlibat secara langsung dalam proses penyidikan. Sedangkan pada proses persidangan di pengadilan, hanya tidak lebih dari mengkonfirmasi dan memverifikasi kebenaran isi Berita Acara pemeriksaan yang sebenarnya tidak mengikat. Sedangkan bagi tersangka dan pelapor / pengadu asas diferensiasi fungsional, telah merugikan hak-haknya karena perkaranya tidak dapat diproses berdasarkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Pada akhirnya asas diferensiasi fungsional menjadi salah satu penyebab over capacity pada lembaga pemasyarakatan. Lembaga ini tidak dapat melakukan pembinaan terhadap narapidana sebagaimana mestinya, bahkan dapat menjadi school of crime yang melahirkan residivis baru. Berdasarkan hal itu asas diferensiasi fungsional dirasa tidak dapat menciptakan keterpaduan antara penyidik dengan penuntut umum. Oleh karena itu perubahan KUHAP merupakan sesuatu yang urgent dan harus segera dilaksanakan.

---

Act No. 8 of 1981 on Procedure of Criminal Law (Criminal Procedure Code) contains some of the principles therein. The one of them is functional differentiation principle. The functional differentiation principle means the affirmation of the division of duties and authority between the law enforcement officers in institutional. The criminal procedure code put a principle of "purification" (clarification) and ?modification? functions and powers among law enforcement officers. The functional differentiation principle originally intended to be used as a means of horizontal coordination and mutual checking between law enforcement agencies, especially between polices as investigator and prosecutors as public prosecutor. Based on criminal procedure code article 1, point 1 and 4 jo article 1 point 6 letter a jo article 13, it is clearly seen purification and distribution between the functions and powers of the police as investigators and prosecutors as a public prosecutor and executor of verdict. Although the principle of functional differentiation stressed in between the investigators and the public prosecutor, but it influent all the sub systems in criminal justice system. For the police, it resulted in deposition of handling reports and complaints that should be followed up, in the end it can be implementation tasks which is not fulfilled maximal, such as the slow delivery of the notice of investigation letter and back and forth the docket. For prosecutors, principle of functional differentiation has made spectrum and perspective in combating crimes prosecutor becomes narrower. This is because prosecutors are not directly involved in investigation process. The trial process in court is nothing more than confirmation and verifying the correctness of the content of the examination dossier which is not binding. At the same time, for the suspect and the complainant, the functional differentiation principle has been detrimental to their rights because the case can't be processed with fast, simple and low cost trial. In the end the principle of functional differentiation be one cause of over capacity in the penitentiary. This institution can not conduct training of prisoners, even can be a school crime that spawned a new recidivist. Based on this principle of functional differentiation deemed not to create integration between law enforcement agencies, especially the investigators with the prosecutors. Therefore, conversion of the criminal procedure code is urgent and should be implemented immediately."

"Skripsi ini disusun dan membahas masalah Perbuatan Melawan Hukum terhadap ganti kerugian sebagai akibat dari adanya Bilyet Giro kosong. Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan disini untuk menjawab pembahasan mengenai suatu Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Kerugian sesuai dengan yang diatur dalam Hukum Perdata di Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menganalisis kasus terhadap Putusan No. 120/PDT.G/2010/PN.YK Yogyakarta Propinsi D.I.Yogyakarta yang dikemudian dikaitkan dengan teori-teori yang telah penulis jelaskan dalam setiap bab. Selain itu, penulis juga menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut terhadap teori-teori yang telah dijelaskan. Analisis terhadap pertimbangan Hakim, oleh penulis diberikan beberapa tanggapan terhadap beberapa pertimbangan Hakim yang menurut penulis kurang tepat dalam pengaplikasiannya.

---

This thesis is prepared and addressed the issue of Unlawful Acts against compensation as a result of the Bilyet Giro is empty/blank. This study conducted a juridical-normative research to do library research. The research method that I use here to answer the discussion of, Unlawful acts, in accordance with the Compensation set forth in Civil Law in Indonesia. In conducting this study, the authors analyzed the cases against Verdict No.. 120/PDT.G/2010/PN.YK DIYogyakarta Yogyakarta province which later was associated with the theories that had been the authors explain in each chapter. In addition, the authors also analyzed the consideration of the decision of the judge in the theories that have been described. Analysis on Judge considerations, the authors administered a few responses to some consideration by the judge that the author is right in the application."

"Warga masyarakat dalam pengajuan gugatan perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sudah seharusnya memperhatikan karakteristik dan kompetensi absolut dari perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang ingin digugat. Hal ini disebabkan ketepatan karakteristik dan tempat pengajuan gugatan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad menjadi salah satu syarat materil dan formil dalam mengajukan gugatan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad sehingga gugatan warga masyarakat diterima dan dapat dilanjutkan untuk diperiksa dalam proses persidangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dan metode pendekatan kasus dengan peraturan perundang-undangan dan 7 putusan pengadilan perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang menjadi bahan hukum primer. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa terhadap gugatan perkaraOnrechtmatige Overheidsdaad dengan berlakunya Perma Nomor 2 Tahun 2019 tidak serta merta hanya menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi dapat menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Negeri. Untuk mengetahui manakah perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri maka Penggugat harus memperhatikan karakteristik dari perkara Onrechtmatige Overheidsdaad yang ingin digugat.

---

Citizens filing lawsuits for unlawful acts by Government Agencies and/or Officials (Onrechtmatige Overheidsdaad) should already pay attention to the characteristics and absolute competence of the Onrechtmatige Overheidsdaad case that they wish to sue. This is due to the accuracy of the characteristics and place of submission of the Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit which is one of the material and formal requirements in filing an Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit so that the community's claim is accepted and can be continued for examination in the trial process. The research method used is normative juridical and case approach methods with statutory regulations and 7 decisions of the Onrechtmatige Overheidsdaad case court which are the primary legal material. The results obtained from this study are that the Onrechtmatige Overheidsdaad lawsuit with the enactment of Perma Number 2 of 2019 does not necessarily only become the authority of the State Administrative Court, but can become part of the authority of the District Court. To find out which Onrechtmatige Overheidsdaad cases are the absolute competence of the State Administrative Court and the District Court, the Plaintiff must pay attention to the characteristics of the Onrechtmatige Overheidsdaad case that he wishes to sue."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh keadilan prosedural terhadap turnover intention intensi keluar melalui mediasi kepuasan kerja dan organizational citizenship behavior perilaku kewarganegaraan organisasional di PT XYZ. Pengambilan data dilakukan secara kuantitatif menggunakan kuesioner secara fisik dan tautan kepada 209 karyawan di PT XYZ dengan metode simple random sampling. Pengujian hasil data dilakukan menggunakan SEM melalui Lisrel 8.51. Penelitian ini menemukan bahwa keadilan prosedural memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi keluar, kepuasan kerja, dan perilaku kewarganegaraan organisasional. Kemudian, pengaruh mediasi juga ditemukan pada kepuasan kerja sebagai mediasi parsial di antara keadilan prosedural dan intensi keluar. Dari penelitian ini didapatkan implikasi manajerial bahwa keadilan prosedural merupakan hal yang penting untuk dijalankan di perusahaan yang memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepuasan kerja dan perilaku kewarganegaraan organisasional yang kemudian dapat menurunkan intensi keluar. Hal ini juga tidak lepas dari peran atasan sebagai pihak yang umumnya melakukan pengambilan keputusan. Contoh penerapan keadilan prosedural antara lain, melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan membangun komunikasi yang jelas dan terbuka antara atasan dan karyawannya.

---

ABSTRACT This study aims to find out the influence of procedural justice on turnover intention through mediation of job satisfaction and organizational citizenship behavior in PT XYZ. Data were collected using quantitative method via questionnaire survey that was filled by 209 employees in PT XYZ using simple random sampling method. Data result was being analyzed using Structural Equation Modelling SEM via Lisrel 8.51. This study found that procedural justice has a significant influence on turnover intention, job satisfaction, and organizational citizenship behavior. Then, the mediation effect was also found in job satisfaction partially between procedural justice and turnover intention. From this research, the managerial implication suggests that procedural fairness is important to be implemented in companies which can influence to improve job satisfaction and organizational citizenship behavior which in result can reduce turnover intention. Also, this practice can not be separated from the role of supervisor whom generally always make decisions in the company. The practical implementations of procedural justice are, such as, involving employees in the decision making process and establishing clear and open communication between supervisors and their subordinates. "