Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Nisan merupakan salah satu bagian dari makam dengan fungsi sebagai penanda bahwa di tempat tersebut dimakamkan seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam penelitian ini dibahas mengenai ragam hias yang terdapat pada nisan khususnya nisan Sultan di Banten Lama. Hasan Muarif Ambary berpendapat bahwa seni rancang bangun dan seni hias adalah produk seni yang bersifat elitis yang diterapkan pada makam raja (necropole), terbatas (bukan kemasan atau kist), karena seni tersebut dimaksudkan juga untuk mengingatkan harkat, martabat, kesaktian, dan magi serta kharisma raja (Ambary, 1995; 103). Berdasarkan pendapat tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah keistimewaan seorang raja yang nampak pada atribut keseharian, antara lain pakaian, penghormatan, makanan, dan lain-lain, diterapkan pula setelah raja atau sultan meninggal dunia, dalam hal ini pada ragam hias di batu nisannya. Sebelumnya sudah dilakukan penelitian terhadap nisan-nisan di Banten Lama, antara lain yang dilakukan oleh Halina Budi Santoso Azis (1976) dan Eullis Khumaeroh (1999).Penelitian yang dilakukan oleh Halina menghasil kan tipologi nisan-nisan di Banten, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eullis mengaitkan antara ragam hias pada nisan di Banten dengan sufisme. Metode yang digunakan pada penelitian ini sebagaimana umumnya digunakan dalam penelitian arkeologi yaitu pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data. Tahap pengumpulan data dilakukan terhadap data kepustakaan dan data lapangan, sebagai data lapangan adalah nisan sultan Banten, dan sebagai data pembanding digunakan nisan kerabat, pejabat kesultanan, serta tokoh agama.Langkah selanjutnya yaitu membandingkan ragam hias pada nisan sultan dengan ragam hias yang terdapat pada nisan pembanding. Setelah itu dilakukan analisis berkaitan dengan permasalahan yang ingin dijawab, yaitu adakah ragam hias yang hanya digunakan oleh sultan sebagai bentuk keistimewaan baginya. Setelah tahapan-tahapan tersebut dilalui, maka diperoleh kesimpulan bahwa ragam hias yang terdapat pada nisan sultan Banten antara lain motif perbingkaian yang terdiri dari beberapa panil, motif arabesk floralistik yang tersusun dari sulur daun dan, motif arabesk berbentuk geometris berupa pola interlace, inskripsi, medallion dengan roset di dalamnya, daun waru. Sedangkan pada nisan pembanding ditemukan ragam hias antara lain: Berdasarkan perbandingan yang dilakukan dapat diketahui bahwa ragam hias sultan maupun keluarga, pejabat kesultanan, dan tokoh agama tidak terdapat perbedaan, dari bentuk maupun keletakan terdapat kesamaan, sehingga berdasarkan penelitian ini tidak ditemukan ragam hias yang hanya digunakan oleh sultan sebagai bentuk keistimewaan baginya."

"

Pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum perdata Barat, Islam, dan Adat berlaku secara bersamaan, tidak dapat dipisahkan dari pembahasan dan perkembangan Hukum Antar Tata Hukum Intern (HATAH Intern), suatu cabang ilmu hukum yang terkadang dicap sebagai hukum yang kuno karena asal-usul kolonialnya. Perkembangan HATAH Intern dapat kita lihat dalam kasus Sultan Banten, di mana majelis hakim pada ketiga tingkat peradilan agama mempertanyakan apakah hukum Islam atau hukum Adat yang berlaku terhadap suatu klaim historis atas tahta Kesultanan Banten. Dengan mengkonsiderasi berbagai faktor, termasuk sosial, kultural, politik, dan sejarah untuk menentukan hukum yang berlaku, pertimbangan-pertimbangan ketiga majelis hakim dalam Sultan Banten menunjukkan bahwa HATAH Intern masih relevan. Tulisan ini akan menganalisis Sultan Banten dari beberapa aspek, mengeksplorasi klaim pewarisan tahta berdasarkan hukum adat, pluralisme yurisdiksi, pluralisme hukum, beserta pengaturan-pengaturan tidak tertulis yang terdapat dalam HATAH Intern mengenai pewarisan. Selain menggunakan sumber hukum konvensional seperti peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan literatur hukum, tulisan ini juga membahas beberapa karya studi sejarah dan antropologi yang relevan agar mencapai pendekatan yang lebih holistik dalam menganalisis Sultan Banten.

---

Legal pluralism in Indonesia, where European, Islamic, and Adat private law stand side-by-side as three distinct systems of private law, has set continual discussion and development of Indonesian internal conflict of laws, a field of law thought by some to be defunct due to its colonial roots. The continous development of internal conflict of laws could be witnessed in Sultan Banten, where judges at all three levels of the religious courts throw their heads back and forth to answer the question of whether Islamic or Adat law applies over a man’s historic claim over the throne of the Sultanate of Banten. Having considered a plethora of factors including social, cultural, political, and historical to determine which law is applied, the considerations brought by the judges in Sultan Banten shows that Indonesian internal conflict of laws is alive and well. This work will analyse Sultan Banten through several aspects, exploring the claimant’s historic claims based on an adat rule of succession, Indonesian jurisdictional pluralism, legal pluralism, as well as the many rules ascribed by the Indonesian conflict of laws, specifically those pertaining to inheritance and the doctrine of characterisation. Aside from conventional sources of law such as statutes, treatises, and case law, this work will also take into account historical and anthropological studies relevant to the substance of the case in order to achieve a more holistic approach in analysing Sultan Banten.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas layanan di perpustakaan berdasarkan harapan dan persepsi pengguna. Penelitian dilakukan pada Perpustakaan IAIN Sultan Maulanan Hasanuddin Banten. Responden penelitian terdiri dari 20 dosen di IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Metode pengukuran yang dilakukan adalah Libqual +TM, yaitu metode pengukuran kualitas layanan perpustakaan berdasarkan harapan dan persepsi pengguna. Empat variabel yang diukur dalam penelitian ini, yaitu (1) access to information (2) affect of service, (3) personal control, (4) library as place. Temuan penelitian menunjukan bahwa layanan Perpustakaan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten secara umum belum memuaskan responden. Hal ini terlihat dari kesenjangan (gap) antara harapan minimum dan persepsi responden adalah -1,46 yang menunjukan bahwa adequacy gap berada dibawah batas toleransi (zone of tolerance). Sedangkan berdasarkan jenis layanan di perpustakaan, layanan sirkulasi memiliki adequacy gap -1.33, layanan internet -1,46 dan layanan referensi memiliki adequacy gap -1,57. Jadi seluruh jenis layanan yang ada di Perpustakaan IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten belum memuaskan responden. Aspek yang memerlukan perbaikan mendesak diantaranya adalah: (a) Fasililtas fisik perpustakaan, seperti meja, bangku, rak buku, AC dan kesediaan listrik yang memadai, baik untuk layanan referensi, sirkulasi maupun layanan internet (b) Jumlah komputer untuk layanan internet yang kurang memadai (c) Koleksi buku dan majalah yang kurang memadai, terutama koleksi referensi dan buku-buku terbitan terbaru (d) Tidak tersedianya ruang khusus diskusi yang nyaman (e) Kemampuan dan jumlah petugas yang masih terbatas dalam melayani pengguna, terutama dalam hal mengevaluasi informasi dan mencari informasi di internet (f) Kurangnya petunjuk yang memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang dicari.

---

The objective of this research is to measure the quality of library service in library based on expectation and user's perceived. This research was conducted in the Library of IAIN Sultan Maulan Hasanuddin Banten. Libqual +TM method was used that is quality of library service measurement based on user's expectation and user's perceived. There are for measured variables in this research those are (1) access to information (2) affect of service, (3) personal control, (4) library of place. The result shows that the quality of library service of IAIN Sultan Maulan Hasanuddin Banten is not satisfied the users. It shows from there is a gap between minimum expectation and their perceived about -1.46 and it means that adequacy gap is under zone of tolerance. Meanwhile, based on the service category in the library the adequacy gap of circulation service is -1.33, internet services is -1.46 and the adequacy gap of reference service is -1.57. So, for all service categories in the Library of IAIN Sultan Maulan Hasanuddin Banten were not satisfied to the users. From those findings, there are several aspect that still need improvement in meeting the users' demand including (a) library physical facility as table, desk, and bookcase, AC and sufficient electric for all reference services, circulation and internet services, (b) lack of computers in internet services, (c) book and magazine collections particularly for reference collections and the recent publication, (d) there is no particular comfortable space for discussion, (e) lack of staffs and their ability in giving service to the users, particularly in doing evaluation of the information and information searching on the internet, (f) lack of information direction to the user in searching the information needed."

"Skripsi ini membahas akta atau surat perjanjian antara Kesultanan Banten dengan Belanda pada tahun 1777. Surat adalah salah satu sumber sejarah yang kredibel sehingga melalui penelitian ini dapat ditelusuri masa lalu Kesultanan Banten pada tahun tersebut. Surat ini ditulis dalam aksara Jawi sehingga diperlukan pengalihaksaraan dengan pendekatan filologi. Metode yang digunakan yakni metode edisi kritis dengan tujuan menyajikan edisi teks yang dapat dipahami oleh masyarakat umum. Skripsi ini juga menganalisis struktur surat serta mengklasifikasikannya untuk mengamati bentuk dan struktur surat pada masa lalu. Analisis isi dilakukan secara khusus menjelaskan tempat-tempat yang disebutkan di dalam naskah beserta peristiwa-peristiwa penting di dalamnya. Penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah wawasan pembaca, khususnya bagi masyarakat Banten itu sendiri serta sebagai referensi bagi penelitian atau cabang ilmu lain yang juga membahas surat ataupun sejarah Kesultanan Banten.

---

This thesis discusses the deed or agreement between Sultanate of Banten with the Dutch in 1777. Letters are one of the most credible history sources and through this research, the past of Sultanate of Banten can be traced spesifically in that year. This letter is written in Jawi and needed to made a text edition. The method that being used is critical edition to make a text edition that can be understood by general. This thesis also analyzes the structure of letters and classify it to observe the form and structure of the letter in the past. This analysis specifically done to describe the places that is being mentioned in the manuscript. This research will be useful to increase the reader rsquo s insight, especially for The Banten rsquo s and also as a reference for other researches and branches of science that also discuss about the letter in the past or The Sultanate of Banten. "

"Penelitian ini melihat pengaruh sosialisasi politik terhadap partisipasi politik mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistim politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik (Michael Rush & Philip Althof : 2002. hal 27 ) yang terjadi. Falctor - faktor komponen utama yang diperoleh dari sosialisasi politik tersebut yaitu; keluarga, agama, status sosial, media massa dan lingkungan.Partisipasi politik merupakan tindakan politik yang dilakukan seseorang atau kelompok. Adapun bentuk partisipasi politik tersebut terbagi dua yaitu konvensional dan non konvensional. Bentuk partisipasi politik konvensional terdiri dari pemungutan suara,, diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, dan berkomunikasi secara individu dengan pejabat publik atau lobby politik, sedangkan non konvensional terdiri dari demontrasi, pemogokan umum dan perusakan fasilitas umum.Penelitian tesis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang tidak lajim dilakukan karena hasil partisipasi politik ini perlu dilakukan pembuktian, dan merupakan keharusan untuk melanjutkan penelitian kuantitatif ini dengan studi empirik berdasarkan literatur media massa, wawancara, dan observasi dilapangan mengenai partisipasi politik mahasiswa tersebut yang diwakili oleh kelompok gerakan mahasiswa yang terdapat di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.Menurut hasil pengujian diketahui bahwa sosialisasi politik memiliki pengaruh sangat rendah dengan tingkat korelasi (r) sebesar -0,246 dan koefisien determinasi 6,05 %, sedangkan sisanya 94 % ditentukan faktor-faktor lainnya. Untuk frekwensi rata-rata partisipasi politik yang terendah pada mahasiswa Untirta adalah melakukan demonstrasi massa (2,78) , berdiskusi tentang politik (3,35), berkampanye untuk calon partai politik (3,61) , mengajukan pernyataan protes tertulis atau selebaran (3,76), membaca koran tentang politik (3,84) dan berpartisipasi dalam pemogokan (3,91). Sedangkan frekwensi rata-rata partisipasi politik mahasiswa Untirta yang tertinggi adalah meyakinkan teman-teman memberi suara lama dengan diri sandhi (4,21), menghadiri pertemuan/rapat politik (4,00) dan menghubungi para pejabat/politisi untuk melakukan lobi politik (3,98).Sementara itu hasil peringkat intensitas partisipasi politik ini yaitu pemogokan (35,19), petisi tertulis (26,32), demonstrasi (22,24), kampanye untuk calon partai (21,66), suka menghubungi para pejabat publik untuk lobi politik (20), suka menghadiri rapat politik (16), meyakinkan teman-teman memberi sums sama (13), diskusi politik (7), membawa koran politik (4).Meskipun frekuensi rata-rata umumnya rendah keterkaitan tingginya intensitas kegiatan politik mahasiswa terutama aksi demonstrasi dengan gerakan mahasiswa menunjukan signifikansi yang sangat tinggi diantaranya keduanya.Kelompok gerakan mahasiswa yang memiliki keterlibatan penuh dalam tindakan aksi politik mereka melalui setiap demonstrasi yang dilakukan yaitu , BEM Untirta, FAM Untirta, FKM Untirta, Gema Baraya (Gerakan Mahasiswa Banten Raya ) Untirta, Kamsat (Komite Aksi Sultan Ageng Tirtayasa), FPMB (Front Perjuangan Mahasiswa Banten), FSPB (Front Serikat Perempuan Banten), HMI,PMII, dan KAM II komisariat Untirta, Kumala, Imala, Kumandang, Himata.Aksi yang dilakukan dengan orientasi kepentingan mahasiswa seperti dugaan korupsi perpustakaan, beasiswa, pembelian mobil soluna dan kijang kapsul, rekening SPP, pembangunan gedung perkuliahan berlantai 4 (empat), mempercepat penegrian Untirta, dan penurunan biaya SPP.Sedangkan tema aksi orientasi kepentingan lokal Banten yaitu; perjuangan pendirian Propinsi Banten (1999), pemilihan Gubernur Banten (2001), pemilihan Bupati Serang (2000), petani Cibaliung (2001), penculikan wartawan (2003), dana perumahan DPRD Banter (2003-2004), anggaran pembangunan DPRD Banten (2003), studi banding DPRD Banten ke China (2004), anggaran pendidikan murah (2003), kasus penambangan pasir laut di wilayah Pontang (2003 - 2004), pelantikan anggota DPRD Banten (2004). Aksi yang bersinggumgan dengan kepentingan nasional dan pusat kekuasaan yaitu naiknya BBM, tdl. listrik, telephon (2003), dana KKN Obligasi (2003), pengadilan Akbar Tanjung di Mahkamah Agung Jakarta (2004), dsb. serta masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu lebih rinci.Membangun kembali pemerintahan mahasiswa ideal di Untirta sebagai bagian kepentingan lembaga formal kemahasiswaan hanya dapat dipenuhi melalui prasyarat yaitu ; 1) kesetaraan jabatan secara struktural organisasi kemahasiswaan dengan pihak rektorat, 2) pengelolaan otonomi keuangan kegiatan kemahasiswaan kembali ke mahasiswa, 3) otoritas kebebasan mimbar mahasiswa melalui pemilu raya mahasiswa,4) membawa prioritas mini pendidikan.Sedangkan pada kelompok gerakan mahasiswa diluar organisasi struktural internal kemahasiswaan umumnya memiliki banyak kelemahan dilihat dari manajemen organisasi ideal. Hal ini disebabkan masalah tidak adanya kemandirian organisasi secara ekonomi dan kecenderungan organisasi tersebut hanya sebagai organ taktis bersifat temporer untuk melakukan transformasi sosial dan hanya muncul ketika dibutuhkan, tak jarang persoalan independensi kerap dipertanyakan."