Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi Warga negara Asing. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif. Pengertian Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang berdomisili di Indonesia. Penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia serta Warga Negara Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, bagi Penduduk yang Berusia 17 tahun atau sudah menikah atau sudah menikah wajib memiliki KTP Elektronik.Ada tiga masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu Supervisi Pemerintah terhadap Warga Negara Asing yang Berdomisili di Indonesia, Kartu Alasan Kartu Tanda Penduduk yang Merupakan Alat Administrasi Kependudukan Bagi Penduduk Negara Asing, serta Peraturan tentang Administrasi Kependudukan bagi Warga NegaraNegara asing. Identitas warga negara asing ketika berada di Indonesia adalah Paspor, tapi di satu sisi Orang Asing yang berada di Indonesia juga bisa dikategorikan sebagai Penduduk sehingga harus memiliki KTP Elektronik sebagai Identitas Diri dimana KTP memuat Nomor Induk Kependudukan yaitu menjadi kunci akses dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi oleh karena itu, Selain digunakan sebagai identitas diri, KTP juga berfungsi agar warga Orang asing dapat memperoleh akses ke layanan publik. Jadi, di Dalam hal ini Orang Asing yang dikategorikan sebagai Penduduk memiliki dua Identitas Diri,KTP dan paspor. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembuat kebijakan perlu mengkaji dan mempertimbangkan dalam pelaksanaan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Penduduk Elektronik untuk Warga Negara Asing selain dari ketentuan perundang-undangan, perlu juga memperhatikan kepentingan Orang Asing yang bersangkutan agar kelangsungannya dapat berjalan efektif dan dan mempertimbangkan masa tinggal Warga Negara Asing.This thesis discusses the Ownership of Electronic Identity Cards for Foreign Citizens. This study uses the Juridical-Normative method. Definition of Residents are Indonesian Citizens and Foreigners domiciled in Indonesia. Residents who are Indonesian citizens and foreign citizens who have Permanent Stay Permits in accordance with the provisions of the Population Administration Law, residents who are 17 years old or married or married are required to have an Electronic ID card.There are three issues that are discussed in this thesis, namely Government Supervision of Foreign Citizens Domiciled in Indonesia, Reason Card for Identity Card which is a Population Administration Tool for Foreign Residents, and Regulations on Population Administration for Citizens foreign country. The identity of a foreign citizen when in Indonesia is a passport, but on the one hand foreigners who are in Indonesia can also be categorized as residents so that they must have an Electronic ID card as their Personal Identity where the ID card contains the Population Identification Number, which is the key to access in the administration of public services. So therefore, apart from being used as self-identity, ID cards also function so that foreigners can gain access to public services. So, in this case Foreigners who are categorized as Residents have two Self-Identities, ID card and passport. The results of this study are that policy makers need to review and consider in the implementation of Ownership of Electronic Resident Identity Cards for Foreign Citizens apart from the provisions of the legislation, it is also necessary to pay attention to the interests of the Foreigners concerned so that their continuity can run effectively and take into account the resident's period of stay. Foreign Country."

"Artikel ini membahas tentang identitas nasional pada Masjid Syuhada, yang terletak di Kotabaru, Yogyakarta. Masjid ini selesai dibangun pada tahun 1952, dengan latar berdirinya sebagai monumen kemerdekaan Republik Indonesia. Permasalahan dari penelitian ini adalah apakah Masjid Syuhada benar-benar dapat merepresentasikan identitas nasional, dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan bentuk bangunan dari Masjid Syuhada serta menjelaskan representasi identitas nasional yang terdapat didalamnya. Dengan menggunakan metode yang dikemukakan oleh Sharer and Ashmore, terdiri dari; formulasi, implementasi, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, interpretasi dan publikasi. Berdasarkan latar sejarah, ide dan konsep para pendiri, serta konteks dengan lingkungan sekitar, Masjid Syuhada memiliki identitas utama sebagai masjid yang merepresentasikan nilai-nilai kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Disamping itu, Masjid Syuhada juga melekat dengan nilai keislaman dan ketradisionalnya sebagai bangunan masjid, dan dapat mampu beradaptasi dengan bangunan-bangunan di sekitarnya.

---

This article discusses the national identity of the Syuhada Mosque located in Kotabaru, Yogyakarta. This mosque was completed in 1952, with the backdrop of its establishment as a monument to the independence of the Republic of Indonesia. The problem of this research is whether the Syuhada Mosque can really represent national identity, with the aim of the study to describe the shape of the building of the Syuhada Mosque and explain the representation of national identity contained therein. By using the method proposed by Sharer and Ashmore, consisting of; formulation, implementation, data collection, data processing, analysis, interpretation and publication. Based on the historical background, the ideas and concepts of the founders, as well as the context with the surrounding environment, the Syuhada Mosque has its main identity as a mosque that represents the values of Indonesian independence and unity. Besides that, the Syuhada Mosque is also attached to its Islamic and traditional values as a mosque building, and is able to adapt to the surrounding buildings."

"Penelitian ini menganalisis performa dari tim tenis nasional Australia dalam turnamen Davis Cup periode 1950-1968. Australia adalah negara yang tumbuh dengan tradisi olahraga yang kuat, salah satunya dalam cabang olahraga tenis. Pasca kemenangan dan prestasi yang ditorehkan tim nasional Australia dalam ajang Davis Cup selama periode tersebut, tenis menjadi salah satu olahraga yang populer dalam kalangan masyarakat Australia dan menjadikan atlet-atlet berprestasinya sebagai representasi dari identitas nasional Australia. Penelitian ini ditulis menggunakan metode sejarah melalui pengumpulan arsip majalah dan surat kabar sezaman yang diakses melalui situs resmi National Library of Australia seperti artikel koran dari surat kabar The Sydney Morning Herald, Age, The West Australian, dan beberapa surat kabar lainnya. Untuk sumber sekunder diperoleh dari beberapa buku karya peneliti sejarah olahraga dan politik, autobiografi dari Rod Laver dan jurnal ber-indeks SCOPUS yang diperoleh secara daring maupun luring dari Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. National Library of Australia, dan portal informasi lainnya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keterlibatan tim nasionalAustralia dalam Davis Cup periode 1950-1968 membawa dampak yang signifikan terhadap identitas nasional Australia sebagai Sporting Nation.

---

This research analyzes the performance of Australian national team in Davis Cup tournament since 1950 until 1968. Australia is a nation that had strong ties with sport in their tradition, especially tennis. After their domination and achievement in Davis Cup in that period, Tennis become a popular sport among Australian people dan Australian tennis athletes become the representation of Australian national identity. This research utilizes historical method through compiling archives, such as newspaper article from The Sydney Morning Herald, Age, The West Australian and other newspaper or magazine article in the respective period, from the National Library of Australia. The secondary resources for this research came from several books written by Sport and Political Science researcher, autobiography of Rod Laver, and article journal accredited by SCOPUS that has been retrieved either by online or offline from Universitas Indonesia Central Library, National Library of Indonesia, National Library of Australia, and other information portal. This research concludes that the participation and domination of Australian national team in Davis Cup in 1950 until 1968 brings significant impact to the Australian national identity as a sporting nation."

"

Penelitian ini membahas globalizing dan diplomasi budaya Swedia melalui cabang olahraga orienteering sebagai representasi dan identitas Swedia. Pada tahun 1995, Swedia resmi menjadi anggota Uni Eropa. Kesejahteraan dan standar hidup yang baik di Swedia mejadikan negara tersebut begitu dikenal. Swedia juga menempatkan olahraga sebagai aktivitas masyarakatnya. Orienteering adalah cabang olahraga yang berasal dari Swedia. Penelitian ini menganalisis upaya globalisasi dan diplomasi budaya Swedia melalui cabang olahraga orienteering. Penelitian ini juga menganalisis identitas Swedia yang direpresentasikan melalui olahraga orienteering. Teori dan konsep globalizing, diplomasi budaya, representasi, dan identitas nasional digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data mengenai sejarah olahraga orienteering dan kejuaraan internasional digunakan untuk meproyeksikan upaya globalisasi dan diplomasi budaya Swedia. Metode deskriptif-eksplanatif dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalis penelitian. Data-data kualitatif diambil dari situs resmi Federasi Orienteering Swedia, Konfederasi Olahraga Swedia, Federasi Internasional Orienteering, dan situs resmi pemerintah Swedia. Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat proses globalizing dan diplomasi budaya melalui olahraga orienteering yang merupakan representasi dari identitas Swedia. Globalizing terlihat dari munculnya orienteering yang berasal dari lokal Swedia menjadi global, kemudian mempengaruhi citra positif Swedia dan dilakukannya diplomasi budaya berdasarkan kebijakan luar negerinya. Identitas Swedia direpresentasikan melalui sejarah, teritorial, budaya dan kebijakan politiknya. Identitas Swedia bersifat berubah dan konstruktif. Swedia dikenal dengan strategi pemerintahannya Swedish Model dan olahraga orienteering menerapkan strategi tersebut di dalam strategi internasionalnya.

---

This research analyzes globalizing and Swedish cultural diplomacy through orienteering sport as representation and identity of Sweden. In 1995, Sweden officially became a member of the European Union. The well-being and good standard of living in Sweden make this country known so well. Sweden also places sport as a community activity. Orienteering is a sport from Sweden. This research analyzes the efforts of globalizing and Swedish cultural diplomacy through orienteering sports. This thesis also analyzes Swedish identity represented by orienteering sport. Theories and concepts of globalizing, cultural diplomacy, representation, and national identity are used to answer research questions. The data about the history of orienteering and international championships are used to project the efforts of Swedish cultural globalization and diplomacy. Descriptive-explanative methods with qualitative approaches are used to analyze research. Qualitative data was taken from the official website of the Swedish Orienteering Federation, Swedish Sports Confederation, International Orienteering Federation, and the official website of Swedish government. This research finds that there is a process of globalizing and cultural diplomacy through orienteering sport which is a representation of Swedish identity. Globalizing can be seen from the emergence of orienteering originating from local Swedish to global, then affecting the positive image of Sweden and conducting cultural diplomacy based on its foreign policy. Swedish identity is represented through its history, territories, culture and political policies. Swedish identity is changing and constructive. Sweden known for its governance strategy Swedish Model and orienteering sport applied this strategy in its international strategy.

"

""The second of Gilbert Rozman's contributed volumes on East Asian national identity traces how efforts to draw a sharp divide between one country's identity and that of another shape relations in the post-Cold War era. It examines the two-way relations of Japan, South Korea, and China, introducing the concept of a national identity gap to estimate the degree to which the identities of two countries target each other as negative contrasts. This concept is then applied to China's reinterpretation from 2009-11 of the gap between its identity and that of the United States. Each pairing represents a key relationship through which an Asian country has historically shaped its identity, and is striving to reshape it. The volume begins with experts' analyses of how Japan, South Korea and China have changed their diplomatic environment in Asia in order to transform identity. In the second half of the book, Rozman reflects on the discomfort all three East Asian countries have from excessive dependence on the United States. He concentrates on Chinese discourse in particular, as analyzed through the ideological, temporal, sectoral, vertical, and horizontal dimensions of national identity. Even if foreign policy turns more cautionary for a time, Rozman argues that China's inflammatory identity discourse, which remains at an intensity unmatched in the other countries, will continue to have a chilling effect on prospects for pragmatic diplomacy with the U.S"--ContentsMachine generated contents note: pt. I BILATERAL RELATIONS AND NATIONAL IDENTITIES WITHIN EAST ASIAIntroduction: Conceptualizing National Identity Gaps within East Asia /​ Gilbert Rozman1.The Search for a Japanese National Identity by Foreign Service Officials /​ Kazuhiko Togo2.National Identities and South Korea-Japan Relations /​ Cheol Hee Park3.National Identities and Sino-Japanese Relations /​ Ming Wan4.National Identities and Sino-South Korean Relations /​ See-Won Byun5.The Rediscovery of the Tianxia World Order /​ Yongnian Zhengpt. II NATIONAL IDENTITY GAPS AND THE UNITED STATESIntroduction: The U.S. Factor and East Asian National Identity Gaps /​ Gilbert Rozman6.East Asian National Identities and International Relations Studies /​ Gilbert Rozman7.Chinese National Identity and East Asian National Identity Gaps /​ Gilbert Rozman8.Chinese National Identity and the Sino-U.S. Civilizational Gap /​ Gilbert Rozman."

"ABSTRAKTesis ini membahas representasi identitas nasional Swedia yang terdapat di dalam media promosi IKEA dan mengunkap keterkaitan antara identitas nasional Swedia yang direpresentasikan oleh IKEA dengan diplomasi publik yang dilakukan oleh IKEA sebagai aktor non-negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain induktif. Hasil penelitian menemukan bahwa IKEA dan Swedia juga memiliki hubungan timbal balik yang menguntungkan dalam melakukan proses representasi identitas nasional ini. Selain itu, terjadi proses negosiasi dan adaptasi yang dilakukan oleh IKEA dalam merepresentasikan identitas nasional Swedia di negara yang berbeda-beda agar IKEA dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat. Di sisi lain, IKEA juga melakukan proses diplomasi publik dan dapat dianggap sebagai aktor diplomasi publik non-negara. IKEA menemui masalah kontroversial yang memiliki dampak negatif terhadap citranya dihadapan publik selama menjalankan kegiatan komunikasi. Namun demikian, dengan menggunakan identitas nasional Swedia sebagai salah satu alat diplomasinya, IKEA mampu mempertahankan reputasi dan citranya sehingga memiliki legitimasi dalam menjalankan perannya sebagai aktor diplomasi publik non-negara.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the representation of Swedish national identity in the promotional media published by IKEA and the link between the Swedish national identity represented by IKEA and the public diplomacy action conducted by IKEA as a non state actor. This study is a qualitative research with inductive design. The analysis found that IKEA and Sweden have a favorable and reciprocal relationship in the process of representation of Swedish national identity done by IKEA. In addition, there is a process of negotiation and adaptation by IKEA in representing Swedish national identity in different countries so that IKEA can be more easily accepted by the locals. On the other hand, IKEA also conduct public diplomacy actions and can be considered a non state public diplomacy actor. IKEA faced many controversial issues that have a negative impact on its image while conductingthese activities. Nevertheless, using Swedish national identity as one of its diplomatic tools, IKEA is able to maintain its reputation and image and maintain its legitimacy and influence in carrying out its role as a non state public diplomacy actor."